IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BKPP KABUPATEN SLEMAN 2

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BKPP KABUPATEN SLEMAN 2 AGUSTUS 2017

Data Perceraian berdasarkan SK Bupati Sleman (Tahun 2017: kondisi s. d Bulan Juli 2017) NO 1 2 3 4 JENIS IZIN Pemberian izin untuk melakukan perceraian Surat keterangan untuk melakukan perceraian Penolakan pemberian izin perceraian Perpanjangan surat izin untuk melakukan perceraian JUMLAH 2014 JML L P 2015 JML L P 2016 JML L 2017 TOTAL P JML L P 15 5 10 15 2 13 23 8 15 4 2 2 57 10 6 4 2 8 5 3 3 1 2 27 3 1 2 1 - 1 0 - - - 4 1 - 1 0 - - - - - 1 12 17 22 6 16 31 13 18 - 3 4 88 28

DASAR HUKUM a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; c. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990

LATAR BELAKANG Kedudukan PNS menurut UU 43 Tahun 1999 Harus ditunjang dengan kehidupan rumah tangga yang serasi agar dalam pelaksanaan tugas tdk terganggu dengan masalah rumah tangga.

IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGERTIAN Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing -masing agamanya/ kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Izin Perkawinan dan Perceraian Izin Perkawinan/Izi n beristeri lebih dari seorang Izin Perceraian Izin Cerai (Penggugat) Surat Keterangan ( Tergugat)

IZIN PERKAWINAN (IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG) Ø Izin Perkawinan adalah izin tertulis yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS untuk melangsungkan perkawinan Ø Izin Perkawinan hanya diberikan kepada PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang

Izin Perkawinan (izin beristri lebih dari seorang) disetujui apabila : Syarat alternatif. • • • Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena menderita sakit jasmani/rokhani. Isteri mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Syarat kumulatif • • • Ada persetujuan tertulis secara iklas dari isteri dan disahkan atasannya. PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup. PNS pria berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anaknya.

IZIN PERCERAIAN PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat, harus memperoleh ijin dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat.

PNS DAPAT MELAKUKAN PERCERAIAN BILA ADA SALAH SATU/LEBIH ALASAN SBB : ü ü ü Salah satu pihak berbuat zinah Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebih berat Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Permintaan ijin untuk bercerai ditolak, apabila : v Bertentangan dengan ajaran Agama/peraturan Agama yang dianut. v Tidak ada alasan sebagai tercantum diatas. v Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. v Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Permintaan ijin untuk bercerai diberikan, apabila: v Tidak bertentangan dengan ajaran/pert. Agama yang dianutnya. v Ada alasan sebagai mana tercantum diatas. v Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan

APABILA PERCERAIAN TERJADI ATAS KEHENDAK PNS PRIA MAKA IA WAJIB : a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sbb : § 1/3 gaji untuk PNS. § 1/3 gaji untuk bekas isteri. § 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya. b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gajinya dibagi dua, yaitu : § ½ untuk PNS. § ½ untuk bekas isterinya. c. ditetapkan sbb : § 1/3 gaji untuk PNS pria. § 1/3 gaji untuk bekas isterinya. § 1/3 gaji untuk anaknya yang diterima PNS pria. d. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas isteri, maka 1/3 gaji yang menjadi hak anak dibagi jumlah anak.

Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami telah terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah.

PROSEDUR Bupati 4 3 BKPP 5 2 Unit Organisasi 6 1 Pegawai Negeri Sipil

BERKAS PERSYARATAN Permohonan izin perkawinan (izin beristri lebih dari seorang): 1. permohonan tertulis izin perkawinan (izin beristri lebih dari seorang); 2. fotokopi sah kartu pegawai 3. surat bukti persyaratan alternatif dan kumulatif beristri lebih dari seorang 4. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir 5. fotokopi sah surat/akta nikah.

Permohonan izin perceraian: 1. surat permohonan izin perceraian 2. surat bukti salah satu atau lebih alasan perceraian 3. fotokopi sah kartu pegawai 4. fotokopi sah surat/akta nikah. Permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian: 1. surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian • fotokopi sah kartu pegawai 1. fotokopi sah surat/akta nikah 2. fotokopi sah panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama 3. fotokopi sah berkas gugatan perceraian 4. surat bukti alasan perceraian.

Ø Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Ø Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

LAPORAN PERCERAIAN PNS yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu. PERSYARATAN LAPORAN PERCERAIAN : ü Laporan Perceraian ü Foto copy Akta Cerai ü Foto copy Putusan Cerai dari Pengadilan ü Foto copy Izin Cerai dari Bupati ü Foto copy Akta Nikah

HIDUP BERSAMA DI LUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH • PNS dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah. • Yang dimaksud hidup bersama diluar perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah merupakan suatu rumah tangga.

SANKSI PASAL 15 ayat (1) “PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ”

SANKSI PASAL 15 ayat (2) “Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS” PASAL 15 ayat (3) “Siapa yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010””

SANKSI PASAL 16 “Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”

Ø Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/Pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP 53/2010, apabila melakukan perbuatan sbb: § § tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan; melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat; beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat; melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya;

• • • tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian; tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ ketiga/keempat kepada Pejabat selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan; setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian; Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian; Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNS dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perwinan yang sah.

TERIMA KASIH