Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018 Harris

Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018 Harris Iskandar Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018

Tantangan Demografi Jumlah Penduduk (000) 350 000 100. 0 90. 0 300 000 80. 0 250 000 60. 0 200 000 50. 0 150 000 40. 0 30. 0 100 000 Dependency ratio 70. 0 20. 0 50 000 10. 0 Penduduk 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 0 1950 0 Dependency Ratio Catatan: Dependency ratio: Jumlah penduduk usia 65 thn ke atas + usia 0 -14 thn / Jumlah penduduk usia 15 -64 tahun Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2015 (Bappenas, BPS, UNFPA 2013), dan United Nations (2013) 2

Pendidikan Pre-Natal dan Pendidikan Anak Usia Dini 3

Sumber: Nelson, C. A. In Neurons to Neighbourhoods (2000). Shonkoff, J. & Phillips, D. (Eds. ). 4

Tahap-Tahap Perkembangan Otak usia 4 thn pertama=usia kitis ======= 0 -1 thn: - pendengaran dan penglihatan - kebiasaan cara merespon - bahasa - pengendalian emosi 2 thn: sudah mengenal simbol-simbol 3 thn: keterampilan sosial sederhana 4 thn: keterampilan kognitif Diadopsi dari: Shonkoff JP, Phillips DA. The Developing Brain, 2000 5

CHILD WITH STUNTED BRAIN DEVELOPMENT HEALTHY, CARED FOR CHILD 6

Kesiapan Sekolah Penyebaran Skor Skolastik Dan Non-Skolastik Dari Kesiapan Sekolah Siswa Sumber: Unicef, 2011 Catatan: Kompetensi Skolastik, meliputi: pra membaca, pra menulis, pra matematika, berbahasa, problem solving, dan motorik kasar. Sedangkan kompetensi Non-Skolastik meliputi: kemandirian, komunikasi, kemampuan membina hubungan, dan sikap kerja. Skor Anaka-anak yang Mengikuti dan Tidak Menikuti PAUD Sumber: Bank Dunia, 2013 Catatan: Penelitian dilakukan kepada anak sejak usia 6 tahun hingga 9 tahun. Yang diteliti adalah kemampuan dalam bidang Bahasa Indonesia dan matematika (menggunakan pertanyaan sederhana) , serta perkembangan kognitif (menggunakan Ravent Test) 7

Bukti Empirik Secara Ekonomi: Rate of Return of Human Capital Investment Terhadap Anak Stunted (kerdil): The Link Between Stimulation and Stunting in Children Diadaptasi dari: Grantham-Mc. Gregor, 2010 8

PAUD Investasi Negara Walter Mischell and Ebbesen, 1970: • Marsmellow Test – menunda kenikmatan (delayed gratification) James Heckman Peraih Nobel Ekonomi, 2000: • Pentingnya investasi pendidikan bagi keluarga yang kurang beruntung untuk memperoleh persamaan akses terhadap pengembangan sumber daya manusia sejak dini; • Mengembangkan kemampuan kognitif, kecakapan sosial, kesehatan sedini mungkin – sejak lahir sampai dengan usia lima tahun; • Variabel non-kognitif (soft skills) penentu keberhasilan hidup: keterampilan meregulasi diri, menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, ketekunan menghadapi kejenuhan, kecenderungan membuat rencana. 9

KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS 10

Kerangka Strategis Mendikbud 2015 -2019 Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter berlandaskan gotong-royong. STRATEGI 1 Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan STRATEGI 2 Peningkatan mutu dan akses STRATEGI 3 Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik 11

Kebijakan PAUD dan Dikmas Tahun 2018 Memperluas akses terhadap program PAUD dan Dikmas yang tepat sasaran, proses, dan hasil pembelajaran. Mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan terus meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Memperkuat mutu satuan PAUD dan Dikmas yang terakreditasi, mandiri, dan berdaya saing. Meng-upgrade program PAUD dan Dikmas sesuai dengan perkembangan zaman, iptek, dan kearifan lokal. Mempererat hubungan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. 12

Persiapan Penerapan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM 13

Perpres No. 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Gerakan PAUD 1 tahun Pra-SD Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. -- Education 2030 Framework for Action

Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah PAUD dan Dikmas menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah: Kewenangan Pemerintah Pusat : 1. Penerbitan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2. Pembinaan dan Pengawasan 1. Satuan Pendidikan: Lembaga PAUD, PKBM, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, SKB, dan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Rumah Pintar, Sekolah Rumah) 2. Program PAUD dan Dikmas: Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Pendidikan Keluarga, Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan, dan pendidikan lainnya (pendidikan keluarga). (Pasal 26, Undang-Undang No. 20/2013) 15

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pasal 5 (3): Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan kesetaraan. Pasal 4 (2): Materi muatan SPM mencakup: a. Jenis Pelayanan Dasar; b. Mutu Pelayanan Dasar; dan c. Penerima Pelayanan Dasar.

Penerima Layanan/Sasaran dan Jenis Layanan PAUD Pendidikan Kesetaraan • TK • Kelompok Bermain • TPA • SPS Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini • Paket A • Paket B • Paket C Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Sumber: PP No. 2/2018

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pemerintah • Pendataan dan Rekrutmen • Penyiapan Anggaran, PTK, dan Sarpras • Koordinasi dan Pembinaan Pembelajaran • Evaluasi Penerbitan Juknis; NSPK Penguatan Mutu Akreditasi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Pendidikan • Rekrutmen Peserta Didik dan Pendidik • Penyiapan Perangkat Pembelajaran • Pelaksanaan Pembelajaran dan Motivasi • Administrasi Pembelajaran • Evaluasi Pembelajaran dan Laporan

PESERTA DIDIK PAUD BERDASARKAN UMUR DI DAPODIK USIA 0 -6 TAHUN SEBANYAK 6. 125. 105 ANAK 2, 516, 757 1, 406, 846 1, 350, 374 537, 265 23, 120 43, 261 0 th. 1 th. Data Dapodik PAUD dan Dikmas 156, 313 2 th. 91, 169 3 th. 4 th. 5 th. 6 th. > 6 th. JAN 2018

Data Penerima Layanan PAUD (Peserta Didik PAUD) (BPS 2017) • Data Anak Usia 0 -6 tahun sebanyak 32 Juta Anak • Data Anak Usia 3 -6 tahun sebanyak 19, 2 Juta Anak Dapodik 2017: • Peserta Didik PAUD Usia 0 -6 Tahun masuk Dapodik sebanyak; 6, 1 Juta anak • Data Peserta Didik PAUD SPM adalah Usia 5 -6 Tahun, dan yang masuk di Dapodik sebanyak; 3, 867 Juta anak Seharusnya Minimal 9, 6 juta anak usia 5 -6 tahun masuk di Dapodik Kemdikbud sebagai layanan wajib SPM (PP No. 2 Tahun 2018) Masih dibutuhkan data anak usia 5 -6 tahun masuk dalam Dapodik Kemdikbud sebanyak 5, 733 juta Anak Tahun 2018 telah disediakan anggaran DAK sebesar Rp 4, 07 T 20

Gerakan Akreditasi Nasional Mendukung Mutu SPM Layanan PAUD dan Kesetaraan sesuai PP No. 2 Tahun 2018 EDS – Evaluasi Diri Satuan --> Seluruh penerima bantuan wajib mengisi Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas BAN PAUD dan Dikmas Sistem Penjaminan Mutu Internal PP dan BP PAUD Dikmas 29 UPT BAP PAUD dan Dikmas di 34 Propinsi Dinas Pendidikan (Kabid, Kasi, Penilik) dan Ormit Assesor PAUD dan Dikmas Pemetaan Mutu Pembinaan Verifikasi SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 21

Kebijakan Mendukung penerapan PP No. 2 Tahun 2018 PUSAT 1. Perbaikan data layanan (satuan pendidikan) dan penerima layanan (peserta didik) dalam Dapodik 2. Penyiapan dukungan pendanaan: a. DAK Fisik SKB sebagai penyelenggaran PAUD dan Kesetaraan b. DAK Fisik PAUD (prioritas tahun 2019 untuk TK Negeri) c. BOP DAK Nonfisik PAUD untuk >7 juta anak 3. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SPN) PAUD dan Standar Kesetaraan 4. Penyiapan Permendikbud tentang Juknis SPM PAUD dan Kesetaraan 5. Sosialisasi penerapan SPM PAUD dan Kesetaraan DAERAH 1. Rekrutmen dan pendataan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan segera di masukkan ke Dapodik 2. Penertiban Satuan Pendidikan: legalitas, dan kelayakan (akreditasi) 3. Perencanaan dana dukungan APBD untuk insentif pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan dukungan opersional pembelajaran 4. Sosialisasi dan koordinasi penerapan SPM 5. Mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan untuk mendukung pelaksanaan SPM 22

TERIMA KASIH 23