KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN TENAGA KERJA TERKAIT TENAGA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN TENAGA KERJA TERKAIT TENAGA KERJA ASING BIDANG KESEHATAN disampaikan oleh : Devi Angraeni, S. Sos. , M. M Kasubdit Analisis dan Perizinan TKA Sektor Indutri Kementerian Ketenagakerjaan R. I Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Kepmenaker 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang dapat di Duduki oleh Tenaga Kerja Asing Kepmenaker Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.
Bahwa dalam rangka mendukung Perekonomian Nasional dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Peningkatan Investasi, Dit PPTKA melakukan Pengaturan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; EKONOMI NASIONAL KESEMPATAN KERJA DAN PENINGKATAN INVESTASI PENGATURAN PERIZINAN PENGGUNAAN TKA
PRINSIP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TKA Hanya Dapat Dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA Dalam Hubungan Kerja Untuk Waktu Tertentu dan Jabatan Tertentu (Positif List); TKA Dilarang Menduduki Jabatan yang Mengurusi Personalia dan/atau Jabatan Tertentu (Negatif List); Jabatan Tertentu yang Dapat diduduki dan Jabatan Tertentu yang dilarang diduduki TKA ditetapkan Oleh Menteri setelah Mendapat Masukan dari Kementerian/Lembaga terkait
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA 1 Memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 2 Membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) 3 4 Menjamin Keikutsertaan TKA Memiliki Polis Asuransi Menjamin Keikutsertaan TKA Dalam Program Jaminan Sosial Nasional KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA 5 Menunjuk Tenaga Kerja Pendamping 6 Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan 7 Memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Indonesia Kepada TKA 8 Melaporkan setiap tahunnya Kepada Menteri Ketenagakerjaan RI
JENIS RPTKA Darurat & Mendesak Sementara RPTKA Jangka Panjang RPTKA Perubahan Jangka Panjang
PENGECUALIAN RPTKA Instansi Pemerintah Perwakilan Negara Asing Anggota Direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan-Badan Internasional
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang dapat di duduki Oleh TKA: Ø Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 1. MANAJER KEUANGAN 2. MANAJER ADMINISTRASI 3. MANAJER PENJUALAN DAN PEMASARAN 4. PENASIHAT PEMASARAN
Sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Kesehatan yang diatur dalam permenkes 67 / 2013 Ø Lulusan dari Perguruan Tinggi Internasional; Ø Lolos Kualifikasi dan Kompetensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); Ø Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari konsil kedokteran untuk dokter dan perawat oleh Majelis Tenaga Kerja Indonesia (MTKI).
PENYEDERHANAAN TATA CARA PENGGUNAAN TKA NO PERMEN 16 jo. 35/2015 PERMEN 10/2018 1 Izin Penggunaan TKA Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 2 Pengesahan Penggunaan TKA RPTKA dan IMTA RPTKA dan Notifikasi 3 Waktu Pelayanan 6 Hari • 3 hari RPTKA • 3 hari IMTA 4 Hari • 2 hari RPTKA • 2 hari Notifikasi 4 Rekomendasi K/L Ada Rekomendasi Tanpa Rekomendasi • Kementerian berhak menetapkan syarat, larangan, & kebutuhan jabatan bagi TKA 5 Bentuk Pelayanan • • 6 Masa berlaku RPTKA 1 tahun dapat diperpanjang Semi Online Sistem Terintegrasi Parsial • • Online Sistem Terintegrasi Penuh Sesuai Perjanjian Pekejaan Kerja atau Perjanjian
Lanjutan… PERMEN 16 jo. 35/2015 NO 7 PERMEN 10/2018 Direktur / Komisaris: a. Sebagai Pemegang Saham Menggunakan Izin Tidak menggunakan izin • Sebagai Investor • Tidak dalam hubungan kerja b. Menggunakan Izin Tetap Menggunakan Izin Sebagai Pekerja 8 Pelatihan Bahasa Indonesia Pemberi Kerja tidak wajib memfasilitasi pendidikan & pelatihan Bahasa Indonesia Pemberi kerja wajib memfasilitasi pendidikan & pelatihan Bahasa Indonesia 9 Rangkap Jabatan Hanya untuk Direktur / Komisaris 1. 2. • • • 10 RPTKA Bersifat Darurat RPTKA diajukan kedatangan TKA bersamaan dengan Jabatan Direktur atau Komisaris Jabatan yang sama Pada Sektor: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Migas (K 3 S) Ekonomi Digital RPTKA diajukan paling lama 2 hari setelah TKA bekerja
Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Dirjen Laporan pemberi kerja TKA meliputi: Penggunaan Pendamping Per-tahun Diklat Dirjen a. Laporan penggunaan TKA; b. Laporan pelaksanaan Diklat Tenaga Kerja Pendamping; c. Laporan Berakhirnya Perjanjian Kerja.
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KONSEP ALUR PERMOHONANNOTIFIKASI PENGGUNAAN TKA
Terimakasih tka-online. kemnaker. go. id pptka. contact@gmail. com DIREKTORAT PPTKA 021 -5255733 ext. 700, 021 -5227585 (Fax) 08111375733, 08111385733 081519193369 Kementerian Ketenagakerjaan R. I Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Slides: 16