KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yogyakarta, 24 Oktober 2018 1

OUTLINE o Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM pasca putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 o Capaian 100% Akses Aman Air Minum o Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM o Kebijakan Penyelenggaraan SPAM o Strategi dan Program Penyelenggaraan SPAM 2

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM pasca putusan MK No. 85/PUUXI/2013 3

Kronologis pengaturan SPAM 2004 UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2005 PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM 23 SEPT 2013 Permohonan Pengujian terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Oleh PP Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi 18 FEB 2015 Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 28 DES 2015 Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang SPAM sebagai turunan dari UU No. 11 Tahun 1974 4

Prinsip Penyelenggaraan SPAM 6 Prinsip Dasar Pembatasan pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh menganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air; 3. Kelestarian lingkungan hidup; 4. Pengawasan dan pengendalian negara atas air bersifat mutlak; 5. Prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD; 6. Apabila semua batasan telah terpenuhi, Pemerintah dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat tertentu dan ketat. Putusan MK mengamanatkan kehadiran negara pada penyelenggaraan SPAM adalah mutlak untuk memenuhi hak rakyat atas air. Kehadiran negara diterjemahkan dalam 4 (empat) unsur, yaitu: 1. Izin pemanfaatan air baku untuk air minum 2. Tarif ditetapkan oleh pemerintah 3. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah 4. Pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya 5

LANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM Kebijakan dan Strategi Landasan Penyelenggaraan SPAM terdiri dari: Rencana Induk SPAM 6

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPAM Terdiri dari Kebijakan dan Strategi Disusun dan ditetapkan Nasional Menteri Provinsi Gubernur Kabupaten/Kota Bupati/Walikota Landasan Penyelenggaraan SPAM Rencana Induk SPAM Referensi : PP 122 Tahun 2015 tentang SPAM 7

PRINSIP JAKSTRA problem solving approach dari isu-isu kebutuhan masyarakat, sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 8

Kebijakan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM (KSNP SPAM) Menteri masukan Menyusun dan menetapkan 5 tahun sekali Lembaga dan Non-Lembaga terkait acuan RPJMN Jakstra Nasional SPAM paling sedikit memuat: a. b. c. d. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; isu strategis , permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM yang dirasakan oleh masyarakat secara nasional; Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan rencana tindak Penyelenggaraan SPAM 9

Muatan KSNP SPAM visi dan misi Penyelenggaraan SPAM isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Visi Penyelenggaraan SPAM Misi Penyelenggaraan SPAM rumusan yang disesuaikan dengan hasil pemetaan Pemerintah Pusat skenario Penyelenggaraan SPAM; Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Rencana Tindak Penyelenggaraan SPAM sasaran kebijakan; dan komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM alternatif sumber pembiayaan; dan kegiatan dan rencana tindak. 10

Jakstra SPAM Provinsi Konsultasi Substansi Gubernur Menteri cq. Direktur Jenderal Cipta Karya fasilitasi keterpaduan jakstra Provinsi Menyusun dan menetapkan 5 tahun sekali acuan Jakstra SPAM Provinsi RPJMD Selaras dan menyesuaikan KSNP SPAM sesuai kondisi wilayah provinsi setempat paling sedikit memuat: a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM yang dirasakan oleh masyarakat daerah provinsi; c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM 11

Jakstra SPAM Kab/Kota fasilitasi keterpaduan jakstra Provinsi Konsultasi substansi Bupati/walikota Menteri cq. Direktur Jenderal Cipta Karya* *Dalam hal Jakstra SPAM Provinsi Penyelenggaraan SPAM belum disusun sesuai dengan KSNP SPAM Menyusun dan menetapkan 5 tahun sekali Jakstra SPAM Kab/Kota Gubernur cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Selaras dan menyesuaikan paling sedikit memuat: KSNP SPAM, Jakstra Provinsi disesuaikan dengan kondisi wilayah kabupaten/kota setempat a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM yang dirasakan oleh masyarakat daerah kabupaten/kota; c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM 12

Muatan Jakstra SPAM Provinsi dan Jakstra SPAM Kab/Kota visi dan misi Penyelenggaraan SPAM Visi Penyelenggaraan SPAM Misi Penyelenggaraan SPAM data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan skenario Penyelenggaraan SPAM; Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sasaran kebijakan; dan komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM alternatif sumber pembiayaan; dan kegiatan dan rencana tindak. 13

CAPAIAN 100% AKSES AMAN AIR MINUM 14

INDIKATOR UTAMA RANCANGAN RPJMN 2015 -2019 Air Minum Kumuh Sanitasi Amanat Undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005 -2025: Indonesia menargetkan 100 persen akses aman terhadap air minum dan sanitasi pada tahun 2019 15

CAPAIAN DAN TARGET AKSES AMAN AIR MINUM 2019 2016 2015 2014 2013 67, 73% Perkotaan 7 9, 34% Perdesaan 56, 17% JP 18% BJP 49, 73% 68, 36% Perkotaan 80, 72% Perdesaan 56, 09% JP 18% BJP 50, 36% = 0, 63% 72, 04% 71, 14% 71, 05% Perkotaan 83, 20% Perdesaan 58, 83% JP 17, 1% BJP 53, 95% Perkotaan 81, 05% Perdesaan 60, 72% JP BJP = 0, 09% 100% 2017 Perkotaan 80, 82% Perdesaan 62, 58% JP BJP Perkotaan 100% Perdesaan 100% JP 35% BJP 65% Gap 27, 96% = 0, 9% =2, 69% Rata-Rata Perkotaan 81, 03% Rata-Rata Perdesaan 58, 88% Rata-Rata JP 17, 70% Rata-Rata BJP 51, 35% Rata-rata kenaikan per tahun = +1, 07% Sumber: BPS 16

ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN SPAM 17

ISU STRATEGIS PENYEDIAAN AIR MINUM Dalam Negeri (Internal) Pertumbuhan Penduduk Perkembangan Wilayah Pertumbuhan Ekonomi Degradasi Lingkungan Cakupan Pelayana n Sumber Daya Manusia Air Baku Akses Aman Teknis Operasion al Pendanaan Global Koordinasi Stakeholders 18 Sektor Air Minum

1 Cakupan Pelayanan JP 60% BJP 65% 55% 2015 2017 2019 40% 35% 17% 71, 05% 72, 04% 0, 99% 100% 27, 96% 2015 2019 (Target Awal) (Target Realistis) • Peningkatan akses 2015 – 2017 sebesar 0, 99% tidak signifikan • Tingginya gap sebesar 27, 96% yang harus dipenuhi dalam kurun 2018 – 2019 • Porsi jaringan perpipaan (JP) lebih besar dari Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) 19

2. Air Baku Kuantitas dan Kualitas 1 • Kapasitas handal air baku menurun 2 • Kualitas air baku menurun akibat pencemaran sumber air oleh limbah, intrusi air laut, dan perubahan tata guna di hulu 3 • Terjadi konflik pemakaian air baku, baik antar wilayah maupun antar sektor pengguna 4 • Pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku 5 • Terjadinya bencana kekeringan melanda beberapa daerah akibat perubahan iklim global dan penurunan kualitas lingkungan di daerah tangkapan air 3. Teknis Operasional Idle Capacity dan Kinerja Operator § Idle capacity masih cukup tinggi sebesar 38. 000 l/dt (potensi untuk tambahan Sambungan Rumah (SR)/ pelayanan) § Masih perlu peningkatan kinerja sekitar 46% PDAM § Sekitar 80% PDAM di Indonesia mempunyai tingkat Air Tak Berekening (ATR) > 20% (ATR rata-rata nasional: 33% (audit BPPSPAM, 2016) Tingkat ATR 20

Kinerja PDAM Penyelenggara Utama Jaringan Peripaan SEHAT 182 103 KURANG SEHAT 196 2014 198 17 108 100 74 SAKIT 72 2015 54 29 64 2016 Trend Kinerja PDAM 2014 – 2016 (audit BPPSPAM, 2017) • Penambahan jumlah PDAM dikarenakan pemekaran • Peningkatan kinerja PDAM sehat tidak signifikan • Pelayanan air minum belum optimal karena masih belum optimalnya kinerja PDAM sehat kurang sehat sakit Status Kinerja PDAM 2017 (audit BPPSPAM, 2017) • 198 PDAM (54%) berstatus Sehat • 108 PDAM (29%) berstatus Kurang Sehat • 64 PDAM (17%) berstatus Sakit 21

Tingkat Air Tak Berekening (ATR) [%] Tantangan dalam menurunkan Air Tak Berekening (ATR) Sumber daya manusia Kompleksitas Pendanaan Tantangan Orientasi proyek Komitmen stakeholders Koordinasi lintas Prioritas isu Pemberlakukan regulasi stakeholders § Masalah ATR terjadi di sebagian besar PDAM berstatus Sehat, Kurang, Sehat, dan Sakit § ATR berupa commercial losses (non teknis) dan physical losses (teknis) 22

4. Koordinasi 5. 014 3/2 rah 2 ae UU tas: ahan D san i l a t u eg ek l emerin agai ur ren) p s A P seb onku ang tent r minum tugas k (ai an ib d waj : n an ua na p da am an en em at d k p n k Pus pe sa As ata ntah rah e rb ri te e da ke pem Stakeholders Kemenkes Kemendes Pendanaan Kemen PUPR Target 100% akses membutuhkan ± Rp 253, 8 Triliun (2015 -2019) Donor/ Swasta Kemen ESDM A ma spek dan najem kelem b pen en gem pen agaan ban gelo : gan laan SD M Stakeholder Pencapaian Akses Kemen Kelautan & Perikanan Pemda Kemendagri CSR Interna l PDAM , aku b ir n : a laha s i n ek ur, k t rukt e t p As fras in Masih kurangnya koordinasi antar stakeholders Masih adanya tumpang tindih program APBD dan DAK KPBU Dana perbank an Sumber pendananaan non APBN • Realisasi APBN tidak sesuai target • Target pendanaan Non APBN tidak terpenuhi • Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum hanya 0, 04% dari total APBD, atau Rp 10 T selama 5 tahun (untuk mencapai 100% akses aman air minum dibutuhkan APBD sebesar ± Rp 120 T (47%) 23

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM 24

PENYELENGGARAAN SPAM (PP 122/2015) Kerjasama dalam rangka efisiensi & efektivitas penyelenggaraan SPAM Penyelenggaraan SPAM Tanggung Jawab Badan Usaha Swasta Kerjasama operasional Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Wewenang membentuk Wewenang mengatur Operator BUMN/BUMD Jika berada di luar jangkauan pelayanan BUMN/D UPT/UPTD Jika berada di luar jangkauan pelayanan BUMN/D dan UPT/D Masyarakat Terlayani Kelompok Masyarakat Untuk kawasan yang belum terjangkau BUMN/D, dan UPT/D Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri 25

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM 2015 -2019 PERATURAN PERUNDANGAN & NSPK KONDISI PELAYANAN AIR MINUM 2014 AKSES AMAN: 68, 4% PENDANAAN Penyusunan Peraturan/ Peningkatan Pendanaan Instruksi Presiden atau Menteri & Menerbitkan Pedoman Teknis Pembangunan SPAM Evaluasi Penerapan NSPK di Daerah APBN & APBD Provinsi melalui SPAM Regional Mempercepat Penyelesaian Utang PDAM untuk Pengembangan SPAM Mandiri KELEMBAGAAN & SDM Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana & PDAM/UPTD serta POKMAS Peningkatan Kesadaran Stakeholder akan Hak Rakyat atas Air SASARAN RPJMN 2015 -2019 PEMANFAATAN SISA KAPASITAS PENINGKATAN AKSES AIR MINUM AMAN Akses Perpipaan: 18% Mengembangkan SPAM dalam rangka Memenuhi Pelayanan Minimal Akses Non. Perpipaan: 50, 4% Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung Kemandirian Ekonomi di Kawasan Kepentingan Strategis Nasional PENYEDIAAN AIR BAKU Penyediaan Air Baku untuk Daerah/Kws Rawan Air, Pesisir, & Pulau-Pulau Kecil Menerapkan Mixed Domestic Water Resources (Bauran Air Domestik) secara terbatas TEKNIS & TEKNOLOGI Peningkatan Kualitas Konstruksi SPAM melalui penerapan Sistem Manual Mutu (SMM) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tanpa Proses Bahan Kimia dengan Energi Baru Terbarukan AKSES AMAN: 100% PENURUNAN NRW Akses Perpipaan: 35% PENAMBAHAN KAPASITAS Akses Non. Perpipaan: 65% PERAN SWASTA & MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana & PDAM/UPTD serta POKMAS Peningkatan Kesadaran Stakeholder akan Hak Rakyat atas Air 26

KEBUTUHAN PENDANAAN 2015 -2019 Sumber Pembiayaan Pencapaian 100% Akses Aman Air Minum APBN Rp 52 T (20%) Sumber Pembiayaan Non APBN Rp 201, 8 T (80%) Pencapaian target 100% akses membutuhkan ± Rp 253, 8 Triliun APBN Air baku KPS & B-to-B Pinjaman Perbankan CSR APBD PDAM DAK TOTAL Rp (T) 33, 89 18, 19 20, 15 11, 44 17, 35 119, 28 18, 11 15, 39 253, 80 Persentase 13, 35% 7, 17% 7, 94% 4, 51% 6, 84% 47, 00% 7, 14% 6, 06% 100% 27

AIR MINUM DALAM RPJMN 2015 2019 RPJMN 2015 -2019 menargetkan 100% akses pelayanan air minum pada tahun 2019 KUALITAS KUANTITAS Memenuhi standar kualitas air minum Permenkes No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Memenuhi standar kebutuhan air 60 l/orang/hari KONTINYUITAS KETERJANGKAUAN pelayanan 24 jam Mudah dijangkau & ekonomis (tarif ≤ 4% dari pendapatan per KK) Memenuhi Prinsip 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinyuitas, & Keterjangkauan) Penyelenggara SPAM dapat mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip 4 K 28

STRATEGI DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN SPAM 29

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM Peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi Penyediaan air baku yang andal secara berkelanjutan sesuai kebutuhan Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM Peningkatan kemampuan pendanaan dan penguatan peran serta komitmen seluruh stakeholder terkait pendanaan dalam penyelenggaraan SPAM Pemenuhan standar kualitas air minum Pengembangan dan penerapan NSPK 30

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM Non Fisik: 1. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan SPAM 2. Peningkatan Kinerja Penyelenggara SPAM 3. Pembinaan Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Governance) Fisik SPAM Perkotaan: 1. Optimalisasi SPAM (pengembangan jaringan perpipaan, pemanfaatan idle capacity) 2. Pembangunan SPAM Baru (pembangunan SPAM IKK, pembangunan SPAM ibukota pemekaran, pembangunan SPAM kws kumuh dan kws strategis) 3. Peningkatan kapasitas SPAM (pembangunan SPAM perluasan perkotaan) Fisik SPAM Perdesaan: 1. Pengembangan SPAM di Kawasan Khusus (Pembangunan dan pengembangan jaringan SPAM di desa rawan air, kawasan nelayan, perbatasan, pulau terluar) 2. Infrastruktur berbasis masyarakat 31

PROGRAM PENCAPAIAN 100% AKSES AMAN AIR MINUM PEMBINAAN & PENGAWASAN PENGATURAN a. b. c. Penyusunan Peraturan Perundangan dan Pedoman d. e. f. g. Pembinaan Perencanaan SPAM Pembinaan Konstruksi SPAM Penyehatan PDAM dan Kelembagaan Non-PDAM Pembinaan Peningkatan Akses Investasi Pembinaan Penerapan Good Governance Pembinaan Penerapan RPAM Pembinaan Pemenuhan Tarif Full Cost Recovery PENGELOLAAN & OPTIMALISASI PEMBANGUNAN BARU Perkotaan: a. Penyerapan Idle Capacity b. Penurunan Air Tak Berekening (ATR) c. Optimalisasi SPAM Eksisting d. Peningkatan Efisiensi Energi a. SPAM Regional b. SPAM IKK dan Ibukota Pemekaran c. SPAM Kawasan Khusus mendukung • Kws Kumuh, • Kws. Strategis Perdesaan: a. Optimalisasi SPAM Eksisting PENINGKATAN SPAM BJP a. Peningkatan Kualitas Konstruksi SPAM BJP b. Peningkatan Kualitas Air SPAM BJP Perdesaan: a. SPAM Berbasis Masyarakat (mendukung penanganan stunting) b. SPAM Kawasan Khusus mendukung • Kws. Rawan Air, • Kws. Nelayan (Mendukung Program KKP), • Kws. Perbatasan, • Kws. P. Terluar 32

SKEMA PENGEMBANGAN SPAM 1 SPAM JP (JARINGAN PERPIPAAN) ber Sum aku Air B Intake Jaringan Distribusi Bagi Reservoar Jaringan Transmisi Air Baku Jaringan Distribusi Utama Watermeter Induk IPA Reservoir/ Offtake Jaringan Distribusi Bagi UNIT PRODUKSI UNIT AIR BAKU 2 Sambungan Rumah (SR) UNIT DISTRIBUSI & PELAYANAN SPAM BJP (BUKAN JARINGAN PERPIPAAN) • SUMUR DANGKAL • SUMUR POMPA TANGAN BAK PENAMPUNG AIR HUJAN TERMINAL AIR BANGUNAN PERLINDUNGAN MATA AIR 33

SKEMA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SPAM ber Sum aku Air B Jaringan Distribusi Bagi Reservoar Jaringan Transmisi Air Baku Jaringan Distribusi Utama Intake Watermeter Induk IPA Reservoir/ Offtake Jaringan Distribusi Bagi UNIT PRODUKSI UNIT AIR BAKU Dalam 1 Wilayah Kab/Kota Lintas Kab/Kota 1 Provinsi Pusat: - APBN melalui Ditjen SDA - APBN melalui Ditjen CK Pemerintah Kabupaten/Kota: - APBD kab/kota - Pinjaman pemerintah kab/kota KAB/KOTA - KPBU PROVINSI Pusat: - APBN melalui Ditjen SDA Lintas Provinsi UNIT DISTRIBUSI & PELAYANAN KABUPATEN/KOTA Pusat: Pemerintah Provinsi: : - APBD provinsi - Pinjaman pemerintah provinsi - APBN melalui Ditjen CK PUSAT Pusat: - APBN melalui Ditjen SDA Pusat: - APBN melalui Ditjen CK - KPBU Sambungan Rumah (SR) - KPBU Pemerintah Kabupaten/Kota: - APBD kab/kota - DAK - CSR - KPBU - Pinjaman pemerintah kab/kota PDAM: - Internal cash - Pinjaman perbankan - B-to-B 34

PENJELASAN READINESS CRITERIA Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SPAM Readiness Criteria merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh setiap usulan lokasi dan kegiatan prioritas. Readiness criteria yang dimaksud sebagai berikut: JUSTIFIKASI TEKNIS RISPAM Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota. DED berupa dokumen perencanaan detail kegiatan pembangunan SPAM yang akan dilaksanakan, termasuk rincian biaya yang dibutuhkan. KESIAPAN PENGELOLA berupa surat kesanggupan PDAM/Non -PDAM untuk mengelola SPAM terbangun. berupa Ringkasan dokumen perencanaan kegiatan meliputi latar belakang kegiatan, manfaat, sistem yang direncanakan, tahapan dan jadwal pembangunan, lingkup kegiatan, pembiayaan, rencana pengelolaan. IZIN AIR BAKU Diterbitkan oleh Instansi Sumber Daya Air sesuai kewenangan pengelolaan wilayah sungai. RAB KESIAPAN LAHAN KESIAPAN DDUB SERAH TERIMA ASSET Rencana Anggaran Biaya dibutuhkan sebagai dokumen kelengkapan pelelangan kegiatan. berupa surat kesanggupan Pemda (Kepala Daerah) untuk menyertakan dukungan dana daerah sebagai bentuk kontribusi. berupa surat kesanggupan Pemda (Kepala Daerah) untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan. berupa surat kesanggupan Pemda (Kepala Daerah) untuk memproses serah terima aset terbangun dari pusat ke daerah. SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH merupakan usulan kegiatan dari Kepala Daerah berikut pernyataan kesiapan untuk menyediakan dokumen perencanaan, DDUB, menyediakan lahan untuk lokasi kegiatan, kesiapan melakukan serah terima asset, dan kesiapan mengelola SPAM terbangun 35

Terima Kasih 36