KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM INTEGRASI FUNGSIONAL RUMAH SAKIT

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM INTEGRASI FUNGSIONAL RUMAH SAKIT DAN POLTEKKES DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI 1

SISTEMATIKA PENYAJIAN 1 4 PENDAHULUAN 2 UPAYA PEMENUHAN SDM KESEHATAN 3 INTEGRASI FUNGSIONAL RS DAN POLTEKKES PENUTUP

1 PENDAHULUAN

Tantangan Bidang Kesehatan Eksternal: MEA , Mobilisasi populasi, Global Burden of Disease Bagaimana menyikapinya ? Internal: Jumlah Penduduk, Luas wilayah, Infrastruktur, SDM

NAWACITA nomor 5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA Program INDONESIA SEHAT Paradigma Sehat Penguatan Yankes Pendekatan Keluarga Individu dan Keluarga Sehat Jaminan Kesehatan Nasional DTPK & Nusantara Sehat

Visi Pembangunan 2005 -2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Pentahapan Pembangunan RPJPN 20052025 RPJMN III (2015 -2019) RPJMN II (2010 -2014) RPJMN I (2005 -2009) Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat Sumber: Bappenas 2018 Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat RPJMN IV (2020 -2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing 5

Strategi Pembangunan Kesehatan 2015 -2019 1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas. 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat. 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PPSDM KESEHATAN (Renstra Revisi 2015 – 2019) TARGET NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGAN BASELINE (2014) 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. 200 2. 000 3. 000 4. 200 5. 600 Meningkatnya 1 Jumlah puskesmas yang Nilai absolut puskesmas yang telah ketersediaan dan minimal memiliki 5 terpenuhi tenaga kesehatan sesuai mutu sumber daya jenis tenaga kesehatan standar terutama untuk tenaga manusia kesehatan lingkungan, tenaga sesuai dengan kefarmasian, tenaga gizi, tenaga standar pelayanan kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan 2 Persentase RS Jumlah RSUD Kab/Kota kelas C yang telah terpenuhi 4 dokter spesialis dasar memiliki 4 dokter (Obgin, anak, penyakit dalam, dan spesialis dasar dan 3 bedah) dan 3 spesialis penunjang dokter spesialis dibagi total jumlah RSUD Kab/Kota penunjang Kelas C 3 Jumlah SDM Kesehatan yang telah yang ditingkatkan kemampuannya dengan kompetensinya memperoleh ijazah melalui pendidikan dan sertifikat melalui pelatihan yang sudah terakreditasi 1. 015 25% 25. 000 30% 35% 40% 50% 60% 10. 200 21. 510 33. 060 44. 850 56. 910 (12) BADAN PPSDM KESEHATAN VIII PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK) UNIT

2 UPAYA PEMENUHAN SDM KESEHATAN

PEMENUHAN SDM KESEHATAN UU No 5 Tahun 2014 • Pegawai ASN terdiri PNS dan PPPK UU No 36 Tahun 2014 • Pengangkatan tenaga kesehatan melalui PNS, PPPK, Penugasan Khusus, Wajib Kerja, Ikatan Dinas Perpres 4 tahun 2017 Permenkes No. 33 Tahun 2018 • Wajib Kerja Dokter Spesialis • Penugasan Khusus dalam mendukung Nusantara Sehat

STRATEGI PEMENUHAN SDM KESEHATAN 1. Penguatan Regulasi Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan. 2. Peningkatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan. 3. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. 4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan.

UPAYA DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PELAYANAN KESEHATAN PENDIDIKAN DOKTER 2015 sd 2018 SPESIALIS 3. 601 Dokter (TUBEL PPDS) PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT 5. 984 TENAGA KESEHATAN 1. 612 Puskesmas DTPK, 361 Kab/Kota 29 Provinsi TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 September TAHUN 2018 694 NAKES 728 NAKES 2. 727 NAKES 1. 835 NAKES PENUGASAN KHUSUS BAGI CALON DOKTER SPESIALIS (RESIDEN) 2016 sd 2018 : 1. 687 Dokter • 2018: 390 Dokter • 2017 : 619 Dokter • 2016 : 678 Dokter WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) 2017– Sept. 2018 1. 821 Dokter Spesialis di 631 RS

3 INTEGRASI FUNGSIONAL POLITEKNIK KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PENYELENGGARAAN INTEGRASI FUNGSIONAL POLITEKNIK KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN (Draft Kepmenkes) Peningkatan Kinerja Pelayanan, Pendidikan, dan/atau Penelitian di Rumah Sakit, serta Pengembangan Kualitas Lulusan dan Kapasitas Dosen di Institusi Pendidikan Integrasi Fungsional Akademik dan Non Akademik Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi dalam Pendidikan, Pelayanan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ruang Lingkup (1) • Penyelenggaraan integrasi fungsional antara politeknik kesehatan dengan rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan berupa penggunaan bersama terhadap aset pendidikan dan/atau pelayanan kesehatan, meliputi: - bangunan, sarana dan prasarana; - peralatan dan perbekalan kesehatan; - sumber daya manusia; dan/atau - fasilitas lain yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan, pendidikan, dan/atau penelitian.

Ruang Lingkup (2) • Integrasi fungsional bidang akademik dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Integrasi fungsional bidang nonakademik dilaksanakan melalui pemanfaatan rumah sakit sebagai wahana peningkatan kemampuan/kemahiran tenaga kesehatan lulusan politeknik kesehatan yang akan bekerja ke luar negeri, dan integrasi fungsional bidang nonakademik lain yang dianggap perlu.

Sumber Daya Manusia sebagai aset pendidikan dan/atau pelayanan kesehatan • pendayagunaan lulusan politeknik kesehatan di rumah sakit; • pemanfaatan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit sebagai dosen atau instruktur klinik (clinical instructor) di politeknik kesehatan; • pemanfaatan dosen politeknik kesehatan sebagai mitra bestari pelayanan di rumah sakit; • pemagangan dosen politeknik kesehatan di rumah sakit pendidikan; dan/atau • praktik mahasiswa di rumah sakit.

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi fungsional antara politeknik kesehatan dengan rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

4 PENUTUP 1. Integrasi Poltekkes dan RS di lingkungan Kementerian Kesehatan diselenggarakan dalam rangka pemenuhan SDM Kesehatan serta pemanfaatan kelulusan Poltekkes 2. Mempercepat penyusunan regulasi yang mendukung penyelengaraan integrasi poltekkes dan RS di lingkungan Kementerian Kesehatan 3. Meningkatkan koordinasi lintas program di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Ditjen Yankes sebagai Pembina fasilitas kesehatan, PPSDM untuk menyusun perencanaan kebutuhan, pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan, Biro Kepegawaian, Biro Hukum, Biro Keuangan dll agar integrasi ini dapat terlaksana secara optimal.

TERIMA KASIH