KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA PROV JATENG TERHADAP MADRASAH SWASTA

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA PROV. JATENG TERHADAP MADRASAH SWASTA DAN PERSIAPAN KURIKULUM 2013 Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI, M. Pd. i Kabid PM Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng

Visi Kementerian Agama Prov. Jateng Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin Misi Kementerian Agama Prov. Jateng 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama 3. Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan 4. Meningkatkan kualitas penyelenggara ibadah haji 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

“Terwujudnya penyelenggaraan madrasah, PAI di sekolah, dan RA/BA/TA yang menghasilkan peserta didik berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, rukun, kompetitif dan mandiri, ” 3

1. Mengembangkan madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, berkarakter, bersikap mandiri, dan berwawasan kebangsaan. 2. Menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan terhadap seluruh peserta didik beragama Islam dengan mengedepankan nilai keislaman, kualitas pendidikan, penanaman keimanan dan ketakwaan, pembentukan akhlak mulia dan sikap toleran, dengan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mengembangkan pengelolaan madrasah dan RA memenuhi SPM dan SNP yang akuntabel 4

4. 5. 6. 7. Memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan madrasah, RA, dan PAI di sekolah yang unggul berkarakter dan cerdas Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bermuatan kearifan lokal, budaya dan karakter bangsa, nasionalisme, pendidikan kewirausahaan/ekonomi kreatif di madrasah, RA, dan PAI di sekolah sesuai standar nasional Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana madrasah, RA, dan PAI sesuai standar nasional dan memiliki keunggulan Mengembangkan evaluasi pendidika madrasah, RA, dan PAI di sekolah yang valid, akuntabel, transparan, dan berkesinambungan 5

TUJUAN 1. 2. 3. 4. Terciptanya madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri, berkarakter dan berwawasan kebangsaan; dengan proses penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip good governance Meningkatkannya mutu penyelenggraan dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan terhadap seluruh peserta didik beragama Islam dengan mengedepankan nilai ke-Islam-an Terwujudnya pengelolaan madrasah dan RA yang memenuhi SPM dan SNP yang akuntabel Terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan madrasah, RA/BA, dan PAI penuhinya di sekolah yang profesional. Unggul, dan berkarakter cerdas 6

TUJUAN 5. 6. 7. Terwujudnya kurikulum dan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bermuatan kearifan lokal, budaya dan karakter bangsa, nasionalisme, pendidikan kewirausahaan/ekonomi kreatif di madrasah, RA/BA, dan PAI di sekolah sesuai standar nasional Terpenuhinya sarana dan prasarana madrasah, RA/BA, dan PAI sesuai standar nasional dan memiliki keunggulan Terwujudnya evaluasi pendidikan madrasah, RA/BA, dan PAI di sekolah yang valid, akuntabel, transparan, dan berkesinambungan 7

PRINSIP Pengelolaan pembangunan pendidikan Islam mengacu pada beberapa prinsip: • Memberikan perhatian pada peningkatan mutu guru sebagai faktor kunci keberhasilan pendidikan Islam; • Melakukan pemihakan pada kelompok masyarakat miskin dan berprestasi; • Menerapkan perlakuan yang sama kepada satuan-satuan pendidikan Islam negeri dan swasta; • Memperkuat ciri khas keagamaan dan lifeskills sebagai faktor keunggulan minimal pada satuan pendidikan Islam; • Mengoptimalkan peran pendidikan Islam dalam pengembangan keagamaan, kesejahteraan sosial serta kesatuan dan persatuan bangsa; • Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan institusi yang mendukung pembangunan pendidikan. • Mengelola sumber daya pendidikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

LINGKUP PENDIDIKAN DALAM BINAAN KEMENTERIAN AGAMA • Pendidikan Umum Berciri Khas Islam (RA/BA dan Madrasah) • Pendidikan Keagamaan • Pendidikan Agama pada Sekolah

Fokus Pembangunan Pendidikan Islam Tahun 2010 -2014. . . pembangunan Pendidikan Islam diarahkan dalam rangka mencetak peserta didik berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, rukun, kompetitif dan mandiri, ” melalui pelaksanaan misi dan prinsip-prinsip pembangunan Pendidikan Islam …. . ng eri mp ow nin g -e PM ng the ing –s tre PD 8 KEGIATAN PADA PROGRAM MAPENDA PAUD exp lor IN TE GR AS I & PE M BI AS AA N PT Pendidikan AKADEMIK Pendidikan KARAKTER 10

Kegiatan pada Program Mapenda 1. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Kependidikan Agama Islam 2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 3. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah 4. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah 5. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah 6. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah 7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 8. Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM • Peningkatan dan Pemerataan Akses Pendidikan • Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing • Peningkatan Tata Kelola

PENINGKATAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN ISLAM

DIAGRAM ALUR PENINGKATAN DAN PEMERATAAN AKSES FASILITASI PROGRAM/ KEGIATAN REGULASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Peserta Didik Mampu dan Mudah Mengakses Daya Tampung Meningkat dan Modus Layanan Meluas Angka Partisipasi pada Satuan Pendidikan Islam Meningkat SARANA PRASARANA DAN MANAJEMEN Lulusan berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif

PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN ISLAM

FASILITASI PROGRAM/ KEGIATAN REGULASI DIAGRAM ALUR PENINGKATAN MUTU KEBIJAKAN DAN STRATEGI Program Peningkatan Mutu Guru Bermutu Pembelajaran Kreatif, Inovatif dan Efektif SARANA PRASARANA DAN MANAJEMEN Lulusan berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif

PENINGKATAN TATA KELOLA PENDIDIKAN ISLAM

REGULASI Satuan-satuan pendidikan Islam melaksanakan tata kelola yang transparan, partisipatif dan akuntabel FASILITASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM/ KEGIATAN DIAGRAM ALUR PENINGKATAN TATA KELOLA Program Peningkatan Tata Kelola Layanan pendidikan yang dari satuan pendidikan Islam berjalan efektif dan efisien SARANA PRASARANA DAN MANAJEMEN Lulusan berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif

KONDISI TATA KELOLA MADRASAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oganisasi Regulasi Sumber Daya Manusia Monitoring Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Pencitraan Akuntabilitas Pelaksanaan Program 19

LINGKUNGAN STRATEGIK MADRASAH 1. Pengaruh Lingkungan Eksternal 1) Globalisasi 2) Politik 3) Ekonomi 4) Sosial Budaya 5) Teknologi 6) Idiologi 7) Demografi 8) Geografi 2. Pengaruh Lingkungan Internal 20

LINGKUNGAN STRATEGIK MADRASAH 1. Pengaruh Lingkungan Eksternal 2. Pengaruh Lingkungan Internal 1) Pendidikan Madrasah dan Keagamaan 2) Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan 3) Manajemen dan Tata Kelola 21

ISU STRATEGIS PENDIDIKAN MADRASAH Meningkatkan Mutu Pelayanan 1. Pendidikan Keagamaan Islam 2. Pendidikan Madrasah 3. Pendidikan Agama Islam Pada Satuan Pendidikan 4. Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan Islam 22

ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MADRASAH 1. Mengembangkan madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri, dan berwawasan kebangsaan 2. Menyelenggarakan pendidikan mengedepankan nilai Islami, kualitas pendidikan, penanaman keimanan dan ketakwaan, pembentukan akhlak mulia dan sikap kebhinekaan 3. Mengembangkan Pendidikan Keagamaan Islam berbasis tafaqquh fi al-din 23

ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MADRASAH 4. 5. 6. 7. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme Meningkatkan kualitas manajerial dan tata kelola pendidikan Islam yang Islami berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi; serta memiliki rancangan pengembangan yang visioner Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pengembangan Pendidikan Islam berbasis kinerja Menyediakan pendidikan khusus bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung (underserved) atau tidak terjangkau (unreachable) agar hak-haknya untuk memperoleh layanan pendidikan dapat terpenuhi yang didukung dengan satuan biaya khusus 24

Jumlah Madrasah Jenis Lembaga RA MI MTs MA Total Jumlah Lembaga 4362 3810 1530 527 10. 229 Sumber : Emis Kemenag Tahun 2012 Status Negeri Swasta 4. 362 114 121 64 299 3. 696 1. 409 463 9. 930

Guru Negeri Swasta Jenis Lembaga RA MI MTs MA Total Sumber : Emis Kemenag Tahun 2012 Jumlah Guru 15. 016 38. 223 29. 734 11. 640 94. 613 Status Negeri Swasta 724 14. 292 8. 803 29. 420 6. 583 23. 151 3. 307 8. 838 19. 417 75. 701

Jumlah Siswa Jenis Lembaga Jumlah Murid RA 175. 389 MI 516. 429 MTs 381. 474 MA 121. 992 Total 1. 195. 284

Guru menurut PP 19 2005 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial. 4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. 5. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Data Kualifikasi Guru Jenis Lembaga RA MI MTs MA Total Jumlah Guru 14. 346 37. 850 28. 354 11. 899 92. 449 Status < SI 10. 112 14. 235 6. 351 1. 918 32. 616 SI dan > SI 4. 234 23. 615 22. 003 9. 981 59. 833

KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSIAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 A. Landasa Pengembangan Kurikulum 1. Filosofis Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat 2. Yuridis Penataan kurikulum 3. Aspek Konseptual B. Kurikulum lebih dari sekadar dokumen Elemen Perubahan 1. Dalam kurikulum 2013 yang mengalami perubahan aspek standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi dan standar penilaian. 2. Elemen perubahan a. Kompetensi lulusan b. Kedudukan mata pelajaran (isi) c. Pendekatan (isi)

Kebijakan kanwil kemenag provinsi jawa tengah tentang persiapan pelaksanaan kurikulum 2013… • Hal yang disiapkan dalam implementasi kurikulum 2013: – Regulasi implementasi kurikulum 2013 diberlakukan di tahun 2013 dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait – Menyiapkan dan mengamankan komponen penting dalam pelaksanaan kurikulum 2013, yaitu: • Buku pedoman guru • Buku pedoman siswa • Pedoman Implementasi kurikulum 2013 – Menyiapkan dan mengadakan pelatihan guru untuk implementasi kurikulum 2013 – Memperkuat SKL dan Standar Isi PAI dan Bahasa sebagai ciri madrasah

SEKIAN Terima Kasih Wasalamu’alaikum wr. wb.