KEBIJAKAN KETENAGAAN DI FASYANKES ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN PENTAHAPAN

KEBIJAKAN KETENAGAAN DI FASYANKES

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN PENTAHAPAN RPJPK RPJMN I 2005 -2009 RPJMN II 20010 -2014 RPJMN III 2015 -2019 UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF RPJMN IV 2020 -2024 VISI: & MISI Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan Penyiapan SDMK mengikuti pengembangan upaya kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005 -2025 (UU 17/2005) PENGEMBANGA N SDM KESEHATAN YANG BERKUALITAS !!! 3

ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015 -2019 1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) di Puskesmas 2. Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

UU NO. 36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan Per. UU Perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif UU KESEHATAN Pengelompokkan Nakes : 13 KELOMPOK NAKES terdapat perubahan nomenklatur untuk perawat gigi menjadi terapis gigi dan mulut, serta perawat anestesi menjadi penata anestesi. Selain itu juga masuknya tenaga kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan ramuan (ex: jamu) dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (ex: akupuntur)

UU 36/2014 TTG NAKES Pasal 8 Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas: A. Tenaga Kesehatan; dan B. Asisten Tenaga Kesehatan. Pasal 9 (1)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 10 (1)Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. (2)Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Perizinan Pasal 46 (1)Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. (2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP. (3)SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya

SANKSI ADMINISTRATIF Sanksi administratif dapat berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan izin.

SANKSI PIDANA Pasal 83 Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 84 (1)Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2)Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 85 (1)Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah). (2)Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah

Pasal 86 (1)Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah). (2)Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah

Arah Kebijakan Program NAKES Strategi Program NAKES q Penguatan perencanaan Ø Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik. q Pengembangan jenis Nakes Ø Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu q Penyesuaian kurikulum Ø Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh nakes q Pengembangan kapasitas SDM Kesehatan q Kebijakan afirmasi Ø Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan q Ikatan kerja Ø Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan q Strategi insentif Ø Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh q Uji kompetensi (sertifikasi) untuk semua tenaga kesehatan q Mekanisme registrasi dan lisensi q Akreditasi pelatihan Ø Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan Ø Peningkatan Implementasi Manajemen kinerja Ø Pengembangan insentif baik material dan non material untuk nakes dan SDMK

Kelompok Tenaga Kesehatan UU No 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 (1) a. b. c. Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: Tenaga Medis dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis Tenaga psikologi klinis keperawatan berbagai jenis perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa d. Tenaga Kebidanan bidan. e. Tenaga Kefarmasian apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yaitu sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. f. Tenaga kesehatan masyarakat epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga g. Tenaga kesehatan lingkungan sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan h. Tenaga Gizi nutrisionis dan dietisien i. keterapian fisik fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur j. Tenaga keteknisian medis perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis k. Tenaga teknik biomedika radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medis, fisikawan medis, radioterapis, dan ortotis prostetis l. Tenaga kesehatan tradisional tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan m. Tenaga kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri 13

UU 36/2009 ttg Kesehatan, Pasal 168: (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan. (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 14 PP No 46 Tahun 2014 ttg SIK

Sistem Informasi SDM Kesehatan “ Serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi baik di pusat maupun di daerah yang mampu menghasilkan informasi terkini dan akurat guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan SDMK”

KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai 2 dengan Kebutuhan Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata PENGADAAN SDM KES PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN § PENDIDIKAN SDMK § PELATIHAN SDMK § PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDM KES Mutu SDM Kesehatan Belum Memadai PEMBINAAN DAN PENGAWASAN §PENINGKATAN MUTU SDMK §PELATIHAN SDMK DATA DAN INFORMASI SDM KESEHATAN 16

Pemetaan SDM Kesehatan Suatu upaya memetakan keadaan SDMK yang didayagunakan di Fasyankes berikut variabel yang digunakan sebagai indikator pengembangan dan pemberdayaan SDMK

Pemetaan SDMK Data Dasar Data SDMK

Data SDMK 1 Data Pribadi Individu SDMK 2 Data Pekerjaan SDMK 3 Data Pendidikan SDMK 4 Peningkatan Mutu SDMK 55 Ijin dan Registrasi (untuk Tenaga Kesehatan)

Data Pribadi Individu SDMK Kode Unit Kerja Asal negara /Visa Status Kepegawaian NIK, NIP, ID/NRP Data Pribadi Nama Lengkap Jenis kelamin

Pos i Ker si ja Pek erja a fak tua n l Data Pekerjaan SDMK KODE SDMK Sesuai pekerjaan faktual saat pendataan TMT Mulai dan akhir Khususnya untuk tenaga dengan masa kerja pendek

Data Pendidikan SDMK Sekolah Program studi Tahun lulus

Data Peningkatan Mutu SDMK Pendidikan berkelanjutan Pelatihan yang dilaksanakan Peningkatan Mutu SDMK

Data Izin dn registrasi Tenaga Kesahatan Izin Surat Izin Praktek (SIP) Registrasi Surat Tanda Registrasi (STR) Jenis Profesi

TENTANG PUSKESMAS

• • PERSYARATAN PENDIRIAN PUSKESMAS Lokasi Bangunan Prasarana Peralatan Ketenagaan Kefarmasian Laboratorium

RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS NON RAWAT INAP NO NAMA RUANG ALKES 1. Ruangan pemeriksaan umum Set Pemeriksaan Umum 2. Ruangan tindakan Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat 3. Ruangan KIA, KB, & Imunisasi a. b. c. d. 4. Ruangan kesehatan gigi dan mulut Set Kesehatan Gigi & Mulut 5. Ruangan ASI Set ASI 6. Ruangan Promkes Set Promosi Kesehatan 7. Ruangan Farmasi Set Farmasi 8. Ruangan persalinan a. b. c. 9. Ruangan rawat pasca persalinan Set Perawatan Pasca Persalinan 10. Laboratorium Set Laboratorium 11. Ruangan sterilisasi Set Sterilisasi Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu Set Pemeriksaan Kesehatan Anak Set Pelayanan KB Set Imunisasi Set Obstetri dan Ginekologi Set Insersi dan Ekstraksi AKDR Set Resusitasi Bayi

RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS RAWAT INAP NO NAMA RUANG ALKES 1. Ruangan pemeriksaan umum Set Pemeriksaan Umum 2. Ruangan gawat darurat Set Gawat Darurat 3. Ruangan kesehatan anak & imunisasi a. b. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak Set Imunisasi 4. Ruangan kesehatan ibu & KB a. b. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu Set Pelayanan KB 5. Ruangan kesehatan gigi dan mulut Set Kesehatan Gigi & Mulut 6. Ruangan ASI Set ASI 7. Ruangan Promkes Set Promosi Kesehatan 8. Ruangan Farmasi Set Farmasi 9. Ruangan persalinan a. b. c. 10. Ruangan rawat pasca persalinan Set Perawatan Pasca Persalinan 11. Ruangan tindakan Set Tindakan Medis 12. Ruangan rawat inap Set Rawat Inap 13. Laboratorium Set Laboratorium 14. Ruangan sterilisasi Set Sterilisasi Set Obstetri dan Ginekologi Set Insersi dan Ekstraksi AKDR Set Resusitasi Bayi

STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS No 1. Jenis Tenaga 8. 9. Dokter atau dokter layanan primer Dokter gigi Perawat Bidan Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga kesehatan lingkungan Ahli teknologi laboratorium medik Tenaga gizi Tenaga Kefarmasian 10. Tenaga administrasi 2. 3. 4. 5. 6. 7. 11. Pekarya Jumlah Puskesmas kawasan Perkotaan Puskesmas kawasan Pedesaan Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Non Rawat Inap 1 2 Non Rawat Inap 1 Rawat Inap 2 1 5 4 2 1 8 7 2 1 5 4 1 1 8 7 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 22 2 31 1 19 1 27

KATEGORI PUSKESMAS KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN KAWASAN PERKOTAAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP KAWASAN PEDESAAN PUSKESMAS RAWAT INAP KAWASAN T/ST

KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA PUSKESMAS PERKOTAAN Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan sbb: • Aktivitas penduduk > 50 % non agraris (terutama industri, perdagangan dan jasa) • Memiliki fasilitas perkotaan a. l: sekolah radius 2, 5 km, pasar radius 2 km, RS radius < 5 km, bioskop atau hotel. • Rumah tangga dengan listrik ≥ 90 % • Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas tersebut. PUSKESMAS PEDESAAN PUSKESMAS T/ST Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria sbb: • Aktivitas penduduk > 50 % agraris. • Memiliki fasilitas a. l: sekolah radius > 2, 5 km, pasar dan perkotaan (radius > 2 km), RS (radius > 5 km), tidak memiliki fasilitas bioskop/hotel. • Rumah tangga dengan listrik < 90 % • Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas tsb. Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sbb: • Berada di wilayah yg sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir • Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, waktu tempuh PP dari ibukota Kab. memerlukan ≥ 6 jam, trasportasi yg ada sewaktu terhalang iklim/cuaca. • Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan Sumber : Penggabungan Kriteria Kemen PU (Ditjen Cipta Karya & Tata Kota) dan BPS

KRITERIA KEPALA PUSKESMAS Kepala Puskesmas merupakan seorang nakes dengan kriteria: a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan punya kompetensi manajemen kesmas; * b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 tahun; c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas Dalam hal di Puskesmas kawasan T dan ST tidak tersedia seorang nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, maka Kepala Puskesmas merupakan nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga.

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN Upaya Puskesmas UKM Tingkat Pertama Ø UKM Esensial Ø UKM Pengembangan UKP Tingkat Pertama Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan: 1. Manajemen (sumber daya, operasional, dan mutu); 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan keperawatan 4. Pelayanan laboratorium. kesehatan masyarakat; dan

UKM TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL meliputi: • Pelayanan Promosi Kesehatan; • Pelayanan Kesehatan Lingkungan; • Pelayanan KIA-KB; • Pelayanan Gizi; dan • Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. Ø UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT esensial harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM kabupaten/kota bidang kesehatan. B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas