ISPS CODE International Ship and Port Facility Security

ISPS CODE (International Ship and Port Facility Security Code) Pengertian ISPS Code : Pengertian atau definisi International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code ialah kode nasional untuk pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang terdiri dari bagian A yang wajib [mandatory] dan bagian B yang bersifat rekomendasi sebagaimana ditetapkan tanggal 12 Desember 2002. oleh IMO.

Tujuan ISPS Code 1. Menentukan peranan dan tanggung jawab masing-masing negara anggota, termasuk didalamnya instansi pemerintah, Membentuk kerjasama international antara Negara anggota IMO, instansi pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan pelayaran, dan pelabuhan untuk menghindari dan mendeteksi dini ancaman keamanan dan mencegah insiden keamanan yang berpengaruh terhadap kapal-kapal dan fasilitas pelabuhan yang dipakai untuk perdagangan internasional.

2. Pemerintah daerah, perusahaan pelayaran dan industri pelabuhan tingkat nasional dan internasional untuk menjamin keamanan maritim. 3. Menjamin data pengumpulan keamanan yang efisien dan dini serta kemungkinan saling mempertukarkan antar negara anggota. 4. Menyediakan suatu metodologi untuk penilaian keamanan yang dapat dikembangkan menjadi rekaman dan prosedur reaksi perubahan tingkat keamanan. 5. Menjamin tersedianya tindakan keamanan maritim yg proposional dan cukup terpercaya.

Latar Belakang Munculnya ISPS Code : Tindakan terorisme yang menggemparkan dunia adalah: Perusakan World Trade Centre di Amerika Serikat. Bom Bali di Indonesia. Serangan terhadap M/T Limburg di Yemen. Serangan terhadap USS Cole di Aden.

Definisi-definisi Company Security Officer (CSO). Ship Security Assesment (SSA). Ship Security Officer (SSO). International Ship Security Certificate (ISSC). Port Facility Security Plan (PFSP). Port Facility Security Officer (PFSO).

SECURITY LEVEL : Security level 1 atau siaga 1 tingkatan keamana minimum yang harus dilakukan sepanjang waktu. Security level 2 atau siaga 2 tingkatan keamanan dimana diperlukan tambahan pengamanan untuk suatu jeda waktu tertentu. Security level 3 atau siaga 3 tingkat keamanan dimana tindakan keamanan tambahan akan diberlakukan untuk masa walktu tertentu dimana kemungkinan ancaman besar akan terjadi.

Aplikasi 1. Kapal penumpang, termasuk kapal berkecepatan tinggi. 2. Kapal barang, termasuk kapal barang berkecepatan tinggi, 500 GT ke atas. 3. Pengeboran minyak lepas pantai (mobile offshore drilling unit – MODU). 4. Fasilitas pelabuhan yang melayani kapal yang berlayar secara internasional.

Port state control (pengawasan antar pelabuhan) Sebenarnya berasal dari Konvensi Solas 1929. Syarat 2 x pemeriksaan sesuai konvensi secara keseluruhan telah ditentukan dalam: -Marpol -Load Line Convention -STCW -ILO Convention No. 147

Seorang port state control officer (PSCO) atau petugas pemeriksa kepelabuhan (PPK)harus seorang yang cukup berpengalaman dan bila naik ke kapal untuk mengadakan pemeriksaan harus mampu untuk berkomunikasi secara teknis dengan nahkoda, para perwira, maupun awak kapal yang di perlukan dalam bahasa Inggris.

Bobot pemeriksaan terutama dilakukan terhadap: • Pemilik kapal atu operator yang diragukan. • Pencharter. • Bendera kapal. • Biro klasifikasi yang bukan anggota IACS (International Association Classification Surveyors). • Keadaan masa lalu dari kunjungan kapal di pelabuhan. • Jenis kapal dan umurnya. • Kapal yang telah dilaporkan oleh salah satu pelabuhan atau pusat informasi. • Kapal yang pernah melakukan penyimpangan khusus, kapal yang tidak sesuai lagi kelasnya.

Kapal yang kecelakaan, seperti: • Tubrukan, kandas atau terdampar ketika menuju pelabuhan. • Melakukan pencemaran. • Mengolah gerak secara tidak aman. • Tidak melakukan prosedur pelaporan yang ada. • Memberikan tanda bahaya yang tidak perlu tanpa pemberitahuan pembatalan selain itu ,

Tiga hal yang menjadi wewenang PPK, yaitu: • Meminta agar pembenahan dari ketidaksempurnaan sebelum kapal berlayar dapat dipenuhi, dan PPK dapat kembali memeriksa sebelum kapal berlayar untuk melihat apakah rekomendasinya dijalankan. • Memperbolehkan kapal berlayar dengan syarat bahwa kekurangan atau ketidaksempurnaan akan dibetulkan di pelabuhan berikut. • Meminta agar ketidaksempurnaan di betulkan dalam waktu 14 hari dan dalam hal ISM-non conformity dalam waktu 3 bulan. PPK dapat melaporkan bahwa kekurangan dapat ditangguhkan dan bila akan di hapus maka kapal harus diperiksaa di pelabuhan berikut.

Pemeriksaan yang secara lebih rinci dapat dipaparkan sbb: • Keadaan luar badan kapal • Penelitian sertifikat di ruangan nahkoda • Hal yang berhubungan dengan sertifikat awak kapal • Hal yang berhubungan dengan ISM-code • Geladak terbuka • Peralatan bongkar muat (cargo handling gear) • Peralatan navigasi dan radio • Alat-alat penyelamatan • Pengaturan pemadaman api (life saving appliance atau LSA) • Pengaturan pemadaman api (fire fighting arrangements atau FFA) • Ruangan kamar mesin • Peralatan pencegahan polusi • Tempat tinggal dan ruangan kerja