KEBIJAKAN DIBIDANG IMPOR disampaikan pada ACARA PENINGKATAN PEMAHAMAN

KEBIJAKAN DIBIDANG IMPOR disampaikan pada : “ACARA PENINGKATAN PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN” Jakarta, 9 Juni 2010

MATERI PRESENTASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DASAR KEBIJAKAN IMPOR. TUJUAN KEBIJAKAN IMPOR. KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR PENGELOLAAN IMPOR. INSTRUMEN PENGELOLAAN IMPOR. MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN IMPOR YANG DIKELUARKAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

I. DASAR KEBIJAKAN IMPOR q Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). q Keppres No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri q Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009 Ketentuan Umum di Bidang Impor tentang

II. TUJUAN KEBIJAKAN IMPOR 1. MEMAGARI KEPENTINGAN NASIONAL DARI ASPEK K 3 LM (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa). 2. MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI. 3. MENDORONG PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI. 4. MENINGKATKAN EKSPOR NON MIGAS. 5. MENCIPTAKAN NEGERI YANG KONDUSIF. PERDAGANGAN SEHAT SERTA DAN IKLIM PASAR USAHA DALAM YANG

III. KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR 1. Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API). 2. Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. 3. Dalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru.

IV. PENGELOLAAN IMPOR BEBAS IMPORNYA DIATUR IMPORNYA REGISTRASI IMPOR 1. Nomor Pengenal Semua jenis Importir Khusus barang yang tidak (NPIK) termasuk pada 2. IT Produk Tertentu: kelompok diatur • Elektronika dan dilarang • Pakaian Jadi • Mainan Anak • Alas Kaki • Makanan & Minuman 3. IP/IT Besi atau Baja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Gula, 20. Plastik, Beras, 21. Sakarin, Garam, 22. Cengkeh, Etilena, 23. Intan Kasar, Prekusor, 24. Siklamat, Pelumas, 25. PCMX, Cakram Optik, 26. Kaca Lembaran, Nitro. Cellulose (NC), 27. Keramik. Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol Bahan Peledak, Perkakas Tangan, Mesin Fotocopy berwarna, Tabung Gas 3 Kg, Limbah Non B 3, Barang modal bukan baru, Minyak dan Gas Bumi. Tekstil dan Produk Tekstil, BPO (HCFC dan Metilbromida), DILARANG IMPORNYA 1. Produk percetakan bahasa Indonesia dan daerah 2. Peptisida Etilin Dibromida/EDB 3. Limbah B 3 4. Gombal baru dan bekas 5. BPO (Metilbromida untuk Fumigasi, CFC dan Halon) 6. Mesin yang menggunakan BPO 7. Alat Pemadam Kebakaran (isi) 8. Turunan Halogenisasi, sulfonasi, Nitrasi yang mengandung halogen dan garam 9. Udang (jenis Penaeus Vanamae)

V. INSTRUMEN PENGELOLAAN IMPOR 1. Importir Produsen (IP) • Adalah Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan. 2. Importir Terdaftar (IT) • Adalah Importir Terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara. 3. Persetujuan Impor (PI) • Adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean. 4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor • Adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya, keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan

VI. MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN IMPOR 1. INSTANSI TEKNIS 2. ASOSIASI 3. STAKEHOLDER DASAR PERTIMBANGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNATIONAL 1. LINGKUNGAN HIDUP 2. KESEHATAN 3. KESELAMATAN 4. KEAMANAN 5. MORAL BANGSA 6. MELINDUNGI INDUSTRI D. N 7. MELINDUNGI PETANI USULAN MENTERI PERDAGANGAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TEKNIS DAN DUNIA USAHA HASIL RAPAT/ KOORDINASI (INSTANSI TEKNIS DUNIA USAHA STAKEHOLDER) KEBIJAKAN/ PERATURAN MENPERDAG DIBIDANG IMPOR KOMODITI IMPOR REGISTRASI DIATUR DILARANG 8

VII. KEBIJAKAN IMPOR YANG DIKELUARKAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN No KOMODITI DASAR TUJUAN INSTRUMEN 1. GULA Kep. MPP No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula • Mewujudkan 2. BERAS Permendag No. 12/MDAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras • Mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan • 3. GARAM Permendag No. 20/MDAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam • Menunjang kesehatan masyarakat melalui program iodisasi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani garam • Memenuhi kebutuhan industri pengguna garam di dalam negeri. • • 4. ETILENA Kep. MPP No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Di Atur Tata Niaga Impornya • Memperlancar • IP-Etilena ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. • menciptakan swasembada gula dan meningkatkan daya saing serta pendapatan petani tebu dan industri gula. pendapatan petani beras. • Menciptakan stabilitas ekonomi nasional. arus pengadaan barang, dan jaminan kepastian berusaha. • Memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negeri. • • IP-Gula IT-Gula PI-Gula VPTI IP-Beras • PI-Beras • VPTI IP-Garam IT-Garam PI-Garam VPTI

No 5. KOMODITI PREKURSOR DASAR Kep MPP No. 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor TUJUAN • • INSTRUMEN Mencegah penyimpangan pemanfaatan, mempermudah pengawasan pemasukan serta menjamin pengadaan prekursor sebagai bahan baku/penolong untuk industri yang pengadaannya bersumber dari luar negeri. Prekursor dapat digunakan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan namun dapat disalahgunakan untuk membuat narkotika dan psikotropika yang mengancam masyarakat indonesia • • IP-Prekursor IT-Prekursor PI-Prekursor VPTI 6. PELUMAS Keputusan Bersama Menteri ESDM No. 1905/K/34/MEM/2001 Menkeu No. 426/KMK. 01/2001, Menperindag No. 233/MPP/Kep/7/2001 Tgl 20 Juli 2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas • memenuhi penyediaan dan pelayanan pelumas dalam jumlah dan jenis yang mencukupi dengan kualitas yang memadai. • IP-Pelumas 7. CAKRAM OPTIK Permendag No. 11/MDAG/PER/3/2010 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku cakram optik kosong, dan cakram optik isi. • Untuk mendukung kelancaran importasi Mesin, Peralatan Mesin Bahan Baku dan Cakram Optik untuk keperluan di luar industri cakram optik, dengan memperhatikan tujuan kebijakan perlindungan hak cipta. • IT-Cakram Optik • IT-Non Cakram Optik • PI-Cakram Optik Kosong • PI-Cakram Optik Isi • VPTI 8. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL Permendag No. 23/MDAG/PER/6/2009 Tgl. 19 Juni 2009 yang diubah dengan Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2010 Tgl. 26 Januari 2010 • Mempertahankan dan meningkatkan daya saing industri TPT nasional. • IP-Tekstil • VPTI

No 9. 10. KOMODITI BPO NITRO CELLULOSE (NC) DASAR TUJUAN Permendag No. 24/MDAG/PER/6/2006 tentang impor bahan perusak lapisan ozon dan No. 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang ketentuan impor metil bromida untuk keperluan karantina dan pra pengapalan. • Permendag No. 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) dan Perubahan No. 662/MPP/Kep/10/2003 • • • INSTRUMEN Untuk menghapus penggunaan berbagai senyawa kimia yang merupakan bahan perusak lapisan ozon Pemenuhan baku atau bahan penolong yang pengadaannya masih bersumber dari impor untuk keperluan proses produksi • IP-BPO • IT-BPO • PI-BPO Mengendalikan pengadaan NC agar tidak disalahgunakan untuk tujuan destruktif dan gangguan keamanan tanpa menghambat kelancaran arus barang, khususnya yang bersumber dari impor. Pemenuhan baku peledak yang digunakan untuk keperluan militer dan sebagai bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri tertentu dan untuk keperluan lainnya. • • IP-NC IT-NC PI-NC VPTI 11. BAHAN BERBAHAYA (B 2) Permendag No. 44/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya. • Meningkatkan pencegahan penyalah gunaan bahan berbahaya, yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan serta lingkungan hidup. • IP-B 2 • IT-B 2 • PI-B 2 12. MINUMAN BERALKOHOL (MINOL) Permendag No. 43/MDAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengedalian minuman beralkohol. • Untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol Untuk melindungi kesehatan, ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol. • IT-MINOL • PI-MINOL •

No KOMODITI DASAR 13. BAHAN PELEDAK Kep. MPP No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya • Untuk memperlancar arus pengadaan barang, jaminan kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan atau industri dalam negeri. • PI-BAHAN PELEDAK 14. PERKAKAS TANGAN Kep. MPP No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya • Untuk memperlancar arus pengadaan barang, jaminan kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan atau industri dalam negeri. • PI-PERKAKAS TANGAN 15. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA Permendag No. 44/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya. • Mencegah penyalahgunaan pencetakan atau pereproduksian uang kertas serta surat-surat berharga/dokumen sekuriti lainnya. Untuk mengantisipasi tuntutan dan perkembangan teknologi, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan usaha pengamanan surat-surat berharga/ dokumen sekuriti lainnya. • IT-MESIN MULTI FUNGSI BERWARNA • PI-MESIN MULTI FUNGSI BERWARNA • VPTI Permendag No. 01/MDAG/PER/1/2008 tentang ketentuan impor liquefied Petroleum Gas/LPG dan tabung LPG 3 Kilogram. • Untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui program konversi penggunaan minyak tanak ke gas cair (LPG) yang diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dan usaha mikro. Untuk pemenuhan kebutuhan LPG dalam negeri yang tidak mencukupi • PI-TABUNG GAS LPG 16. TABUNG GAS 3 KG TUJUAN • • INSTRUMEN

No KOMODITI 17. LIMBAH NON B 3 Permendag No. 39/MDAG/PER/9/2009 tentang ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (Non. B 3). • Pemenuhan baku dan bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi dalam negeri tanpa mengurangi efektifitas pengawasan impor limbah Non B 3 • IP-LIMBAH NON B 3 • VPTI 18. BARANG MODAL BUKAN BARU Permendag No. 63/MDAG/PER/12/2009 tentang ketentuan impor barang modal bukan baru • Untuk melakukan upaya penyediaan barang modal yang dapat dijangkau oleh industri yang memiliki kemampuan daya beli lemah pada beberapa sektor khususnya dalam pengadaan mesin dan peralatan mesin • PI-BARANG MODAL BUKAN BARU 19. BESI ATAU BAJA Permendag No. 08/MDAG/PER/2/2009 tentang ketentuan impor besi atau baja, dan Perubahan No. 21/MDAG/PER/6/2009 • Untuk mendukung upaya terciptannya konsidi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha tetap kondusif Untuk menciptakan tertib administrasi dibidang impor besi atau baja. • IP-BESI ATAU BAJA • IT-BESI ATAU BAJA • VPTI Permendag No. 42/MDAG/PER/9/2009 tentang ketentuan ekspor dan impor minyak dan gas bumi. • Untuk pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Untuk mendukung penyediaan minyak dan gas bumi • PI-MINYAK DAN GAS BUMI 20. MINYAK DAN GAS BUMI DASAR TUJUAN • • INSTRUMEN

No KOMODITI DASAR TUJUAN INSTRUMEN 21. PLASTIK Kep. MPP No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya • Untuk memperlancar arus pengadaan barang, jaminan kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan atau industri dalam negeri • IP-PLASTIK 22. SAKARIN Kep. MPP No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Di Atur Tata Niaga Impornya • • PI-SAKARIN • Memperlancar arus pengadaan barang, dan jaminan kepastian berusaha. Memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negeri. 23. CENGKEH Kep. MPP No. 528/MPP/Kep/7/2002 tentang ketentuan impor cengkeh • Untuk meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh dengan tetap memperhatikan kepentingan industri pengguna cengkeh • PI-CENGKEH 24. INTAN KASAR Permendag No. 10/MDAG/PER/6/2005 tentang ketentuan ekspor dan impor intan kasar dan Perubahan No. 25/MDAG/PER/7/2008. • • IT-INTAN KASAR • PI-INTAN KASAR • Untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan perdagangan intan yang berkaitan dengan konflik bersenjata Untuk pengembangan industri dan perdagangan intan nasional. 25. SIKLAMAT Kep. MPP No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya • Untuk memperlancar arus pengadaan barang, jaminan kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan atau industri dalam negeri • PI-SIKLAMAT 26. PCMX Kep. MPP No. 417/MPP/Kep/6/2003 Tentang Perubahan Kep. MPP No. 230/MPP/Kep/7/1997. • • IP-PCMX Untuk memenuhi kebutuhan baku 4 chloro-3, 5 -dimethylphenol (PCMX) sebagai bahan cairan desinfektan dan penggunaan bahan kimia tersebut dikembangkan untuk pembuatan produk sabun mandi padat, sabun mandi cair, cairan antiseptik, bedak talk dan pembersih kewanitaan bagi industri dalam negeri.

No KOMODITI DASAR TUJUAN INSTRUMEN 27. PRODUK TERTENTU Permendag No. 56/MDAG/PER/12/2008 tentang ketentuan impor produk tertentu yang diubah terakhir dengan Permendag No. 23/MDAG/PER/5/2010. • Untuk memperlancar arus pengadaan barang, jaminan kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan atau industri dalam negeri • IT-ELEKTRONIK • IT-MAKANAN DAN MINUMAN • IT-MAINAN ANAK-ANAK • IT-ALAS KAKI • IT-PAKAIAN JADI • IT-OBAT TRADISIONAL • IT-KOSMETIKA 28. KERAMIK Permendag No. 06/MDAG/PER/1/2007 Tentang verifikasi dan penelusuran teknis impor keramik • Meningkatkan daya saing industri keramik nasional Menciptakan iklim usaha yang kondusif Meningkatkan upaya perlindungan konsumen • VPTI Permendag No. 40/MDAG/PER/9/2009 Tentang verifikasi dan penelusuran teknis impor keramik • Untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saing industri kaca lembaran nasional • VPTI 29. KACA LEMBARAN • •

ALAMAT DIREKTORAT IMPOR DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 – Indonesia Gedung II, Lantai 9 Telp. 021 -3858171 Ext. 1162 Fax. 021 -3858194 Web: www. depdag. go. id

TERIMA KASIH