KEBIJAKAN FISKAL DAN FINANSIAL Keuangan Negara Objek Proses

KEBIJAKAN FISKAL DAN FINANSIAL

Keuangan Negara Objek Proses Bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggung jawabnya

Pelaku Ekonomi Rumah Tangga Individu Masyarakat luar negeri Besarnya pengeluaran rumah tangga atau perusahaan akan disesuaikan terhadap besarnya penerimaan rumah tangga atau perusahaan tersebut Rumah Tangga Perusahaan/produsen Pemerintah Penerimaan negara akan disesuaikan dengan target pengeluaran negara

Macam-macam Kegiatan Pemerintah 1. 2. 3. 4. Kegiatan alokasi. Pemerintah mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh: pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta keadilan Kegiatan redistribusi. Pemerintah melaksanakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan dengan cara mengenakan pajak atau memberikan subsidi. Ini memberikan koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam masyarakat yang kurang merata. Kegiatan stabilisasi. Pemerintah bertindak menstabilkan perekonomian dengan menggunakan berbagai kebijakan seperti: kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan perdagangan guna meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat sehingga dapat mempertahankan kesempatan kerja penuh dna menghindari inflasi maupun deflasi Kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi : untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik

Pengeluaran Pemerintah • Pengeluaran pemerintah secara riil dipakai sebagai Indikator besarnya kegiatan pemerintah karena kegiatan pemerintah dibiayai dengan pengeluaran pemerintah Exhaustive : pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dikonsumsi maupun dapat pula menghasilkan barang lain juga. Mengalihkan faktor produksi dari swasta ke pemerintah Transfer: Pemindahan dana kepada individu, masyarakat atau perusahaan terutama untuk kepentingan sosial. Kegiatan ini hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu ke unit ekonomi lain dan membiarkan yang terakhir menentukan penggunaan dari dana tersebut Hibah: pemerintah memberikan sesuatu kepada negara lain

Sebab Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah • Adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat • Kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat • Adanya urbanisasi yang mengiringi perkembangan ekonomi • Perkembangan demokrasi • Pemborosan dan korupsi • Pembangunan ekonomi • Program kesejahteraan sosial • Perubahan iklim

Efisiensi dalam Pengeluaran Negara • Baik atau tidaknya hasil yang dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas pemerintah itu sendiri. Kriteria penilaian kebijakan pemerintah: a. Keadilan (equity) b. Efisiensi ekonomis (economic efficiency) c. Kebapakan (paternalisme) d. Kebebasan perorangan (individual freedom)

a. b. c. d. Kriteria keadilan: kebijakan pemerintah haruslah mempunyai akibat yang tidak berat sebelah Kriteria efisiensi ekonomi: kebijakan pemerintah memiliki dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Kriteria kebapakan: pemerintah ingin melayani masyarakat secara keseluruhan, tetapi pemerintah mempertimbangkan pula kebutuhan setiap individu secara terpisah. Banyak orang mendukung kebijakan pemerintah, bukan karena kebijakan ini memberikan kepada masyarakat apa yang mereka inginkan, tetapi karena mereka beranggapan pemerintah mengetahui lebih baik daripada masyarakat itu sendiri Kebebasan perorangan: Pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kebebasan perorangan harus ditekan sekecil mungkin

Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah a. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang b. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat c. Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang d. Pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas

Macam Pengeluaran Pemerintah 1. Pengeluaran yang “self liquiditing” sebagian atau seluruhnya: pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa/barang yang bersangkutan. Contoh: pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau proyek produktif barang ekspor 2. Pengeluaran yang reproduktif: pengeluaran yang mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain yang pada akhirnya akan menaikkan penerimaan negara. Contoh: pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat 3. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun tidak reproduktif: pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya: pengeluaran untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monument, objek tourisme

4. Pengeluaran yang secara langsung tidak reproduktif dan merupakan pemborosan misalnya: untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat terjadi pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik 5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Kalau hal ini tidka dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Sumber Penerimaan Negara 1. Pajak: pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa yang secara langsung bisa ditunjuk. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dsb 2. Retribusi: pembayaran dari rakyat kepada negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Contoh: uang langganan ait minum, uang langganan listrik, retribusi pasar, dsb

3. Keuntungan dari Perusahaan Negara. Penerimaan negara dari hasil penjualan (harga) barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan negara 4. Denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah 5. Sumbangan masyarakat: untuk jasa yang diberikan oleh negara seperti: pembayaran perijinan (lisensi), toll atau pemungutan sumbangan pada jalan raya 6. Pencetakan uang kertas. Negara mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada Bank Sentral 7. Hasil dari undian negara. Dengan adanya undian negara, negara akan mendapatkan dana yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluaran-pengeluarannya termasuk hadiah yang diberikan kepada pemegang dari undian negara tersebut

8. Pinjaman. Berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. 9. Hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah, atau dari swasta kepada pemerintah dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain. Penerimaan negara dari sumber ini sifatnya adalah suka rela tanpa balas jasa secara langsung ataupun tidak langsung

Distribusi dan Beban Negara Pajak Fungsi Budget = budgetary function Sumber penerimaan utama negara Fungsi pengatur = regulatory function Mengatur dan mengawasi kegiatan swasta maupun masyarakat dalam perekonomian

Prinsip Pengenaan Pajak yang Baik a. Smith’s Canon 1. Prinsip Keadilan (equity) 2. Prinsip kepastian (certainty) 3. Prinsip kecocokan/kelayakan (convenience) 4. Prinsip ekonomi (economy) b. Benefit approach dan Ability to Pay Approach 1. Benefit approach. Pengenaan pajak didasarkan pada manfaat yang diterima oleh seseorang wajib pajak dari pembayarannya kepada pemerintah 2. Ability to Pay Approach. Kemampuan membayar berdasarkan atas daya pikul seorang wajib pajak

Sistem Perpajakan 1. Pajak Langsung: Pajak yang langsung dikumpulkan dari wajib pajak. Contohnya: PBB 2. Pajak Tidak Langsung: Pajak yang bebannya dipindahkan dari pihak tertentu kepada pihak lain. a. Pajak dikatakan progesif: apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak. Contoh: pajak penghasilan dan kekayaan b. Pajak dikatakan proporsional: apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Contoh: pajak Perseroan c. Pajak dikatakan regresif: apabila pajak dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Contoh: pajak penjualan d. Pajak Lumsump: pajak yang dikenakan pada masyarakat langsung dibayar dimuka, baik dalam bentuk pajak final periode pendapatan bulanan atau pajak final pendapatan tahunan (renumerasi)

Kebijakan Stabilisasi Tugas pemerintah Permasalahan dalam praktek perekonomia makro: 1. Tingkat harga, inflasi dan pertumbuhan suku bunga 2. Pertumbuhan penduduk yang mengarah pada semakin tingginya tingkat pengangguran dan masalah tingkat upah yang wajar 3. Fluktuasi ekonomi yang cepat di masa booming dan lambat di masa depresi 4. Masalah ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran luar negeri

Hambatan dalam Kebijakan Stabilisasi v Kebijakan pemerintah yang “setengah hati” dan salah menggunakan rujukan “resep” ekonomi, sehingga yang seharusnya tetap disubsidi dihapus subsidinya. Harga yang seharusnya diturunkan menjadi dinaikkan v Adanya sebagian masyarakat yang “berkhianat” dan selalu ingin mencari untuk sendiri dengan memanfaatkan kondisi, misalnya menimbun kebutuhan dasar (beras, minyak tanah, gas, dsb) v Pemerintah terlalu cepat mengambil kebijakan ekonomi tanpa mempersiapkan infrastrukturnya, contohnya kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengganti minyak tanah dengan gas, kebijakan penggunaan biodiesel, dsb v Sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan kebijakan pemerintah dan mudahnya provokasi dengan hasutan pihak-pihak yang akan dirugikan dengan kebijakan baru pemerintah

Instrumen Kebijakan Stabilisasi 1. 2. 3. 4. Kebijakan fiskal Kebijakan moneter Kebijakan Upah dan Pendapatan Kebijakan Industri dan Perdagangan

Kebijakan Fiskal • Kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara dengan maksud mempengaruhi jalannya perekonomian • kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Bagaimana pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan

Tujuan Kebijakan Fiskal Mencegah pengangguran Stabilitas harga Mengatur laju investasi Mendorong investasi secara optimal Menanggulangi inflasi Meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional • Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional • • •

Kebijakan Moneter • Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman

Tujuan Kebijakan Moneter • Mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai • Meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang • Menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya serta mengarahkan penyaluran kredit yang layak menerimanya seperti UMKM

Kebijakan Upah dan Pendapatan Tingkat upah dan pendapatan sepanjang umur perekonomian selalu saja menjadi masalah, meskipun masalahnya tidak terlalu bahaya seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Kebijakan Upah dan pendapatan harus dapat dibenahi dengan baik oleh pemerintah agar dapat menstabilkan perekonomian

Kebijakan Industri dan Perdagangan • Struktur industri yang berubah dari monopoli menjadi oligopoli atau bahkan menjadi persaingan bebas jelas sangat berpengaruh bagi perekonomian • Pemerintah melakukan kebijakan pengaturan sistem keuangan untuk membantu perdagangan

• Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N) • Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu: a. . Bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan men jadi suatu APBN dan b. . Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

APBN • Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang

Komponen APBN • Penerimaan Negara dan Hibah, yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. • Pengeluaran/Belanja Negara, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. • Pembiayaan Defisit (Pembiayaan Anggaran), yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tujuan Penyusunan APBN • Meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi • Meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran • Menstabilkan harga barang- barang

Fungsi APBN 1. Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum 2. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dana pensiun. 3. Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan di terapkan

APBN Pengeluaran 1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa, 2. pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya, 3. pengeluaran pemerintah untuk transfer payments yang ini liputi misalnya, pembayaran subsidi/bantuan Iangsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Penerimaan 1. pajak (berbagai macam), 2. pinjaman dan bank sentral, 3. pinjaman dan masyarakat dalam negeri, 4. pinjaman dan luar negeri.

Hubungan Kebijakan Fiskal & APBN Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan lewat APBN. Apakah pengaruh dari suatu “kebijakkan fiskal”, yang dicerminkan oleh suatu struktur APBN tertentu terhadap perekonomian? ?

• Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal • Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi

Instrumen Kebijakan Fiskal • Penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum

Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter Kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel berikut: 1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi 2. Pola persebaran sumber daya 3. Distribusi pendapatan

Kebijakan Anggaran/Politik Anggaran • Anggaran Defisit (Defisit Budget) Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif. • Anggaran Surplus (Surplus Budget) Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. • Anggaran Berimbang (Balanced Budget) Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.