KAPAN PERKEMBANGAN HAM MULAI MUNCUL SEJARAH HAM Perjuangan

KAPAN PERKEMBANGAN HAM MULAI MUNCUL?

SEJARAH HAM Perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak manusia mengenal peradaban. Semakin maju peradaban manusia semakin kuat tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia. MAGNA CHARTA REV. AMERIKA REV. PERANCIS Para ahli sepakat sejarah perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak ada Piagam Madinah. Sementara di dunia (barat) baru dimulai sekitar abad ke XIII, dengan dibuatnya Magna Charta. TUGAS, CARI KETENTUAN TTG PIAGAM

Magna Charta (1215) Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris

Declaration of Independence (1776) Amerika Dalam pembukaannya, dituliskan: “…semua orang diciptakan sama, oleh Pencipta mereka dilengkapi dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan, diantara hak-hak itu ialah hak hidup, hak kebebasan, dan hak akan kebahagiaan. Pemerintah dibentuk oleh manusia untuk menjamin hak-hak tersebut dan kekuasaan yang adil berasal dari persetujuan mereka yang diperintah…”

Deklarasi HAM dan Warga Negara (1789) Perancis § Deklarasi ini menjadi puncak dari Revolusi Peracis. § Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. § Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite).

PERKEMBANGAN JAMINAN HAM DI ERA MODERN: 1. UDHR (Universal Declaration of Human Rights) 2. ICCPR (International Convenant on Civil and Political Rights) 3. ICESCR (International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights); 4. Convention on the Rights of Child (Konvensi Hak Anak) 5. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment, or Punishment Catatan: Bisa dikatakan UDHR merupakan puncak dari perjuangan HAM. Sebeum lahirnya UDHR, sudah ada instrumen-instrumen internasional tentang HAM, seperti Magna Charta (1215), Deklarasi HAM dan Warga Negara di Perancis (1789), Deklarasi Kemerdekaan/Declaration of Independence di Amerika (1776), dll

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) § Kemunculan UDHR tidak terlepas dari terjadinya 2 perang dunia, yang banyak melanggar HAM. § UDHR merupakan pernyataan tentang standar pencapaian pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang sifatnya universal (berlaku umum kepada semua negara). § Secara normatif, UDHR bukan sebagai hukum positif, sehingga tidak mengikat secara yuridis. § UDHR merupakan landasan moral sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan. § Dalam konsideran UDHR, memuat pengakuan atas martabat manusia yang melekat dari hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari manusia.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) § UDHR memuat prinsip 2 kemanusiaan yang dapat dilihat dari sisi filosofis, historis, dan yuridis. § Sisi filosofis: adanya pengakuan atas martabat yang melekat dari hak-hak yang sama bagi manusia. § Sisi historis: selama ini, pengabaian HAM (terutama dalam peperangan yang terjadi di dunia) menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan jahat yang menimbulkan kemarahan. § Sisi yuridis: menyatakan hak-hak dan kebebasan dasar perlu dilindungi oleh aturan hukum.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi dan seharusnya bergaul satu dengan lainnya dalam ikatan persaudaraan

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 2 Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Article 2 menegaskan karakteristik HAM yang bersifat universal.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 3 Everyone has the right to life, liberty and security of person. Setiap orang berhak untuk hidup, bebas dan mendapatkan keselamatan.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 4 No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun adalah perbuatan yang dilarang.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Beberapa hak asasi yang diatur dalam UDHR: 1. Hak individu; 2. Hak berinteraksi; 3. Hak kebebasan dasar dan politik; 4. Hak ekonomi, sosial, dan ekonomi;

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) HAK INDIVIDU : Diatur dalam Pasal 2 -11 UDHR : 1. Menikmati hak yang diatur dalam UDHR tanpa diskriminasi dan alasan apapun; 2. Penghidupan, kemerdekaan, keselamatan ; 3. Tidak dianiaya/diperlakukan secara kejam; 4. Pengakuan sebagai manusia; 5. Persamaan dalam hukum; 6. Peradilan yang jujur; 7. Tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang; 8. Didengar pendapatnya dimuka umum; 9. Pengakuan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) HAK UNTUK BERINTERAKSI : Diatur dalam Pasal 12 -17 UDHR : 1. Hak untuk tidak diganggu dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, hubungan surat menyurat, dan nama baik; 2. Hak untuk diam atau bergerak dalam batas-batas negara, meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri; 3. Hak atas status kewarganergaraan; 4. Hak mendapat suaka politik; 5. Hak untuk mencari jodoh dan membangun keluarga; 6. Hak untuk memiliki, baik sendiri maupun bersama orang lain.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) HAK ATAS KEBEBASAN DASAR DAN POLITIK : Diatur dalam Pasal 18 -21 UDHR : 1. Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama; 2. Hak atas kebebasan mempunyai dan menyampaikan pendapat; 3. Hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan tidak dipaksa untuk masuk dalam suatu perkumpulan; 4. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan hak atas jabatan.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA Diatur dalam Pasal 22 -27 UDHR : 1. Hak atas jaminan sosial; 2. Hak atas pekerjaan, upah yang layak, dan mendirikan dan memasuki serikat kerja; 3. Hak atas istirahat dan liburan, serta pembatasan kerja yang layak; 4. Hak atas tingkat hidup yang baik dan hak atas perlindungan sosial bagi ibu dan anak, baik yang lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan; 5. Hak atas pendidikan gratis, terutama jenjang pendidikan rendah s/d dasar; 6. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan menikmati hasil kesenian; hak atas perlindungan untuk menikmati hasil produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang diciptakannya.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 29 ayat (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hakhak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sama dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI KEWAJIBAN ASASI

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ARTI PENTING UDHR BAGI HAK ASASI MANUSIA : 1. HAM adalah sesuatu yang dapat diklaim pemenuhannya dan adanya kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhinya; 2. HAM merupakan sesuatu yang sifatnya universal dan hanya dimiliki manusia, semata-mata karena ia manusia; 3. HAM dianggap ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapan dalam sistem adat atau sistem hukum di suatu negara; 4. HAM dipandang sebagai norma-norma yang sangat penting. Dalam UDHR, HAM dianggap sebagai prima facie rights, artinya setiap HAM berlaku begitu saja, sampai ada pertimbangan lain yang menggagalkannya; 5. Sebagai bentuk kewajiban bagi negara dan setiap individu untuk tidak melanggar HAM.

International Convenant on Civil and Political Rights, 1966 § § § Berlaku efektif pada 23 Maret 1976. Merupakan Penjabaran: Pasal 3 -21 UDHR. Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Ratifikasi: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan ketentuan-ketentuan internasional untuk dijadikan sebagai hukum positif. Dalam ICCPR, terdapat 2 hak yang tidak diatur UDHR, yaitu : 1. Hak untuk menentukan sendiri (rights to self determination) yang mencakup kebebasan untuk menentukan nasib sendiri di bidang poleksosbud; 2. Hak untuk bebas menentukan kesejahteraannya dan sumber kesejahteraanya.

International Convenant on Civil and Political Rights, 1966 Hak-Hak yang diatur dalam ICCPR: § Hak untuk hidup; § Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat; § Bebas dari perbudakan dan kerja paksa; § Hak atas kebebasan dan keamanan priadi; § Hak tahanan atas perlakuan manusiawi; § Bebas penahanan karena hutang; bebas karena berpindah dan bertempat tinggal; § Hak atas pengadilan yang jujur;

International Convenant on Civil and Political Rights, 1966 Hak-Hak yang diatur dalam ICCPR: § Hak atas perlindungan hukum yang sewenang-wenang; § Hak persamaan dalam hukum; § Hak privasi; § Bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama; § Bebas berpendapat dan berekspresi; § Larangan propaganda perang dan diskriminasi; § Hak berkumpul dan berserikat; § Hak untuk menikah dan berkeluarga; § Hak memiliki anak; § Hak berpolitik;

International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 : § § Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005. Beberapa hak yang diatur dalam ICESCR: 1. Hak atas pendidikan; 2. Hak atas pekerjaan; 3. Hak atas perumahan yang layak; 4. Hak atas kesehatan; 5. Hak atas standar hidup yang layak.

International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 : SIFAT PERLINDUNGAN HAK DALAM ICESCR : 1. Hak eko, sos, dan budaya, bersifat netral. Negara sebagai pemangku kewajiban, dengan sistem ideologi apapun, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak yang diatur dalam konvenant tersebut. Sedangkan masyrakat sebagai pemangku hak, semuanya berhak atas klaim hak-hak tersebut terlepas dari ideologi apapun yang dianut negaranya; 2. Adanya prinsip nondiskriminasi. Artinya, hak eko, sos, dan bud merupakan hak semua orang dan tidak dibatasi oleh identitas apapun, tanpa memandang warna kulit, suku, ras, jenis kelamin, agama, bahasa, pandangan politik. 3. Pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan negara yang bersangkutan.

CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD - 1989 § § § Konvensi Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989, terdiri dari 45 pasal. Dalam perkembangannya, ditambahkan dua protokol, yaitu protokol tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata dan protokol tentang perdagangan, pelacuran, dan pornografi anak. Indonesia hanya meratifikasi protokol yang kedua melalui UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of Childreen, Child Postitution and Child Pornography KHA khusus ditujukan bagi anak (orang yang berlum berusia 18 tahun). Definisi anak: anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak: 1. Non diskriminasi. 2. Kepentingan terbaik bagi anak. 3. Menghargai hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan anak. 4. Menghargai pandangan anak.

CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD - 1989 Beberapa hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak: § Hak hidup dan berkembang (Pasal 6) § Hak atas status kelahiran dan pengakuan negara atas kelahiran (Pasal 7) § Hak untuk mempetahankan identitas dan statuskewarganegaraan (Pasal 8) § Hak tinggal bersama orangtua (Pasal 9) § Hak pindah kewarganegaraan karena mengikuti orangtua (Pasal 10) § Hak tidak diperdagangkan (Pasal 11) § Hak menyampaikan pendapat (Pasal 12) § Hak mendapat informasi (Pasal 13) § Hak bebas berfikir, hati nurani, dan beragama (Pasal 14) § Hak berorganisasi (Pasal 15) § Hak untuk tidak dicampuri urusan rahasia pribadinya (Pasal 16)

CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD - 1989 Pasal 37 Konv Hak Anak: Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: 1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. 2. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;

CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD - 1989 Pasal 37 KHA: Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: 3. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan -keadaan luar biasa. 4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment, or Punishment (CAT) § § Diterima PBB 10 Desember 1984. Hanya membahas hak individual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 -7 UDHR. § Diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1988. § Pokok-pokok konvensi adalah sbb: 1. Dalam konsideran secara tegas dinyatakan bahwa tujuan Konvensi ini adalah lebih mengefektifkan perjuangan di seluruh dunia dalam menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. 2. Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (public official) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment, or Punishment (CAT) § Penyiksaan diartikan sebagai: Setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental, yang sengaja ditimbulkan kepada orang, untuk tujuan memperoleh darinya/orang ketiga, suatu informasi atau pengakuan, menghukum atas suatu perbuatannya atau orang ketiga telah dilakukan/diduga telah melakukan, atau mengancam atau memaksa dia atau orang ketiga, atau untuk alasan apapun berdasarkan diskriminasi apapun, bahkan ketika rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau persetujuan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul/melekat terkait dengan sanksi hukum.