KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Disampaikan oleh

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Disampaikan oleh : Ir. TAVIP RUBIYANTO, MT Kepala Sub Direktorat Pertanahan dan Penataan Ruang DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI URUSAN PEMERINTAHAN (UU NO. 23 TAHUN 2014) REPUBLIK INDONESIA ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR WAJIB (24) KONKUREN PILIHAN (8) (6) NON YAN DASAR (18) • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masy • sosial.

ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH (Perpres 2 Tahun 2015) 3 (TIGA) ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH 2015 2016 Belum Efektifnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2017 Belum Efektifnya Kelembagaan Penataan Ruang 2018 2019 RTRW belum dijadikan sebagai acuan pembangunan sektor

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PERENCANAAN TATA RUANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG RENCANA TATA RUANG TUJUAN KEBIJAKAN PERWUJUDAN STRUKTUR DAN POLA RUANG MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM MEMASTIKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN RTR § STRATEGI STRUKTUR RUANG POLA RUANG INDIKASI PROGRAM UTAMA & PEMBIAYAAN § TERWUJUDNYA TERTIB RUANG TERWUJUDNYA SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH 20 TAHUN KEDEPAN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TANTANGAN BAGAIMANA MEMASTIKAN TERIMPLEMENTASIKANNYA DOKUMEN RENCANA TATA RUANG BUKAN HANYA SBG INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG NAMUN JUGA SBG INSTRUMEN PENGENDALIAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Fakta Kawasan – Area Pengendalian Perijinan Ruang Sdh Ada Ijin PR Sesuai Ren TARU Tdk Sesuai TARU Penggunaan Tanah + + - + Tdk Ada Ijin PR -+

BELUM EFEKTIFNYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Munculnya slum-slum /squatter area Masih banyaknya kasus alih fungsi lahan luas lahan sawah yang terkonversi utk peruntukan lain tidak kurang dari 65. 000 hektar/tahun Sdh menjadi perhatian KPK Konflik-konflik pemanfaatan ruang masyarakat vs Pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan.

BENTUK PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG 1. PELANGGARAN FUNGSI (PF) Pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sebagai Fungsi Lindung dimanfaatkan menjadi Fungsi Budidaya. Contoh : Hutan lindung (Fungsi Lindung) dimanfaatkan menjadi Permukiman (Fungsi Budidaya). 2. PELANGGARAN PERUNTUKAN (PP) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang. Contoh : Pemanfaatan ruang yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang dimanfaatakan menjadi kegiatan perindustrian. 3. PELANGGARAN TAPAK KAWASAN (TK) Perubahan pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan yang tidak sesuai dengan pola pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Contoh : Kawasan Permukiman yang mengalami perubahan menjadi Kawasan Perdagangan.

BENTUK PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG 4. PELANGGARAN ATAS PERATURAN ZONASI (PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN) Pemanfaatan ruang yang mengabaikan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam suatu kawasan. Contoh : Ketinggian suatu bangunan dalam suatu kawasan yang ditetapkan maksimal 3 (tiga) lantai, realisasinya dibangun 5 (lima) lantai.

RTRW BELUM DIJADIKAN SEBAGAI ACUAN PEMBANGUNAN SEKTOR BELUM DIINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM DALAM DOKUMEN RTRW KEDALAM DOKUMEN RPJMD W R T R ? D M J RP Dengan tidak terintegrasikannya kebijakan, strategi dan program keruangan/kewilayahan dalam RTRW ke dalam dokumen RPJMD kebijakan, strategi dan program keruangan/kewilayahan tidak dapat dioperasionalkan sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan bagi seluruh sektor di daerah.

RTRW SEBAGAI ACUAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN SEKTOR RTRW § § RTR KAW STRATEGIS RDTR § RPJPD § RPJMD § RKPD : menjadi pedoman penyusunan § RENSTRA SKPD : saling mengisi § RENJA SKPD SPASIAL Memperhati kan A – SPASIAL Mempedoma ni §

KESINAMBUNGAN PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG RTRW 5 THN 20 Tahun RPJPD 5 THN RPJMD

KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENINGKATKAN KETERSEDIAAN REGULASI TATA RUANG YANG EFEKTIF DAN HARMONI PENYUSUNAN RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH DITUJUKAN TERHADAP : a. penerapan Kebijakan Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan daerah tetang Rencana Tata Ruang Daeah b. pemanfaatan ruang oleh masyarakat Kebijakan Pemanfaatan Ruang yg dimaksudkan disini meliputi : rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Indikasi program utama programs pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah kota sesuai tujuan penataan ruang wilayah

MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PENERAPAN KEBIJAKAN MASY PEMANFAATAN RUANG : MENGINTEGRASIKAN KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG KEDALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMBERIAN IZIN PEMBERIAN INSENTIF PEMBERIAN DISINSENTIF PEMBERIAN SANKSI

PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG Pengendalian Indikasi Program TR terlaksana Memastikan Lokasi Memastikan Alok Angg Memastikan Pelaku Koordinasi Bappeda

SKEMA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG Pemanfaatan Bidang Tanah PTSP Rencana Tata Ruang BKPRD Pertimbangan Teknis Mengarahkan Lokasi Aturan Zonasi Izin pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Perangkat Daerah (Penataan Ruang)

Rencana Kegiatan Ident Faktor Pendorong Rumusan Bentuk Insentif Fiskal Insentif Non Fiskal Koordi nasii Perangkat Daerah Penataan Ruang SKEMA PEMBERIAN INSENTIF Perangkat Daerah terkait Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang

Rencana Kegiatan Ident Faktor Penghambat Rumusan Bentuk Dis. Isentif Disinsentif Fiskal Disinsentif Non Fiskal Koordi nasii Perangkat Daerah Penataan Ruang SKEMA PEMBERIAN DISINSENTIF Perangkat Daerah terkait Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang

Pemantauan Evaluasi Satpol PP Menyimpang Srt Peringatn Dikirim 3 x Bahas Laporn BKPRD – pokja Pengendalian Rekomendasi Sanks Pidana Diabaikan Susun Laporn Sanksi Admin Perangkat Daerah Penataan Ruang SKEMA PEMBERIAN SANKSI Penindakan Satpol PP Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang PPNS

PENYIMPANGAN PEMANFAATAN RUANG Kriteria Penyimpangan Pemanfaatan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota) a) Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya b) Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannyadi wilayah lintas kabupaten/kota; c) Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannyadi w d) Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan e) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum

PENYIMPANGAN PEMANFAATAN RUANG Kabupaten/Kota terdapat tambahan jenis yaitu : a. Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; b. Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; c. Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; d. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; e. Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang

SANKSI ADMINISTRATIF Sanksi administratif terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang : a. b. c. d. e. f. g. h. penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.