jenisjenis hak atas tanah sebelum dan setelah berlakunya

jenis-jenis hak atas tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA serta Hakhak adat atas tanah

Sebelum Bangsa Indonesia merdeka, sebagian besar hukum agraria, terutama yang dibuat oleh penjajah dari Belanda, dibuat dengan tujuan kepentingan dan keuntungan penjajah. Hukum agraria yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hukum agraria yang sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dan keinginan sendiri-sendiri dari pemerintah jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya. Sehingga ketentuan Hukum agraria yang ada dan berlaku di Indonesia sebelum UUPA dihasilkan oleh bangsa sendiri masih bersifat Hukum Agraria Kolonial yang sangat merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Sekilas tentang Hak Pada umunya, Hak adalah sesuatu yang dapat diperoleh atau dihasilkan setelah menunaikan kewajiban. Knottenbelt menyatakan bahwa Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan bebean, sehingga yangmenonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Istilah “Hak” selalu tidak dapat dilepaskan dengan istilah “Hukum”. Dalam literature hukum Belanda, keudanya disebut dengan “recht”. Akan tetapi antara hak dan hukum dapat dibedakan dengan menggunakan istilah ”Objektief recht” dan “Subjektief recht”. Van Apeldoorn (1978: 55 -58) mengartikan objektief recht dengan hukum objektif, yaitu peraturan hukum yang berlaku umum. Subjektief recht diartikan dengan hukum subjektif yaitu untuk menyatakan hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, dan yang lain mempunyai kewajiban terhadap sesuatu.

Hak-hak Atas Tanah Sebelum UUPA Bila dipandang menurut sejarahnya di Indonesia, maka hukum agraria dapat dibagi atas dua fase, yakni: • Hukum Agraria sebelum UUPA • Hukum Agraria setelah UUPA Pembahasan dalam materi ini, lebih difokuskan pada Hak atas tanah sebelum UUPA, dimana dalam Hukum Agraria sebelum berlakunya UUPA terdapat dua kutub hukum, yaitu: • Hukum Agraria adat, dimana hukum ini berasal dari adat istiadat atau kebiasaan penduduk pribumi yang telah menjadi aturan atau norma yang harus dipatuhi. Hukum ini mengenal hak atas tanah seperti hak ulayat, hak milik dan hak pakai. • Hukum Agraria Barat, dimana hukum ini adalah hukum yang sengaja diterapkan oleh Belanda sejak zaman penjajahan di Indonesia. Hukum ini juaga bisa disebut Hukum Perdata Barat, hukum ini melahirkan hak-hak atas tanah seperti hak eigendom, hak opsal, hak arfpacth, hak gebruik.

Hak atas tanah menurut hukum Adat sebelum berlakunya UUPA: 1. Hak Ulayat Hak ulayat ialah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggotamasyarakat hukum adapt secara bersama atau komunal. Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adapt yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh. Adapun hak warga masyarakat atas tanah yang terwujud dalam hak ulayat ini pada dasarnya berupa: • Hak untuk meramu atau mengumpulkan hasil hutan yang ada diwilayah wewenang hukum masyarakat mereka yang bersangkutan. • Hak untuk berburu dalam batas wilayah atau wewenang hukum masyarakat mereka. Tetapi dalam konsepsi hak ulayat yang bersifat komunal ini pada hakikatnya tetap terdapat juga hak anggota mwsyarakat yang bersangkutan untuk secara perorangan menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut secara tertentu agar diketahui para anggota lainnya semasyarakat dalam waktu yang tertentu pula.

2. Hak Milik dan Hak Pakai Hak milik (adat) atas tanah adalah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perorangan atas sebidang tanah tertentu yang terletak di dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukumadat yang bersangkutan. Contohnya tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adapt itu berupa sawah dan beralih turunmenurun. Hak Pakai (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang telah memberikan wewenang kepada seseorang tertentu untuk memakai sebidang tanah tertentu bagi kepentingannya. Biasanya tanah yang dikuasai dengan hak dalam hukum adat itu berupa ladang. Hak hak atas tanah diatas tadi merupakan macam hak atas tanah adat yang secara garis besar atau pada umumnya. Adapun macam hak atas tanah lainnya, yaitu:

Hak Gogol ialah hak seorang googol, atas apa yang ada dalam perungdang undangan agrariadalam zaman hindia belanda dahulu, disebut komunal desa. “Hak Gogol” biasanya disebut “Hak Sanggao”, atau “Hak Pekulen”. Untuk diketahui Hak Gogol itu disebut hak komunal (Communal Bezit) yang dianggap sebagai tanah desa, yang diusahakan oleh orang tertentu, gogol(=Kuli), sedang tanahnya disebut tanah gogolan atau tanah Pekulen.

Hak Grant adalah Hak atas tanah atas pemberian Hak Raja raja kepada bangsa asing. Hak Grant dapat disebut juga Geran Sultan, Geran Datuk atau Geran Raja. Gak Grant dikenal ada 3 macam , yaitu: �Grant Sultan adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah, yang diberikan oleh Sultan kepada para kaula Swapraja. Hak Grant Sultan ini, didaftar dikantor Pejabat Pamong Praja. �Grant Controleur adalah hak yang diberikan kepada para bukan kaula Swapraja. Hak dimaksud disebut. Controleur, karena pendaftarannya dilakukan di kantor Controleur. Hak ini banyak diubah menjadi Hak Opstal at. AU Hak Erfpacht. �Grant Deli Maatschappy adalah hak yang diberikan oleh Sultan kepada Deli Maatschappy, lalu Deli Maatscheppy diberikan wewenang untuk memberikan bagian tanah Grant kepada pihak ketiga/lain.

Hak Hanggaduh adalah hak untuk memakai tanah kepunyaan Raja. Menurut penyataan ini, maka semua tanah Yogyakarta, adalah kepunyaan Raja, sedang Rakyat hanya menggaduh saja. Untuk diketahui, bahwa tanah-tanah didaerah istimewa Yogyakarta, adalah tanah-tanah yang berasal : �hak-hak yang berasal bekas Hak Barat �hak-hak yang berasal dari bekas Swapraja.

Pengakuan Hak Ulayat Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945(“UUD 1945”) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Lalu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

Untuk dapat dikatakan sebagai hak ulayat dan diakui setidaknya harus memenuhui 3 hal berikut: �Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada; �Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara; �Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.