KEBIJAKAN DAN PROGRAM KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA KTKI

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI) TERKAIT PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Dra. Oos Fatimah Rosyati, M. Kes Disampaikan Pada Pertemuan Koordinasi Nasional Dalam Rangka Konsolidasi dan Integrasi Penguatan Pelaksanan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pada Poltekkes Tahun 2018 Jakarta, 29 Oktober 2018

SISTEMATIKA PENYAJIAN KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI) DAN PERANNYA DALAM PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN PEMBINAAN MUTU TENAGA KESEHATAN PEMBINAAN INDIVIDU TENAGA KESEHATAN PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN 2

1. KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI) DAN PERANNYA DALAM PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN 3

Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehataan (diundangkan pada tanggal 15 September 2017) Lembaga Nonstruktural dan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (1) Bertanggung Jawab kepada Presiden melalui Menteri (Pasal 2 ayat(2) KTKI Lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing Tebaga Kesehatan (Pasal 1 angka 1) FUNGSI: sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. TUGAS: a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan; b. melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan c. membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan. (Pasal 3 ayat 1 dan 2)

SUSUNAN ORGANISASI KTKI (Pasal 4 Perpres 90/2017) KTKI Sekretariat Konsil Keperawatan Konsil Kefarmasian Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk konsil tersendiri di lingkungan KTKI bagi jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang tergabung dalam Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan. (Pasal 7 Perpres 90/2017) Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan

SUSUNAN ORGANISASI KTKI (Pasal 4 Perpres 90/2017) • Ketua dan wakil ketua Konsil Secara ex officio menjabat sebagai anggota KTKI • Ketua dan Wakil Ketua dipilih dalam Rapat Pleno Konsil Keperawatan Divisi Registrasi anggota Divisi Standardisasi anggota Divisi Keprofesian anggota KTKI Sekretariat Konsil Kefarmasian Divisi Registrasi anggota Divisi Standardisasi anggota Divisi Keprofesian anggota Konsil Gabungan Divisi Registrasi anggota Divisi Standardisasi anggota Divisi Keprofesian anggota

KTKI USULAN REVISI SEKRETARIA T Konsil Keperawa Kebidana tan n Konsil Psikologi Klinis No. KELOMPOK TENAGA KESEHATAN Konsil Kesmas PSIKOLOGI KLINIS 1 Psikologi Klinis III BIDAN 3 Bidan PERAWAT IV KEFARMASIAN 2 4 5 6 7 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT V VI TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN VII TENAGA GIZI Konsil Gizi JENIS TENAGA KESEHATAN I II Konsil Kesling 8 Perawat Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku 11 Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga 16 Tenaga Sanitasi Lingkungan JENIS TENAGA KESEHATAN 17 18 19 20 Fisioterapis Okupasi Terapis Wicara Akupuntur IX TENAGA KETEKNISIAN MEDIS 24 Refraksionis Optisien/Optometris 25 26 27 28 29 30 X TENAGA TEKNIS BIOMEDIS XI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL Mikrobiolog Kesehatan Dietisien Konsil Teknik Biomedik 22 Teknik Kardiovaskuler 23 Teknisi Pelayanan Darah Entomolog Kesehatan Nutrisionis Konsil Ketek nisian Medis 21 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Pembimbing Kesehatan Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan 15 VIII TENAGA KETERAPIAN FISIK Epidemiolog Kesehatan 10 14 KELOMPOK TENAGA KESEHATAN Tenaga Teknis Kefarmasian Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 13 No. Konsil Keterapia n Fisik Apoteker 9 12 Konsil Kesehata Kefarmasi n an Tradision al Teknisi Gigi Penata Anastesi Terapis gigi dan mulut Audiologis Radiografer Elektromedis 31 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 32 Fisikawan Medik 33 Radioterapis 34 Ortotik Prostetik 35 Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan 36 Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan

Unsur Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perwakilan Kementerian Kesehatan Perwakilan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Organisasi Profesi Kolegium Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tokoh Masyarakat

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dibantu oleh sekretariat (Pasal 13 Perpres 90/2017) Sekretariat berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KTKI SEKRETARIS BAGIAN FASILITASI REGISTRASI, STANDARDISASI DAN KEPROFESIAN SUBAG REGISTRASI SUBAG STANDARDIS ASI SUBAG KEPROFESIAN BAGIAN HUKUM DAN ADMINISTRASI UMUM SUBAG HUKUM DAN HUMAS SUBAG PROGRAM DAN INFORMASI SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Fungsi KTKI: Koordinator konsil masing-masing Tenaga Kesehatan Tugas KTKI: Konsil A Konsil B Konsil C Wewenang KTKI: Sekretariat KTKI: Tugas: melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat KTKI: Fungsi: • penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan Sekretariat; • pelaksanaan dukungan registrasi Tenaga Kesehatan; c. • pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian Tenaga Kesehatan; • pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan; • pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat; • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat; dan • pelaksanaan administrasi KTKI dan Sekretariat

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI) Pasal 3 Perpres 90/2017 Fungsi Koordinator konsil masing Tenaga Kesehatan Tugas a. Memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan; b. Melakukan evaluasi tugas konsil masing tenaga kesehatan; dan c. Membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan Wewenang Menetapkan perencanaan kegiatan untuk konsil masing tenaga kesehatan INDEPENDEN Ketentuan lebih lanjut: dalam Peraturan Menteri

KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN Pasal 8 Perpres 90/2017 Fungsi Tugas Wewenang Pengaturan, penetapan dan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. a. melakukan registrasi b. melakukan pembinaan Nakes dalam menjalankan praktik : Pembinaan teknis praktik keprofesian c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan; d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan e. menegakkan disiplin praktik Nakes a. menyetujui atau menolak permohonan registrasi; b. menerbitkan atau mencabut surat tanda registrasi; c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin; d. memberikan sanksi disiplin; e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan. Dalam Bidang Teknis Keprofesian INDEPENDEN Ketentuan lebih lanjut: dalam Perkonsil masing-masing

PERAN KTKI DALAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Selama Bekerja Pelayanan Penyusunan Standar Kompetensi Dan Standar Praktik Selama Pendidikan Penyusunan Standar Nasional Diknakes Memberikan pertimbangan pendirian / penutupan institusi Diknakes Sesudah Pendidikan Registrasi / STR Menyetujui / menolak permohonan registrasi; Menerbitkan / mencabut surat tanda registrasi Re-registrasi dan Pembinaan Nakes (P 2 KB, Evaluasi Kemampuan, ELearning); Pengawasan Mutu Nakes; Penegakkan disiplin Nakes dan pengenaan sanksi

1). Penyusunan Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan Standar kompetensi lulusan; Standar isi pembelajaran; Permenris tekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar proses pembelajaran; Standar penilaian pembelajaran; Standar dosen dan tenaga kependidikan; Standar sarana dan prasarana pembelajaran; Standar pengelolaan pembelajaran; Standar pembiayaan pembelajaran.

2). Penyusunan Standar Kompetensi & Standar Praktik ü ü Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Standar praktik yg disusun merupakan kriteria minimal saat melaksanakan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan Bekerjasama dengan OP dan Stakeholders dlm penyusunan Standar kompetensi dan standar praktik sesuai dengan ketentuan Mengusulkan Standar Kompetensi dan Standar Praktik untuk di sahkan sesuai ketentuan 3). Memberikan pertimbangan pendirian / penutupan institusi Diknakes

2. PEMBINAAN MUTU TENAGA KESEHATAN 17

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (UU No. 36/2014 ttg Nakes ps 80 – 81) Pemerintah + Pemerintah MELAKU Daerah KAN + Konsil masing 2 BINWAS Nakes di KTKI + Organisasi Profesi UNTUK : 1. Peningkatan Mutu Pelayanan oleh nakes 2. Melindungi Penerima Pelayanan dan masyarakat 3. Memberikan Kepastian Hukum bagi nakes dan masyarakat 18

KEWENANGAN DALAM BINWAS Pemerintah Pusat (Kemenkes) Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota Pasal 5 : Pasal 6 : Pasal 7 : Pemerintah berwenang utk membina, mengawasi dan meningkatkan mutu Nakes melalui kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan registrasi kesehatan Pemda provinsi berwenang untuk membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Nakes melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Nakes Pemda Kabupaten/Kota membina, mengawasi dan meningkatkan mutu Nakes melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Nakes Serkom dan STR Laporan binwas pelaksanaan praktik SIP

SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI INSTITUSI PENDIDIKAN SERTIFIKASI Lulus Pendidikan Uji Kompetensi Sertifikat Kompetensi MTKI KTKI REGISTRASI STR KAB/KOTA LISENSI SIP

PENGELOLA STR (MTKI & KTKI) Struktur Organisasi MTKI (Permenkes 46 Tahun 2013) KETUA SEKRETARI S DIVISI REGISTR ASI DIVISI PEMBINAA N PROFESI DIVISI UJI KOMPETE NSI MTKP (34 PROVINSI KOMITE DISIPLIN NAKES Struktur Organisasi KTKI (Perpres 90/ 2017

Perkembangan Proses Registrasi MTKI ke KTKI Waktu Perkembangan Kegiatan 2011 Registrasi STR secara manual: Usulan registrasi bisa dari RS, Dinas Kesehatan, OP atau perorangan bisa langsung ke MTKI 2012 Registrasi STR secara manual diperbaiki prosedurnya: usulan registrasi STR dari manapun wajib melalui MTKP 2016 Maret: Webservice dengan PD Dikti, Registrasi online mulai di 2 provinsi: DKI Jakarta dan Jatim Nopember: Registrasi online berlaku di seluruh Indonesia, kirim berkas hanya sampai MTKP Registrasi manual tetap ada, secara bertahap akan ditutup Maret: Registrasi perpanjangan STR secara online, kirim berkas hanya sampai MTKP Juni: Pembayaran PNBP dengan kode billing melalui SIMPONI Juli: Registrasi onsite: one day service penerbitan STR selesai dalam 1 hari Oktober : Pengembangan Elektronik STR (E-STR) Registrasi dan Reregistrasi dengan full online, tanpa adanya kirim berkas Desember : Integrasi sistem dengan Simponi/Kemenkeu, Dukcapil dan CPD Portofolio. Ujicoba E-STR 2017 2018

Perbedaan Metode Registrasi No Keterangan Manual Online E-STR 1 Jalur sangat panjang baik pengusulan maupun pengiriman STR Memangkas jalur pengusulan, data pemohon langsung tercatat di data MTKI, namun masih menunggu verifikasi MTKP Penerbitan STR dari desentralisasi menjadi tersentralisasi, validasi dilakukan oleh konsil 2 Prosedur Entry data manual Oleh MTKP, berkas dikirim ke MTKP lalu ke MTKI Entry data oleh pemohon, upload foto, berkas dikirim ke MTKP Entry data oleh pemohon, full online, semua berkas diupload ke sistem 3 Data Terdapat perbedaan data antara STR yang diterbitkan dengan PNBP Data masih ada di dua server manual dan online Data terintegrasi dalam satu database 4 QR Code Tidak ada Ada

STR secara manual (sejak 2011) MTKI Verifikasi kelengkapan berkas, kirim ke MTKI MTKP PT Kesehatan OP Wilayah Pengusulan Penerbitan Nakes Penerbitan STR Kirim ke MTKP Jalur panjang perlu waktu lama untuk penerbitan STR

STR SECARA ON-LINE (SEJAK 2016 S. D SAAT INI) Terkoneksi dengan PDDikti (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) MTKI MTKP PT Kesehatan OP Wilayah Pengusulan Penerbitan Nakes Penerbitan STR Kirim ke MTKP Jalur pengusulan diperpendek jalur pengiriman masih lama

E-STR ( MULAI 1 JAN 2019) Terkoneksi dengan : - PDDikti (Data Mahasiswa) - Dukcapil (Data NIK) - CPD Portofolio (Data Anggota OP) - SIMPONI (Data PNBP) Pengusulan Penerbitan KTKI Penerbitan STR Langsung Kirim ke Pengus Jalur pengusulan diperpendek jalur pengiriman Langsung ke Pemohon Nakes

3. PEMBINAAN INDIVIDU TENAGA KESEHATAN 28

Permenkes 46/2013: Registrasi Nakes Pasal 4 (1). STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir nakes yang bersangkutan di tahun kelima. (2). STR dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan. (3). (4). Persyaratan dimaksud pada ayat (2) meliputi: a) pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang kesehatan; dan b) pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya. Jumlah satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh MTKI atas usulan dari organisasi profesi.

BAGAIMANA MENCAPAI KECUKUPAN SKP ? ? ? K S P PROSES RE-REGISTRASI P 2 KB /CPD Sebagai bentuk pemeliharaan dan peningkatan kompetensi

P 2 KB =Upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) serta sikap (atitude) tenaga kesehatan agar senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan selama 5 (lima) tahun • Lulus ujian program pendidikan (Ijazah) • Sertifikasi melalui Ukom (Serkom) REGISTRASI PKB/CPD • Tujuan mempertahankan dan meningkatkan profesionalitas nakes unt menjamin yankes bermutu • Kegiatan 5 ranah SKP sebagai indikator capaian • Memenuhi syarat kecukupan SKP • Rekomenda si OP REREGISTRASI SKP (-) EK

Aktivitas dalam tiap Ranah P 2 KB/CPD Pembelajaran Profesionalisme • Mengikuti seminar, workshop, kursus, penelusuran EBM session, membaca artikel di jurnal terakreditasi, dll • Praktik/pelayanan kepada pasien/klien, menjadi pembicara/moderator pada seminar/ workshop, berpartisipasi dalam audit medik, dll Pengabdian Masyarakat • Bakti sosial, penyuluhan, keaktifan dalam organisasi profesi, aktif dalam pokja tertentu, dll Publikasi Ilmiah • Menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal ilmiah. Pengembangan Ilmu • Penelitian, mengajar, instruktur klinis/tutor, asesor kompetensi

Fasilitasi Re-registrasi Nakes • Paket bantuan penyelenggaraan kegiatan pengembangan profesi kesehatan berkelanjutan bagi organisasi profesi di daerah Dukungan • berupa kegiatan seminar, lokakarya, workshop, pelatihan P 2 KB • Proses learning (pembelajaran) menggunakan/memanfaatkan ICT (Information and Communication Technology) sebagai tools yang dapat tersedia kapanpun dan di manapun dibutuhkan E-Learning • Manfaat : Fleksibel, Belajar Mandiri , Efisiensi Biaya • PMK 46 / 2013 Pasal 6 : Dalam hal Tenaga Kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan perpanjangan STR, maka Tenaga Kesehatan tersebut harus mengikuti evaluasi kemampuan. Evaluasi • Program penilaian kemampuan untuk membantu Nakes yang belum memenuhi syarat Kemampuan 25 SKP untuk Re-registrasi • EK terdiri dari aspek pengetahuan dan ketrampilan. • Peran Puskatmutu, MTKI dan MTKP adalah memfasilitasi dan menjamin mutu EK. Aplikasi Portofolio Kredit Profesi • Sistem Perangkat lunak yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan kegiatan pengembangan pendidikan Tenaga kesehatan dalam bentuk elektronik secara online • Manfaat : Mempermudah Integrasi SI Portofolio CPD yang berada dalam ranah OP dengan system informasi registrasi yang berada dalam ranah MTKI agar dapat tercapai percepatan Proses penerbitan Serkom

1). DUKUNGAN P 2 KB/CPD Ketrampilan Teknis Nakes (Workshop) Seminar, Sosialisasi, Webinar, dll.

2). E-Learning Fleksibel : E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Belajar Mandiri : E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Efisiensi Biaya : E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar dan efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. www. e-sehat. org

3). EVALUASI KEMAMPUAN adalah proses penilaian terhadap kompetensi nakes yang tidak memenuhi kecukupan SKP sebagai syarat untuk perpanjangan STR DATA ANGGOTA OP VERIFIKASI OP JLH SKP MEMENUHI SYARAT SKP REKOM OP TDK MEMENUHI SYARAT SKP PELAKSANAAN EK TDK HASIL EK MEMENUHI SYARAT SKP REKOM OP REREGISTRASI STR

Pelaksanaan Evaluasi Kemampuan di Provinsi (Sumsel, Jateng dan Kalbar) tanggal 27 Oktober 2018 : • • • Pelaksanaan EK di Poltekkes Kemenkes masing-masing Provinsi Pengawas : Puskatmutu SDMK, MTKI, Set KTKI, OP Pusat Dan OP Daerah Peserta EK : Sumsel PORMIKI dan IFI Jateng PERSAGI, PORMIKI, IFI, PATELKI, IOTI, PTGI, PARI Kalbar IFI, PTGMI, PORMIKI Kendala : SKP peserta yang akan mengikuti EK min 15 di lapangan masih ditemukan min < 15. Hasil EK mendapatkan SKP max 10 rentang hasil EK di lapangan 3 – 7 Pelaksanaan belum online masih menggunakan server off line.

4. PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN 38

PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN 1. Inspeksi Berkala Kepemilikan STR/SIP di Fasyankes 2. Mekanisme monitoring penyelenggaraan pelayanan oleh nakes (pengecekan dokumen SOP dan lainnya) 3. Evaluasi Kinerja Berkala 4. Evaluasi Penerapan pelatihanan/workshop/ seminar di tempat kerja 39

PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN Pengawasan Praktik Profesi Individu Tenaga Kesehatan Sertifikasi Registrasi Lisensi Penegakan Disiplin 40

PENEGAKAN DISIPLIN Penegakan Displin menjadi tanggung jawab penyelenggara dan atau pimpinan institusi/ fasilitas /sarana kesehatan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

WEWENANG KONSIL DALAM PENEGAKAN DISIPLIN NAKES Pengaduan Masyarakat KASUS PELANGGARAN 1. PENCABUTAN STR 2. REKOMENDASI PENCABUTAN SIP 3. WAJIB DIKLAT DI INSTITUSI PENDIDIKAN KES KONSIL Majelis (ad hoc) terdiri dari: 4 anggota konsil (1 toma) & 1 ahli hukum Pelanggaran Disiplin Pidana DISERAHKAN KE KEPOLISIAN

Terima Kasih