KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT Disampaikan pada

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT Disampaikan pada: Rapat Sinkronisasi Usulan Rencana Kegiatan Terpadu Bidang KP dengan Kabupaten/Kota Tahun 2019 Semarang, 8 Mei 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

1 PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

VISI DAN MISI KKP 2015 - 2019 TRISAKTI & NAWA CITA VISI KKP Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional 3 PILAR MISI KKP Kedaulatan Keberlanjutan Kesejahteraan TUJUAN 1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan 1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut 2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya 3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan 1. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat 2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Penataan Organisasi dalam Menjalankan Misi KKP 4 Penanggungjawab Misi MISI Kedaulatan (Sovereignty) 1 2 (Prosperity) MISI Keberlanjutan PSDKP : Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan BKIPM : Perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan MISI Kesejahteraan (Sustainabiltiy) 3 DJPRL : Penataan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut 6 BPSDMKP : SDM Aparatur dan masyarakat 7 BALITBANG KP : Inovasi iptek kelautan dan perikanan 4 DJPT DAN DJPB : Keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya 5 DJPDS : Daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan BRSDMKP : Riset dan SDM Aparatur, Masyarakat Kelautan dan Perikanan

ISU PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Kedaulatan • Belum selesaiannya Penamaan PPK; • Konflik pemanfaatan tanah di pulau-pulau kecil; • Pelanggaran Peraturan Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah (SHM) secara perorangan di pulau-pulau kecil. Keberlanjutan • Kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, erosi/abrasi pantai yang merusak ekosistem pesisir dan laut • Reklamasi wilayah pesisir yang belum sesuai dengan aturan. Kesejahteraan • Rendahnya produksi dan kualitas garam rakyat; • Belum dilakukan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) secara optimal; • Kemiskinan masyarakat di wilayah Pesisir dan PPK.

DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT MENDUKUNG SINERGI KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY) PERATURAN PERUNDANGAN KONDISI EKSISTING KONDISI YANG DIHARAPKAN INTERVENSI §Belum tertatanya pemanfaatan ruang laut §Terbatasnya sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil/Terluar §Tingginya tingkat degradasi habitat dan sumberdaya ikan, pesisir dan laut Perencanaan Ruang Laut Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan Peran Pemerintah - Regulasi - Fasilitasi dan bimbingan - Pengelolaan konservasi dan PPKT - Data dan informasi - Infrastruktur, sarana dan prasarana - Pelayanan perijinan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Pendayagunaan Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil Peran Masyarakat Partisipasi (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan) Peran Swasta § Tertatanya pemanfaatan ruang laut § Tersedianya sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil/Terluar menuju kemandirian § Rendahnya tingkat degradasi habitat dan sumberdaya ikan, pesisir dan laut - Investasi - Kerjasama Pengelolaan - CSR LINGKUNGAN STRATEGIS (Global, Regional, Nasional, Lokal)

2 ORGANISASI DAN TUSI DITJEN PRL

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PRL DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN PROGRAM DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BAGIAN SDM APARATUR, HUKUM, DAN ORGANISASI DIREKTORAT JASA KELAUTAN BAGIAN KERJA SAMA, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN PELAYANAN BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT SUBDIREKTORAT TATA RUANG LAUT NASIONAL SUBDIREKTORAT RESTORASI SUBDIREKTORAT PEMANFAATAN AIR LAUT DAN BIOFARMAKOLOGI SUBDIREKTORAT PENATAAN KAWASAN KONSERVASI SUBDIREKTORAT KAWASAN STRATEGIS SUBIREKTORAT MITIGASI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM SUBDIREKTORAT BANGUNAN DAN INSTALASI LAUT SUBDIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN JENIS IKAN SUBDIREKTORAT ZONASI DAERAH SUBDIREKTORAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUBDIREKTORAT WISATARA BAHARI DAN BMKT SUBDIREKTORAT PEMANFAATAN KAWASAN DAN JENIS IKAN SUBDIREKTORAT PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SUBDIREKTORAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR SUBDIREKTORAT REKLAMASI SUBDIREKTORAT KONVENSI DAN JEJARING KONSERVASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PRL Ditjen PRL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang : Pengelolaan Ruang Laut Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Hayati Laut • Tata ruang Laut Nasional • Zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil • Pengelolaan Ekosistem/Kawasan Konservasi: • Pengelolaan Jenis/Genetik Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil • Pengelolaan Pesisir Terpadu • Rehabilitasi • Reklamasi • Mitigasi Bencana • Jasa Kelautan Landasan Undang-Undang: 1. UU No. 31/2004 jo UU No. 45 / 2009 tentang Perikanan 2. UU No. 27/2007 jo UU No. 1 / 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. UU No. 32/2015 tentang Kelautan

3 KEGIATAN TAHUN 2018

PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG 4 Unit Kab. Karimun, Kota Bau-Bau, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Pesisir Selatan • Causeway (Struktur Dermaga/Darat yang menjorok ke laut): Kontruksi beton, Kontruksi kayu, atau kontruksi gundukan tanah yang diperkeras (disesuaikan dengan kondisi lapangan) • Gangway (Penghubung antara Causway dan Platform): Kontruksi dari rangka baja, dilengkapi dengan lantai yang terbuat dari plat bordes, railing pipe, beroda • Platform (Landasan Dermaga Apung)

PEMBANGUNAN STRUKTUR HYBRID 11 Lokasi Kota Dumai, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Pekalongan, Kab. Lombok Tengah, Kab. Banyuasin, Kab. Kep. Meranti, Kab. Indramayu, Kab. Pati, Kab. Penajam Paser Utara , Kab. Bombana, Kab. Bone Struktur pelindung pantai berupa struktur lolos air (permeable dam) dengan material bambu, kayu dan ranting Bahan utama: Bambu dan ranting dengan ukuran tertentu. Pekerjaan membutuhkan alat bantu ponton

PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT(PUGa. R) • PUGa. R: 21 Kab/Kota • Gudang Garam: 6 Kab/kota PUGa. R: Lombok Barat; Aceh Utara; Pidie Jaya, Indramayu; Karawang; Brebes; Demak; Rembang; Pati; Tuban; Lamongan; Pamekasan; Sampang; Sumenep; Bima; Sumbawa; Kupang; Alor; Jeneponto; Pangkajene Kepulauan; Takalar Gudang Garam: Pidie Jaya; Karawang; Lamongan; Sumenep; Sumbawa; Jeneponto • Integrasi Lahan min 15 Ha per lokasi PUGa. R • Penerapan geomembran • Gudang Garam Standar SNI (2000 ton/unit) (Timbangan Elektronik dan Conveyor) dengan sistem resi gudang.

BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI (KOMPAK) 47 Kelompok 10 KKPN (TWP Pieh, TWP Anambas, TWP Gili Matra, TNP Laut Sawu, TWP Kapoposang, SAP Aru Tenggara, TWP Banda, TWP Padaido, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Sebelah Barat), dan Wilayah Kerja 6 B/LPSPL Bantuan KOMPAK bertujuan untuk mengembangkan partisipasi dan kapasitas masyarakat serta meningkatkan manfaat konservasi melalui stimulasi bantuan sarana prasarana konservasi agar dapat mendukung tujuan pengelolaan konservasi.

PUSAT RESTORASI DAN PEMBELAJARAN MANGROVE(PRPM) 2 Lokasi Gorontalo Utara dan Kubu Raya, PRPM merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem mangrove sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian melalui laboratorium alam, maupun destinasi wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang PRPM

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH(HAT) PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR 19 PPK/T Kriteria PPK Terluar yang akan disertipikatkan HAT yaitu: PPKT (Tidak Berpenduduk, bukan Kawasan Hutan, belum dimanfaatkan / belum ada Sertipikat Hak Atas Tanah, yang dikuasai Masyarakat Adat untuk disertipikatkan atas nama Adat, berbatasan langsung dengan negara lain, potensial menjadi kawasan konservasi, mempunyai nilai ekonomi strategis, tidak ada sengketa/konflik pemanfaatan, penguasaan, pemilikan, dan minimal 3 Ha)

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL & TERTENTU(KSN&T) KSN : 5 Dokumen/Lokasi KSNT: 9 Dokumen (19 lokasi PPKT) OUTPUT : 1. Ranperpres di 5 lokasi 2. Permen di 9 Kluster PPKT • 5 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) • 19 PPK/T TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN: Pengumpulan Data Sekunder, FGD Perumusan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi , Pengumpulan Data Primer, FGD di Pusat, Penyusunan Dokumen Awal, Konsultasi Publik Dokumen Awal, Penyusunan Dokumen Antara, Konsultasi Publik Dokumen Antara, Penyusunan Dokumen Final, Legalisasi Perpres (Pertemuan Internal KKP, Pertemuan lintas K/L, Harmonisasi Kemenkumham, Legislasi Perpres (Setkab))

GERAKAN CINTA LAUT (GITA LAUT) 4 Lokasi 1. Bersih Pantai: Labuhan Bajo, Kedongan, Makassar. 2. Jambore Pesisir: Kota Semarang Tujuan kegiatan GITA LAUT dalam rangka mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian generasi muda, masyarakat, wanita pesisir, dan aparat untuk menjaga kelestarian laut serta menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim

PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KEP. MENTAWAI No 1 Lokasi Kepulauan Mentawai Rincian Kegiatan 1 Pendampingan pengoperasian 5 GT 2 Pendampingan teknis pembenihan ikan kerapu di BBIP Sikakap 3 Koordinasi, monev dan pendampingan 4 Operasional sekretariat SKPT 5 Kapal Angkut Ikan 10 GT 6 Pembangunan Integrated Cold Storage 50 Ton 7 Pembangunan Talud 8 Pembangunan IPAL 9 Tempat Pendaratan Ikan 10 Mess Pegawai BBIP Sikakap 11 Pos keamanan BBIP Sikakap 12 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PPP Sikakap 13 Pengawasan Pembangunan Infrastruktur PPP Sikakap 14 Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Angkut 15 Perencanaan Infrastruktur BBIP Sikakap 16 Pengawasan Infrastruktur BBIP Sikakap

PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) P. MOROTAI No 1 Lokasi Pulau Morotai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Rincian Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ≤ 3 T Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT (carry over) Pengadaan alat tangkap utk kapal 3 GT Pengiriman alat tangkap utk kapal 3 GT Konsultan Pengawas Kapal 5 GT Sertifikasi Kapal Penangkapan Ikan ≤ 3 GT Sertifikasi Kapal Penangkapan Ikan 5 GT Review DED Kapal 3 GT dan 5 GT Pengadaan Chest Freezer Pengadaan Cool Box Ice Flake Kapasitas 1, 5 Ton Sekretariat dan Field Manager SKPT Morotai Dukungan Pendampingan, Koordinasi dan Pengawasan SKPT Morotai Dukungan Operasional SKPT Morotai Kapal angkut 30 GT Perencanaan kapal anggkut 30 GT Pengawasan kapal angkut 30 GT Kapal 3 GT Alat tangkap handline Cool Box 220 lt Cool Box 50 lt Chest freezer Ice flake 1, 5 ton Mobil berpendingin roda 4

PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KEP. TALAUD No 1 Lokasi Kep. Talaud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rincian Kegiatan Biaya Pengurusan Dokumen Kapal ukuran < 7 GT (Pas Kecil) Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Dukungan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Operasional Sekretariat PSKPT Pelatihan Manajemen Mutu Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi Pelatihan Pengoperasian Alat Tangkap Kapal Angkut 10 GT Kapal 3 GT Alat Tangkap Mobil berpendingin roda 6 untuk angkut ikan ke cs Konstruksi (perluasan beaching plate & pembuatan IPAL) Ice flake Kep. Talaud

PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) MOA 1 Lokasi Kep. Maluku Barat Daya Rincian Kegiatan Penyusunan Master Plan PPI Tiakur dan Pendampingan SKPT Moa

RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 Penyederhanaan nomenklatur anggaran melalui penerapan money follow program agar lebih jelas, to the point, tidak bersayap, dan tidak absurd dan indikator kinerja terukur; Pembatasan komponen jenis belanja yang dibatasi (Perjalanan dinas, paket meeting, honor, jasa konsultan, Pengadaan Kendaraan Bermotor); Perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran secara Effective, Efficient, Sufficient, dan Outcome Oriented dengan mengecek ulang harga satuan, menyusun SOP implementasi kegiatan, efisiensi program-program pendukung termasuk memadukan kegiatan seminar/workshop/pertemuan; Sistem pelaporan baik kinerja maupun keuangan harus transparan, akuntabel, dan tepat waktu yang ditujukan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

REKAPITULASI KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TENGAH No 1. Provinsi/Kegiatan Penyediaan Data Series Keanekaragaman Hayati dan Sumberdaya Ikan Anggaran (Rp. 000) 150. 000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 50. 000 Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 100. 000 Pertemuan koordinasi forum jejaring dan FGD kemitraan kawasan konservasi perairan tingkat propinsi 100. 000 Sosialisasi Nasional PUGAR 75. 000 Pendampingan Pembangunan Pelindung Pantai 100. 000 Penyusunan dokumen program dan anggaran 27. 750. 000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan 12. 100. 000 Layanan pengelolaan keuangan 67. 650. 000 Total 330. 000

4 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019

MENU DAK DITJEN PRL TA. 2019 No 1 Menu Kegiatan Pengadaan Sarana a. Penyediaan Sarana dan Dan Prasarana Di Prasarana Kawasan Pulau-pulau Kecil dan Konservasi Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulaupulau Kecil b. Penyediaan Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil 2 Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat Sub Menu Usulan 2019 1) Kantor Pengelola Pondok Jaga 2) Sarana Perkantoran (Meubelair, lemari, Pesawat telpon, computer, printer, papan tulis, kamera, Screen projector) 3) Alat Komunikasi Lapangan 4) Alat Selam 5) Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka 1). Tambat Kapal/Perahu 1) Gudang Garam Nasional (kapasitas 1000 ton) lengkap dengan konveyor & jembatan timbang 2) Tunnel Garam 3) Tambak Garam Super Intensif (Metode Bestekin)

I. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1. Kantor Pengelola Merupakan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola kawasan konservasi dan dapat juga sekaligus terintegrasi sebagai pusat informasi kawasan konservasi maupun sebagai entry point ke kawasan konservasi 3. Pondok Jaga Berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan, dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga. 2. Sarana Perkantoran Peralatan dasar perkantoran sebagai penunjang aktivitas kerja, berupa meubelair, lemari/rak arsip, pesawat telepon/hp, komputer & printer, papan tulis, kamera, dan peralatan kantor lainnya yang dapat dipilih sesuai kebutuhan Contoh Bangunan Pondok Jaga

lanjutan. . . 4. Alat Komunikasi Lapangan a. Handy Talky (HT) b. Radio Komunikasi c. Pengeras Suara 5. Alat Selam Alat-alat yang digunakan untuk monitoring sumberdaya minimal untuk memantau kondisi terumbu karang dari permukaan air 1. Tambat kapal/perahu tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran. 6. Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka fasilitas pemeliharaan/perawatan sementara biota laut dilindungi/terancam punah, misalnya napoleon, terubuk, penyu, kima, baby dugong dan biota laut lainnya yang menurut peraturan perundangan dikategorikan sebagai biota langka dan/atau dilindungi sehingga perlu untuk dilestarikan. Contoh Tambatan Perahu di PPK

II. 1. Pembangunan Satu Paket Gudang Garam Komponen gudang garam terdiri atas Gudang Garam (kapasitas 1000 ton), kantor, pos jaga, WC/KM, dan termasuk didalamnya terdapat conveyor dan dilengkapi dengan jembatan timbang Tampak Perspektif Gudang Tampak Depan dan Belakang Gudang

2. Rumah Tunnel Garam Sebuah sarana yang digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran kemudian ditutup dengan plastik UV Contoh Sketsa Spesifikasi Minimal Tunnel Garam Contoh Tunnel Garam

3. Pengolahan Air Laut Metode Bestekin adalah Proses Produksi garam yang menggunakan Proses Percepatan Laju Penguapan dengan menggabungkan Teknik pemurnian air laut dan Metode penguapan dengan media geomembran. Gb. 1. Uji Coba Peralatan dan Lahan Gb. 2. Proses Penggaraman Gb. 3. Hasil Panen Garam Gb. 4. Pengemasan Hasil Panen di Lapangan Garam

TERIMA KASIH