Keamanan Pangan Bahan Tambahan Pangan Dan Hygiene Sanitasi

  • Slides: 14
Download presentation
Keamanan Pangan, Bahan Tambahan Pangan, Dan Hygiene Sanitasi Makanan

Keamanan Pangan, Bahan Tambahan Pangan, Dan Hygiene Sanitasi Makanan

Pasal 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 yang dimaksud dengan •

Pasal 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 yang dimaksud dengan • • • Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pengertian Hygiene menurut Depkes (2004), adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan

Pengertian Hygiene menurut Depkes (2004), adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu subyeknya. Misalnya mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring. Membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Untuk mencegah kontaminasi makanan dengan zat-zat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan diperlukan penerapan sanitasi lingkungan.

Sanitasi Depkes (2004), menyatakan bahwa sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi

Sanitasi Depkes (2004), menyatakan bahwa sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan.

Sanitasi Makanan Sanitasi makanan merupakan upaya-upaya yang ditujukan untuk kebersihan dan keamanan makanan agar

Sanitasi Makanan Sanitasi makanan merupakan upaya-upaya yang ditujukan untuk kebersihan dan keamanan makanan agar tidak menimbulkan bahaya keracunan dan penyakit pada manusia (Chandra, 2006). Sedangkan menurut Oginawati (2008), sanitasi makanan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusukan dan patogen dalam makanan yang dapat merusak makanan dan membahayakan kesehatan manusia

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Ø Bahan Tambahan

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Ø Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat dengan BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk rnempengaruhi sifat atau bentuk pangan • Asupan Harian yang Dapat Diterima atau Acceptable Daily Intake yang selanjutnya disingkat ADI adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. • Asupan maksimum harian yang dapat ditoleransi atau Maximum. Tolerable Daily Intake yang selanjutnya disingkat MTDI adalah jumlah maksimum suatu zat dalam milligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam sehari tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. • Asupan mingguan sementara yang dapat ditoleransi atau Provisional. Tolerable Weekly Intake yang selanjutnya disingkat PTWI adalah jumlah maksimum sementara suatu zat dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam seminggu tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan

BTP yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pas al 2 •

BTP yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pas al 2 • BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. • BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan kedalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. • BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai glzi

Beberapa Bahan Tambahan yang diizinkan digunakan dalam makanan menurut Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 diantaranya

Beberapa Bahan Tambahan yang diizinkan digunakan dalam makanan menurut Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 diantaranya sebagai berikut : 1. Antioksidan (Antioxidant) 2. Antikempal (Anticaking Agent) 3. Pengatur Keasaman (Acidity Regulator) 4. Pemanis Buatan (Artificial Sweeterner) 5. Pemutih dan Pematang Telur (Flour Treatment Agent) 6. Pengemulsi, Pemantap, dan Pengental (Emulsifier, Stabilizer, Thickener) 7. Pengawet (Preservative) 8. Pengeras (Firming Agent) 9. Pewarna (Colour) 10. Penyedap Rasa dan Aroma, Penguat Rasa (Flavour, Flavour Enhancer) 11. Sekuestran (Sequestrant) 12. Antibuih (Antifoaming agent) 13. Bahan pengarbonasi ( Carbonating Agent ) 14. Humektan ( Humectant) 15. Gas untuk Kemasan ( Packing gas) Pasal 3

lanjutan 16. Pelapis ( glazing agent) 17. Pembentuk Gel ( Gelling agent) 18. Pembuih

lanjutan 16. Pelapis ( glazing agent) 17. Pembentuk Gel ( Gelling agent) 18. Pembuih ( Foaming agent ) 19. Pengembang (raising agent) 20. Peningkat Volume ( Bulking agent) 21. Peretensi Warna ( Colour retention agent ) 22. Perisa ( Flavouring ) 23. Perlakuan Tepung ( flour treatment agent ) 24. Propelan ( Propellant)

Beberapa bahan Tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, menurut Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 diantaranya

Beberapa bahan Tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, menurut Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 diantaranya sebagai berikut : 1. Natrium Tetraborat (Boraks) 2. Formalin (Formaldehyd) 3. Minyak nabati yang dibrominasi (Brominated Vegetable Oils) 4. Kloramfenikol (Chlorampenicol) 5. Kalium Klorat (Pottasium Chlorate) 6. Dietilpirokarbonat (Diethylpyrocarbonate) 7. Nitrofuranzon (Nitrofuranzone) 8. P-Phenetilkarbamida (p-Phenethycarbamide, Dulcin, 4 -ethoxyphenyl urea) 9. Salisilat dan garamnya (Salilicylic Acid and its salt)

Bahan yang dilarang Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722 / Menkes /

Bahan yang dilarang Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722 / Menkes / Per / IX / 1988, selain bahan tambahan diatas masih ada bahan tambahan kimia yang dilarang seperti rhodamin B (pewarna merah), methanyl yellow (pewarna kuning), dulsin (pemanis sintesis), dan kalsium bromat (pengera

al 2 Pas BTP yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

al 2 Pas BTP yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. b. BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untukmenghasilkanatau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhisifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. c. BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

Pasal 9 Landasan Hukum tentang Keamanan Pangan Dasar hukum yang mengatur tentang keamanan pangan

Pasal 9 Landasan Hukum tentang Keamanan Pangan Dasar hukum yang mengatur tentang keamanan pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan. yang mana dalam undang-undang ini keamanan pangan diatur dalam bab tersendiri (BAB VII) seperti yang diuraikan pada bagian terdahulu. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, hygienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.