invest in BKPM Jakarta 16 Juli 2018 IMPLEMENTASI

invest in BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018 IMPLEMENTASI OSS DIREKTUR KERJASAMA STANDARDISASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Magelang, 9 Agustus 2018

PRINSIP DASAR OSS • NEW REGIME • NEW FASHION The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 2

NEW REGIME A PERIZINAN BERUSAHA Pusat/Daerah • BKPM (PTSP Pusat) – OSS SPIPISE • Provinsi/Kab/Kota (DPMPTSP) – SPIPISE + SISTEM DAERAH Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Pemerintah Republik Indonesia OSS didukung oleh : • • • AHU Online DUKCAPIL INSW KEMENAKER Dll The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 3

NEW REGIME (1) SEBELUM B SESUDAH OSS mekanisme existing NOTARIS + AHU mekanisme Baru (NSPK) NOTARIS + AHU SPIPISE The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia OSS Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 4

NEW REGIME (2) OSS SPIPISE 1 Online –digital signature 2 Online – BO digital signature 3 Layanan 3 jam Online – BO – digital signature Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 1 Layanan MANDIRI Online – QR Code 2 Layanan BERBANTUAN Online – QR Code 3 Layanan PRIORITAS Online – QR Code The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 5

NEW FASHION - STANDARDISASI Format PERSIAPAN DULU 3 x permohonan OSS 1 x permohonan Izin Prinsip / Pendaftaran Investasi NOMOR INDUK 1 BERUSAHA (NIB) KOMERSIAL PEMBANGUNAN • Fasilitas • Izin K/L • Izin Daerah ( IL, IMB) IZIN USAHA (IU) KOMITMEN 2 SELF DECLARATION • Izin Usaha 3 + Pemenuhan Standar Perizinan lainnya IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL KOMITMEN KOMITME 4 SELF DECLARATION SELF NDECLARATION 5 Post audit The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 6

NEW FASHION - STANDARDISASI Format (1) § § § § § OSS melayani perizinan untuk SEMUA jenis dan klasifikasi kegiatan usaha PMA, PMDN, Usaha Besar, UMKN, Perseorangan, CV, Firma dll Setiap perusahaan WAJIB memiliki NIB (1 perusahaan – 1 NIB) Dalam 1 NIB bisa mencakup LEBIH dari 1 KBLI (jenis kegiatan usaha) Izin Usaha diterbitkan untuk SETIAP SEKTOR dengan format standard namun berbeda nomenklatur izin QR Code dibaca dengan SCANNER KHUSUS yang dapat di download di laman OSS Registrasi : wajib dilakukan dengan NIK/Paspor dari penanggungjawab perusahaan yang tercantum dalam AKTA perusahaan 1 user-id dan password dapat digunakan untuk memproses perizinan LEBIH dari 1 perusahaan Penetapan komitmen – Self Declaration – post Audit Membaca lampiran PP 24/2018 khususnya kolom 4 tentang Jenis Izin • Izin Usaha dapat dibaca sebagai Izin Usaha atau juga izin lain dalam rangka mendapatkan Izin Usaha. . . Contoh PWU – yang merupakan rangkaian dari IUPTL • Izin Komersial dibaca sebagai izin-izin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasi atau komersial The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 7

BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018 PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS) Pedoman versi lengkap dapat diunduh di situs www. oss. go. id The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 8 © 2018 Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved © 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. by. All rights reserved

KEMENTERIAN KOORDINATOR B I D A N G PEREKONOMIAN REPUBLIK I N D O N E S I A 1. PEMBUATAN DAN AKTIVASI AKUN OSS Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya yaitu Perorangan dan Badan Usaha (termasuk UMKM) baru, maupun yang sudah berdiri. 1. 2. * www. ******* Pelaku usaha mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK), email atau email perusahaan (untuk badan usaha) dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. 3. Pelaku usaha akan menerima email berisi direct link untuk aktivasi akun OSS. * user-id * ******* password ******* Pelaku usaha mengaktifasi akun OSS dan akan menerima email berisi User. ID dan Password. *Badan usaha menggunakan NIK penanggungjawab Badan Usaha *Badan usaha terlebih dulu mengurus akta pengesahan atau bukti pendaftaran melalui AHU Online (Kemenkumham) dan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia mendapatkan akta pengesahan atau surat keterangan terdaftar/bukti pendaftaran. * Khusus badan usaha disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 9

2. MEMPEROLEH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha TDP 3. API AKSES KEPABEANAN • • Login pada Sistem OSS menggunakan User- ID dan Password. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti : data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Pelaku usaha akan menerima notifikasi dari OSS untuk mengubah jenis bidang usahanya, jika bidang investasi yang diinput tidak memenuhi ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI). • Sistem OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha. • Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB (jika diperlukan). NPWP RPTKA BPJS KES & N A K E R FASILITAS FISKAL I Z I N U S A H A (SIUP) Catatan: Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 10 berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha. 10

3. I Z I N LOKASI Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan RTRW Jika lokasi tersebut telah sesuai dengan peruntukan ruangnya, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Izin Lokasi. RTRW Pelaku usaha membuat pernyataan • komitmen penyelesaian Izin Lokasi. Setelah mengisi pernyataan komitmen Izin Lokasi, Sistem OSS menerbitkan Izin • Lokasi. Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen • Izin Lokasi yang sudah dimiliki dengan cara memperoleh persetujuan Izin Lokasi di DPMPTSP sesuai lokasi usaha. Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin lokasi pada sistem OSS dengan mengisi pernyataan komitmen penyelesaian Izin Lokasi. Setelah mengisi pernyataan komitmen Izin Lokasi, Sistem OSS menerbitkan Izin Lokasi. Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen Izin Lokasi yang sudah dimiliki dengan cara memperoleh persetujuan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan. 1. Sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/atau RUTRKP. 2. Terletak di Kawasan Industri, KEK & KPBPB. 3. Merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh pelaku usaha. 4. Berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan. 5. Berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan. (untuk perluasan usaha) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 6. Tanah yang diperlukan tidak lebih dari 25 ha untuk usaha pertanian, 1 ha untuk usaha bukan pertanian dan 5 ha untuk pembangunan rumah bagi MBR. 7. Akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional. PENERBITAN I Z I N LOKASI PERAIRAN SECARA OTOMATIS PENERBITAN I Z I N LOKASI SECARA OTOMATIS Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 1. Terletak di lokasi KEK, Kawasan Industri & KPBPB. 2. Merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha. 3. Berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan 4. Dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil. 5. Akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional. 11

4. IZIN LINGKUNGAN Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan 15 • • Pelaku usaha mengajukan izin lingkungan pada OSS dengan mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan UKL- UPL atau AMDAL dalam jangka waktu tertentu. Sistem OSS menerbitkan Izin Lingkungan. Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 • • Waktu penyelesaian matriks UKLUPL adalah 15 hari sejak pernyataan komitmen UKL-UPL. Waktu penyelesaian AMDAL adalah 115 hari sejak pernyataan komitmen AMDAL. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 12

KEMENTERIAN KOORDINATOR B I D A N G PEREKONOMIAN REPUBLIK I N D O N E S I A 5. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung. • Pelaku usaha mengajukan IMB pada OSS dengan mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan IMB dalam jangka waktu tertentu. Sistem OSS menerbitkan IMB. Pelaku usaha mendapatkan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota dari PTSP Pelaku usaha memenuhi persyaratan komitmen berupa desain bangunan yang mengacu pada standar komposit maupun standar bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dokumen persyaratan lainnya. • Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS apakah • komitmen penyelesaian IMB dinyatakan diterima atau ditolak. • Waktu penyelesaian komitmen IMB adalah 30 hari sejak Kepemilikan IMB tidak dipersyaratkan jika : • Bangunan gedung di dalam KEK, Kawasan Industri dan KPBPB pernyataan komitmen. Jika bidang usaha wajib AMDAL, sepanjang Pengelola Kawasan telah menetapkan “Estate Regulation”. The Investment Coordinating Board of the Republic waktu of Indonesia penyelesaian komitmen IMB adalah 30 hari maka • Bangunan gedung merupakan proyek pemerintah atau Proyek sejak komitmen. AMDAL terpenuhi. Strategis Nasional. 13 Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

6. IZIN USAHA Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha. • Izin usaha otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan). • Setelah mendapatkan izin usaha, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan persiapan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 38, PP 24 tahun 2018. Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS bahwa izin usaha telah diaktivasi setelah pemenuhan komitmen atas izin lokasi, izin lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan serta Sertifikat Laik Fungsi, dan persyaratan izin usaha lainya, termasuk pembayaran. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 14

7. IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki tahapan komersial atau operasional. Bentuk izin komersial atau operasional ini antara lain, standar, sertifikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor. lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non-izin). • • Pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Izin Operasional/Komersial dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan komitmen berupa kesanggupan untuk memenuhi: a. Standar, sertifikat, dan/atau lisensi. b. Pendaftaran barang/jasa. Setelah mengisi pernyataan komitmen, Sistem OSS otomatis menerbitkan Izin Operasional/Komersial. Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan standar-standar atau persyaratan operasional/ komersial, misalnya Cara Pembuatan Obat yang Baik, SNI dan sebagainya. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia IZIN OPERASIONAL/ KOMERSIAL Sistem OSS mengaktivasi Izin Komersial/Operasional Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 15

8. PEMBAYARAN Setelah mendapatkan izin dengan mekanisme pernyataan komitmen melalui OSS, pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP, PAD atau retribusi daerah dan melakukan konfirmasi pembayaran ke OSS. Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah pembayaran dilakukan dan komitmen izin telah dipenuhi. 2. Pelaku Usaha menerima email dan notifikasi dari sistem OSS mengenai daftar izin yang sudah dimiliki. Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Pelaku usaha membayar kepada instansi yang telah di tentukan. Rp 3. Pelaku usaha mengunggah bukti pembayaran ke sistem OSS. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 16

9. PENGEMBANGAN IZIN USAHA DAN PEMBARUAN DATA PERUSAHAAN Keadaan dimana Pelaku Usaha melakukan pengembangan usaha seperti penambahan kapasitas, perluasan usaha pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama ataupun pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang berbeda. Bilamana pengembangan usaha dilakukan pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama maka, Pelaku Usaha wajib memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS. Bilamana pengembangan usaha menyebabkan perluasan area usaha yang berada pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SFL) pada lokasi pengembangan usaha baru. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 17

10. KEGIATAN USAHA YANG TELAH BERJALAN Pelaku usaha dan badan usaha yang sudah berdiri sebelum operasional OSS dapat mendaftar dan mengaktivasi akun OSS serta mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 1. 2. 3. BADAN USAHA Melakukan pendaftaran dengan menggunakan NIK penanggungjawab perusahaan, nomor akta pengesahan atau akta pendaftaran, password akun dan alamat email. PERSEORANGAN • Melengkapi komponen data perusahaan dalam Sistem OSS. • Melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya Sistem OSS Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melakukan pendaftaran dengan menggunakan NIK pribadi, password akun, dan alamat email. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 18

11. MEKANISME PENGADUAN KANAL KO M U N I K ASI TELEPON FRONT-END HELPDESK SATGAS LAINNYA SATGAS NASIONAL DIBAWAH TIM PELAKSANA SATGAS K/L SATGAS N A S I O N A L EMAIL SATGAS PROV PELAPOR PENGAD UAN MELALUI SISTEM OSS SATGAS NASIONAL HELPDESK AGENTS * Tim OSS akan menambahkan kanal komunikasi ke depannya. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia SATGAS KAB/KO TA Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 19

Call Center OSS Lounge Lantai 1 Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 385 7595; (021) 385 7596; (021) 2120 1020; (021) 2120 2020 E-mail: helpdesk. oss@insw. go. id; info. oss@insw. go. id; satgasnasional@ekon. go. id; osskom@ekon. go. id atau; PTSP Pusat BKPM Lantai 1 Gedung Ismail Saleh, BKPM Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan 12190 Call Center: 0807 100 2576 E-mail: info@bkpm. go. id The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 20

www. oss. go. id STEP 1: PERMOHONAN HAK AKSES Catatan: 1. Email validasi 2. Email userid dan password 21

www. oss. go. id STEP 2: PEREKAMAN DATA AKTA 22

www. oss. go. id STEP 2: PEREKEMAN DATA AKTA. . . lanjutan 23

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA 24

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 25

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 26

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 27

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 28

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 29

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 30

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 31

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 32

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 33

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 34

www. oss. go. id STEP 3: PERMOHONAN BERUSAHA. . lanjutan 35

www. oss. go. id PERIZINAN YANG DITERBITKAN 36

Permasalahan PTSP dalam mendukung OSS antara lain : 1. Satgas belum 100 % terbentuk 2. NSPK perizinan KL belum 100 % tersusun, sehingga PTSP daerah belum dapat memedomani melalui Perda. 3. Belum siap/tersedia SDM yang akan ditugaskan khusus OSS 4. Belum memiliki password dan user name untuk berinteraksi lebih dalam dengan OSS 5. Peralatan komputer dan jaringan internet khusus untuk OSS belum tersedia /memadai. 6. Koordinasi dengan Tim Teknis (OPD Teknis) belum 100 % on line sistem/ terintegrasi secara elektonik antara PTSP daerah dengan Dinas Teknis Daerah 7. Belum 100% PTSP daerah menggunakan aplikasi sicantik cloud 8. Belum 100% daerah mampu menyelenggarak bimtek OSS didanai APBD 9. Rendahnya komitmen komponen strategis di daerah (kdh, sekda, bappeda, dinas teknis) dalam percepatan implemen OSS 10. Quota jumlah izin perhari secara nasional yang dimiliki OSS masih rendah

Thank You Terima Kasih Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P. O. Box 3186, Indonesia One Stop Service Contact Center P : 0807 100 2576 E : info@bkpm. go. id The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 38 38