Kebijakan Moneter Kebijakan moneter terdiri dari dua kata

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter terdiri dari dua kata, yaitu Kebijakan dan moneter, Kebijakan berasal dari bahasa Indonesia, yaitu Bijak, imbuhan ke-an pada Kebijakan memiliki arti kepandaian, atau kemahiran. Definisi Kebijakan Moneter Secara umum Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia kedudukan bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia) 2

Tujuan Kebijakan Moneter 01 02 03 04 Menjaga Stabilitas Ekonomi Menjaga Stabilitas Harga Meningkatkan Kesempatan Kerja Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran 3

Jenis-jenis Kebijakan Moneter Politik diskonto (penurunan tingkat suku bunga) 1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary expansive policy) Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Penerapan kebijakan ini seperti Politik pasar terbuka (pembelian surat berharga, misalnya saham dan obligasi). Politik cash ratio (penurunan cadangan kas) Politik kredit selektif (pemberian kredit longgar) 4

Jenis-jenis Kebijakan Moneter Politik diskonto (penurunan tingkat suku bunga) 2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Politik pasar terbuka (pembelian surat berharga, misalnya saham dan obligasi). Politik cash ratio (penurunan cadangan kas) Politik kredit selektif (pemberian kredit longgar) 5

Instrumen dan Contoh Kebijakan Moneter. a. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Marketoperation) Politik pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). b. Kebijakan Diskonto (Politik Diskonto) Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Tingkat bunga pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga bank sentral. 6

Lanjutan. . . c. Politik Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. d. Kebijakan Kredit Selektif Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5 C. 7

Instrumen yang di Gunakan Pemerintah 4. Revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. 1. Imbauan Moral (Moral Persuasion) Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi. 3. Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. 2. Politik Saneering Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan (pemotongan) uang disebut dengan politik saneering. 8

Peran Kebijakan Moneter Mempertahankan iklim investasi Menjaga kestabilan harga barang dan jasa Memperluas kesempatan kerja Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang Moneter Memperbaiki kondisi neraca pembayaran Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 9

Kesenjangan Kebijakan Moneter Kesenjangan moneter mempengaruhi pertumbuhan disektor perbankan. Disektor perbankan pertumbuhan kredit tahun 2005 sebesar 24, 34% ternyata berada dibawah angka pertumbuhan kredit tahun 2004 yang sebesar 27, 01%. Meskipun angka LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan tahun 2005 lebih tinggi (sebesar 55, 02%) daripada LDR tahun 2004 (sebesar 49, 95%) namun jumlah kredit yang telah disetujui bank namun tidak ditarik (undisbursed loan) terus meningkat, dimana akhir tahun 2005 mencapai Rp 151, 9 triliun. Angka ini jauh diatas angka tahun 2004 sebesar Rp 126, 8 triliun 10

Gambaran tentang rules versus discretion, yaitu : Rules Versus Discretion Kerangka dasar untuk mengevaluasi kebijakan moneter menunjukkan bahwa harapan tentang masa depan inflasi, dan cara di mana mereka harapan terbentuk memiliki peran penting dalam menentukan hasil makro ekonomi dalam perekonomian. Dengan kata lain, keadaan saat ini ekonomi tersebut tergantung pada ekspektasi inflasi ke depan, yang diperkirakan terpengaruh oleh perubahan kebijakan yang diharapkan di masa depan. 11

Lanjutan. . . Dampak perubahan kebijakan yang diharapkan di masa depan variabel makroekonomi saat ini menyebabkan ide bahwa ada keuntungan yang jelas untuk transparansi dalam melakukan kebijakan moneter kurang ada kepastian tentang kebijakan masa depan, semakin mudah bagi agen akan membentuk ekspektasi tentang masa depan. Selanjutnya, para pembuat kebijakan tidak akan mampu mengejar sistematis kebijakan yang menghasilkan inflasi yang tidak diharapkan karena individu akan cepat menangkap. 12