JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG FORMULARIUM KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG FORMULARIUM

KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Bayu Teja Muliawan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

LAY OUT LATAR BELAKANG FORMULARIUM NASIONAL KEBIJAKAN PENERAPAN FORNAS EVALUASI PENGGUNAAN OBAT DALAM JKN PELAYANAN KEFARMASIAN DI RS PENUTUP

LATARBELAKANG LATAR

Pelayanan kesehatan di RS menggunakan Sistem Indonesian Case Base Groups (INA CBG’s) agar rasional, efisien, dan efektif, namun penggunaan obat tetap harus dapat dipantau. Diperlukan daftar obat yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari INA CBG’s, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai kaidah dan standar yang berlaku. Perlu disusun suatu daftar obat yang digunakan sebagai acuan nasional penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan SJSN untuk menjamin aksesibilitas, keterjangkauan dan penggunaan obat secara rasional FORMULARIUM NASIONAL 5

KEBIJAKAN OBAT NASIONAL Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan UUD No. 36/2009 Kesehatan Ps 36: Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial UU No. 40/2004 SJSN Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Pemerintah Prom otif Preventif Pelayanan Obat dan BMHP Rehabil itatif Kuratif KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA Perpres No. 111/2013 Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untuk peserta Jamkes berpedoman pada daftar dan harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan oleh Menteri Daftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam Fornas dan Kompendium Alkes SK Menkes 189/2006 Kebijakan Obat Nasional KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN JAMINAN KEAMANAN, MUTU & MANFAAT POR

Upaya Peningkatan Ketersediaan Obat Dalam Mendukung Keselamatan Pasien Kebijakan dan Program Peningkatan Ketersediaan Obat dan POR RUMAH SAKIT Jaminan Ketersediaan Obat yang bermutu, aman dan berkhasiat Formularium Nasional E- Katalogue Standar Pelayanan Kefarmasian Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Mengapa Memerlukan Fornas? Alokasi Obat terbatas, Kebutuhan Obat semakin meningkat Peresepan obat berdasarkan pengalaman Penggunaan Antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi Banyak obat yang belum didukung EBM Obat yang beredar mungkin saja tergolong obat yang tidak aman dan palsu) Penggunaan obat tanpa pedoman dapat menyebabkan kendalam kendali mutu dan biaya

DEFINISI Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN. (SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tanggal 19 September 2013)

MANFAAT TUJUAN UMUM • Menjadi acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin aksesibilitas obat yang berkhasiat, bermutu, aman, dan terjangkau dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). TUJUAN KHUSUS • Menjadi acuan dalam memilih obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau dan berbasis bukti ilmiah • Menjadi acuan dalam perencanaan dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan ØMenjadi acuan penetapan penggunaan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ØMeningkatkan penggunaan obat yang rasional ØMengendalikan biaya dan mutu pengobatan ØMengoptimalkan pelayanan kepada pasien ØMemudahkan perencanaan dan penyediaan obat ØMeningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan

Konsep Obat Esensial Dalam JKN OBAT BEREDAR (Safety, Efficacy, Quality) KONSEP OBAT ESENSIAL FORNAS (Benefit Risk, Cost-Effective) DOEN

STRATEGI PENYUSUNAN Tingkat Pelayanan kesehatan FORNAS Daftar Obat disusun oleh Komite Independen Disusun berdasarkan kelas terapi Daftar obat menyeluruh dan tersegmen Standar Kompetensi Nakes Mengakomodir usulan stakeholder

MEKANISME PENYUSUNAN Kajian yg dilakukan bukan hanya membahas usulan yang disampaikan oleh instansi pengusul tapi juga mengkaji ulang isi DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013 Pemilihan anggota Komnas Penyusunan Fornas 2013 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Pembahasan teknis telah melibatkan pengelola program di lingkungan Kemenkes, organisasi profesi, dan PT. Askes Prosedur perekrutan anggota Komnas serta tahap penilaian dan pembahasan didokumentasikan Transparansi proses pelaksanaan penyusunan

KRITERIA PEMILIHAN OBAT Memiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan. Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi. Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.

KEBIJAKAN PENERAPAN FORNAS LATAR BELAKANG

KEBIJAKAN FORNAS 1. Fornas menjadi acuan dalam pelaksanaan JKN. 2. Obat yang ada dalam Fornas harus tersedia di faskes. 3. Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit. 4. Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah mendapatkan rekomendasi Komnas Fornas (Adendum Fornas) 17

PENGOBATAN PENYAKIT KRONIS SE MENKES NO. HK/MENKES/32/I/ 2014 O Pada masa transisi, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat memberikan tambahan resep obat penyakit kronis (berdasarkan Formularium Nasional) diluar paket INA CBG’s sesuai indikasi medis sampai kontrol berikutnya apabila penyakit belum stabil. Resep tersebut dapat diambil di Instalasi farmasi/depo farmasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. O Obat Penyakit kronis dapat diberikan oleh Faskes Tk. Pertama sebagai Program Rujuk Balik (PRB) melalui apotek/ Instalasi Farmasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. O Ketentuan ini diberlakukan untuk penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi, skizofren, stroke dan SLE

PENGOBATAN KEMOTERAPI, THALASEMIA DAN HEMOFILIA SE MENKES NO. HK/MENKES/32/I/ 2014 O Disamping dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 3, dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan. O Peresepan obat sesuai dengan protokol terapi dari dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat peserta pada fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mengacu pada rekomendasi pengobatan sebelumnya dari dokter spesialis pada fasilitas kesehatan tingkat 3. O Dalam kondisi tertentu pemberian obat thalassemia dapat dilakukan di pelayanan rawat jalan. O Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut: O Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBG’s ditambah dengan obat kemoterapi O pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap dalam INA CBGs

Lanjutan PENGOBATAN KEMOTERAPI, THALASEMIA DAN HEMOFILIA O Disamping dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 3, dapat dilakukan O O di fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan. Peresepan obat sesuai dengan protokol terapi dari dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat peserta pada fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mengacu pada rekomendasi pengobatan sebelumnya dari dokter spesialis pada fasilitas kesehatan tingkat 3. Dalam kondisi tertentu pemberian obat thalassemia dapat dilakukan di pelayanan rawat jalan. Pada pelayanan rawat inap hemophilia A dan Hemofilia B, berlaku penambahan pembayaran klaim diluar tarif INA-CBG’s yang besarannya sama untuk semua tingkat keparahan kasus serta semua kelas perawatan. Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut: O Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBG’s ditambah dengan obat kemoterapi O pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap dalam INA CBG’s

EVALUASI PENGGUNAAN DALAM JKN LATAROBAT BELAKANG

LATAR BELAKANG Permenkes No. 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, pasal 33 Ayat 1 Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, menteri berwenang melakukan : a) Penilaian teknologi kesehatan (HTA) b) Pertimbangan klinis (clinical advisory) c) Perhitungan standar tarif d) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan Ayat 2 Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d, dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan telah sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh Menteri

Memperoleh gambaran tentang obat yang digunakan dalam JKN di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan Tujuan Khusus Tujuan Umum TUJUAN KEGIATAN Untuk memberikan gambaran penggunaan obat dalam JKN di fasyankes dasar dan rujukan Untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan obat dalam JKN dengan Formularium Nasional di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan Untuk menentukan pola penggunaan obat pada pasien penyakit tertentu Untuk mengetahui proporsi biaya obat terhadap biaya pelayanan kesehatan (biaya medis langsung)

PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT

Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di RS PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI PELAYANAN FARMASI KLINIK Kolaborasi dgn Nakes lain Edukasi Pasien Patient Safety

KEBIJAKAN KEFARMASIAN DI RS MELALUI SISTEM SATU PINTU Kebijakan kefarmasian satu pintu: acuan formularium, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan MANFAAT SISTEM 1 PINTU pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi standardisasi sediaan farmasi penjaminan mutu sediaan farmasi pengendalian harga sediaan farmasi penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan habis pakai kemudahan akses data sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan habis pakai yang akurat 26

THANK YOU