JAMSOSTEK Pelayanan Kesehatan Kerja Latar Belakang Peranan tenaga
JAMSOSTEK Pelayanan Kesehatan Kerja
Latar Belakang Peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha risiko tinggi peningkatan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan tenaga kerja ketenangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. peningkatan memberikan disiplin &
Lanjutan… Pengusaha memiliki tanggung jawab utama dan untuk secara moral mempunyai kewajiban meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Dasar Hukum ◦ UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan ◦ UU No 24 Tahun 2011 badan penyelenggara jaminan sosial ◦ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia ◦ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah ◦ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
JAMINAN KECELAKAAN KERJA JKK KASUS KK , PAK. PROSES Peraturan KOMPENSASI BERUPA UANG
1. Adanya kepastian jaminan berupa penggantian biaya atau santunan atas penghasilan yang hilang atau berkurang dalam hal tenaga kerja Mengalami : - kecelakaan kerja - Cacat - Sakit - Hamil - Bersalin - Hari tua - Meninggal dunia 2. Terciptanya ketenangan bekerja 3. Kepesertaan: wajib Tenaga formal, informal……? Aktif dan non aktif…. ? Pds tk/upah?
JKK adalah program perlindungan terhadap resiko kecelakaan hubungan kerja berupa kompensasi biaya dan santunan, iurannya ditanggung oleh Pengusaha. JKM adalah program perlindungan terhadap resiko kematian dini berupa santunan dan biaya pemakaman, iurannya ditanggung oleh Pengusaha. JHT adalah tabungan ditambah hasil pengembangan, yang iurannya ditanggung oleh Pengusaha dan Tenaga Kerja. JPK adalah program perlindungan terhadap resiko sakit Tenaga Kerja beserta Keluarganya, yang iurannya ditanggung oleh Pengusaha.
KECELAKAAN KERJA §KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINKAN §TERJADI TIBA – TIBA §MENIMBULKAN CEDERA SEMBUH + CACAT SEMBUH TOTAL CACAT ANATOMIS MENINGGAL CACAT FUNGSI KEPUTUSAN DIREKSI 356 / 0893 PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN JAMINAN
Pengertian Kecelakaan Kerja • Kecelakaan kerja (JKK) : Memberikan kompensasi dan rehabilatasi bagi TK yg mengalami kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja (PAK) • Kriteria kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja adalah ; • Apakah ada perintah dari perusahaan / majikan, atau • Apakah berkaitan dengan kepentingan perusahaan / majikan, atau • Melakukan hal-hal lain yang sangat penting dan mendesak dalam jam kerja atas seijin Perusahaan / majikan. • Penyakit Akibat Kerja (PAK) Adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau kondisi lingkungan kerja. ( 31 Golongan Penyakit Akibat
Katagori Kecelakaan Kerja ◦ Kecelakaan di tempat kerja ◦ Kecelakaan di luar tempat kerja ◦ Penyakit Akibat Kerja ◦ Meninggal mendadak ditempat kerja ◦ Hilang atau dianggap telah meninggal dunia ◦ Lain-lain: ◦ Pada Hari kerja: tugas luar kota, lembur ◦ Diluar waktu/jam kerja: kegiatan olah raga kantor, darmawisata, cuti, pulang- pergi dari kost/basecamp ke rumah tinggal yg rutin dilaksanakan.
Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja RUMAH KANTOR TEMPAT LAIN Ruang lingkup kecelakaan kerja adalah sejak tenaga kerja berangkat dan pulang dari rumah dan berada di jalan umum menuju ketempat kerja /kantor atau menuju ketempat lain sesuai perintah dan ada hubungan dengan tugas serta melalui jalan yang wajar.
BEKERJA KEMBALI MANFAAT (BENEFIT) JKK SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA 1. Santunan sekaligus CACAT 1. Biaya Perawatan KECELAKAAN KERJA PENGANGKUTAN Darat Rp. 750. 000, Laut Rp 1. 000, Udara Rp 2. 000, - dan Pengobatan Rp. 20. 000, 2. Santunan STMB 4 bl. Pertama 100% upah; 4 bl. Kedua 75% Upah; seterusnya 50% upah. MENINGGAL DUNIA 1. Santunan sekaligus 60% x 80 bl. upah 2. Santunan berkala Rp. 200. 000, - / bulan selama 24 bulan 3. Biaya pemakaman Rp. 2. 000, - CACAT TETAP TOTAL MENINGGAL DUNIA 1. Santunan sekaligus 60% x 80 bl. upah 2. Santunan berkala Rp. 200. 000, - / bulan selama 24 bulan 3. Biaya pemakaman Rp. 2. 000, - 70% x 80 bl. upah 2. Santunan berkala Rp. 200. 000, - / bulan selama 24 bulan CACAT TETAP SEBAGIAN Santunan sekaligus % tabel x 80 bl. upah biaya Rahab Medik max Rp 2. 000, penggantian gigi tiruan max Rp 2. 000, - CACAT FUNGSI % kurang fungsi x % Tabel x 80 bl. upah
KECELAKAAN KERJA CACAT TETAP ANATOMIS SEBAGIAN FUNGSI TOTAL SEBAGIAN DOKTER PEMERIKSA DOKTER PENASEHAT TOTAL
Penyakit akibat kerja
pengertian ◦ Penyakit akibat kerja (OCCUPATIONAL DISEASE) ◦ Penyakit yang disebabkan hubungan kerja ( WORK RELATED DISEASE)
HUBUNGAN PENYAKIT DAN PEKERJAAN PENYAKIT AKIBAT KERJA PENYAKIT KARENA HUB KERJA PENYAKIT MENGENAI POPULASI PEKERJA (work disease) ( work related disease) Hubungan dgn pekerjaan sangat kuat dan spesifik Penyebabnya majemuk, lingkungan kerja sangat berperan Tidak ada hubungan dgn pekerjaan Biasanya satu penyebab Dan sudah lama dikenal sebagai PAK Ada beberapa faktor risiko / etiologinya kompleks Kepres 22/ 93 Penyakit dapat diperparah oleh lingkungan pekerjaan yang buruk
Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dapat berupa 1. Penyakit akibat kerja ( Occupational disease) yaitu penyakit yang timbul akibat pemajanan faktor – faktor resiko dari pekerjaan 2. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (work related disease) yaitu penyakit yang dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan.
GANGGUAN KESEHATAN TENAGA KERJA BERHUBUNGAN DENGAN ATAU DISEBABKAN OLEH PELAKSANAAN PEKERJAAN OCCUPATIONAL DISEASES WORK RELATED DISEASES KEPMENAKER 79/2003 KEPPRES 22 / 1993 §BIDANG PENYAKIT MATA, PENYAKIT THT § PENYAKIT ORTHOPAEDI, PENYAKIT DALAM 31 KELOMPOK JENIS § PENYAKIT PARU, PENYAKIT AKIBAT RADIASI § PSIKIATRI, NEUROLOGI, PENYAKIT KULIT
1. Dokter Perusahaan DOKTER 2. Dokter Pemeriksa 3. Dokter Penasehat wilayah 4. Dokter Penasehat Pusat
DOKTER PEMERIKSA
PROSEDUR PELAPORAN PAK DAN PENGAJUAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA UU. No. 1/70 Dokter Pemeriksa kesehatan TK Badan Pemeriksa Kesehatan TK (Rikes awal, berkala) UU. No. 3/92 Dokter pemeriksa (dokter perh. , RS, Puskesmas dll) PAK Disnaker Pengawas Prop. PT. Jamsostek Tidak setuju Dokter penasehat Tk Propinsi setuju Kompensasi Tidak setuju Pengawasan K TK Pusat Dokter Penasehat Tk Pusat Sumber: presentasi dr zulmiar
Kewajiban dokter pemeriksa ◦ Dokter pemeriksa adalah dokter yang menangani pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ◦ Mengisi surat keterangan dokter (KK 4) ◦ Pernyataan dari KK 4: sembuh, cacat, meninggal dunia. ◦ Mengisi KK 5
DOKTER PENASEHAT KESEHATAN TENAGA KERJA KECELAKAAN KERJA FUNGSI P. A. K MENETAPKAN AKIBAT KECELAKAAN NILAI KECACATAN DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN AKIBAT PENYAKIT NILAI KECACATAN DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN
DOKTER PENASEHAT KESEHATAN TENAGA KERJA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN MEDIS KEPADA v. MENAKER v. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN v. BADAN PENYELENGGARA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH JAMINAN KECELAKAAN KERJA/PAK
Untuk menyatakan PENYAKIT AKIBAT KERJA Memerlukan data yang mendukung Diagnosis Antara lain : * Hasil pemeriksaan / pengujian kesehatan * Hasil pengujian lingkungan kerja * Hasil pemeriksaan / kunjungan tempat kerja * Rekam medis * Riwayat Pekerjaan
FUNGSI DOKTER PENASEHAT KESEHATAN TENAGA KERJA ◦ Pemeriksaan rekam medis ( bila perlu pemeriksaan ulang) ◦ Menetapkan persentase cacat ◦ Memberikan pertimbangan medis terhadap hal – hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan. ◦ Mengadakan konsultasi dengan dokter lain dalam hal adanya keraguan ◦ Melakukan pemeriksaan khusus untuk mendukung pertimbangan yang diberikan ◦ Melakukan pengambilan dan atau pengumpulan data yang mendukung.
PENYELESAIAN KASUS Ø Pelaporan : - 2 x 24 jam Ø Formulir : Disnaker + Badan Penyelenggara - Form Jamsostek 3 : Laporan Kec. Tahap I - Form Jamsostek 3 a : Laporan Kec. Tahap II - Form Jamsostek 3 b : Surat Ket. Dokter (Kec. Kerja) - Form Jamsostek 3 c : Surat ket. Dokter (P A K) ØSantunan : - Lampiran II P. P. No. 14 / 1993 - Lampiran Keppres No. 22 /1993 (Cacat tetap sebagian Anatomis)
JAMINAN KECELAKAAN KERJA JKK PELAPORAN FORM JAMSOSTEK 3 BENTUK KK 2 FORM JAMSOSTEK 3 a BENTUK KK 3 FORM JAMSOSTEK 3 b BENTUK KK 4 FORM JAMSOSTEK 3 c BENTUK KK 5
PELAPORAN J K K FORMULIR 3 BENTUK KK 2 1. MERUPAKAN LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I 2. DIISI / DIBUATKAN OLEH PENGUSAHA 3. DIKIRIMKAN 2 X 24 JAM SETELAH TK MENINGGAL ATA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA / P A K 4. PERHATIKAN : - TEMPAT DAN TANGGAL KECELAKAAN -KETERANGAN TENTANG KK DAN ATAU PAK SERTA KEMUNGKINAN PENYEBABNYA - AKIBAT YANG DIALAMI (MENINGGAL, CEDERA DLL) - NAMA DOKTER DAN TEMPAT PERTOLONGAN PERTAMA -KETERANGAN TENTANG LANJUTAN PENANGANAN (DIRAWAT ATAU BEROBAT JALAN)
FORMULIR 3 a BENTUK KK 3 1. MERUPAKAN LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II 2. DIISI / DIBUATKAN OLEH PENGUSAHA 3. DIKIRIMKAN 2 X 24 JAM SETELAH TK DINYATAKAN SEMBUH, CACAT ATAU MENINGGAL OLEH DOKTER YANG MERAWAT 4. PERHATIKAN : - TEMPAT DAN TANGGAL KECELAKAAN - KETERANGAN HASIL DARI KK 4 / KK 5 (SEMBUH TOTAL, ADANYA CACAT TETAP SEBAGIAN ATAU TOTAL, MENINGGAL DUNIA) -KETERANGAN TENTANG KECACATAN (SESUAI DENGAN KK 4 / KK 5)
FORMULIR 3 b BENTUK KK 4 1. MERUPAKAN SURAT KETERANGAN DOKTER TENTANG KECELAKAAN / PAK 2. DIISI / DIBUATKAN OLEH DOKTER PEMERIKSA 3. DIKIRIMKAN BERSAMA DAN ATAU SEBAGAI LAMPIRAN DARI KK 3 4. PERHATIKAN : -TEMPAT DAN TANGGAL KECELAKAAN (JELAS TANGGAL DAN JAM) -TANGGAL PEMERIKSAAN DILAKUKAN -KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DOKTER -(CEDERA, DIAGNOSA DAN BENTUK PERAWATAN) - TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN -KEADAAN SETELAH DINYATAKAN SEMBUH (SEMBUH TOTAL, SEMBUH DENGAN CACAT TETAP ----- TETAPKAN NILAI CACATNYA) -KETERANGAN TENTANG KEMAMPUAN KERJA SETELAH SEMBUH -KETERANGAN TENTANG LAMANYA PERAWATAN / PENGOBATAN -KETERANGAN TENTANG ISTIRAHAT YANG DIBERIKAN -TANGGAL MENINGGAL DUNIA -KETERANGAN TENTANG DOKTER YANG MERAWAT / MENGOBATI
FORMULIR 3 c BENTUK KK 5 1. Merupakan surat keterangan dokter tentang gangguan kesehatan Atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan 2. Diisi / dibuatkan oleh dokter pemeriksa 3. Dikirimkan bersama dan atau sebagai lampiran dari kk 3 4. Perhatikan : - tanggal ditetapkannya diagnosa gangguan kesehatan / penyakit akibat kerja - keterangan diagnosa mengenai gangguan kesehatan akibat kerja - Tindakan medis yang dilakukan - Keadaan setelah dinyatakan sembuh (Sembuh total, sembuh dengan cacat tetap ----- tetapkan nilai cacatnya, protese) - Keterangan tentang kemampuan kerja setelah sembuh - Keterangan tentang lamanya perawatan / pengobatan - Keterangan tentang istirahat yang diberikan - Tanggal meninggal dunia - Keterangan tentang dokter yang merawat / mengobati
Masalah ◦ Kec. Kerja, JKK atau Bukan ◦ PAK atau Bukan ◦ Pengertian Cacat ◦ Persentase Cacat ◦ Administratif dll
Masalah Ø KEC. KERJA, JKK / BUKAN - Pengertian Kec. Kerja * Peg. Pengawas, Badan Penyelenggara - Tidak semua / selalu Cedera, ditempat kerja / waktu bekerja merupakan Kecelakaan Kerja Ø PAK / BUKAN - Diagnosis oleh Dokter Daftar Penyakit - Tidak semua /selalu gangguan kesehatan/ sakit di tempat kerja/ waktu bekerja merupakan PAK
MASALAH ADMINISTRASI ◦ Kurang lengkap / tepat ◦ STMB, Biaya / kuitansi ◦ Rujukan, tradisional tidak berizin ◦ dll
MASALAH v LAMPIRAN II P. P. No. 14 /1993 - Pemahaman Pengertian, Penggunaan - Penyempurnaan Tabel : Perbaikan, penambahan v KEC. KERJA (? ) / PAK (? ) - Perubahan bentuk organ tubuh - Abortus, Hernia, Stroke, Digigit hewan, HNP dll - Gangguan kesehatan / gejala/penyakit : kejang perut, TBC, gastritis, malaria, DHF, Flu burung, Low Back Pain dll
Lanjutan (JKK)… Tenaga kerja dalam JKK termasuk: 1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah atau tidak; 2. Mereka yang memborongkan pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan; 3. Napi yang dipekerjakan di perusahaan.
Lanjutan (JKK)… JKK meliputi: 1. Biaya pengangkutan; 2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan; 3. Biaya rehabilitasi; 4. Santunan berupa uang yang meliputi: a. Santunan sementara tidak mampu bekerja; b. Santunan cacat sebagian untuk selamanya; c. Santunan cacat total (fisik atau mental) untuk selama- lamanya; d. Santunan kematian.
Biaya Pengangkutan Penggantian biaya angkutan: (Kepmenakertrans no 609 tahun 2012) 1. Jasa angkutan darat atau sungai maks. Rp 750. 000, 2. Jasa angkutan laut maks. Rp 1. 000, 3. Jasa angkutan udara maks. Rp 2. 000, -
Biaya Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan Biaya yang dijamin untuk 1 kali peristiwa kecelakaan sesuai biaya yang dikeluarkan maksimum Rp. 20. 000, 00 1. Dokter; 2. Obat; 3. Operasi; 4. Rontgen dan laboratorium; 5. Perawatan puskesmas, Rumah Sakit Kelas I; 6. Gigi; 7. Mata; 8. Jasa tabib/shinse/tradisional yang telah memiliki izin resmi.
Biaya Rehabilitasi Alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese). Diberikan 1 kali untuk setiap kasus kecelakaan yang ditetapkan oleh RS pemerintah ditambah 40% dari biaya rehabilitasi medik maksimum Rp 2. 000, 00
Santunan Dalam JKK Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja: a. 4 bulan pertama 100% dari upah. b. 4 bulan kedua 75% dari upah. c. bulan seterusnya 50% dari upah. Santunan Cacat meliputi : 1. Santunan Cacat Sebagian (Cacat Atomis )untuk selamanya: Prosentase x 80 bulan upah
Lanjutan Santunan… 2. Cacat total untuk selama-lamanya: a. Santunan sekaligus 70% x 80 bulan upah. b. Santunan berkala Rp 200. 000, - perbulan selama 24 bulan. atau dibayar sekaligus sebesar Rp 4. 800. 000, 00 3. Santunan cacat kekurangan fungsi Dihitung sampai maksimal 100% untuk masing 2 anggota tubuh dibayar sekaligus. %berkurangnya fungsi x % sesuai table x 80 bulan upah
Lanjutan Santunan… Santunan Kematian: a. Santunan sekaligus 60% x 80 bulan upah. b. Santunan berkala Rp 200. 000, - per bulan selama 24 bulan. c. Biaya pemakaman Rp 2. 000, -
Lanjutan (JKK)… Berlaku bagi penyakit akibat hubungan kerja yang timbul setelah hubungan kerja berakhir 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam. Pengusaha wajib melaporkan kesembuhan, kecacatan atau kematian dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam.
Jaminan Kematian tenaga kerja terputusnya penghasilan. mengakibatkan Keluarga yang ditinggalkan kehidupan sosial ekonomi terganggu. Untuk meringankan beban keluarga (biaya pemakaman dan santunan) perlu adanya JK.
Lanjutan (JK)… Berlaku bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, kecuali magang atau murid, mereka yang memborong pekerjaan dan napi. Berhak atas JK keluarga tenaga kerja.
Lanjutan (JK)… Keluarga: 1. Janda atau duda; 2. Keturunan sedarah (sampai derajat kedua): a. garis lurus kebawah; b. garis lurus keatas; c. anak yang disahkan; d. garis kesamping; e. mertua.
Lanjutan (JK)… Jika tidak ada keluarga: 1. Pihak yang disebut dalam surat wasiat; 2. Perusahaan pengurusan pemakaman.
Iuran Dibayarkan oleh pengusaha. Sebesar 0, 3% dengan jaminan kematian yang diberikan sebesar Rp 12. 000, - ditambah dengan santunan berkala.
Lanjutan (JK)… JK meliputi: 1. 2. 3. Biaya pemakaman Rp 3. 000, a. pembelian tanah; b. peti mati; c. kain kafan; d. transportasi; e. keperluan lain terkait tata cara pemakaman sesuai adat, agama, kepercayaan dan kondisi daerah masing-masing tenaga kerja yang bersangkutan. Santuanan berupa uang Rp 10. 000, Santunan berkala Rp 200. 000, - perbulan (24 bulan).
Jaminan Hari Tua Hari tua mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu bekerja. Putusnya upah dikemudian hari mempengaruhi ketenangan bekerja. Untuk memberikan kepastian penerimaan penghasilan perlu adanya jaminan hari tua.
Lanjutan (JHT)… Pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal , cacar atau hari tua dan diselenggarakan dengan system tabungan hari tua Hak tenaga kerja pada saat memasuki usia 55 tahun atay cacat total tetap atau telah memenuhibsyarat tertentu
Lanjutan (JHT)… Syarat tertentu: a. Cacat total tetap sebelum usia 55 tahun; b. Hubungan kerja berakhir setelah melewati masa kepesertaan 5 tahun; c. Meninggal dunia sebelum usia 55 tahun. d. Menjadi PNS/TNI/POLRI.
Lanjutan JHT… Tenaga kerja meninggal hak janda atau duda atau anak yatim piatu. Iuran: ditanggung perusahaan = 3, 7% ditanggung pekerja = 2%
Lanjutan JHT… Apabila tenaga kerja setelah melewati usia 55 tahun masih tetap ingin bekerja JHT dapat dibayarkan atau menunggu berhenti bekerja. Apabila tenaga kerja berhenti sebelum usia 55 tahun menerima JHT masa kepesertaan 5 tahun dan telah melewati masa tunggu 6 bulan.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Produktivitas kerja perlu dukungan pemeliharaan kesehatan dan upaya penyembuhan. Pemeliharaan kesehatan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengoptimalkan derajat kesehatan tenaga kerja dan keluarganya perlu adanya JPK.
Lanjutan (JPK)… Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Iuran Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 1. 000, -. Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja lajang. Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja berkeluarga.
Lanjutan (JPK)… JPK meliputi: 1. Rawat jalan tingkat pertama; 2. Rawat jalan tingkat lanjutan; 3. Rawat inap; 4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; 5. Penunjang diagnostik; 6. Pelayanan khusus; 7. Pelayanan gawat darurat.
- Slides: 60