KEBIJAKAN DAN PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM RANGKA MENDUKUNG
KEBIJAKAN DAN PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM Andriani Nurdin
DASAR HUKUM v UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Utk Kepentingan Umum v PERPRES No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Utk Kepentingan Umum. v PERMA No. 3 Thn 2016 Tentang Tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Utk Kepentingan Umum v PERMA No. 2 Thn 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangun Utk
KAITAN DENGAN PERADILAN 1. Keberatan thd Penetapan lokasi pembangunan 2. Konsignasi 3. Eksekusi/pengosongan
PERADILAN TATA USAHA NEGARA Terhadap penetapan lokasi pembangunan, Pihak yang Berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Dlm wkt 30 hari kerja PTUN hrs memberi keputusan. (Psl 23 (1) (2) UU No 2 Thn 2012) Keberatan terhadap putusan PTUN dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi ke MA. Dalam waktu 30 hari kerja MA harus memberikan putusan. (Psl 23 (3) (4)).
PERMA NO 2 TAHUN 2012 Tanpa melalui proses dismisal Tanpa melalui pemeriksaan U persiapan Tidak dimungkinkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa
PERADILAN UMUM Pasal 37 UU No 3 Tahun 2012: Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada musyawarah antara lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak. Pasal 38 UU No 3/2012: Dalam hal musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.
PERSYARATAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN 1 2. 3 4 • pihak yg berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian ttp Tdk mengajukan Keberatan ke Pengadilan; • pihak yg berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; • pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; • objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: • 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan; • 2) masih dipersengketakan kepemilikannya; • 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; • 4) menjadi jaminan di bank.
PROSES PENITIPAN UANG GANTI KERUGIAN v Permohonan penawaran pembayaran uang ganti kerugian diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat lokasi tanah v Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yg memerintahkan Juru Sita Pengadilan dengan disertai oleh 2 saksi utk melakukan penawaran pembayaran kpd Termohon di tempat tinggal Termohon. v Juru Sita membuat BA tentang pernyataan kesediaan utk menerima atau menolak uang GR yg ditawarkan tsb dgn ditandatangani oleh Juru Sita, saksi-saksi dan Termohon. v Dlm hal Termohon menolak utk menerima uang GR yg ditawarkan utk dibayar, Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang utk memeriksa permohonan penitipan GR dan memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Pemohon dan Termohon yg akan dilaksanakan pd hari, tanggal dan jam dgn membuat BA tentang pemberitahuan akan dilakukan penyimpanan terhadap uang GR di kas Kepaniteraan Pengadilan.
v Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan dengan amar: a. mengabulkan permohonan Pemohon; b. menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; c. memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon; d. membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
PROSES PASCA PENETAPAN KPN v. Panitera membuat BA penyimpanan penitipan uang GR yg ditandatangani oleh Panitera, Pemohon dan 2 saksi dgn menyebutkan jumlah dan rinciannya utk disimpan dlm kas Kepaniteraan Pengadilan sebagai uang penitipan GR. v Salinan BA disampaikan pula kepada Pemohon dan Termohon. v. Ketidakhadiran Termohon dalam penyerahan uang GR tidak menghalangi dilakukannya penyimpanan uang GR.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
- Slides: 12