IYAN NASRIYAN 20171410018 GAS BUMI IMPLEMENTASI UU NO

IYAN NASRIYAN 20171410018

�GAS BUMI �IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI MENGENAI PELANGGARAN PENAMBANGAN ILEGAL GAS BUMI �(STUDY KASUS PENAMBANGAN ILEGAL DI SUMATRA SELATAN)

PENDAHULUAN � Gas bumi adalah campuran hidrokarbon ringan yang terbentuk secara alami yang bercampur dengan beberapa senyawa non hidrokarbon yang tersebar luas diseluruh bagian bumi. Sebagian besar gas alam tersusun atas metana sekitar 80%, etana 5 -10% dan sedikit alkana yang lebih tinggi. Produk dari gas bumi adalah LPG dan LNG. Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Sedangkan Liquefied Natural Gases (LNG) adalah Gas bumi yang didinginkan lalu di kondensasikan menjadi liquid (cair). Perbedaan antar LPG dan LNG terletak pada komposisi penyusunnya. LPG sebagian besar tersusun atas propana dan butane sedangkan komposisi penyusun LNG adalah metana. Gas bumi sebagai salah satu sumber energi memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan pembangunan nasional. Selama dekade terakhir, peranan gas bumi mulai menggeser peranan BBM sebagai sumber energi karena selain lebih murah juga ramah lingkungan

PEMBAHASAN �Gas alam merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas alam merupakan campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar, daya tekan tinggi, berat jenis spesifik yang rendah dan dengan secara alamiah terdapat dalam bentuk gas. Pada dasarnya, gas alam tersebut terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi yang terdapat didalam kandungan minyak bumi (associated gas).

LANJUTAN. . � Indonesia sebagai suatu negara yang sa ngat banyak kekayaan alam dan keindahan alamnya terkenal sampai keseluruh penjuru dunia. Banyak barang tambang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diantaranya : minyak bumi, emas, perak, nikel, mangan, kayu dan lain sebagai nya serta gas alam yang dimiliki Indonesia terbesar didunia. Dengan demikian kita juga harus dapat meman faatkan kekayaan lam tersebut secara bijak dan dipergunakan sebaik-baiknya digunakan untuk ke makmuran rakyat. Pemerintah membuat berbagai pe raturan untuk membuka pertambangan, mengolah hasil pertambangan dan memperoleh hasil pertam bangan dan menyalurkan pada masyarakat sehingga semua lapisan dari masyarakat dapat merasakan. Hasilnya seluruh masyarakat indonesia dapat merasakan manfaatnya seperti masyarakat yang ada dipulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua sebagai pulau-pulau yang besar yang berada di Indonesia juga memiliki hasil dari minyak bumi yang banyak

LANJUTAN. . �Hak Menguasai Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi oleh Negara adalah satu perwujudan dari Kedaulatan Rakyat atas kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan pengertaian tentang konsep Kedaulatan Rakyat yang tidak hanya dipahami sebagai kedaulatan politik sonata, namun juga kedaulatan dalam bidang ekonomi. Melalui Konsep Hak Menguasai oleh Negara yang dianut dalam Konsitusi / Undang - Undang Dasar 1945, Kedaulatan Rakyat terhadap Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi dikuasakan oleh Rakyat kepada Negara agar dikelola dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesarnya. Sebagai pelaksanaan Hak Menguasai Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bum

DASAR HUKUM � 1. Pasal 33 UUD NRI 1945 � 2. UU NO 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi � 3. PP NO 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi

Study kasus � Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Selatan Adiyanto Agus Handoyo mengatakan, kegiatan penambangan minyak ilegal (illegal drilling) semakin mengkhawatirkan. Sebab, kegiatan krimal itu semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, kegiatan penambangan minyak ilegal tersebut sudah merambah kawasan hutan khususnya di Provinsi Jambi. "Yang mengkhawatirkan bukan hanya kerusakan lingkungannya, tapi juga dampak limbah serta pencemarannya, " kata Adiyanto di Palembang, Sabtu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pun membentuk Tim Satgas Penanganan Kegiatan Illegal Migas. "Tim Satgas ini nantinya diharapkan dapat secara khusus menangani praktek kegiatan illegal migas, termasuk kegiatan ilegal hulu dan hilir migas, " kata Adiyanto. Penanganan kasus saat ini difokuskan di Kabupaten Batanghari, Jambi, karena terdapat ratusan kegiatan penambangan minyak ilegal. Bahkan, aksi kejahatan ini menjadi kasus

Study kasus �Khusus di wilayah Sumatera Selatan, aparat hukum telah menangani 126 kasus penambangan minyak dan gas ilegal pada 2017. Selain itu, aparat juga berhasil menangkap pelaku pencurian minyak dan gas di Prabumulih pada April 2018. Namun kasus penambangan minyak ilegal tidak pernah berhenti. Seperti di Jambi, SKK Migas mengindikasi sebagian sumur yang telah ditutup.

Kesimpulan �Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum utama sebagai upayaperlindungan hukum terhadap asset negara yang berupa minyak dan gas bumi Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatankegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrakpublik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukanhubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) danharus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindunganasset negara.

Daftar pustaka � Rezzy Eko and Yasin, 2014, PREDIKSI PRODUKSI GAS BUMI DENGAN GENERAL REGRESSION NEURAL NETWORK (GRNN). Prosiding Seminar Nasional Statistika IV, jakarta � Kurniawan faizal, 2013, bentuk perlindungan terhadap aset negara minyak dan gas bumi, jurnal hukum, vol 12, unair � Parta ibeng, 2019, pengertian komposisi dan pengembangan gas bumi, artikel pendidikan � Swara patra, 2015, potensi alam di indonesia, artikel, vol 6, hal 1, � Swara patra, 2015, potensi alam di indonesia, artikel, vol 6, hal 3 � Haryo kuncoro, 2019 analisis produk asuranssi minyak dan gas bumi, jurnal administrasi, vol 1 � Nugroho hanan, 2016, pengembangan hilir gas bumi, jurnal pertambangan, no IX, bappenas � Dwi indah, 2012, politk hukum pengelolaan minyak dan gas bumi, jurnal hukum, vol 5, arena hukum � Sasono didik, 2008, politik hukum hak menguasai kekayaan gas bumi oleh negara, jurnal hukum, vol 1, universitas airlangga � Kurniawan faizal, 2013 bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan minyak dan gas bumi, jurnal hukum, vol 18