Kebijakan EGOVERNMENT Di indonesia EGOVERNMENT PENGERTIAN Penggunaan TIK
Kebijakan E-GOVERNMENT Di indonesia
E-GOVERNMENT PENGERTIAN : Penggunaan TIK dalam peyelenggaraan pemerintahan KEBIJAKAN : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengambangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government e-Government ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan.
• UU No. 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian melahirkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. • UU No. 07/2004 tentang Sumber Daya Air melahirkan Sistem Informasi Hidrologi, • UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) • UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang melahirkan Sistem Informasi Keuangan Daerah tertulis • UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) • UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik Sistem Informasi Pelayanan Publik fokuskan pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tentang Sistem Pelayanan Terpadu. • UU No. 36/2009 tentang Kesehatan sistem informasi kesehatan • UU No. 43/2009 tentang Kearsipan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) • UU No. 04/2011 tentang Informasi Geospasial pembangunan Jaringan Informasi Geospasial • UU No. 18/2012 tentang Pangan Sistem Informasi Pangan. • UU No. 23/2006 (perubahan menjadi No. 24 tahun 2013) tentang Administrasi Kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan • UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008
UU NO. 11/2008 ITE BAB I. Ketentuan Umum (psl 1 -2) BAB II. Asas & Tujuan (psl 3 -4) BAB III. Informasi, Dokumen & TTD Elektronik (psl 5 -12) BAB IV. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik & Sistem Elektronik (psl 13 -16) BAB V. Transaksi Elektronik (psl 17 -22) BAB VI. Nama Domain, HAKI & Perlindungan Hak Pribadi (psl 23 -28) BAB VII. Perbuatan yang dilarang (psl 29 -37) BAB VIII. Penyelesaian Sengketa (psl 38 -39) BAB IX. Peran Pemerintah & Peran Masyarakat (psl 40 -41) BAB X. Penyidikan (psl 42 -44) BAB XI. Ketentuan Pidana (psl 45 -52) BAB XII. Ketentuan Peralihan (psl 53) BAB XIII. Ketentuan Penutup (psl 54) UU NO. 19/2016 Perubahan UU NO. 11/2008 pada: psl 1, 26, 31, 40, 43, 45 a, 45 b - Tindak pidana penghinaan & pencemaran nama baik di bidang ITE, mrpk tindakan pidana sbg delik aduan - Ketentuan tentang penggeledahan, penyitaan & penahanan yang diatur UU ITE - Peran Pemerintah dalam pencegahan penyebaran konten negative di ruang cyber - Penggunaan informasi melalui media harus mendapat persetuan ybs
Sesuai dengan Nawa Cita, pelaksanaan e-Government berkaitan erat dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Penyelenggaraan e-Government dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. "Acuan Pemerintah dalam merancang Roadmap e-Government berdasarkan Trisakti yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi serta berkepribadian dalam
- Slides: 5