KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENDATAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENDATAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM DAPODIK TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 MEDAN, 22 MARET 2018

RUANG LINGKUP PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH SESUAI UU 23 TAHUN 2014 Kebijakan Pendidikan Kurikulum Akreditasi PTK Perizinan Pendidikan

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Pusat: 1. Pengelolaan Dikti Provinsi: 1. Koordinasi Pengelolaan Dikdas dan Dikmen 2. Pengelolaan Pendidikan Khusus Kab. /Kota: 1. Pengelolaan PAUDN 2. Pengelolaan Dikdas 3. Pengelolaan Dikmen Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: 1. Pengelolaan Dikti Provinsi: 1. Koordinasi Pengelolaan Dikdas 2. Pengelolaan Pendidikan Khusus 3. Pengelolaan Dikmen Kab. /Kota: 1. Pengelolaan PAUDN 2. Pengelolaan Dikdas

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Pusat: 1. Pengembangan PTK 2. Pemindahan PTK lintas provinsi Provinsi: 1. Pemindahan PTK lintas Kab. /Kota dalam Provinsi Kab. /Kota: 1. Pemindahan PTK dalam Kab. /Kota 2. Pengembangan Karier PTK Dikdas, Dikmen, dan PAUDNI Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: 1. Pengendalian Formasi Pendidik 2. Pengembangan karier PTK 3. Pemindahan PTK lintas provinsi Provinsi: 1. Pemindahan PTK lintas Kab. /Kota dalam Provinsi Kab. /Kota: 1. Pemindahan PTK dalam Kab. /Kota

LAMPIRAN UU 23/2014 PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH No Sub-Urusan Kemdikbud Provinsi Kab. /Kota 1 Manajemen Pendidikan a. Penetapan a. Pengelolaan standar nasional pendidikan. menengah. b. Pengelolaan pendidikan tinggi. pendidikan khusus. a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 2 Kurikulum Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. 3 Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.

LAMPIRAN UU 23/2014 PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH No 4 Sub-Urusan Pedidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud a. b. 5 Perizinan Pendidikan a. b. Provinsi Kab. /Kota Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. a. b. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (DALAM RANGKA PENGALIHAN PTK DIKMEN) 1 2 3 4 • Melaksanakan FGD Dihadiri oleh BKN Pusat, 14 unit Regional BKN, Dinas Pendidikan Provinsi, BKD • Perihal Permintaan data Pengalokasian anggaran bagi guru dan tenaga kependidikan baik PNS dan Honorer (Surat kepada Dinas Pendidikan Nomor 31530/B. B 4/GT/2016 Tanggal 10 Oktober 2016) • Melaksanakan Verifikasi data PNS GTK Dikmen dan Proses Pencetakan SK yang dilaksanakan 14 Unit Regional BKN Serah Terima SK Pengalihan GTK Dikmen secara simbolis dari Kabupaten/Kota ke Provinsi yang dihadiri oleh unsur dari Kemenko PMK, Kemendikbud, BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, BKD

Guru Dikmen dimutasi menjadi Guru SMP Guru Dikmen diangkat menjadi Kepala SMP Permasalahan yang muncul saat pengalihan Dinas Provinsi belum mengalokasikan gaji guru bukan PNS Penyebaran Guru Dikmen Tidak Merata

ANALISA JUMLAH KEBUTUHAN GURU PNS Kebutuhan Guru PNS per Kabupaten/Kota menurut Urgensi Mendesak, Moderat, dan Netral Berdasar Jam Mengajar 24 Jam dan 35 Jam DATA DAPODIK UPDATE JUNI 2017

BIG DATA DAPODIK SEKOLAH NEGERI Guru : 823. 707 Sekolah : 132. 413 Guru : 310. 294 Sekolah: 23. 026 SMP Negeri SD Negeri Siswa : 22. 450. 944 Rombel : 256. 088 Rombel : 917. 215 Guru : 256. 393 Sekolah : 6. 662 Guru : 84. 308 SMA Negeri Rombel : 109. 349 Siswa : 3. 399. 085 Rombel : 69. 204 Siswa : 7. 549. 056 SMK Negeri Sekolah 3. 489 Siswa : 1. 982. 818

DATA DASAR DAN PARAMETER DATA DASAR PER KABUPATEN/KOTA 1. Jumlah sekolah 2. Jumlah Siswa 3. Jumlah Rombel 4. Jumlah Guru (Termasuk Kepala Sekolah): PNS dan Non PNS 5. Kebutuhan Guru: Jumlah Rombel x Jam Mapel/minggu Jam mengajar* PARAMETER KEBUTUHAN GURU PER KAB/KOTA 1. Rasio Guru PNS terhadap Siswa : Jumlah Siswa Jumlah Guru PNS Tersedia 2. Rasio Rombel terhadap Siswa : Jumlah Siswa Jumlah Rombel 3. Rasio Rombel per Sekolah : Jumlah Rombel *24 jam mengajar atau 35 jam mengajar Jumlah Sekolah 4. Kebutuhan/Kekurangan Guru PNS: Juml. kebutuhan guru – Juml. guru tersedia

TAHAPAN PENENTUAN URGENSI • Urgensi kebutuhan guru di setiap kabupaten/kota dihitung melalui tahapan sebagai berikut: ü Setiap parameter dihitung rasionya, agar diperoleh nilai rasio maksimum dan minimumnya. Penghitungan rasio dilakukan untuk setiap jenjang pendidikan. Contoh: Jenjang SD, diperoleh rasio minimum sebesar 5 rombel/sekolah, dan maksimum 16 rombel/sekolah; Rasio siswa/rombel diperoleh nilai minimum sebesar 9 dan maksimumnya 41; serta Rasio siswa/guru minimum sebesar 11 dan maksimumnya 201. ü Selanjutnya ditentukan nilai interval batas sebagai acuan pengelompokan kab/kota yang masuk kategori urgensi tinggi (red alert) untuk pemenuhan kebutuhan guru. Penentuan nilai interval menggunakan pendekatan grup diskusi terstruktur. Pengelompokan interval dilakukan menurut jenjang pendidikan. Misal, pada jenjang SMP batas interval disepakati di angka 41, meski nilai rasio siswa/guru maks. sebesar 77. Pertimbangan adalah efektivitas guru mengajar tiap kelas atau rombel sebanyak 40 siswa. Jadi bila guru mengajar di atas angka tersebut kurang efektif. • Perhitungan urgensi kekurangan guru dibedakan antara 24 jam dan 35 jam mengajar. Berdasar perhitungan yang dilakukan kemdikbud, kebutuhan guru PNS: Untuk 24 jam, diperlukan sebanyak 988. 133 orang Untuk 35 jam, diperlukan sebanyak 794. 520 orang.

Hasil Proyeksi Kebutuhan Guru 24 JAM MENGAJAR • • • Dari total jumlah 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, kekurangan guru terbesar berada di Jawa. Ada 9 (sembilan) Kab/Kota yang berada pada urgensi tinggi di semua jenjang SD/SMP/SMA/SMK. Sekitar 160 Kab/Kota berada di Urgensi Tinggi yang merepresentasikan seperlima dari 514 Kab/Kota di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sekitar 60 % Kab/kota berada di Urgensi Menengah dan Rendah. Kebutuhan guru di Urgensi Tinggi mencapai 161. 174 dari total 988. 133 guru (16, 31 % dari total kebutuhan guru di Indonesia). Kekurangan jumlah guru urgensi tinggi didominasi pada jenjang SMP sebesar 50, 930, sementara jenjang lain lebih rendah: jenjang SD (44. 128) , SMA (39. 031), dan SMK (27. 085). • TOTAL Kekurangan Guru Urgensi Tinggi: 161. 174 guru 35 JAM MENGAJAR • • • Dari total jumlah 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, kekurangan guru terbesar berada di Jawa. Ada 4 (empat) Kab/Kota yang berada pada urgensi tinggi di semua jenjang SD/SMP/SMA/SMK. Sekitar 103 Kab/Kota berada di Urgensi Tinggi yang merepresentasikan seperlima dari 514 Kab/Kota di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sekitar 80 % Kab/kota berada di Urgensi Menengah dan Rendah. Kebutuhan guru di Urgensi Tinggi mencapai 86. 925 dari total 794. 520 guru (10, 64 % dari total kebutuhan guru di Indonesia). Kekurangan jumlah guru urgensi tinggi didominasi pada jenjang SD sebesar 40. 042, dibandingkan jenjang lain, yakni: SMP (13. 718), SMA (19. 006 guru ), dan SMK (14. 159). • TOTAL Kekurangan Guru Urgensi Tinggi: 86. 925 guru

Klaster Wilayah Kekurangan guru di Kabupaten/Kota urgensi tinggi berada di Pulau Jawa dan Bali, mendominasi sekitar 77 % atau 123. 128 dari total jumlah kekurangan guru nasional yang berada pada urgensi tinggi, yakni 161. 174. Kebutuhan Guru NTB-NTTPapua Barat 4% 4% Sulawesi. Kalimantan -8. 143 5% Sumatera 87% Jawa-Bali -6516 Sulawesi-Kalimantan NTB-NTT-Papua Barat Sumatera -5. 716 Perhitungan Dengan ilustrasi 24 jam -140. 627

Klaster Wilayah Kekurangan guru di Kabupaten/Kota urgensi tinggi berada di Pulau Jawa dan Bali, mendominasi sekitar 76 % atau 65. 760 dari total jumlah kekurangan guru nasional yang berada pada urgensi tinggi, yakni 86. 925 -9530 Kebutuhan Guru Sumatera NTB-NTTPapua- 11% Papua Barat 11% 2% Sulawesi. Kalimantan 76% Jawa-Bali -2185 Sulawesi-Kalimantan NTB-NTT-Papua Barat Sumatera -9208 Perhitungan Dengan ilustrasi 35 jam -66. 002

REKOMENDASI Prioritas Distribusi Tantangan Kesejahteraan Prioritas pemenuhan kebutuhan guru harus memperhatikan aspek pemerataan. Distribusi kebutuhan guru harus menjaga keseimbangan kebutuhan guru di tiap pulau yang memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Kebutuhan guru di luar Jawa-Bali lebih sedikit karena jumlah siswa juga rendah. Tantangan pemenuhan kebutuhanguru harus memperhatikan medan geografis (letak berjauhan antar desa/antar kecamatan), disparitas ekonomi wilayah, dan sosial budaya. Skenario guru dengan 35 jam mengajar akan menghemat anggaran signifikan, namun harus ada kompensasi kesejahteraan guru yang mengajar 11 jam lebih banyak (sebelumnya yakni 24 jam mengajar).

PENGENDALIAN FORMASI PENDIDIK, PEMINDAHAN PENDIDIK

Pengendalian Formasi versi Undang-undang 23/2014 yang menjadi kewenangan Kemendikbud Informasi Kekurangan Guru KEMDIKBUD Pertimbangan Teknis Formasi Catatan : Belum dilibatkannya Kemendikbud dalam pengendalian formasi Guru sesuai amanat UU 23/2014

KEWENANGAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU (Pasal 25 Undang-Undang 14/2005 tentang Guru & Dosen) (1) Pengaturan untuk sekolah Negeri : Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. (1) Pengaturan untuk sekolah swasta : Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Dengan undang-undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Kewenangan pengendalian formasi dan permindahan guru menjadi kewenangan pusat. Dengan demikian kesempatan bagi pemerintah pusat untuk ikut mengerem pertumbuhan guru yang selama ini dilakukan oleh pemda. Catatan : Dengan kewenangan di atas, jika pengangkatan tidak dilakukan atas dasar kebutuhan lapangan maka berpotensi terjadi kelebihan guru. Akibatnya guru sulit untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka perminggu yang menjadi salah satu syarat untuk menerima tunjangan profesi (pasal 15 PP 74/2008) dan kesulitan memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan (Permenegpan RB 16/2010).

SKEMA SUPLAY DAN DEMAND SERTA PENGENDALIAN FORMASI BAGI PENGANGKATAN PNS GURU BARU 1. DATA INDIVIDU GURU DINAS PENDD. KAB/KOTA/ SERVER DAPODIK KEBUTUHAN GURU FORMASI GURU PERMAPEL PETA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN Data VALID Operator dapodik sekolah DASMEN PAUD PENGENDALIAN OLEH KEMENDIKBUD REKRUTMEN PROYEKSI PENSIUN LULUSAN PPG LPTK CALON GURU PROFESIONAL

Catatan : Pasal pada PP 11 tahun 2017 tidak ada yang mendukung pelaksanaan amanat undang 23 tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat khususnya SUB URUSAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir

Pasal Penyusunan Kebutuhan menurut PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Catatan : Tidak terdapat peran Kemendikbud dalam hal penyusunan kebutuhan guru sebagai wujud dari pengendalian formasi amanat UU 23/2014

ANCAMAN SANKSI BAGI PNS TERMASUK GURU BAGI YANG TIDAK DAPAT BEBAN KERJA Catatan : 1. Dalam hal guru tidak dapat beban kerja bisa disebabkan Karena kelebihan guru sehingga tidak ada jam disekolah 2. Pasal ini diharapkan menjadi penggerak dilakukannya redistribusi guru dari sekolah yang kelebihan guru ke yang kekurangan guru

SIM Rasio Instruksi Mentri Nomor 2 Tahun 2012 Kab/Kota Provinsi BKN MENPAN Hak akses Sekolah Input/update Data Dapodik SIM RASIO ETL Dapodik Kemdikbud Periode Pendataan: Per tahun ajaran pendidikan Contoh: Juli 2016 – Juni 2017 Informasi Kebutuhan Guru Kontrol Usulan Formasi Guru Acuan Data Kebutuhan Guru *Data Stabil Akhir Agustus & Akhir Januari Dapodik sebagai Single Source of Entry Data Pokok Pendidikan Kemdikbud Pemanfaatan Sistem untuk Penunjang Keputusan: - SAPK - Penataan & Pemetaan Guru - e-Formasi - Kebijakan terkait PTK, dll

APLIKASI DARING SIM RASIO UNTUK MELIHAT PETA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GURU PER PROVINSI, KAB/KOTA, KECAMATAN, SEKOLAH, DAN PER MATA PELAJARAN BERBASIS DAPODIK

FITUR APLIKASI SIM RASIO UNTUK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN GURU UNTUK JENJANG TK, SD, SMP, SMA, SMK Peta Kelebihan dan Kekurangan guru persekolah per mapel Peta Kelebihan dan Kekurangan guru persekolah per maple menurut guru yg sudah disertifikasi Pengendalian NUPTK berbasis analisis peta kelebihan dan kekurangan guru Peta Kelebihan dan Kekurangan guru persekolah per maple (analisis menurut maple) Pengendalian pemindahan guru antar sekolah Pengendalian kebutuhan guru untuk formasi CPNS untuk mengisi aplikasi e-formasi Menpan Proyeksi 5 tahun kebutuhan guru permapel yg dapat digunakan LPTK untuk menyiapkan calon guru

KELUARAN APLIKASI SIM RASIO UNTUK PENGENDALIAN FORMASI GURU

KELUAR APLIKASI SIM RASIO UNTUK PENGENDALIAN FORMASI GURU

KELUARAN APLIKASI SIM RASIO UNTUK PENGENDALIAN MUTASI GURU ANTAR SEKOLAH PER MAPEL

SIMULASI PENGGUNAAN APLIKASI UNTUK PEMDA/BKN/MENPAN DAN LPTK DKI : Kelebihan Guru IPS (201 orang) UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 Pengendalian Formasi PTK Pusat USULAN FORMASI PEMDA HARUS DIKENDALIKAN 1. 041 DKI : Kelebihan Guru IPS (201 orang) Kesimpulan : 1. Untuk Guru IPS di DKI Jakarta sampai 2020 tidak ada kebutuhan guru IPS (Kelebihan 201 bisa menutupi yang pensiun). 2. UNJ tidak perlu menerima mahasiswa mapel IPS (Saat ini masih menerima). Hal ini terjadi karena ketiadaan informasi peta kebutuhan (Aplikasi ini sudah bisa menjawab kebutuhan LPTK)

MENDESAKNYA KEBUTUHAN UNTUK MEREKRUT GURU PNS

Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan 12 Tahun telah berhasil meningkatkan jumlah anak yang sekolah, termasuk di sekolah negeri. Pertambahan jumlah dan siswa sekolah negeri 2010 - 2017 SMP negeri SMA/K Negeri Siswa SMP negeri Siswa SMA/K negeri 25. 000 8. 000 7. 000 20. 000 6. 000 5. 000 15. 000 4. 000 10. 000 3. 000 2. 000 5. 000 1. 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0

Untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, pertumbuhan jumlah siswa dari tahun ajaran 2009/10 sampai 2016/17 jauh melampaui pertumbuhan guru PNS. Tapi pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa tidak disertai dengan pemenuhan guru PNS. 68, 5% Guru PNS Siswa 31, 7% 25, 9% 11, 3% 0, 5% -3, 9% -9, 8% -23, 4% SD SMP SMA SMK Bahkan untuk jenjang SD, jumlah guru PNS menurun 2 kali lipat dari penurunan jumlah siswa.

Ini berpengaruh ke masih rendahnya kualitas pendidikan. Skor PISA Indonesia 2009, 2012, dan 2015 vs beberapa negara ASEAN Matematika Membaca Sains SG SG VN 495 TH 415 TH ID 386 ID 2009 2012 2015 2009 556 525 VN 421 403 2012 2015 SG 535 VN TH ID 2009 487 409 397 2012 2015 4

Sekilas, rasio guru: murid kita nampak ideal. Sehingga, rasio guru PNS: murid di sekolah negeri sebenarnya jauh lebih tinggi. SD SMP SM Indonesia 17 16 16 India 33 30 31 Tiongkok 16 12 16 Jepang 11 13 17 Belanda 15 14 12 Guru PNS: murid sekolah negeri Namun, 53% dari total guru di Indonesia terdiri dari guru non-PNS di sekolah swasta. Total guru SD 23 SMP 21 SMA 19 SMK 17 3. 017. 296 Sekolah Negeri Sekolah Swasta 2. 114. 765 902. 531 PNS Non-PNS 1. 378. 940 735. 825 104. 325 798. 206

Ditambah lagi, persebaran guru PNS tidak merata. Rasio guru PNS: siswa sekolah negeri 25% tertinggi 25% terendah

Jumlah guru PNS yang direkrut jauh lebih rendah daripada yang pensiun. Perbandingan jumlah guru PNS yang pensiun dengan guru PNS baru yang direkrut Guru PNS baru 64. 397 44. 505 47. 563 Guru PNS yang pensiun 59. 134 48. 612 47. 563 48. 960 1. 808 1. 620 2015 2016 8. 751 2012 2013 2014 50. 741 6. 522 2017

Sekolah menambal kekurangan guru PNS dengan merekrut guru honorer melalui proses seleksi yang tidak jelas. Teacher and academic appointments have tended to be made on the basis of loyalty, friendship, and familial connections rather than merit. . . Rosser in Beyond access: Making Indonesia’s education system work (2018)

Lagipula guru PNS pun lebih didorong untuk menjalani sertifikasi, sehingga kompetensimereka lebih terjamin Di sekolah negeri, 4 dari 5 guru PNS sudah bersertifikat. Tapi guru non-PNS 98%b elum bersertifikat.

Pendapatan guru Non. PNS cenderung jauh di bawah pendapatan guru PNS. Rata-rata pendapatan guru PNS bersertifikat mencapai Rp 6, 4 juta per bulan, sedangkan guru non-PNS tidak bersertifikat sekitar seperenamnya saja. Guru PNS bersertifikat Rp 6. 426. 138 Guru PNS tak bersertifikat Guru non-PNS tak bersertifikat Rp 3. 329. 603 1. 587. 611 Rp 1. 084. 388

SMP Semakin baik rasio guru PNS: murid sekolah negeri, cenderung semakin baik juga hasil belajar siswanya. B. IND 60, 72 IPA Y: Nilai UN X: Rasio guru PNS: murid di sekolah negeri B. ING 42, 37 MAT 40, 08 36, 86 ≤ 20 SMA jurusan IPS SMA jurusan IPA B. IND 64, 54 20. 01 ≤ 25 25. 01 ≤ 30 30. 01 ≤ 35 35. 01 ≤ 40 ≥ 40. 01 SMK 60, 02 B. IND 72, 12 IPA B. IND 62, 80 B. ING 38, 74 MAT 31, 47 B. ING MAT 34, 92 33, 12 ≤ 20 20. 01 ≤ 25 25. 01 ≤ 30 30. 01 ≤ 35 35. 01 ≤ 40 ≥ 40. 01 37, 39 B. ING MAT 34, 40 ≤ 20 Catatan; dihitung menggunakan data di sekolah dengan UNBK 20. 01 ≤ 25 25. 01 ≤ 30 30. 01 ≤ 35 35. 01 ≤ 40 ≥ 40. 01

Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kita butuh sekitar 988. 133 guru PNS. Namun, bisa diupayakan cukup dengan 707. 324 guru PNS. Jumlah kekurangan guru PNS di sekolah negeri pada tiap jenjang menggunakan PERHITUNGAN STANDAR dan PERHITUNGAN EFISIENSI. 460. 542 369. 601 301. 149 195. 113 110. 277 60. 195 5. 522 TK SD SMP PERHITUNGAN STANDAR: guru mengajar maksimal 24 jam pelajaran seminggu, tanpa multi-grade dan multi-subject teaching. SMA 100. 071 SMK 68. 098 10. 572 8. 795 SLB PERHITUNGAN EFISIENSI: guru mengajar maksimal 30 jam pelajaran seminggu, dengan multi-grade dan multi-subject teaching.

Di tahun selanjutnya, kita juga harus mengantisipasi bukan saja guru yang pensiun, tetapi juga perluasan akses pendidikan. Total kebutuhan rekrutmen guru PNS 2018 -2024 termasuk untuk menggantikan guru yang pensiun dan memenuhi kebutuhan perluasan akses pendidikan 2. 500. 000 2. 334. 405 Kenaikan karena tambahan akses 2. 000 2. 086. 264 (kebutuhan guru untuk kapasitas terpasang) Kekurangan saat ini (707. 324 orang) 1. 378. 940 1. 500. 000 Pengganti pensiun 1. 000 Jumlah guru PNS aktif jika tidak ada rekrutmen 500. 000 - 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Usulan Alternatif Seleksi untuk Rekrutmen 159. 971 guru Tahun 2018 Alt 1 Yang bisa mendaftar ≤ 35 tahun Bersertifikat Semakin besar rentang usia, semakin banyak guru Non-PNS yang bisa melamar ≤ 40 tahun Bersertifikat 4. 019 dari sekolah negeri 8. 999 dari sekolah negeri 23. 606 dari sekolah swasta 69. 365 dari sekolah swasta Alt 3 ≤ 35 tahun Tidak bersertifikat Yang bisa mendaftar Alt 2 417. 429 dari sekolah negeri 304. 336 dari sekolah swasta Alt 4 ≤ 40 tahun Tidak bersertifikat 514. 403 dari sekolah negeri, 410. 939 dari sekolah swasta Konsekuensi: Penyediaan anggaran untuk PPG Tambahan PPPK, 40 - 46 tahun Tidak bersertifikat 3. 835 dari sekolah negeri 50. 765 dari sekolah swasta

Sebetulnya kita tidak membutuhkan tambahan anggaran untuk merekrut guru PNS baru. Total gaji aktual guru PNS saat ini dan tambahan anggaran gaji yang dibutuhkan untuk guru PNS yang akan direkrut (dalam triliun rupiah) 120 100 94 96 97 99 102 105 108 Kebutuhan anggaran setiap tahun dari 2018 - 2024 masih di bawah DAU untuk gaji guru tahun 2018, yaitu Rp 136 triliun. Tambahan anggaran untuk gaji 80 60 40 Gaji aktual guru PNS setelah dikurangi yang pensiun 20 - 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

MEKANISME PENDATAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI DAPODIK

DAPODIK Dasar Hukum - (Instruksi Menteri No. 2 Thn 2011) - Surat Mendikbud agar semua Unit 4 ENTITAS DAPODIK YANG DIJARING SECARA BERSAMAAN DENGAN LEVEL DATABASE INDIVIDUAL utama memanfaatkan DAPODIK dan Tidak Ada Penjaringan Data di luar DAPODIK sebagai sumber data tunggal dirancang bersifat Individual, Relasional dan Longitudinal mencakup 4 entitas yaitu Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Substansi Pendidikan, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dapodik satunya acuan sumber data dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. PEMANFAATAN DAPODIK 1. STATISTIK PENDD. (PDSP) 2. PENGELOLAAN KODE REFERENSI (PDSP) 3. BOS (DIT. SD/PSMP/PLB) 4. BSM (DIT. SD/SMP/PLB) 5. REHAB (DIT. SD/SMP/SLB) 6. USB (DIT. SD/SMP/SLB) 7. RAPOT SISWA (DIT. SD/SMP/SLB) 8. PELAKSANAAN UN (DIT. SD/SMP/SLB) 9. INPASSING (GTK) 10. TUNJ. GURU (GTK) 11. PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU (GTK) 12. PAK GURU (GTK) 13. SERTIFIKASI GURU (GTK) 14. GURU PEMBELAJAR (GTK) PROGRESS PENGIRIMAN ONLINE DAPO. DIKDAS. KEMDIKBUD. GO. ID

ALUR DATA DAN INFORMASI KEMDIKBUD DAN LAYANAN INFORMASI GTK Kurikulum Data Invalid Data Sekolah NPSN Atribut : Nama, Nilai Sertifikasi, Jenis Sertifikasi LPTK Data VALID DASMEN Operator dapodik sekolah PAUD XXXXXXX Belum Terjadi Data Invalid Atribut : Nama, Alamat, Pangkat/Golo ngan, Jenis kelamin, KIRIM SK SERVER DAPODIK Data Siswa NISN Data GTK NUPTK Usulan Penerima Tunjangan Data GTK Tersertifi kasi Data Invalid Dinas Pendidikan Data Referensi : NUPTK NISN NPSN Data GTK Baru atau Mutasi, Pangkat/ Golongan BKN LAYANAN INFORMASI GTK - Tunjangan - Sertifikasi - Kenaikan Pangkat DITJEN GTK - Inpassing - SIM Rasio (Perenc. Guru) - Guru PKB - dll

INTEGRASI DATA ANTARA KEMENDIKBUD DENGAN BKN LPTK Kurikulum Data Invalid Data Sekolah NPSN Data Invalid Operator dapodik sekolah Atribut : Nama, Nilai Sertifikasi, Jenis Sertifikasi Data GTK Tersertifi kasi SERVER DAPODIK Data VALID DASMEN Data Siswa NISN Data VALID PAUD Data Invalid HAL BARU/PERBAIKAN : Data GTK NUPTK Data Invalid Atribut : Nama, Alamat, Pangkat/Golongan, Jenis kelamin, rombel, Nama Ibu, Proses Penilaian Angka Kredit Variabel : NUPTK, Nama Guru, Kualifikasi, Masa Kerja, Linieritas Mata pelajaran, Linieritas kualifikasi, Beban tugas Guru, dsb. . . Output : Pangkat/Golongan dan Jabatan Fungsional Guru PNS Tidak Merubah Proses Data Valid setelahnya Entitas : Data GTK Baru atau Mutasi, Pangkat/ Golongan dan Jabatan Fungsional Guru. Atribut : NUPTK, Nama Guru, Lokasi, Mapel yang diajarkan, dsb BKN Data Referensi : NUPTK NISN NPSN

Elemen Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Berelasi untuk Menghitung 24 Jam Guru Entitas Aktivitas Peserta Didik NISN, Nama, Tgl Lahir, NPSN, Kelas, Rombel, . . Masuk, Naik Kelas, Tinggal Kelas, Drop. Out, Pindah, Lulus, Menerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan, . . PTK NUPTK, Nama, Tgl Lahir, NPSN, Riwayat Pendidikan, Riwayat Kepangkatan, Sertifikasi. . . Mutasi, Sertifikasi, Peningkat-an Kualifikasi, Tugas Mengajar (mapel, buku teks, rombel), Tugas Lain, Penghargaan, Menerima Beasiswa, . . Sekolah NPSN, Nama, Alamat, Koordinat, Foto, Ruang (Kapasitas, Kondisi, Tgl Perbaikan Terakhir, . . . ), Status Akreditasi, . . Menerima Hibah, Menerima BOS/BOMM, Pengusulan Akreditasi, . . . FORMULA MENGHITUNG BEBAN MENGAJAR GURU Rombel x jam mapel (standar isi) 24 Dapodik dirancang dapat mendeteksi guru mengajar dibeberapa sekolah untuk memenuhi 24 jam

Perencanaan Kebutuhan GTK SEKOLAH 1 On-Line Base Kab/Kota/Prov Usulan Formasi CPNS Guru Dapodik MENPAN On-Line Base SEKOLAH 2 Dapodik Kemdikbud Peta Kelebihan dan Kekurangan Guru per mapel per kab/kota Formula kebutuhan guru per satuan pendidikan/per mapel Pengendalian Formasi CPNS Kab/Kota (Amanat UU 23 Th. 2014) SEKOLAH N Formasi CPNS GURU setelah ada pengendalian formasi dari Kemdikbud Dapodik KRITERIA CALON GTK - S-1/D-IV - PPG - INDUKSI (PNS/NON) - PRAJABATAN (PNS/PPPK) - Pendidikan di LP 2 KS KAB/KOTA/PROV

JENIS APLIKASI LINGKUP DITJEN GTK DAN MEKANISME PENERBITAN NUPTK

APLIKASI DITJEN GTK UNTUK MENUNJANG TATA KELOLA GTK MENPAN Aplikasi tata kelola GTK Data DAPODIK SIM-RASIO PDSPK SIM-PKG SIM-PAK Kinerja Guru Perencanaan Karir Guru SERVER DIKDASMEN/PAUD Data REFERENSI SERVER PAUD/DIKNAS SERVER 1. Pembinaan Karir 2. Redistribusi 3. Pengendalian pemindahan Proyeksi Kebutuhan Calon Guru Pengendalian Formasi CPNS Guru SD/SMP/SMA /SMK KAB/KOTA LPTK SIM-PKB LPMP Peningkatan Kompetensi Guru 1. PAK 2. Pengendalian Mutu Guru INFO GTK SERVER GTK Data PNSD Pelaporan Penerbitan SK Realisasi Tunjangan Guru SIM-TUN Data DAPODIK BKN PAUD/DIKMAS TAHAP PENJARINGAN DATA SIM-BAYAR Pendataan Pengawas Validasi Data Inpassing SIM-TENDIK SIM-PENYETARAAN P 4 TK Peningkatan Kompetensi 1. Validasi Data Dapodik 1. Pembinaan Karir 1. Kebutuhan TPG 2. Status penerbitan SKTP 2. Kebutuhan T. Khusus 2. Redistribusi 3. Status Pembayaran 3. Kebutuhan Tamsil 3. Pengendalian pemindahan KEMENKEU PRO V TAHAP PEMANFAATAN DATA Guru & Tendik

Sudah diangkat jadi guru 20 tahun sebelum Lahir

PASTIKAN DATA DAPODIK BENAR STATUS GURU PNS TIDAK MENGISI TMT TIDAK MENGISI MASA KERJA AKIBATNYA GAJI POKOK = 1. 500. 000

LAYANAN BERBASIS ONLINE UNTUK VALIDASI DATA GURU http: /info. gtk. kemdikbud. go. id

DATA KELULUSAN SERTIFIKASI DAN KEPEMILIKAN NRG a b f d

e c c

h c

Tampilan info pembayaran Tunjangan guru dengan status sudah SP 2 D dari Pemda

DOKUMEN ELEKTRONIK KEHADIRAN GURU PERHARI DISEKOLAH

PENGEMBANGAN LINGKUP SIM-PAK (dari Dikmen menjadi PAUD-Dikmen-Dikdasmen) SIM-PAK 5 Application Interface Queries Data Base SIM-PAK 2 migrasi data diperkirakan lebih banyak dilakukan secara manual 1 skema (disain) Data Base PAK yang ada sekarang akan mengalami perubahan, sekalipun tidak seluruhnya selain masalah data (bagian dari DB GTK) MIGRASI 4 seluruh query yang terkait dengan transportasi data antara DB dan Aplikasi harus dimodifikasi Data Prefill PAUD MIGRASI fitur dan tampilan aplikasi perlu dimodifikasi karena adanya penambahan jenjang data PAK PAUD adalah data e-PAK yang belum diketahui secara persis validitas, kelengkapan, aktualitas, serta integritasnya Data Prefill Dikmen 3 gelondongan yang tidak bisa didetilkan, migrasi data diperkirakan lebih banyak dilakukan secara data PAK Dikmen manual adalah data ex-Biro Kepegawaian – yang nilai angka kredit untuk beberapa komponen masih gelondongan (belum terurai)

INPASSING/PENYETARAAN SIMTUN INFO GTK PEMBAYARAN GURU Bukan PNS Data Lengkap ? BIRO KEPEGAWAIAN DIREKTORAT Tidak Masalah: • No. SK tidak Tahun <2010 15, 656 kasus Perbaikan Data 6, 480 berkas Ditjen Guru dan Tenaga Tahun 2017 9, 176 kasus valid. • Masa kerja kosong. • Golongan kosong. • NUPTK tidak valid

PENYESUAIAN BESARAN TPG INFO GTK Data Dapodik Sekolah Simtun/Simatun Layak SKTP Cek Kesesuaian oleh Pemda SIMBAR Reload/Refresh Perbaikan 1 pintu (Dapodik) TW 1 Kesalahan entri : Gaji pokok 2 jt Entri telah diperbaiki : Gaji pokok 3 jt Entri telah diperbaiki : Gaji pokok 1 jt TW 2 TW 3 PEMBAYARAN (SPP/SPM) TW 4 6 jt …… …… TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 6 jt 15 jt 9 jt TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 6 jt - - Hak 1 tahun : 24 jt Terbayar : 12 jt Sisa : 12 jt Hak 1 tahun : 36 jt Terbayar : 12 jt Sisa : 24 jt Hak 1 tahun : 12 jt Terbayar : 12 jt Sisa : -jt Hak bayar 1 tahun otomatis berubah

JENIS-JENIS APLIKASI ANDROID YANG DIKEMBANGKAN OLEH DITJEN GTK

TERIMA KASIH. .