KASUS YANG SERING TERJADI DALAM PENGADAAN BARANGJASA OLEH

KASUS YANG SERING TERJADI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA OLEH: HARI PRIMAHADI, BAE, S. Sos, M. Ak, C. Fr. A AUDITOR MADYA - ITJEN PUPR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

PENGADAAN BARANG/JASA a)Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. b)Kalimat ini merupakan penggalan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dan merupakan defenisi mendasar mengenai pengertian pengadaan barang/jasa. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

PENGADUAN JAMINAN SANGGAH BANDING PERPRES 4/2015 TIDAK ADA SANGGAH BANDING PENGADUAN PERPRES 70/2012 SANGGAH BANDING PROSES PENGADAAN B/J PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

TEMUAN Suatu kondisi ketidaksesuaian yang ditemukan auditor melalui pengujian bukti-bukti dan membandingkannya dengan kriteria yang berlaku Kondisi ≠ Kriteria KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA a)JASA KONSTRUKSI b) 1. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dengan mengurangi/ menambahkan persyaratan tertentu; - mensyaratkan dalam dokumen kualifikasi Peserta harus dari provinsi/kab/kota setempat; - sertifikat SMK 3 harus OHSAS; - melampirkan Neraca Keuangan; - Personil Inti disyaratkan memiliki > 1 (satu) SKA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

a) 2. POKJA melakukan evaluasi dengan standar ganda; b) ( pada kondisi kesalahan yang sama pada 2 (dua) penyedia jasa, namun hasil evaluasi berlainan) c) 3. POKJA tidak melakukan evaluasi dengan cermat dan benar; d) (hasil evaluasi tidak sesuai dengan data dokumen penawaran penyedia jasa) e) 4. Kualifikasi personil inti tidak sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan; f) 5. Kapasitas dan jumlah peralatan tidak mencukupi; g) 6. Penyampaian data yang tidak benar terkait pengalaman perusahaan, personil inti, dan bukti KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT kepemilikan alat; INSPEKTORAT JENDERAL

a) 7. Adanya penyampaian data tambahan yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun oleh POKJA (post bidding); b) 8. Tidak menyampaikan surat jaminan penawaran asli pada saat pemasukan penawaran; c) 9. Kesamaan Dokumen Penawaran dari beberapa penyedia jasa; d) 10. Lokasi IP Address yang sama; e) 11. Sisa Kemampuan tidak dihitung dengan benar; f) 12. Indikasi adanya permintaan fee kepada penyedia jasa apabila menjadi pemenang; KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

a)JASA KONSULTANSI b) 1. Dalam Dokumen Pengadaan tidak dijelaskan secara rinci Kriteria Penilaian; c) 2. Penilaian pengalaman personil inti tidak cermat dan teliti; d) 3. Penyampaian data yang tidak benar terkait dengan pengalaman perusahaan, pengalaman personil inti, SKA/SKTK; Ijazah personil Inti, tanda tangan (pimpinan perusahaan, personil inti, maupun pemberi surat keterangan pengalaman kerja); e) 4. POKJA tidak melalukan evaluasi atas kebenaran billing rate personil inti; KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

PELAKSANAAN KEGIATAN a) 1. Personil Inti tidak ada di lapangan; b) 2. Pergantian Personil Inti tidak sesuai prosedur; c) 3. Peralatan tidak seluruhnya dimobilisasi; d) 4. Personil konsultan tidak melakuklan survey lapangan; e) 5. Pekerjaan di lapangan disubkontrakkan di bawah tangan f) 6. Hasil pekerjaan fisik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dikerjakan asal jadi; g) 7. Pekerjaan terlambat dan melebihi tahun anggaran namun fisik dan keuangan telah 100% pada akhir kontrak (Akhir TA); KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

HAL-HAL LAIN a) 1. Penetapan alokasi waktu, terutama pada saat penerbitan SPPBJ; b) 2. Jaminan Pelaksanaan; c) 3. Yang berhak menghadiri pembuktian kualifikasi; d) 4. Konsultan Akuntan Publik; e) 5. Materai; f) 6. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas; KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

TERIMA KASIH hariprimahadi@yahoo. co. id 2016 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL