invest in BKPM Jakarta 16 Juli 2018 KEBIJAKAN

invest in BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018 KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI OSS SERTA PENGEMBANGAN VER 1. 1 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN TERKAIT PENANAMAN MODAL SURAKARTA, 18 SEPTEMBER 2019 © 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

CAKUPAN PEMBAHASAN INFORMASI UMUM PRINSIP DASAR MEKANISME PENDAFTARAN DAN PERIZINAN BERUSAHA: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 PELAYANAN DAN OPERASIONAL SISTEM OSS PENGALIHAN PELAYANAN DAN OPERASI SISTEM OSS KE BKPM RE-ORGANISASI KEDEPUTIAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL JENIS FITUR PERMOHONAN DI DALAM SISTEM OSS PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM OSS 1. 1 2 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

invest in BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018 PRINSIP DASAR MEKANISME PENDAFTARAN PERIZINAN BERUSAHA : 1. PP NO. 24 TAHUN 2018 2. Permenko Bidang Perekonomian No. 13 Tahun 2018 3. Surat Sesmenko No. S-30/SES. M. EKON/01/2019 tanggal 16 Januari 2019

PRINSIP DASAR PP 24 TAHUN 2018 1 PENDAFTARAN DAN PERIZINAN BERUSAHA TAHAPAN PERIZINAN PERSIAPAN NOMENKLATUR LAMA Izin Prinsip/ BARU PRODUKSI Fasilitas + Izin K/L + Izin Daerah Izin Usaha SPIPISE + Sistem K/L + Sistem Daerah SPIPISE Pendaftaran Investasi SPIPISE NOMENKLATUR KONSTRUKSI Nomor Induk Berusaha Izin Usaha KOMITMEN SELF DECLARATION + Pemenuhan Standar Perizinan lainnya Izin Komersial/Operasional KOMITMEN SELF DECLARATION Post Audit 'Sistem OSS' SATU Format Perizinan Berusaha 4 Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PRINSIP DASAR PP 24 TAHUN 2018 2 JENIS PEMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SEKTOR PMA Contoh: PT NON PERSEORANGAN PMDN BADAN HUKUM PMDN Contoh: CV 20 SEKTOR, KECUALI: NON BADAN HUKUM Contoh : KP 3 A KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA ASING PERBANKAN & NON PERBANKAN PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS BUMI Contoh: USAHA DAGANG (UD) PMDN PERSEORANGAN 5 Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PRINSIP DASAR PP 24 TAHUN 2018 3 PERMOHONAN NON PERSEORANGAN, kecuali KANTOR PERWAKILAN Pendaftaran Kegiatan Usaha Pendirian Badan Usaha PELAKU USAHA MEKANISME LAMA KUMHAM/INSTANSI LAIN NOTARIS ATAU Pendaftaran Kegiatan Usaha PELAKU USAHA Pendirian Badan Usaha BKPM/DPMPTSP MEKANISME BARU NOTARIS KUMHAM/INSTANSI LAIN NOTARIS Pendirian Badan Usaha PELAKU USAHA BKPM/DPMPTSP Pendaftaran Kegiatan Usaha KUMHAM LEMBAGA ‘OSS’ 6 Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PRINSIP DASAR PP 24 TAHUN 2018 4 LEMBAGA OSS SEBAGAI PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA SISTEM PERIZINAN BERUSAHA PUSAT/ DAERAH OSS SISTEM LAINNYA • BKPM (PTSP Pusat) SPIPISE • Provinsi/Kab/Kota (DPMPTSP) SPIPISE + SISTEM DAERAH integrasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA • PENGESAHAN AKTA: AHU ONLINE • NIK: DUKCAPIL • AKSES PABEAN: i. NSW • NPWP: DJP • dan lainnya 7 Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

SKEMA UMUM PROSES PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA PERBANDINGAN MEKANISME PERIZINAN LAMA DAN BARU MEKANISME LAMA PENERBITAN PERIZINAN PEMENUHAN PERSYARATAN Pre-Audit MEKANISME BARU PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA IU diterbitkan oleh Lembaga OSS Keterangan: Post Audit Oleh K/L + Pemda PEMENUHAN PERSYARATAN KOMITMEN Post Audit Oleh K/L + Pemda Diajukan ke K/L atau Pemda sesuai kewenangannya Daftar Izin Komersial/Operasional diterbitkan oleh OSS Persetujuan Pemenuhan Komitmen IU Izin Komersial/Operasional Pre-Audit = proses verifikasi dokumen oleh Front Officer / Back Office, termasuk penelaahan teknis oleh K/L atau Pemda 8 Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) ONE COMPANY – ONE 'NIB' IDENTITAS BERUSAHA KBLI 1 KBLI 2 KBLI. . dst IZIN USAHA Sektor A IZIN USAHA Sektor B IZIN USAHA … dst Keterangan: KBLI = Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan. Kepala. BPSNomor 19 Tahun 2017) 9 Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PENANGGUNG JAWAB NIB DAN PERIZINAN BERUSAHA 1 AKUN – untuk lebih dari 1 perusahaan “ Pengurus yang memiliki jabatan di beberapa perusahaan, KTP/Paspornya dapat digunakan untuk pembuatan akun OSS atas semua perusahaan tersebut” Bapak DAVID DIREKSI PT. A PT. B Akun a. n Bpk DAVID NIB PT. A NIB PT. . dst Akun a. n Bpk DAVID NIB PT. B 10 Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

invest in BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018 PELAYANAN DAN OPERASIONAL SISTEM OSS

PENGALIHAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PENGELOLAAN SISTEM OSS Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 Tentang. Pengalihan. Pelayanan. Perizinan. Berusahadan. Pengelolaan. Sistem. OSSkepada. BKPM 2 JANUARI 2019 - SELANJUTNYA 9 JULI 2018 - 1 JANUARI 2019 a. b. c. d. e. operasional layanan perizinan berusaha berbantuan (mulai 2 Januari 2019); operasional Sistem OSS (mulai 2 Januari 2019); pelaksanaan audit atas perizinan berusaha yang diterbitkan Sistem OSS (mulai 2 Januari 2019); penyediaan infrastruktur Sistem OSS (mulai 1 Maret 2019); dan kegiatan terkait lainnya yang disepakati bersama antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 12 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

invest in BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018 RE-ORGANISASI KEDEPUTIAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

STRUKTUR ORGANISASI Peraturan. Kepala. BKPMNomor 90/SK/2007 sebagaimanatelahdiubahterakhirdengan. Nomor 10 Tahun 2018 Deputi Pelayanan Penanaman Modal Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha Direktur Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha 14 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

invest in BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018 JENIS FITUR PERMOHONAN DI DALAM SISTEM OSS

invest in BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018 PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO

GAMBARAN UMUM FITUR SISTEM OSS menu untuk memproses perizinan berusaha dalam rangka perluasan (penambahan bidang, lokasi dan/atau kegiatan usaha) menu yang digunakan oleh Pelaku Usaha melakukan permohonan perizinan berusaha dengan klasifikasi usaha mikro Kekayaan Bersih < = Rp 50 Juta Hasil Penjualan < = Rp 300 Juta Pencabutan Izin dalam rangka penutupan/pembubaran perusahaan (likuidasi) adalah menu yang digunakan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan pencabutan seluruh perizinan usaha perusahaan 17 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA DAN FITUR DI DALAMNYA Perubahan Akta Perusahaan 1. Profil (Kedudukan Perusahaan – Kabupaten/Kota) 2. Permodalan (Modal Dasar) 3. Permodalan (Disetor dan Ditempatkan) dan/atau perubahan pemegang saham 4. Pengurus / Penanggung Jawab Perusahaan 5. Maksud dan Tujuan – 2 digit KBLI Pelaku Usaha AHU ONLINE OSS Data NIB Notaris Pendelegasian Pengurusan Perizinan menu yang dapat digunakan untuk mendelegasikan pengurusan perizinan berusaha dari penanggung jawab perusahaan sebagai pemilik akun OSS (pemberi kuasa) kepada karyawan perusahaan (penerima kuasa) OSS Penyelarasan Data di OSS Pemberi Kuasa Penerima Kuasa Delegasi Pengurusan Non Perseorangan Perubahan penanggung jawab pengurusan perizinan menu yang dapat digunakan untuk mengubah penanggung jawab pengurusan perizinan karena adanya perubahan/penggantian penanggung jawab perusahaan (sebagai pemilik akun OSS) sebagaimana telah dinyatakan dalam akta perubahan. OSS Ambil Data Perusahaan PJ Lama Non Perseorangan OSS PJ Baru Kesepakatan / Akta Perubahan Non Perseorangan 18 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA DAN FITUR DI DALAMNYA menu untuk memproses perizinan berusaha dalam rangka perluasan (penambahan bidang, lokasi dan/atau kegiatan usaha) perluasan usaha di sektor industri dengan kriteria 5 digit KBLI dan lokasi proyek kegiatan usaha tambahan sama dengan kegiatan sebelumnya Perluasan usaha atas lokasi atau bidang usaha atau jenis produksi yang berbeda Tambah Produk/Jasa dengan 5 digit KBLI yang berbeda atas lokasi yang sama 19 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA DAN FITUR DI DALAMNYA PERIZINAN MIKRO menu yang digunakan oleh Pelaku Usaha melakukan permohonan perizinan berusaha dengan klasifikasi usaha mikro NIB DATA PEMOHON DATA USAHA Data NIK Nama Usaha Telepon Sektor Usaha NPWP Bidang/Kegiatan Usaha Pendidikan Terakhir Sarana Usaha Modal/Kekayaan Bersih (Max. Rp 50 jt) Alamat Usaha IZIN USAHA Status Tempat Usaha Jumlah TK Perkiraan Hasil Penjualan / tahun 20 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

invest in BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM

OUTLINE 1. Perbedaan OSS V 1. 0 dengan V 1. 1 2. Sekilas OSS

23 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

1. REGISTRASI AKUN Kurang Informatif Lebih Informatif V 1. 0 Penentuan jenis Pelaku Usaha pada saat registrasi akun. Pelaku Usaha menentukan sendiri jenis Pelaku Usaha (Non Perseorangan, dan Perwakilan) tanpa ada penjelasan. V 1. 1 Penentuan jenis Pelaku Usaha setelah registrasi akun. Sudah disediakan penjelasan mengenai definisi jenis Pelaku Usaha. 24 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

2. TAHAPAN PERIZINAN BERUSAHA Tahapan dalam satu siklus digabung Tahapan terpisah sesuai output V 1. 0 Dalam satu siklus (form tampilan) terdiri dari 5 step (Akta, Kelengkapan Data, Izin Usaha dan Komitmen Izin Usaha, Komitmen Izin Komersial, Output). V 1. 1 Masing-masing step (Data Legalitas, NIB, Izin Usaha, Izin Operasional / Komersial). 25 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

3. FORMAT ISIAN DATA LEGALITAS Hanya berdasarkan data legalitas PT Format Legalitas PT Sudah disiapkan format isian data legalitas berdasarkan jenis badan usaha (CV, Firma, dll) dan badan hukum (PT, Yayasan dan Koperasi) Format Legalitas PT Format Legalitas Yayasan Format Legalitas Koperasi Format Legalitas CV Format Legalitas Firma Format Legalitas Dll 26 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

4. KEGIATAN UTAMA DAN KEGIATAN PENUNJANG Belum dapat dibedakan antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang Sistem sudah didesain untuk membedakan kegiatan utama dan kegiatan penunjang Kegiatan Utama Kegiatan Penunjang Contoh kasus: Kegiatan Utama Industri di daerah Subang memerlukan terminal khusus di daerah Karawang, maka Pelaku Usaha bisa menentukan kegiatan industri di Subang sebagai kegiatan utama, terminal khusus di Karawang sebagai kegiatan penunjang. Total nilai investasi dimasukkan dalam kegiatan utama. Kegiatan utama dan kegiatan penunjang memiliki komitmen masing-masing. 27 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

5. IZIN LOKASI Hanya dapat mengakomodir Izin Lokasi Daratan Sudah didesain untuk penerbitan Izin Lokasi Daratan, Perairan dan Kawasan Hutan • Bisnis proses untuk izin lokasi perairan sudah disepakati bersama K/L terkait, saat ini sistem sedang dalam proses pengembangan. • Kawasan hutan masih dalam proses pembahasan dengan K/L terkait. 28 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

6. IZIN USAHA Status Efektif / Belum Efektif Tidak ada status efektif / belum efektif, namun terdapat list persyaratan / izin prasarana yang belum terpenuhi dalam Izin Usaha tersebut Akan dilengkapi dengan lampiran yang berisi informasi list sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dan akan dilakukan update secara otomatis ketika sudah dipenuhi. 29 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

7. IZIN OPERASIONAL / KOMERSIAL (IOK) List komitmen dan dilengkapi dengan cover letter OSS yang menjelaskan bahwa komitmen telah dipenuhi List Komitmen LIST KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL 1. 2. 3. 4. ______________ Penerbitan IOK melalui OSS diakomodir dengan memperhatikan notifikasi dari instansi yang berwenang. Apabila instansi menotifikasi ke OSS, maka OSS akan menerbitkan cover letter-nya sementara IOK-nya akan di -upload oleh instansi terkait. List Komitmen LIST KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/ KOMERSIAL 1. 2. ______________ Cover Letter IZIN OPERASIONAL/ KOMERSIAL ______________ 30 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

8. VALIDASI • NIK, Akta AHU, NPWP (Perusahaan, Pemegang Saham, NPWP Suami) • RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday Sama dengan V 1. 0 ditambahkan dengan KBLI terintegrasi, validasi KEK, validasi terkait akta perusahaan Untuk validasi terkait Akta Perusahaan meliputi: • Total modal ditempatkan = Modal disetor • Total komposisi jumlah saham = Modal ditempatkan/disetor • Untuk PMDN sudah terfilter tidak boleh ada pemegang saham asing • Pemegang saham untuk akta pendirian PT baru sudah dikunci minimal dua orang 31 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

9. PERWAKILAN KP 3 A, BUJKA, STPW Luar Negeri (Waralaba) Sama seperti V 1. 0 ditambah dengan KPPA • Terdapat penambahan jenis perwakilan 32 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

10. PENCABUTAN IZIN Pencabutan Berdasarkan Likuidasi (mencabut entity) Pencabutan Berdasarkan Likuidasi dan Non Likuidasi (mencabut izin usaha / proyek) • Terdapat penambahan metode pencabutan izin. • Contoh pelaku usaha hanya ingin mencabut Izin Usahanya/ salah satu Izin Usahanya. 33 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

11. TOTAL INVESTASI Berdasarkan KBLI 2 digit Berdasarkan KBLI 5 digit KBLI 2 Digit

35 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

36 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PORTAL OSS V 1. 1 Update Tampilan dan Menu 37 Copyright © 2017 Indonesia

REGISTRASI AKUN OSS V 1. 1 • Elemen data lebih sedikit • Sebagian validasi dilakukan oleh sistem • Proses selanjutnya dari registrasi tidak berubah 38 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

BERANDA AKUN USER OSS V 1. 1 • Menampilkan rekapitulasi kegiatan pelaku usaha • Sistem memvalidasi pilihan jenis usaha • Update menu tahapan permohonan perizinan • Dilengkapi fitur notifikasi ke pelaku usaha 39 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

WEBFORM K/L/D OSS V 1. 1 • Menampilkan rekapitulasi perizinan yang perlu dan sudah diproses oleh petugas DPMPTSP • Dilengkapi fitur untuk user manajemen • Dilengkapi fitur untuk membantu penerbitan IUMK (membuatkan akun dan atau meregistrasikan) 40 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

Terima Kasih Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P. O. Box 3186, Indonesia One Stop Service Contact Center P : 0807 100 2576 ATAU 1500765 E : info@bkpm. go. id The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 41 41