INTEGRASI POLITIK Integrasi Politik dalam Teori Pertemuan 3

INTEGRASI POLITIK Integrasi Politik dalam Teori Pertemuan 3 Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA

Integrasi Politik dalam Teori Pergolakan yang terjadi di beberapa daerah ini yang menggunakan senjata maupun gejala lain berupa pertikaian politik tak bersenjata, yang sering juga dikenal dengan konflik kekerasan dan yang tanpa kekerasan dikenal sebagai gejala-gejala politik atau disebut juga sebagai masalah integrasi politik.

Walaupun sering dipergunakan di mana-mana, akan tetapi istilah integrasi politik sebenarnya tidaklah sepopuler istilah integrasi nasional. Istilah integrasi politik pun kurang populer dalam kajian ilmu politik. Dalam ilmu politik pun belum ada kesepakatan tentang pengertian integrasi politik. Seperti beberapa pendapat para ahli berikut ini: Dua orang sarjana Barat, James J. Coleman dan Carl G. Rosberg, melihat Integrasi Politik sebagai suatu bagian dari integrasi nasional. Dalam pandangan mereka: Integrasi nasional memiliki dua dimensi, yaitu: Ø Vertikal (elit-massa) Ø Horizontal (teritorial)

Menurut mereka: Secara vertikal Integrasi nasional bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elit dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Kemudian secara horizontal integrasi nasional bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka Proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen.

Sarjana-sarjana lain yang memberikan pengertian tentang integrasi nasional seperti: Rupert Emerson dan K. H. Silvert memahami integrasi nasional dalam arti yang sama dengan integrasi teritorial dari Coleman dan Rosberg.

Sementara Myron Weiner, mendefenisikan integrasi dengan melihat masalah-masalah yang tercakup dalam pengertian integrasi. Dari studi ini Weiner, menampilkan beberapa pengertian integrasi seperti integrasi nilai dan integrasi tingkah laku. Dengan demikian, bagi Weiner masalah integrasi nasional bukan hanya masalah teritorial dan perbedaan elitmassa saja. Sebab menurutnya konflik dalam masyarakat dan dalam sistem politik tidaklah terbatas. Jadi secara implisit Weiner mengungkapkan bahwa semua masalah tersebut merupakan kategori integrasi politik.

Di sisi lain Claude Ake dengan tegas menolak istilah integrasi nasional. Bagi Ake, istilah integrasi nasional berbau tautologis (pengulangan gagasan). Menurutnya, istilah nation (bangsa) yang menjadi akar kata nasional secara normatif mengandung makna kelompok manusia yang sangat terpadu dan tidak adanya kesamaan pandangan diantara para ahli tentang nasionalitas.

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, istilah integrasi politik lebih tepat daripada istilah integrasi nasional. Menurutnya: pertama, istilah integrasi politik tidak hanya mencakup perbedaan elit-massa, sebagaimana integrasi teritorial tidak semata-mata berkaitan dengan problem wilayah. Kedua, bila faktor elit-massa dan teritorial sebagai faktor penyebab masalah disintegratif, maka diperlukan istilah integrasi politik dan integrasi teritorial sebagaimana yang dipergunakan Coleman dan Rosberg.

Selanjutnya menurut Sjamsuddin, integrasi dilihat sebagai sebuah proses dimana faktor yang mempengaruhi dan menentukan itu bisa berada dalam segi-segi kehidupan manusia. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dengan integrasi politik adalah suatu proses integrasi yang mengandung bobot politik, dan karenanya, proses ini bersifat politik. Integrasi politik dapat mencakup bidang vertikal atau juga bidang horizontal yang bertujuan menjembatani perbedaan teritorial. Dkl, pemaduan ini tidak mengenal batasan-batasan.

Secara vertical integrasi politik lebih menekankan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada pada kelompok yang berpengaruh dan yang dipengaruhi, selain itu secara horizontal integrasi politik lebih menekankan untuk wilayahlah yang harus dipersatukan.

Integrasi politik melibatkan dua masalah diantaranya yakni; 1. Bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. Masalah pertama mencangkup persoalan pengakuan rakyat akan hak-hak yang dimiliki negara dan rakyat harus mematuhinya. Jadi dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah bagaimana hubungan antara rakyat dan negara.

2. Bagaimana meningkatkan consensus normative (kesepakatan umum) yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat. pada masalah yang kedua lebih bersifat pembinaan kesepakatan diantara sesama warga negara tentang tingkah laku politik yang diperlukan agar sistem politik dapat berjalan dengan baik.

Menurut Weiner ada dua strategi yang dapat ditempuh oleh sesuatu pemerintahan untuk mengatasi kedua masalah tersebut. 1. Apa yang dinamakannya asimilasi yaitu dijadikannya kebudayaan suku yang dominan dalam suatu negara sebagai kebudayaan nasional 2. Persatuan dalam keanekaragaman yaitu pembentukan kesetiaan nasional dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok minoritas.

Menurut Ake bahwa kelancaran dari suatu proses pembinaan kesetiaan nasional ada kaitannya dengan budaya politik. Menurutnya kematangan budaya politik dari suatu bangsa adalah suatu prakondisi yang penting bagi suatu integrasi yang tinggi tingkatnya.

Lebih lanjut Almond dan Verba berpendapat bahwa kematangan suatu budaya sangat tergantung pada kesesuaian antara struktur politik dan kebudayaan. Suatu struktur politik yang sesuai digambarkan mereka sebagai suatu struktur di mana pengetahuan politik dalam masyarakat adalah tepat dan dimana akibat dan penilaian cenderung menguntungkan. Ini berarti bahwa rakyat harus memiliki pengetahuan yang tepat tentang sistem politik mereka, di samping mempunyai perasaan dan penilaian yang menguntungkan terhadap sistem politik dan penampilannya.

Integrasi Politik di Indonesia Persoalan integrasi politik di Indonesia dimulai sejak awal kemerdekaan. Pergolakan yang terjadi ditahun-tahun awal kemerdekaan, seperti pemberontakan Darul Islam di Jawa barat pada 1947, Darul Islam di Sulawesi Selatan 1950, serta Darul Islam di Aceh pada 1953. Dilanjutkan pergolakan di Papua segera setelah Belanda mengembalikan Papua kepada Indonesia yang disebut dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Peristiwa Malari 1976, kasus Tanjung Priok 1984, dan peristiwa aksi 1998.

Di Sumatera Barat juga muncul gerakan perlawanan dari kalangan elit jenderal atau militer yang tidak puas dengan pemerintah pusat dengan munculnya PRRI, gerakan ini di dukung pada awalnya dari jenderal yang tidak memperoleh atau mendapatkan kepuasan dari pemerintah pusat.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah dihadapkan pada masalah integrasi, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dengan kata lain, sumber problem integrasi politik di Indonesia berkaitan erat dengan masalah teritorial, perbedaan elit-massa, dan yang terakhir masalah ideologi. Indonesia memang bukan suatu negeri yang terpadu dengan ketat (Sjamsuddin: 1989), meskipun dalam banyak hal tertentu masalah integrasi politik tidaklah seberat yang dihadapi oleh banyak negara lain di Asia dan Afrika.

Indonesia yang terdiri atas sekian ribu pulau, masalah geografi dilengkapi oleh heterogenitas etnis yang di luar Papua saja mencakup lebih kurang dari 300 suku bangsa. Dari segi keagamaan pun Indonesia sesungguhnya suatu bangsa yang terpecah. Meskipun Islam agama mayoritas, warisan keragaman agama tersebar ke pelosok negeri. Beberapa masalah Integrasi politik nasional: 1. Masalah keragaman etnis. Permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis baik diantara penduduk pribumi maupun penduduk keturunan asing.

Permasalahan solidaritas yang tinggi menyebabkan kesetiaan primordial tidak bisa hilang walaupun telah tergabung dalam nation Indonesia yang baru. Hal ini yang menyebabkan bahwa masalah integrasi berbagai kelompok etnis merupakan masalah pokok bagi integrasi politik Indonesia. Selain masalah etnis pribumi Indonesia juga menghadapi masalah integrasi warga negara keturunan asing. Karena mereka yang tergolong warga keturunan asing ini secara genitas masih memiliki hubungan dengan negara asalnya, maka mereka berusaha mengembangkan kebudayaan negara asalnya di Indonesia.

Ini merupakan masalah baru bagi negara Indonesia. Dari segi kemungkinan memberontak untuk memperjuangkan satu wilayah sendiri, keturunan asing maupun peranakan membuat jarak yang tegas dengan kelompok pribumi. Ini juga masalah yang cukup rumit bagi kelancaran integrasi nasional secara utuh.

2. Masalah teritorial Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya merupakan daerah perairan. Lebih–lebih Indonesia merupakan arus lalu lintas dua benua dan dua samudera. Kondisi ini akan lebih mempererat rasa solidaritas kelompok etnis tertentu.

3. Masalah Ideologi Dalam integrasi politik ini adanya cara pandang yang berbeda tentang pola laku duniawi dan cara untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, masalah integrasi politik ini pada prinsipnya bersumber pada perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi ini disebabkan karena perbedaan falsafah hidup yang banyak berpengaruh dalam proses sosialisasinya, maupun dalam pembentukan konsepsi nalarnya. Termasuk faktor dominan dalam pembentukan suasana kesenjangan ideologi ini adalah masalah agama. Karena agama dipandang sebagai nilai hakiki sehingga kontrol sosial masyarakat agama cenderung lebih peka dan sering tajam.

4. Masalah kehidupan dan pertumbuhan Partai Politik. Permasalah politik di Indonesia berbengaruh pula dalam mencapai integrasi politik. Charles Lewis Tylor dan Michael C. Hudson mencatat beberapa indikator pertentangan politik Indonesia yaitu, terjadinya demonstrasi, kerusuhan, serangan bersenjata, meningkatnya angka kematian akibat kekerasan politik, pemindahan kekuasaan eksekutif yang bersifat ireguler.

Disamping itu adanya partai–partai politik yang terikat oleh kepentingan– kepentingan promodial yang secara tidak langsung terikat oleh kepentingan daerah dan kelompok elite dan kelompok etnis tertentu.

Prof. R. William Liddle dalam bukunya “Ethnicity, Party, and national Integration : An Indonesia Case Study”, bahwa integrasi politik Indonesia mempunyai dua dimensi: 1. dimensi horisontal dimaksudkan untuk menunjuk perbedaan, agama, aliran, dan lain – lain. 2. dimensi vertikal dimaksudkan untuk menunjuk kesenjangan kelompok elite nasional dengan massa. Yang terakhir ini mengakibatkan partisipasi politik massa yang sangat kecil

Ada dua dimensi permasalahan yang dihadapi Indonesia pasca revolusi nasional (Sjamsuddin: 1989): 1. bagaimana membangun suatu masyarakat teritorial yang homogen. Secara bersamaan dengan 2. masyarakat politik yang berpartisipasi.

Referensi Bachtiar, Harsya W. Masalah Integrasi Nasional di Indonesia. Jakarta: Prisma LP 3 ES, No. 8, Agustus 1976 Nazaruddin Sjamsuddin, Integrasi Politik di Indonesia, (PT Gramedia: Jakarta, 1989)