KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Pertemuan III Kasus 2 Kebijakan
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Pertemuan III
Kasus 2 Kebijakan Ekonomi Makro Sebelum 1997, kebijakan ekonomi makro kuat, ditandai ; v v v pertumbuhan ekonomi tinggi, tingkat inflasi rendah, nilai penanaman modal asing besar Penurunan inflasi disebabkan oleh ; Inflasi harga pangan menurun (dr 14% - 6 %, 1996), mrp faktor utama v Inflasi harga bahan bakar & listrik konstan v
Tiga Strategi Kebijakan Strategi Keunggulan Komparatif (Men Perdagangan & Menko Ekonomi) Strategi Keterkaitan Industri (Men Industri) Menekankan pentingnya perdagangan sebagai mesin pertumbuhan dan pencapaian efisiensi ekonomi melalui pengembangan mekanisme pasar Perhatian terhadap masalah kandungan lokal, nilai tambah, kesempatan kerja dan basis industri yang kuat Strategi Teknologi Tinggi (Menristek) Mengembangkan teknologi dan nilai tambah yang tinggi
Kasus Kebijakan Pangan Jaminan Pangan dan Bulog Salah satu keberhasilan Regim Suharto, “Kebijakan Pangan” = produksi dan distribusi beras. Kebijakan, 3 kategori; Penyediaan pangan melalui produksi domestik dan impor Pemasaran distribusi pangan Pemenuhan kebutuhan konsumsi termasuk pemenuhan gizi penduduk Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras, karena kombinasi kebijakan harga input dan output, yg memperbaiki keuntungan dari menanam padi Panen padi meningkat (1968 – 1986), karena penggunaan varietas unggul – melalui program BIMAS Bulog, merupakan lembaga pemerintah untuk merlaksanakan kebijakan harga beras – harga beras yag stabil, mendorong peningkatan produksi, teknologi mendorong biaya produksi menurun
Lanjutan Wewenang Bulog, melakukan ekspor dan impor beras dan mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang stok, untuk tujuan ; Distribusi beras untuk angkatan bersenjata & PNS (budget group) Stok cadangan beras nasional untuk keadaan darurat dan untuk menstabilkan fluktuasi harga beras, dan Stok penyangga nasional untuk menstabilkan fluktuasi musiman harga beras. Balitbang Peranan Lembaga Lain Balitbang – Dep Pertanian; Deptan Inovasi teknologi baru Pertanian yang lebih efisien BULOG Pengembangan produk untuk memperbaiki kualitas beras di Ind Departemen Kerjasama dg IRRI, IPB & UGM Keuangan Departemen Keuangan Bappenas BAPPENAS
Kasus Kebijakan Minyak Sawit Kebijakan Penentuan Harga Perkembangan Struktur Kepemilikan Pak Jun, 1991 : Liberalisasi Perdagangan CPO Harga CPO domestic meningkat Permintaan internasional meningkat, akibat kebutuhan Dalam Negeri kurang -- perlu diawasi & batasi ekspor Kebun besar harus beli produksi petani kecil Pak Mei, 1995 : Stabilisasi harga CPO Pengontrolan Luas Lahan Kepemilikan Swasta didorong, dari 22 – 46% + PIR Suplai CPO akan didominasi swasta (peran pemerintah dikurangi) Lembaga Pemasaran dan Distribusi Perlu KPB (Kantor Pemasaran Bersama) -- menjual output di pasar domestik atau ekspor
Reformasi Kebijakan Perdagangan Kurs -Rupiah didevaluasi 28 %, Maret 1983 -Kurs dibuat lebih fleksibel sejak Maret 1983 -Devaluasi Rupiah sebesar 31%, Sep 1987 Kebijakan Fiskal -Proyek intensif modal & impor dijadwal ulang, Mei 1983 - Pemotongan pengeluaran modal riil sejak 1983 -Sejak 1983 pengawasan ketat thd penggunaan kredit impor non konsesi -Reformasi pajak yg dimulai pd bulan Jan 1984 -Pengendalian pada pekerjaan dan gaji PNS
Lanjutan Moneter & Keuangan -Reformasi keuangan (mulai Juni 1983), penghapusan tk plafon kredit & tk suku bunga bagi ops bank negara -Mengenalkan aturan finansial baru (1988) utk meningkatkan efisiensi sektor keuangan dan mengembangkan pasar modal -Memperbaiki manajemen moneter utk mengendalikan inflasi dan kurs Kebijakan - Penurunan tarif nomimal utk semua barang Perdagangan dilaksanakan bulan Maret 1985 -Langkah 2 utk menyediakan input dg harga internasional bagi para eksportir (6 Mei 1986) -Penghapusan non tarif termasuk penyederhanaan prosedur lisensi di bidang perdagangan (termasuk pertanian), 1992 & 1993
Lanjutan Reformasi Peraturan -Reorganisasi pabean, operasi pelabuhan dan pengapalan, April 1985 utk menurunkan biaya pengangkutan dan memotong waktu pemrosesan -Paket Mei 1986, Oktober 1986, jan 1987, Des 1987 untuk menurunkan lisensi dan vol investasi, melonggarkan investasi asing -Deregulasi utk kegiatan maritim (Nov 1988), menurunkan biaya dan mendorong partisipasi swasta -Langkah 2 awal menuju reformasi perusahaan publik -Memperluas deregulasi bagi kegiatan pertanian dan farmasi melalui Paket Mei 1990
Garis besar kegiatan BPEN Aktivitas Instrumen Hasil Identifikasi Pasar Studi Daftar produk Identifikasi Suplai Studi, bantuan teknis Daftar produk Pengembagan Ekspor Studi, worksop, seminar, Produk-produk dan bantuan teknis eksportir potensial Promosi Ekspor Studi, eksibisi, bantuan teknis Eksibisi, transaksi Promosi Informasi Ekspor Publikasi, homepage Informasi, WEB
Perkembangan Kebijakan Kelautan
Sejarah Ocean Policy Sejak Des 1957, melalui deklarasi Juanda, secara politik mengklaim wilayah perairan Indonesia. Wilayah Perairan Indonesia 12 Mil Laut dari pulau terluar UU No. 4/Prp/1960, ttg perairan Indonesia. Diganti dg UU No. 6 / 1996 Konvensi Hukum Laut, UU No. 17/1985 Pengumuman Pemerintah, 1969 ttg Landas Kontinen Indonesia UU No. 5 / 1983 ttg ZEE Indonesia Kebijakan dan peraturan tersebut mengukuhkan Yurisdiksi Perairan Indonesia. Namun kebijakan pemerintah ttg Kelautan di Indonesia belum muncul sbg
Menurut Friedheim (2000), Ocean Policy adalah penting dlm konteks global, karena terjadinya perubahan dengan cepat, dalam bidang : Transportasi Komunikasi Interdependensi ekonomi Peningkatan jumlah penduduk Peningkatan tekanan thd sumberdaya alam Negara-negara maju mempunyai kebijakan kelautan yang tangguh, seperti ; Spanyol, dengan Spanish Marine Policy Amerika Serikat, dengan US Ocean Policy Inggris, Belanda, Portugal juga punya Ocean Policy
Todaro, 2007. Ada 3 unsur fundamental dlm suatu kebijakan yg komplementer, terpadu & saling mendukung Pertama, adanya serangkaian kebijakan yg dirancang secara khusus guna mengoreksi berbagai macam distorsi / gangguan atas harga 2 relatif dari masing 2 faktor produksi guna lebih terjaminnya pembentukan harga pasar Kedua, kebijakan untuk melaksanakan perubahan struktural terhadap distribusi pendapatan, distribusi aset, kekuasaan, dan kesempatan memperoleh pendidikan dan penghasilan (pekerjaan) yg lebih merata Ketiga, kebijakan untuk memodifikasi ukuran distribusi pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi melalui pajak progresif.
Model Kebijakan Kelautan (Ocean Policy) Tingkat I : Tingkatan Politis (Kebijakan) Tingkat II : Tingkatan organisasi / implementasi (institusi, aturan main) Tingkat III : Tingkatan implementasi (evaluasi, umpan balik)
- Slides: 15