Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional dan Global Program Nasional

Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional dan Global (Program Nasional dan Internasional Berbasis Lingkungan) Oleh : Dr. AL. Sentot Sudarwanto, SH. , M. Hum

Kerusakan lingkungan: lahan, hutan, pesisir, kehati

Pencemaran lingkungan: air, udara, lahan, dari limbah domestik, limbah B 3.

Pasal 67 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH : “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran kerusakan lingkungan hidup”. dan/atau

Dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup keberlanjutan pembangunan q q q q Menipisnya ketersediaan sumber daya air baik secara kualitas maupun kuantitas. Hilangnya lahan 2 produktif ketahanan pangan Hilangnya hutan dan kawasan yang berfungsi lindung. Hilangnya keanekaragaman hayati. Banjir, longsor, kekeringan, udara kotor Meningkatnya ancaman terhadap dampak perubahan iklim Semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kebijakan : Perlindungan dan Pengelolaan LH UU 32/2009 Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, keberlanjutan, keadilan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehatian, ekoregion, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, otonomi daerah. Pengelolaan LH harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal. Perlindungan dan pengelolaan LH menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan LH yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

RUANG LINGKUP PPLH UU 32/2009 Ruang Lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 1. Perencanaan 2. Pemanfaatan 3. Pengendalian 4. Pemeliharaan 5. Pengawasan, dan 6. Penegakan hukum. (Pasal 4)

Substansi yang di atur dalam setiap Ruang Lingkup UU Nomor 32 Tahun 2009 Perencanaan Pemanfaatan - Inventarisasi - Dilakukan lingkungan hidup berdasarkan - Penetapan RPPLH wilayah ekoregion - Apabila RPPLH - Penyusunan belum tersusun, RPPLH dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup - Daya dukung/daya tampung ditetapkan sesuai hierarki<: menteri, gub, bup/walkot) Pengendalian - Pelestrian LH di lakukan dengan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH. - Pengendalian meliputi : pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan Pemeliharaan - Konservasi sumber daya alam (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) - Pencadangan sumber daya alam - Pelesstarian fungsi atmosfer (mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Instrumen: perlindungan KLHS, tata ruang, baku mutu l. LH, kriteria baku lapisan ozon, dan kerusakan LH, AMDAL, perlindungan UKL-UPL, perizinan, terhadap hujan instrumen ekonomi, asam). peraturan perundangan, anggaran, analisis risiko, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain. Pengawasan + Pengakan hukum -Pembinaan -Sanksi Administrasi -Sanksi Perdata -Sanksi Pidana

Program Nasional Pengelolaan Lingkungan Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup telah meluncurkan program yaitu program Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Keanekaragaman Hayati, Menuju Indonesia Hijau, Pantai Laut Lestari, Pengelolaan B 3, Penegakan Hukum Lingkungan, PROPER dan Perlindungan Lapisan Ozon, dll

Kalpataru Penghargaan Lingkungan Hidup pada tingkat nasional yang diberikan oleh Pemerintah RI kepada perorangan atau kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporannya dalam melestarikan fungsi lingkungan.

ADIPURA Program ADIPURA adalah program Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota dan Kabupaten serta Propinsi, meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (GEG).

PROPER Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi.

ADIWIYATA Adiwiyata adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diberikan Kementrian LH bersama Kemendikbud kepada sekolah penerap budaya dan pendidikan lingkungan.

AMDAL Revitalisasi Sistem AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN), AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Langit Biru adalah program strategis Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan mengendalikan pencemaran emisi sumber bergerak melalui implementasi kebijakan secara terkoordinasi dan terpadu.

Menuju Indonesia Hijau Merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Program Pantai dan Laut Lestari merupakan kegiatan aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan lautan.

PROKASIH Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 1995 : Program Kali Bersih disingkat dengan PROKASIH adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Progran Internasional Berbasis Lingkungan Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) Tahun 1997 Protokol Kyoto Jepang untuk menghadapi masalah gas rumah kaca, pengurangan emisi gas Kerjasama internasional diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca.

Perlindungan Lapisan OZON Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina, Protokol Montreal dan Amandemen London melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993. Selanjutnya pelaksanaan program perlindungan lapisan ozon di Indonesia difasilitasi oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggung jawab pada upaya pelestarian lingkungan.

Di bidang pengembangan peraturan perundang-undangan, saat ini sudah terbit 3 (tiga) undang-undang di bidang lingkungan hidup yaitu UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organics Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar 0 rganik Yang Persisten), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 4/1982 UU LH UU No. 23/1997 UU PLH UU No. 32/2009 UU PPLH PP No. 29/1986 AMDAL PP 51/1993 AMDAL PP 27/1999 AMDAL PP. 27/2012 Izin Lingkungan Di dukung dengan peraturan pelaksanaan

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS a Tata ruang b Baku mutu LH c Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL e UKL-UPL f Perizinan g h Instrumen ekonomi LH i PUU berbasis LH Anggaran berbasis j LH k Analisis risiko LH l Lingkungan Audit LH m Instrumen lain sesuai kebutuhan Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kedudukan AMDAL & Izin Lingkungan PERTAMA TATA RUANG KEDUA STUDI KELAYAKAN /REKOMENDASI KETIGA IZIN LINGKUNGAN IMB RTRWN RTRWP RTRWK RDTR AMDAL/ UKL-UPL RKL/RPL RINCI UKL-UPL RINCI Izin Usaha dan/atau kegiatan

Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22 -33 UU 32/2009 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL Kegiatan berdampak penting terhadap LH Batas AMDAL Peraturan MENLH No 5/2012 Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota Pasal 34 UU 32/2009 SPPL Pasal 35 UU 32/2009 Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil

(Sumber: M. Askary, 2010) Proposal Kegiatan Wajib AMDAL Pengumuman & konsultasi masyarakat Penyusunan KA-ANDAL Pemeriksaan Administrasi Penilaian KA-ANDAL Wajib UKL/UPL IZIN PPLH Izin pembuangan air limbah Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application] Izin penyimpanan sementara LB 3 Izin pengumpulan LB 3 Izin pengangkutan LB 3 Izin pemanfaatan LB 3 Izin pengolahan LB 3 Izin penimbunan LB 3 Izin pembuangan air limbah ke laut Izin dumping ke laut Izin reinjeksi ke dalam formasi Izin venting ke udara Penyusunan ANDAL & RKL-RPL, Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan Adm & Teknis] Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Penilaian ANDAL & RKL-RPL Tidak Layak SKKLH Pemeriksaan UKL/UPL Izin Lingkungan Pengumuman Rekomendasi UKL-UPL

Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan 2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan

PENYELESAIAN KONFIK HUKUM LINGKUNGAN DENGAN ADAGIUM HUKUM LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALI, ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. (misal: Pertent. KUHP dengan Hukum Lingkungan, maka Hukum lingkungan yang harus dimenangkan). 2. LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI, UU Yang baru, menyampingkan UU lama. 3. LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI PRIORI Ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah. 1.

“LINGKUNGAN HIDUP ADALAH TITIPAN ANAK CUCU KITA” MARI KITA LESTARIKAN BERSAMA FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP” (Semoga Bisa) (AL. Sentot Sudarwanto)

Terimakasih