Kebijakan Kerja Sama Luar Negeri dan Penyelenggaraan Pendidikan

Kebijakan Kerja Sama Luar Negeri dan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2019

PEMBANGUNAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 01 Amanah NAWACITA dan SDGs 2030 02 Pemenuhan 58 Juta Tenaga Kerja Terampil Sampai 2030 ASEAN Economic Community: • 14 juta lapangan kerja terbuka sampai 2025. • 20 kompetensi keahlian: • Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. • Melakukan revolusi karakter bangsa. • Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. • Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. SDGs Goal 4: “Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua”. 03 Memenangkan Persaingan SDM di Regional & Global diperlukan tambahan 58 juta skilled workers untuk menjadikan ekonomi Indonesia peringkat 7 dunia pada 2030. Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (Mc. Kinsey Global Institute, 2012) Pariwisata, Manufaktur/mekatronika/elektro, Pertanian/perikanan/perkebunan, Konstruksi, Bisnis dan perdagangan, Industri kreatif/it, Food and beverage, Otomotif, Welding, Kimia industri, Akunting, Kewirausahaan, Building/complex engineering, Entertainment, Sound and lighting engineering, Pelayaran niaga, Keperawatan: caregiver/baby sitter, Instruktur bahasa inggris /jepang/korea/jerman/ GLOBAL: Surveyor, Massage & spa. prancis/belanda, • 23% penurunan penduduk usia kerja di Eropa dari 2010 ke 2050 akibat ageing society. • Peluang bagi SDM Indonesia.

Pengembangan SDM Indonesia Keahlian Bahasa Siap Kerja, Produktif dan Efektik Etos Kerja yang Tinggi Keahlian Teknis Lainnya

Prinsip Umum Prinsip Hubungan Luar Negeri Tetap harus ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan umum pembangunan manusia (Indonesia), baik jangka pendek, menengah, maupun jangka Panjang. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri • Itikad baik. • Harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum Nasional maupun Internasional). • Saling menghargai dan saling pengertian, serta menguntungkan kedua belah pihak. • Berdasarkan kesejajaran dan kesetaraan. • Berdasarkan kesepakatan.

Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud Wilayah Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud Bentuk Kerjasama Implementasi Kerjasama Luar Negeri • Kerjasama Bilateral: Kerjasama antara RI dengan satu negara sahabat • Kerjasama Multilateral: Kerjasama antara RI dengan kelompok negara/organisasi di wilayah regional atau internasional (SEAMEO, ASEAN, UNESCO, ASEM, FEALAC, e-9, South-South Cooperation dll) • Kerjasama antar Pemerintah (G to G) • Kerjasama antara Pemerintah dengan Organisasi Internasional atau NGO • Kerjasama antara Institusi : kerjasama antar sekolah (School Partnership/Sister School) • Kunjungan timbal balik/ rintisan dan perjanjian kerjasama; • Penandatanganan nota kesepahaman (Lo. I, Mo. U, Agreement, dll); • Joint Commission Meeting (JCM) melibatkan K/L; • Joint Working Group (JWG) melibatkan K/L teknis; • Pelaksanaan program atau proyek kegiatan yang telah disepakati. 5

Diplomasi Pendidikan & Kebudayaan dan Kepentingan Nasional. . . Meningkatkan Promosi – Menyerap Potensi dari Luar – Memperkuat People to People. . Menjadikan pelajar sebagai “ambassador” • • • Perluasan kerjasama pendidikan dan kebudayaan. Rumah Budaya Indonesian Language Center Pameran seni dan budaya. Pemberdayaan pelajar di luar negeri pendidikan • • • Peningkatan jumlah pelajar/guru asing ke Indonesia Beasiswa Darmasiswa Promosi keunggulan pendidikan dan budaya Indonesia. seni & budaya Menghasilkan “Indonesianis” dan “ambassador”

Peta Kerja Sama Indonesia dengan Negara-Negara Sahabat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan 1 Amerika Utara 1. Amerika Serikat 2. Kuba 2 Amerika Selatan 3. Brazil 4. Argentina 5. Meksiko 4 3 Eropa 6. Belanda 13. Prancis 7. Denmar 14. Polandi a k 8. Jerman 15. Portuga 9. Estonia l 10. Finlandi 16. Spanyol a 17. Yunani 11. Inggris 18. Hongari 12. Jerman a 6 Afrik a 44. Afrika Selatan 45. Tanzania 46. Tunisia 19. Afganistan 20. Arab Saudi 21. Brunei Darussalam 22. Filipina 23. Hongkong SAR 24. India 25. Iran 26. Jepang 27. Kamboja 28. Kazakhtan 29. RRT 30. Korea Selatan 5 Pasifi k 41. Australia 42. Papua Nugini Asia 31. Malaysia 32. Mesir 33. Pakistan 34. Palestina 35. Singapura 36. Tajikistan 37. Thailand 38. Timor Leste 39. Qatar 40. Vietnam

Kerja Sama PAUD Indonesia dengan Negara Mitra Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika Kawasan Amerika dan Eropa Australia Melanjutkan kerja sama dalam memfasilitasi kunjungan delegasi kedua negara sebagai upaya memaksimalkan peluang kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini Serbia Pertukaran informasi terkait publikasi pendidikan anak usia dini Singapura Pengembangan pendidikan anak usia dini Argentina Pertukaran tenaga ahli dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini melalui publikasi ilmiah, seminar dan konferensi Korea Selatan Pertukaran informasi dan publikasi ilmiah tentang pendidikan anak usia dini Perancis Peningkatan kapasitas bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Master of Trainers di bidang pendidikan anak usia dini Timor Leste Pertukaran informasi dan publikasi ilmiah tentang pendidikan anak usia dini

KERJA SAMA LUAR NEGERI BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Prancis Serbia Korea Selatan Singapura Timor Leste Argentina Australia Kerja Sama PAUD Indonesia dengan Negara Mitra

Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri saat ini masih bersifat LEMAH & INSIDENTAL MONITORING DAN EVALUASI Implementasi Kerja Sama Luar Negeri melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (periodik setiap 6 bulan) Pembahasan Pada Diskusi Kelompok Terpumpun Sosialisasi Perjanjian Internasional yang telah terjalin Implementasi Kerja Sama Luar Negeri Membuat Action Plan Implementasi Kerja Sama Luar Negeri Rekomendasi Keberlanjutan Kerja Sama Luar Negeri Hasil Diskusi Kelompok Terpumpun Data Implementasi Kerja Sama Luar Negeri TERSEDIA & SIAP PANDUAN bagi unit utama berupa action plan untuk mengimplementasikan kerja sama luar negeri

Pengumpulan Data dan Informasi berbasis Google-form untuk Program Regional Multilateral pengumpulan data untuk SEAMEO 7 priorities, ASEAN Workplan, dan RAN lainnya PERMASALAHAN - banyaknya berbagai tagihan untuk komitmen kerjasama: ASEAN workplan, SEAMEO 7 Priority, dsb - Informasi yang terkumpul tidak lengkap - RAPAT: banyak Unit utama tidak hadir, yang hadir tidak membawa data - SURAT : Lamanya Unit utama mengumpulkan data dan informasi dan Unit utama kebingungan mengisi data dan informasi yang diperlukan sesuai tusinya pilot project - membuat google form untuk ASEAN Work. Plan - pertanyaan langsung sesuai dengan data dan informasi yang ingin diperoleh - pertanyaan sesuai tusi satker pengumpulan informasi berbasis google-form lebih cepat, dan sesuai dengan yang dibutuhkan http: //bit/ly/ASEANWork. Plan 2019

Peraturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain SKB Tiga Menteri 1975 Menlu, Mendikbud, Menkeu Oleh Perwakilan Negara Asing Oleh Lembaga Pendidikan Asing Penyelenggaraan Pendidikan oleh Perwakilan Negara Asing Kerja Sama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan di Indonesia Sekolah Perwakilan Diplomatik, Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Bab XVIII Pasal 64 dan 65 PP 17/2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab X Pasal 160 dan 161 Permendikbud 31/2014 Satuan Pendidikan Kerja Sama

Perbedaan Sekolah Perwakilan Negara Asing (Perwakilan Diplomatik) dan SPK Aspek Sekolah Perwakilan Negara Asing (Perwakilan Diplomatik) SPK Penyelenggara Perwakilan Diplomatik (Perwakilan/ LPI Berakreditasi A dan LPA Kedutaan Negara Asing) berakreditasi di negaranya Peserta Didik WNA* WNI dan WNA Lokasi Ibu Kota Negara RI, Kota lain dengan Konsulat Asing Seluruh wilayah Indonesia Izin Mendikbud* Mendikbud atau Pejabat yang Ditunjuk Fasilitas Diplomatik Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Laporan Penyelenggaraan Laporan kepada Mendikbud, sekali Sesuai ketentuan setahun -

Perbedaan Sekolah Perwakilan Negara Asing (Perwakilan Diplomatik) dan SPK Sekolah Perwakilan Negara Asing (Perwakilan Diplomatik) SPK Standar Nasional Pendidikan - SNP dan dapat diperkaya standar negaranya Ujian Nasional - UN bagi WNI Akreditasi - BAN Dokumen Perjanjian - LPI dan LPA RIPS - RIPS SPK NISN - Peserta Didik wajib memiliki NISN Aspek

KERJA SAMA LUAR NEGERI BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Prancis 2 Korea Selatan 1 4 1 Jepang 4 Negara 8 Sekolah Diplomatik 6 Kota Sekolah Diplomatik Jepang Tangerang Selatan Bandung Surabaya Cikarang Sekolah Diplomatik Korea Jakarta Timur Sekolah Diplomatik Prancis Jakarta Denpasar Sekolah Diplomatik Arab Saudi Jakarta Arab Saudi Negara yang Mendirikan Sekolah Diplomatik di Wilayah Indonesia 2902 Siswa 298 GTK Sekolah Diplomatik

GENERAL CONDITIONS (1) (Persyaratan Umum Jasa Pendidikan) Kehadiran (commercial presence) penyedia jasa asing diperbolehkan melalui institusi pendidikan yang terdaftar di Indonesia dan wajib memenuhi persyaratan berikut: 1. Perjanjian saling pengakuan (mutual recognition) diantara institusi yang relevan terkait kredit, program, dan sertifikasi yang diperlukan. 2. Institusi pendidikan asing penyedia jasa harus memiliki mitra lokal. Instruktur bahasa asing wajib orang asing dan warga negara Indonesia. 3. Institusi pendidikan asing wajib terdaftar di Daftar Pendidikan Asing terakreditasi Kemendikbud dan local partner juga harus diakreditasi. 4. Institusi pendidikan asing bekerjasama dengan mitra lokal diperbolehkan membuka institusi pendidikan di kota-kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. 5. Ijin masuk orang asing yang terlibat dalam kegiatan pendidikan wajib mendapat persetujuan Kemendikbud. Persetujuan diberikan per kasus (case-by-case basis). Walaupun terdapat aturan secara horizontal, pembentukan penyedia jasa asing harus dalam bentuk Yayasan (Foundation).

GENERAL CONDITIONS (2) Secondary Education Services Technical and vocational secondary education services (electronic, automotive) (CPC 92230) 1) 2) 3) 4) None See General Conditions As indicated in the Horizontal Section and General Conditions 1) 2) 3) 4) None Unbound As indicated in the Horizontal Section and General Conditions None See General Conditions As indicated in the Horizontal Section and General Conditions 1) 2) 3) 4) None Unbound Adult Education Services Course and Training Language (CPC 924) 1) 2) 3) 4)

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BIDANG PENDIDIKAN NO. BIDANG USAHA 1. Jasa Pendidikan Anak Usia Dini Negeri 2. Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3. Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4. Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Negeri 5. Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU Sektor Pendidikan No. Bidang Usaha 1. Jasa Pendidikan Anak Usia Dini Swasta 2. Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta 3. Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta 4. Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta 5. Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Persyaratan - Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya - menggunakan jalur SPK sesuai dengan Permendikbud 31 Tahun 2014

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU Sektor Pendidikan Nonformal (Kursus) • Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya • menggunakan jalur SPK sesuai dengan Permendikbud 31 Tahun 2014 • penyertaan modal asing dapat sampai dengan 100%, namun tergantung dari keperluan Pemerintah • sektor kursus terbuka semua bidang • prosedur perizinan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Integrasi Sistem Informasi Izin Belajar Warga Negara Asing (SIBELAS) dengan SIPODIK • • Pemantauan status keberadaan siswa asing Menghindari penyalahgunaan ijin tinggal Konsistensi data Efisiensi pelayanan penerbitan ijin Penyediaan laporan kepada pimpinan Pengarsipan data Membangun interkoneksi data dengan sistem eksisting di Ditjen PAUD Dikmas • Struktur data • Akses sistem eksisting (API, Web services) • Pengajuan permohonan baru secara online • Persetujuan secara online dan download surat ijin belajar

Tujuan Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan • Melindungi pendidikan di Indonesia • Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia • Memfasilitasi layanan pendidikan bagi WNA • Memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan dan/atau • Menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal

Permendikbud 31 Tahun 2014 Persyaratan Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan • memperoleh izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk; • mengikuti standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara lain, setelah memperoleh persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk; • mengikutkan peserta didik WNI dalam ujian nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; • mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional; • memiliki perjanjian kerja sama antara LPA dengan LPI; • memiliki rencana induk pengembangan satuan pendidikan kerja sama (RIP satuan pendidikan kerja sama), dan • mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendikbud 31 Tahun 2014 • Pendidik pada SPK harus memenuhi standar pendidik yang dapat diperkaya dengan standar pendidik satuan pendidikan negara asing. (Pasal 9. 1) • Tenaga kependidikan pada SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar tenaga kependidikan yang dapat diperkaya dengan standar tenaga kependidikan satuan pendidikan negara asing. (Pasal 10. 3) • Kurikulum disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau dapat menggunakan kurikulum negara lain setelah memperoleh izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. (Pasal 11. 1) • Proses pembelajaran pada SPK memenuhi standar proses yang diperkaya dengan standar proses pembelajaran satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau standar proses yang berlaku pada sistem pendidikan negara lain setelah memperoleh izin menteri. (Pasal 12. 1)

Permendikbud 31 Tahun 2014 • Penilaian pada SPK menerapkan standar penilaian yang diperkaya dengan standar penilaian satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau standar penilaian yang berlaku pada sistem pendidikan negara lain setelah memperoleh izin menteri. (Pasal 13. 1) • Sarana dan prasarana pada SPK memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau standar sarana dan prasarana yang berlaku pada sistem pendidikan negara lain setelah memperoleh izin menteri. (Pasal 14. 1) • Pengelolaan SPK harus memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan model pengelolaan satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau standar pengelolaan yang berlaku pada sistem pendidikan negara lain setelah memperoleh izin menteri. (Pasal 15. a)

Data Pelajar Asing pada Jenjang PAUD

Sistem Informasi Izin Belajar Siswa Asing

Sistem Informasi Izin Belajar Siswa Asing NEGARA TOTAL Republik Korea Amerika Serikat Australia Jepang India Filipina Malaysia Republik Rakyat Tiongkok Timor Leste Inggris SD 995 180 76 SMP 505 97 39 SMA 637 216 64 SMK 25 1 0 TOTAL 2162 494 179 94 74 59 34 48 51 15 53 36 28 9 39 31 20 31 19 30 33 37 28 20 20 23 11 0 0 1 0 21 0 160 135 106 101 91 90 83

Terima Kasih