KEBIJAKAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS JEMBER ANWAR Dosen

KEBIJAKAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS JEMBER ANWAR Dosen FISIP dan Sekretaris 1 LP 2 M Universitas Jember JEMBER 2020

LATAR BELAKANG � Sebagai insan yang belajar di Perguruan Tinggi sudah barang tentu telah mengenal adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. � Khusus yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, maka setiap civitas akademika wajib melaksanakan dharma ke 3 dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat.

APA ITU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT? � Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012, Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. � Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas mahasiswa dan dosen. � Oleh karena itu setiap dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH MAHASISWA UNEJ. . (1) Dilaksanakan melalui matakuliah wajib KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan beban 3 SKS. KKN merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan langsung terjun ke masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat pedesaan. KKN merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH MAHASISWA UNEJ. . (2) Mata kuliah KKN diselenggarakan dalam rangka mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman riil di masyarakat. Kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah melaksanakan KKN adalah mahasiswa mampu: mengumpulkan data dan informasi; menganalisis data; mengidentifikasi masalah; merancang program pemberdayaan; melakukan kerjasama; menggalang dan mensinergikan potensi; menerapkan ilmunya untuk menyelesaikan masalah; bekerja secara interdisipliner; memotivasi kelompok; menggali kearifan lokal; menunjukkan rasa tanggung jawab; menunjukkan rasa kesetiakawanan; menunjukkan sikap disiplin dan efisien waktu; beradaptasi dengan lingkungan; mengelola keuangan secara efisien dan transparan; dan mengevaluasi kinerja sendiri dan kelompok.

PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM KKN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Co-creation, artinya kegiatan KKN disusun berdasarkan gagasan bersama antara mahasiswa, pemerintah (desa), dan masyarakat sehingga diterima masyarakat dan dapat dilaksanakan. Co-financing, artinya pendanaan pelaksanaan KKN didukung bersama antara mahasiswa, universitas, dan pihak lain. Fleksibel, artinya program kegiatan KKN disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Berkelanjutan, artinya bahwa kegiatan KKN sifatnya bukan terminal yang berjalan sewaktu ada mahasiswa KKN tetapi kegiatan yang dirancang harus terus berlanjut walaupun mahasiswa KKN telah selesai. Partisipatif, artinya kegiaytan KKN bukanlan kegiatan mahasiswa semata, tetapi lebih merupakan kegiatan sinergis yang menggabungkan potensi sumberdaya lokal dengan mahasiswa. Research based community services, artinya program kegiaytan yang dilaksanakan berbasis penelitian.

PERAN PENTING PENDIDIKAN TINGGI v Mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada v v v keilmuan dan sumberdaya lokal. Membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan bagi kebutuhan masyarakat dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis. Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada. Membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Menghidupkan atau mendorong lembaga-lembaga independen diberbagai level daerah untuk mengimbangi inkorporasi negara yang selama ini masuk kedalam hampir semua sektor kehidupan masyarakat, baik di pusat maupun daerah. Menyebarluaskan (dissemination) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai cara (public education) agar kelompok-kelompok masyarakat mempunyai kemampuan adaptif menyongsong era otonomi daerah.

MAKNA PEMBERDAYAAN q Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari “empowerment”, yang secara harfiyah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, sedang dalam arti luas pemberdayaan masyarakat adalah : suatu usaha pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (disadvantaged) melalui perubahan struktur sosial, dimana rakyat (masyarakat) mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya, sehingga harkat dan martabat kehidupan masyarakat dapat berkembang kearah yang lebih baik. q Selain itu istilah pemberdayaan masyarakat hampir memiliki kesamaan tujuan dengan pembangunan (development). Dimana pembangunan (development) itu sendiri adalah proses sosial yang direncanakan atau di rekayasa untuk memajukan masyarakat, dimana pembangunan senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. q Namun dari dua istilah diatas terdapat perbedaan paradigma yang sangat mendasar, dimana pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pemain (actor) utama dalam menentukan kehidupannya, sedangkan pembangunan menempatkan pemerintah sebagai sumber segala-galanya.

PEMBERDAYAAN q pemberdayaan adalah bagian dari /new social movement paradigm/ (Paradigma gerakan sosial baru). Dimana ada proses rakyat memperkuat dirinya dalam rangka perubahan dari dalam untuk mencapai kondisi yang lebih baik. q Orientasi dan acuan dasar pemberdayaan adalah bukan modernisasi tetapi kepada pengatualisasian nilai-nila lokal (indigenous value), pengetahuan dan ilmu lokal (indigenous knowledge) dan ketrampilan serta teknologi lokal (indigenous skill and technology). Sedangkan aspeknya ada lima yang menyatu dan tidak terpisahkan

PEMBERDAYAAN q Pertama, aspek basic need providing, dimana kebutuhan dasar adalah bagian yang harus dicukupi untuk semua orang di muka bumi ini. Kebutuhan dasar ini meliputi; (1) Kesehatan, (2) Pangan, (3) Sandang, (4) Perumahan, dan (5) Pendidikan. Lima kebutuhan dasar ini menggunakan indikator dan parameter lokal sebagai ukuran dasarnya. Sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan dasar disetiap komunitas sangat relatif dan berbeda satu sama lain. q Kedua, Kesadaran dan pikiran kritis, dimana setiap manusia didodorng mempunyai kesadaran dan pikiran kritis untuk memahami realita sosial, ekonomi, dan politik secara tajam. Hal ini penting untuk melihat posisi dan out put kinerjanya apakah merupakan bagian penindasan struktural atau bagian proses pemandirian. Sehingga dapat mengkalkulasi semua fenomena sosial dalam perspektip siapa yang diuntungkan siapa yang dirugian, apakah ada proses pembodohan dan hegemony atau proses pemerdekaan diri?

PEMBERDAYAAN q Ketiga, akses kepada sumber daya yang ada. Persoalan masyarakat pada umumnya adalah kurangnya akses kepada berbagai suberdaya yang dapat mensuport kepentingan kehidupannya. Oleh karena itu elemen pemberdayaan salah satunya adalah kemampuan mengakses berbagai sumberdaya yang mendukung hidupnya, seperti sumber daya pendidikan, sumber daya ekonomi, sumber daya keuangan (Bank) dan lain sebagainya. q Keempat, aktip berpartisipasi dalam organisasi rakyat. Hal ini menjadi elemen penting dalam pemberdayaan. Karena organisasi rakyat adalah merupakan elemen setrategis, yaitu : (1) Sebagai media belajar(public education. Dimana masyarakat akan terus menerus membelajari dirinya melalui sesama warga dalam merespon berbagai dinamika kehidupannya. (2) Sebagai media membagun relasi yang adil (equality relationship). Hal ini penting untuk melatih perilaku demokratis, non patron clean, non patriarchy dan non nepotism, dan tidak anarkhis. (3) untuk membela dirinya (advokasi) dalam memperthankan hak dasaranya sebagai manusia (HAM) dan hak politik, sosial, budaya sebagai warganegara.

PEMBERDAYAAN q Kelima, kemampuan social control and policy control. Salah satu gerakan pemberdayaan rakyat, elemennya adalah ada gerakan kontrol sosial untuk menjaga norma dan nialai kepada keberadaan entitas budaya setempat. Hal ini penting untuk proses pelestarian budaya. Namun juga ada kemampuan mengontrol kebijakan untuk membangun penegakan dan kepastian hukum formal. Hal ini sangat relevan dan penting mengingat penegakan dan kepastian hukum justru sering ditumbangkan oleh para pengambil keputusan dan pemegang kekuasaan. Oleh karena itu rakyat harus bergerak untuk menyelamatkan dan menegakan hukum itu sendiri secara konstitusional dan non kekerasan.

TIGA KAWASAN MASYARAKAT SECARA SOSIOLOGIS q Kawasan teknis yang berhubungan dengan sumberdaya manusia. Untuk memecahkan persoalan teknis menggunakan elemen pengembangan sumberdaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara teknis dari berbagai dukungan dari aksesnya kepada sumber daya yang dapat dijangkau. q Kawasan ideologis yang berhubungan dengan visi dan misi masa depan dirinya dan aktualisasi budayanya. Sedangkan untuk memecahkan persoalan idelogis adalah melalui elemen berpikir kritis. Hal ini merupakan bagian proses penggugatan dan pemerdekaan diri dari dominasi pemikiran yang membelenggu dan menindas dirinya. q Kawasan struktural yang ada hubungannya dengan sistem dan struktur yang mendominasi dirinya. Paradigma pemberdayaan ternyata medukung rakyat untuk menghadapi tiga kawasan persoalan diatas secara simultan dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk mengatasi persoalan di kawasan struktural melalui elemen organisasi dan kontrol kebijakan sebagai media advokasi diri akan hak dasarnya.

METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Metode pemberdayaan rakyat hampir berbanding terbalik dengan metode pembangunan masyarakat. Diamana proses tidak dimulai dari isu utama yang bersifat lokal atau bukan bersifat generik yang dapat menjadi acuan semua masyarakat, tetapi semua entitas komunitas akan menemukan isu lokal-nya sendiri. Prosesnya dimulai dengan: q penyadaran diri dan mengembangkan pikiran kritis untuk membongkar hegemoni pembangunan yang ada dirinya. q melakukan analisa kritis terhadap berbagai fenomena lingkungan kehidupannya. Menemukan berbagai persoalan strategis. q dari persoalan strategis ini masyarakat didorong untuk menemukan tindakan strategis. q Muncul satu gerakan untuk mengkaji dan mengkritisi berbagai ilmu rakyat asli. q Mengelaborasi atau mengurai ilmu rakyat dalam aspek ontologisnya, ephistimologiny dan methodologinya. q Mengaktualisasi dan mensosialisasi ilmu rakyat sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

MEDIA PEMBERDAYAAN � Media pertanian organik. Media ini untuk menggali dan mengaktualisasi ilmu- ilmu pertanian rakyat. � Media pengembangan perikanan rakyat � Media pengadaan air bersih, media ini untuk menggali dan mengaktualisasi ilmu rakyat tentang ekosistem. � Media kesehatan alami, media ini untuk menggali dan mengaktualisasi ilmu rakyat tentang kesehatan rakyat. � Media ekonomi kerakyatan, media ini untuk menggali dan mengaktualisasi ilmu rakyat tentang ekonomi rakyat. � Organisasi petani , sebagai media untuk pembelajaran dalam berorganisasi yang mengacu kepada perilaku demokratisasi, egaliter, transparan dan accountable. � Pendidikan kader kritis, ini media untuk menumbuhkan para aktivis pemberdayaan rakyat.

PERSOALAN DALAM PEMBERDAYANAAN q Tataran pertama berada persoalan konseptual. Apakah pemberdayaan itu merupakan lanjutan developmentalisme atau bagian lain dari developentalisme itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini sesungguhnya mudah, lihat saja apa acuan dan orientasinya! Apakah acuan dan oreintasinya masih pada modernisasi ? atau tidak? Kalau orientasi dan acuan dasarnya masih mengacu kepada modernisasi, berarti jargon pemberdayaan masih merupakan kelanjutan developing dan bagian lain dari kawasan itu. Oleh karena itu harus jernih dalam menghadirkan orientasi dan acuannya. q Persoalannya ketika kita melihat acuan lokal non modernisasi sebagai acuannya, kita ada hambatan untuk mengelaborasi dan mengaktualisasi ilmu lokal dalam hal ontologi (inti keilmuan), epistemologi (landasan keilmuan) dan methodology (bagaimana penerapannya). Hambatan itu muncul akibat kurangnya keseriusan kita, nara sumber dan materi dasarnya. q Persoalan yang akan muncul di pemberdayaan adalah persoalan teknis relasi. Karena sebagian besar masyarakat telah terhegemoni oleh modernisasi sebagai acuan dan ukuran kualitas kehidupannya. Sehingga ketika kita ingin ada perubahan keluar dari hegemoni itu akan ada banyak pertentangan di masyarakat itu sendiri. Kongkritnya banyak masyarakat yang suadah tidak mempercayaai lagi ilmu aslinya sebagai acuan kehidupannya. Oleh karena itu banyak sekali para aktivis pemberdayaan di lapangan tumbang akibat persoalan teknis ini.

PARTICIPATORY ACTION RESEARCH APPRAISAL v Dalam kaji tindak partisipatif, peneliti berperan secara pro-aktif dan sengaja (purposive) melibatkan diri dalam pengembangan metode baru dalam pemecahan masalah secara praktis. Sementara itu, dalam penelitian konvensional, peneliti boleh dikatakan sebagai pelaku netral (Chalmers, 1982). v Dalam kaji tindak partisipatif, peneliti dipandang sebagai salah satu pelaku utama yang bekerja secara bersama-sama dengan pihak yang mempunyai kepentingan, atau sebagai pihak yang dipengaruhi, untuk menghasilkan perubahan atau kemajuan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Checkldan, 1991; Hult dan Lennung, 1980).

PARTICIPATORY ACTION RESEARCH APPRAISAL v Kaji tindak partisipatif memiliki karakteristik lingkaran spiral (spiraling circle), yang dimulai dari refleksi, pertanyaan, tugas lapang, dan analisis yang dilakukan secara berulang (iterative). Dalam kaji tindak partisipatif, kompleksitas sistem saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Tiga subsistem yang menjadi acuan perhatian dalam sistem kaji tindak partisipatif adalah (1) Sub ekosistem. Sumberdaya alam dan lingkungan (natural resources and environmental capital) bersifat terbatas, dimana eksistensinya terkait dengan kompleksitas pola bio-fisik dan proses; v (2) Subsistem Sosial Ekonomi. Sumberdaya alam memiliki nilai guna dalam sistem kehidupan manusia, dan pemanfaatannya memerlukan hubungan interaktif dengan subsistem kultural sosial ekonomi (cultural socioeconomic capital); v (3) Subsistem Kebijakan dan Kelembagaan. Pemanfaatan sumberdaya alam secara publik merupakan refleksi dari sistem kekuasaan dan manajemen pengambilan keputusan yang di dalamnya melibatkan hubungan kerjasama, persaingan, dan konflik (baik di tingkat lokal maupun nasional dan bahkan internasional).

MAPPING v Perlunya upaya mapping Sub ekosistem, Subsistem Sosial Ekonomi, Subsistem Kebijakan dan Kelembagaan. v Perlunya diketahui sumber data dan informasi kunci bagi keperluan mapping yang dimaksud. v Pentingnya kesadaran etis mengenai cara, waktu, tempat dalam mendapatkan informasi data, dan masih diperlukan adanya crosscheck validitas data v Modal utama adalah komitmen dan membangun kepercayaan.

ETOS KERJA DALAM PERSPEKTIP PEMBERDAYAAN q Orang orang yang cerdas mengatasi kesulitan, tangguh dalam menghadapi tantangan dan kuat dalam menanggung beban adalah orang yang berdaya. Etos kerja dalam perspektip orang berdaya adalah selalu dilatih dan ditumbuh-kembangkan di dalam dirinya. Bagaimana cara orang berdaya menjaga dan menumbuh kembangkan etos kerjanya yaitu memandang kesulitan bagaikan charger untuk meningkatkan daya kecerdasannya. q Memandang tantangan dan hambatan sebagai charger untuk meningkatkan daya untuk ketangguhan dirinya, dan memandang beban sebagai charger untuk meningkatkan daya ketahannnya. Memandang ancaman sebagai charger untuk meningkatkan daya kesiapan dirinya. q Sebaliknya orang yang tidak pernah menghadapi ancaman akan menjadi orang tidak pernah siap dalam menghadapi berbagai resiko. Etos kerja bagaikan sebuat accu atau batre yang selalu membutuhkan charger, bila tidak pernah di cahrger, etos kerja akan redup dan kemudian mati dan menjadi sampah yang tidak pernah ada gunanya.

PENYUSUNAN PROGRAM DENGAN FGD q FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto (2006: 1 -2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. q Di luar fungsinya sebagai metode penelitian ilmiah, Krueger & Casey (2000: 12 -18) menyebutkan, FGD pada dasarnya juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan, misalnya (1) pengambilan keputusan, (2) needs assesment, (3) pengembangan produk atau program, (4) mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya.

PENGEMBANGAN KKN TEMATIK v Sinergisitas LP 2 M terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat ditandai dengan makin banyaknya MOU yang ditandatangani dengan stakeholders, baik yang berasal dari pemerintah maupun dengan CSO. v Sehingga disamping diselenggarakan KKN reguler juga dikembangkan KKN Tematik, misalnya (a) dengan Kementerian Sosial dikembangkan KKN Tematik Desa Sejahtera Mandiri (DSM); (b) dengan Migrant Care dikembangkan KKN Desa Buruh Migrant (Desbumi); (c) dengan Kompak dikembangkan KKN Tematik Universitas Membangun Desa (UMD)

SEKIAN TERIMA KASIH