Kasus bank century Bank century merupakan bank public

  • Slides: 12
Download presentation

Kasus bank century Bank century merupakan bank public yang tercatat di BEI yang mulai

Kasus bank century Bank century merupakan bank public yang tercatat di BEI yang mulai beroperasi tanggal 15 Desember 2004, merupakan hasil marger antara Bank CIC (Surviving Entity), Bank Danpac dan Bank Pikko. Kasus Bank Century merupakan kasus yang terhangat di Indonesia yang banyak menyeret para pejabat. Awal mula terjadinya kasus Bank Century adalah Bank Century mengalami kalah kliring pada tanggal 18 Nov 2008

Masalah yang terjadi di Bank Century merupakan masalah internal yang dilakukan oleh pihak manajemen

Masalah yang terjadi di Bank Century merupakan masalah internal yang dilakukan oleh pihak manajemen bank yang berhubungan dengan klien mereka : � Penyimpangan dana untuk peminjam $ 2, 8 milyar (Rp 1, 4 triliun Bank Century pelanggan dan pelanggan delta Antaboga Securities Indonesia adalah Rp 1, 4 Triliiun). � Penjualan produk-produk investasi fiktif Antaboga Delta Securities Indonesia. Jika produk tidak perlu mendaftar BI dan Bappepam LK.

Kronologi kasus bank century � 2003 Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan

Kronologi kasus bank century � 2003 Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valutas asing sekitar Rp 2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit di jual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan bank ini. 2004 Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk di jual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menjadi surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih. 2005 BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Ban Century sebesar US$210 juta.

� 30 Oktober dan 3 November 2008 Sebanyak US$56 juta surat-surat berharga valas jatuh

� 30 Oktober dan 3 November 2008 Sebanyak US$56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per 31 Oktober minus 3, 53%. 13 November 2008 Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (prefund) 17 November 2008 Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantutar mulai default membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang di jual Bank Century sejak akhir 2007.

 20 November 2008 BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menentapkan Bank Century

20 November 2008 BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menentapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat. 21 November 2008 Ban Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04. KKSK. 03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al. Warraq menghinglang. 23 November 2008 LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp 2, 78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%.

� 5 Desember 2008 LPS menyuntikkan dana Rp 2, 2 triliun agar Bank Century

� 5 Desember 2008 LPS menyuntikkan dana Rp 2, 2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank. 9 Desember 2008 Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp 1, 38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular. 31 Desember 2008 Bank Century mencatat kerugian Rp 7, 8 triliun pada 2008. Aset-nya tergerus menjadi Rp 5, 58 triliun dari Rp 14, 26 triliun pada 2007.

� 3 Februari 2009 LPS menyuntikkan dana Rp 1, 5 triliun. 11 Mei 2009

� 3 Februari 2009 LPS menyuntikkan dana Rp 1, 5 triliun. 11 Mei 2009 Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI. 3 Juli 2009 Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar. 21 Juli 2009 LPS menyuntikkan dana Rp 630 miliar.

� 18 Agustus 2009 Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp 50

� 18 Agustus 2009 Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp 50 miliar subsider lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp 2, 2 triliun. 3 September 2009 Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US$19, 25 juta, serta Hesham Al. Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US$1, 64 miliar. 10 September 2009 Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan Rp 50 miliar.

KESAKSIAN DARI PIHAK-PIHAK TERKAIT � Sri Mulyani pernah membicarakan krisis keuangan global dan perbankan

KESAKSIAN DARI PIHAK-PIHAK TERKAIT � Sri Mulyani pernah membicarakan krisis keuangan global dan perbankan nasional kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pembicaraan tersebut diberitahukan bahwa keadaan bisa memburuk karena Bank Century kalah kliring. � Boediono tidak mengumumkan pada public soal gagal kliring yang dialami Bank Century, sehingga menyebabkan bank tersebut rush.

� Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa Bank Century tidak mengalami rush atau kepanikan dengan

� Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa Bank Century tidak mengalami rush atau kepanikan dengan penarikan dana besar-besaran. Menurut JK yang terjadi adalah Bank Century kalah kliring dan itu bukan disebabkan adanya rush melainkan karena dananya dirampok oleh pemilik bank itu sendiri, Robert Tantular. � Menurut Susno, apa yang dilakukan Robert adalah murni perampokan. Uang nasabah yang dicuri lebih kurang Rp 1, 298 triliun yang disembunyikan di sejumlah negara dan sebagian sudah dibekukan.

Sidang Paripurna DPR � dalam sidang Paripurna DPR yang dilaksanakan tanggal 2 sampai 3

Sidang Paripurna DPR � dalam sidang Paripurna DPR yang dilaksanakan tanggal 2 sampai 3 Maret 2010 � Inti Opsi pertama (A) menyatakan pemberian Fasilitas Peminjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) tidak bermasalah karena dilakukan untuk mencegah krisis dan sudah berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan opsi kedua (C), menyatakan baik pemberian FPJP maupun PMS bermasalah dan merupakan tindak pidana.