JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANGJASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Direktorat Pengembangan Profesi

POKOK MATERI I. Latar Belakang dan Gambaran Umum Jabfung Pengelola PBJ II. Pedoman Penyusunan Formasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No. 14 Tahun 2013) III. Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No. 15 Tahun 2013) IV. Sistem Barang/Jasa Insentif JF Pengelola Pengadaan V. Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Terkait Implementasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

MATERI I Latar Belakang dan Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

KONDISI SDM PENGELOLA PBJ SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN Kondisi Sekarang Pelaksana 1. ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun; 2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam; 4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; 5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif; 7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ. Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat Fungsional) 1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen; 2. Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi; 4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur; 5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif; 7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ.

Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1. Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya 2. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No. 77/2012 3. Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 4. Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing) 5. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai

Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Membina tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan (efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel )

Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam rumpun Manajemen; Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dan merupakan jabatan karier Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu melaksanakan kegiatan : ◦ Perencanaan Pengadaan ◦ Pemilihan Penyedia ◦ Manajemen Kontrak ◦ Manajemen Informasi Aset Ø Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu LKPP

Penempatan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ Perencanaa n Pengadaan ORGANISASI PENGADAAN ULP JABFUNG PPBJ Pemilihan Penyedia Manajemen Kontrak Manajemen Informasi Aset SATKER/SK PD PA/KPA JABFUNG PPBJ PPK JABFUNG PPBJ PPHP JABFUNG PPBJ

UNIT LAYANAN PENGADAAN Struktur ULP Kepala ULP Sekretari at Pokja Pejabat Fungsional Pengelola PBJ • Perka LKPP No. 5/2012 tentang ULP

Organisasi ULP– Hubungan dengan PA/KPA Kepala Daerah PA / KPA Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kepala Fungsi TU/Sekretari at Staf Pendukung Pokja Menetapkan • Tim Teknis • Tim Ahli/Juri Proses Pemilihan dan Penetapan Pejabat Pengada an < 200 jt: B/PK/JL < 50 jt: JK > 200 jt: B/PK/JL > 50 jt: JK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan Panitia/Pejab at Penerima Hasil Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa Kontrak

MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) 9 Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 4 PEJABAT PENGUSUL 5 PAK 8 7 MINIMAL ESELON IV 1 3 PENGELOLA B/J PERTAMA s. d. MADYA ATASAN LANGSUNG 2 DUPAK *** SEKRETARIAT TIM PENILAI 6 *** Pengusulan dan penilaian angka kredit hingga keluar DUPAK dilakukan secara elektronik melalui SIM Jabfung Pengelola PBJ

MATERI II Pedoman Penyusunan Formasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No. 14 Tahun 2013)

Ø Berdasarkan pasal 30 ayat 3 Permen PAN-RB No. 77/2012, Formasi Jabfung Pengelola PBJ diatur sebagai berikut: 1) di lingkungan LKPP paling kurang 15 (lima belas) paling banyak 20 (dua puluh) org; 2) di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian , yakni : (a) setiap 1 (satu) satuan kerja paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang ; dan (b) setiap 1 (satu) ULP diperlukan paling kurang 3 (tiga) orang, paling banyak 7 (tujuh) orang; 3) di lingkungan Provinsi, yakni : (a) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; dan (b) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 40 (empat puluh) orang, dan paling banyak 60 (enam puluh) orang; 4) di lingkungan Kabupaten/Kota, yakni: (a) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; dan (b) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tiga puluh) orang, paling banyak 50 (lima puluh) orang. Ø Formasi Jabfung Pengelola PBJ didasarkan pada analisis jabatan dan perhitungan beban kerja.

Persyaratan Pengajuan Usulan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I 1) Terdapat ULP yang mewadahi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I terlebih dahulu harus membentuk ULP 2) Terdapat Satker/SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan atau tertuang dalam peraturan Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota/Kepala Lembaga; dan/atau 3) Ada tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi PNS yang bekerja di bidang pengadaan barang/jasa.

Analisis Kebutuhan ü Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia. ü Analisis Kebutuhan dilakukan berdasarkan: 1. Jenis pekerjaan 2. Jumlah Satker/SKPD 3. Jumlah ULP 4. Jumlah paket yang dilaksanakan 5. Nilai pekerjaan 6. Kompleksitas pekerjaan 7. Rentang kendali 8. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas Pejabat Fungsional Pengelola PBJ

A. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP): 1. Perhitungan JF Pengelola PBJ pada ULP dilakukan hanya untuk kegiatan Pemilihan Penyedia; 2. Perhitungan jumlah formasi menggunakan metode analisis jabatan dan penghitungan beban kerja. 3. Dokumen minimal yang diperlukan dalam perhitungan formasi JF Pengelola PBJ pada ULP, antara lain: a. Jumlah satker/SKPD yang dilayani ; b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada satker K/L/I atau Daftar Pelaksanaan Anggaran pada SKPD Pemda; c. Data jumlah paket pekerjaan seluruh satker/SKPD yang tertuang di dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP); Dokumen tersebut adalah dokumen yang berisi kegiatan yang dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran sebelum tahun pengajuan formasi pengelola pengadaan barang/jasa.

4. Rumus Perhitungan Formasi JFPP = ∑ Waktu Penyelesaian 1 Tahun ∑ Jam Kerja Efektif per Tahun Keterangan: Formasi JFPP = Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I ∑ Waktu Penyelesaian = Jumlah Waktu Penyelesaian Per Satuan Hasil Dalam 1 tahun ∑ Jam Kerja Efektif = Jumlah jam kerja efektif pengelola pengadaan barang/jasa dalam setahun, yakni 1. 250 jam 5. Perhitungan Formasi JF Pengelola PBJ dilakukan per jenjang jabatan dengan pendekatan kompleksitas paket, yaitu: a. Pengelola PBJ Pertama paket sederhana b. Pengelola PBJ Muda paket semi kompleks c. Pengelola PBJ Madya paket kompleks

Hubungan Antara Jenjang Kualifikasi, Kompleksitas Paket, dan Kriteria Kompleksitas JENJANG KUALIFIKASI JABATAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA KRITERIA KOMPLEKSITAS PAKET NILAI PAKET PEKERJAAN (Rp) SEDERHANA S. D 200 JUTA ATAU S. D 50 JUTA (JASA KONSULTANSI) S. D 5 MILIAR PENGADAAN LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG SWAKELOLA PELELANGAN SEDERHANA, SELEKSI SEDERHANA, PEMILIHAN LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA SEMI KOMPLEKS (Rp. 5 MILIAR S. D. Rp. 50 MILIAR) 5 MILIAR S. D 50 MILIAR PELELANGAN ATAU PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA SEMI KOMPLEKS (DIATAS Rp. 50 MILIAR S. D. Rp. 100 MILIAR) KOMPLEKS DIATAS 50 MILIAR S. D. 100 MILIAR PELELANGAN ATAU DIATAS 100 MILIAR 5 MILIAR S. D 100 MILIAR, MEMGGUNAKAN TEKNOLOGI TINGGI, MEMPUNYAI RESIKO TINGGI, DAN/ATAU MENGGUNAKAN ALAT YANG DIDESIGN KHUSUS JENIS PERIKATAN KONTRAK METODE PENGADAAN BUKTI PEMBELIAN KWITANSI SPK SURAT PERJANJIAN UNTUK PEKERJAAN TUNGGAL SURAT PERJANJIAN SELEKSI UMUM UNTUK PEKERJAAN PENUNJUKAN LANGSUNG TUNGGAL ATAU SWAKELOLA TERINTEGRASI PENGADAAN SECARA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDINGICB)

B. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Satker Kementerian/Lembaga/ Institusi: 1. Perhitungan formasi dilakukan untuk kegiatan: a. Perencanaan Pengadaan b. Pemilihan Penyedia Pejabat Pengadaan c. Manajemen Kontrak d. Manajemen Informasi Aset 2. Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon III minimal 2 orang JFPP, maksimal 3 orang JFPP 3. Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon II maksimal 3 orang JFPP dikali jumlah Unit Kerja eselon III dibawahnya 4. Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon I maksimal 3 orang JFPP dikali jumlah Unit Kerja eselon II dibawahnya 5. Untuk mengetahui kebutuhan riil jumlah formasi dapat dilakukan menggunakan metode analisis jabatan dan penghitungan beban kerja

C. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD): 1. Perhitungan formasi dilakukan untuk kegiatan: a. Perencanaan Pengadaan b. Pemilihan Penyedia Pejabat Pengadaan c. Manajemen Informasi Aset 2. Manajemen Kontrak tidak termasuk dalam perhitungan formasi, karena berdasarkan Permendagri No. 21/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 A PA/KPA bertindak sebagai PPK. Sehingga kegiatan manajemen kontrak tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 3. Formasi: a. Provinsi 1 SKPD maksimal 2 orang JFPP b. Kabupaten/Kota 1 SKPD maksimal 2 orang JFPP

Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler (4 Tahun) Selain perhitungan formasi yang didasarkan pada perhitungan beban kerja, K/L/D/I wajib memperhatikan jumlah paket minimal yang diperlukan oleh seorang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa guna memenuhi persyaratan kenaikan pangkat secara reguler (4 tahun).

Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler Pada Kementerian/Lembaga/Institusi No Kualifikasi 1 Pengelola Pengadaan Pertama Pengelola Pengadaan Muda Pengelola Pengadaan Madya 2 3 Beban Kerja Per Jenis Kegiatan Manajemen Peren. Pemilihan Manajemen Informasi canaan Penyedia Kontrak Aset (Paket) Pokja ULP/ Pembantu Pejabat PPK PPHP PA/KPA Pengadaan 27 26 21 61 23 22 20 68 45 69 35 74

Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler Pada SKPD Beban Kerja Per Jenis Kegiatan Manajemen Kontrak * (Paket) Pokja ULP/ Pejabat pengadaan PPK PPHP 27 26 - 61 23 22 - 68 45 69 - 74 Perencanaan No Kualifikasi (Paket) Pembantu PA/KPA 1 2 3 Pengelola Pengadaan Pertama Pengelola Pengadaan Muda Pengelola Pengadaan Madya Manajemen Informasi Aset Pemilihan Penyedia (Paket) * Manajemen Kontrak tidak termasuk dalam perhitungan formasi, karena berdasarkan Permendagri No. 21/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 A PA/KPA bertindak sebagai PPK. Sehingga kegiatan manajemen kontrak tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan

MATERI III Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No. 15 Tahun 2013)

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ N O MEKANISME 1 Inpassing (Pasal 36) Pada saat Permen PAN-RB ini ditetapkan, PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas Pengelola PBJ berdasarkan keputusan pejabat yangg berwenang dapat disesuaikan/ diinpassing ke dalam Jabfung Pengelola PBJ PERSYARATAN PENGANGKATAN a. berijasah paling rendah Sajana S 1/ Diploma IV b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a c. memiliki pengalaman di bidang PBJP minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terahir e. Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama 2 Pengangkatan Pertama (Pasal 27 a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S 1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP; ayat 1) b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 3 Perpindahan (Pasal 28) a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua) tahun; c. telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama; d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; e. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

Periode Penyesuaian/Inpassing terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan harus sudah selesai ditetapkan paling lambat pada 31 Desember 2014

KETENTUAN PENGALAMAN 1 TAHUN § Pasal 36 ayat (1) Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012, menyatakan bahwa PNS yang dapat disesuaikan/di-inpassing ke dalam JF Pengelola PBJ adalah PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pada saat Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012 ditetapkan, yaitu tanggal 20 Desember 2012. Ø Dengan demikian pengalaman 1 (satu) tahun yg dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf c Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012 adalah pengalaman pada periode: a. 1 (satu) tahun pada tahun penetapan Permen PAN-RB No. 77/2012, yaitu tahun 2012; b. 1 (satu) tahun sebelum tahun penetapan Permen PAN-RB No. 77/2012, yaitu tahun 2011; atau c. 1 (satu) tahun sesudah tahun penetapan Permen PAN-RB No. 77/2012, yaitu tahun 2013.

PERSYARATAN PENYESUAIAN (INPASSING) Berdasarkan Permen PAN-RB No. 77/2012 dan Perber LKPP-BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013: a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S 1)/Diploma IV; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam periode tahun 2011, 2012 atau 2013 sebagai salah satu Pejabat dibawah ini: 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 2) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP); 3) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4) Pejabat Pengadaan; 5) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama.

Tahapan Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing): 1. Penghitungan kebutuhan formasi Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Lampiran II Perka LKPP No. 14 Tahun 2013. 2. Penetapan formasi Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. 3. Penghitungan Angka Kredit inpassing Lampiran V Permen PAN-RB No. 77/2012 4. Penetapan inpassing dengan SK Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota Lampiran XVII Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 5. Surat tembusan SK penetapan inpassing dikirim ke LKPP

MATERI IV Sistem Insentif. Jabfung Pengelola PBJ

Ketentuan Tentang Gaji dan Tunjangan PNS Berdasarkan UU ASN No. 5/2014 • Pasal 79 PNS mendapat gaji yang adil dan layak, yang dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. • Pasal 80 selain gaji, PNS juga menerima tunjangan (tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan) dan fasilitas. • Pasal 81 ketentuan lebih lanjut tentang gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Implikasi UU ASN No. 5/2014 Terhadap Proses Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1. Berdasarkan pasal 79, 80 dan 81 UU ASN N 0. 5/2014, maka tidak dikenal lagi nomenklatur Tunjangan Jabatan Fungsional. 2. Menteri Keuangan melalui surat tgl 13 Maret 2014 mengembalikan surat-surat permohonan persetujuan prinsip penetapan/penyesuaian besaran tunjangan jabatan fungsional kepada Menteri PAN-RB. 3. Pengaturan lebih lanjut terkait tunjangan bagi PNS menunggu selesainya penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Implikasi UU ASN No. 5/2014 Terhadap Proses Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (lanjutan) 4. Menunggu pemberlakuan PP yang mengatur gaji dan tunjangan PNS, maka Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan: a. Perpres No. 12/2006 (pasal 2) tentang Tunjangan Umum Bagi PNS; dan b. Perka BKN No. 18/2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian. Tunjangan Umum Bagi PNS dapat diberikan tunjangan umum setiap bulan. 5. Selain tunjangan umum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tetap dapat diberikan honorarium sampai ada PP yang mengatur gaji dan tunjangan.

MATERI V Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Terkait Implementasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Untuk Implementasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: 1. BKD/Biro Kepegawaian dan ULP menghitung kebutuhan formasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Lampiran II Perka LKPP No. 14/2013 2. BKD/ Biro Kepegawaian melaksanakan penyesuaian (inpassing) Perka LKPP No. 15/2013 3. BKD/Biro Kepegawaian memvalidasi dan memasukkan data Pengelola Pengadaan ke dalam SIM Jabfung Pengelola PBJ.

Saran dan masukan dapat ditujukan kepada: Direktorat Pengembangan Profesi LKPP email : ditbangprof@lkpp. go. id