INTEGRASI PERLINDUNGAN PELAYANAN TERHADAP KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN

INTEGRASI PERLINDUNGAN & PELAYANAN TERHADAP KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA oleh Adrianus Meliala Disampaikan dalam Workshop Training of Trainers Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Cisarua Bogor, 20 Maret 2013 1

MATERI 1 MENGAPA INTEGRASI 2 BENTUK-BENTUK INTEGRASI 3 KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN 4 HAMBATAN YANG DIHADAPI 5 REKOMENDASI 2

PIHAK-PIHAK YANG PERLU BEKERJASAMA. KONSELOR / PSIKOLOG/ PEKERJA SOSIAL PENYIDIK KORBAN LPSK/ LEMBAGA PENDUKUNG KORBAN LAINNYA ORANG-ORANG DEKAT/KELUARGA KORBAN 3

1. a. MENGAPA PERLU INTEGRASI SITUASI SEKARANG TIDAK /BELUM KONDUSIF BAGI KORBAN DUKUNGAN BAGI KORBAN BUKANLAH BUSINESS AS USUAL • Perspektif korban masih relatif muda/baru • Kesadaran komprehensif tentang jenis-jenis korban dan aneka permasalahan korban belum menjadi pengetahuan umum dan dasar bagi berbagai kebijakan • Seperti halnya UU PSK, banyak pihak masih mencari bentuk terbaik perihal perlindungan dan pelayanan terhadap korban • Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap LPSK dan lembaga pendukung korban lainnya , mengingat peradilan pidana concern pada pelaku • Mendukung korban bukanlah pekerjaan yang mudah, singkat dan murah 4

1. b. MENGAPA PERLU INTEGRASI DIPA LPSK tidak besar • Hanya Rp 55 milyar / tahun dibanding 200. 000 kasus kejahatan kekerasan se-Indonesia /tahun, dan berpotensi “menghasilkan” korban yang perlu dilindungi dan dilayani Kapasitas masyarakat tidak besar • Kapasitas masyarakat mendukung korban sebenarnya tidak besar. Terdapat berbagai icon lain yang juga mampu menyedot semangat karitatif masyarakat • Dari yang tidak besar itu, sebagian tersedot ke jenis kejahatan yang memang telah mampu ”menjual diri” agar korbannya dibantu/dilayani Keperluan sinergi sudah lama ada • Upaya mengintegrasikan perlindungan dan pelayanan korban dalam SPP telah ada sejak beberapa waktu lalu ada, baik dilakukan para penggiat, akademisi ataupun praktisi SPP. 5

1. c. MENGAPA PERLU INTEGRASI Landasan Hukum Alasan Substantif Alasan Teknis • Bahwa landasan hukum perlindungan dan pelayanan terhadap korban kejahatan yang paling lengkap terdapat pada hukum-hukum yang terkait dengan bergeraknya sistem peradilan pidana. • Negara boleh saja mengadakan sistem kompensasi, rehabilitasi, resititusi dan reparasi bagi korban kejahatan, namun tidak akan banyak gunanya (dan malah menimbulkan permasalahan baru) jika tidak dikaitkan dengan hukum yang dioperasionalkan oleh sistem peradilan pidana dan menyangkut dirinya • Bahwa pemberian perlindungan dan pelayanan terhadap korban kejahatan harus diletakkan dalam konteks hubungan (yang walau tidak dikehendaki si korban) dengan pelaku. Baik dalam konteks mengganjar pelaku, merehabilitasi kognisi dan perilaku pelaku atau juga untuk memperbaiki hubungan korban dengan pelaku Sistem Peradilan Pidana harus “mengenal” korban kejahatan dalam bentuk tersedianya mekanisme khusus dan khas bagi korban, peningkatan kepekaan para praktisi SPP terhadap masalah korban serta dimasukkannya perspektif korban dalam pertimbangan hukum terkait kasus yang melibatkan korban

2. a. BENTUK-BENTUK Integrasi vertikal • Lembaga-lembaga yang terkait dengan dukungan dan pelayanan terhadap korban di tingkat pusat berinisiatif mengupayakan integrasi SPP secara lebih spesifik atau terobosan program yang kreatif Integrasi internal • Hubungan kerja yang semakin rapat antar instansi yang tergabung dalam PPT • Koordinasi optimal antar Unit PPA yang terdapat di Mabes, Polda dan Polres Integrasi horisontal • Lembaga-lembaga yang berada dalam sistem peradilan pidana secara bersama membuat tata laksana acara pidana yang victim’s friendly, pertimbangan hukum yang victim’sheavy dan keputusan hukum yang juga lebih victims’s-sensitive 7

2. b. UPAYA LPSK SELAKU FASILITATOR Integrasi SPP dengan instansi pendukung SPP • • • Rumah Sakit Ambulans Pemadam Kebakaran Pemakaman Pemulasaraan Dinas Sosial • Hotline bersama dan Tata Laksana bersama Integrasi dalam rangka inisiatif-inisiatif baru • Victim Funding Scheme • Shelter for Victim of Hate • Post-Trauma Shelter for Vulnerable Victims • Safe House for Vulnerable Victims • Protective Service for Victim with Multiple Victimization Record • Hotline for Domestic Victims LPSK seyogyanya tidak mengulangi kesalahan KPK karena melihat “KPK” sebagai dirinya saja, dan tidak mengikutsertakan Kepolisian dan Kejaksaan yang, menurut UU, adalah “extension” atau kepanjangan KPK 8

3. KEUNTUNGAN - KERUGIAN • Politik pembangunan yang pro-korban akan semakin jelas terlihat KEUNTUNGAN • Tidak ada atau semakin sedikit sumber daya yang terbuang karena harus dihentikan akibat tidak dikenal atau kontradiktif dengan keputusan SPP • Dukungan dan pelayanan terhadap korban memiliki legalitas hukum • Semua pemberian dan pelayanan dilakukan dengan tata laksana yang sama • Jika ego sektoral masing-masing instansi muncul KERUGIAN • Hukum pada umumnya, SPP pada khususnya, miskin kemauan melakukan pembaruan dan terobosan 9

4. HAMBATAN YANG DIHADAPI Kendala Umum • Tidak ada satu kementerian/lembaga/instansi SPP yang memiliki kewenangan penuh dalam mendorong dan menyelesaikan isyu ini, mengingat masalah korban bersifat lintas sektoral. LPSK belum/tidak mampu menjadi leading institution. • Penanganan korban oleh masing-masing pihak berorientasi pada penanganan kasus per kasus, belum menangani akar permasalahan timbulnya korban. Kendala Khusus (masing-masing institusi) Kementerian/Lembaga Kendala Kepolisian • Berpotensi menjadi jaksa dan hakim sekaligus tapi tanpa legitimasi Kejaksaan & Pengadilan • Harus mau bertarung dengan diri sendiri dalam rangka hukum yang humanis, progresif dan sosiologis Lembaga Pemasyarakatan • Sedikit berperan dalam rangka restorasi hubungan pelaku -korban 10

5. REKOMENDASI Untuk meningkatkan integrasi perlindungan dan pelayanan korban terhadap SPP diusulkan untuk dilakukan : 1 Kesepakatan Bersama antar Pimpinan SPP dalam rangka penyelarasan perlakuan dan tata laksana terhadap korban Tujuan 1. Berisikan pemetaan tentang hal-hal yang harus diselaraskan dibuat tata laksananya terkait perlindungan dan pelayanan terhadap korban 2. Berisikan rencana aksi untuk membuat penyelarasan dan tata laksana tersebut 2 Membentuk Tim Terpadu Lintas SPP guna merealisir dan mengevaluasi Kesepakatan Bersama di atas Tujuan 1. 2. Memastikan bahwa hal-hal yang telah disepakati terkait Kesepakatan Bersama dapat dijalankan Memastikan bahwa kasus-kasus yang terjadi sebelum adanya Kesepakatan Bersama tersebut juga dapat ditangani dengan baik 11

Terima Kasih adrianus@ui. ac. id 0811181894 12