KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda

KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017

DANA DESA Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 60 Tahun 2014)

PRIORITAS (Permendes) “Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat”

Di luar PRIORITAS “Bisa ke bidang lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati. Dalam memberikan persetujuan, Bupati telah memastikan bahwa semua prioritas sudah terpenuhi. Persetujuan diberikan saat evaluasi RAPBDes”

PENERIMAAN DANA DESA 2017 77. 730. 491. 000 Tahap I 46. 638. 294. 600 paling cepat Maret Tahap II 31. 092. 196. 400 paling cepat Agustus Saat ini total sudah masuk ke RKUD, dan tinggal 5 Desa yang belum mencairkan DD tahap 2

PENYALURAN DANA DESA Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) dan Dana Desa Jika KPA berhalangan tetap, maka Menteri Keuangan menunjuk Kepala Subbag Umum KPPN sebagai pelaksana tugas KPA.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah) RKUD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima persyaratan penyaluran , dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I berupa: Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa

Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; b. tahap II berupa: I Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I; Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I

PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas : a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaikan paling lambal tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi (OM SPAN)

FORMAT LAPORAN SYARAT PENCAIRAN DD Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. 07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (Halaman 217)

SYARAT PENCAIRAN DD Tahap II • Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2017; dan • Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun Anggaran 2016 • Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen)

Wassalamu ‘alaikum