Institut Teknologi Sepuluh Nopember www its ac id
Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN - PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH - DAU & DAK PUTU GDE ARIASTITA, ST, MT DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 2018 Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
PENGERTIAN “suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan” Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Penyelenggaraan pembangunan • Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. • Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Note: Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan alokasi barang dan jasa publik Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
DANA BAGI HASIL (PERIMBANGAN) Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
PERIMBANGAN KEUANGAN: Dana Perimbangan: “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi” Desentralisasi “TRANSFER” Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Fungsi Alokasi PEMERINTAH Pemerintah Pusat dan Daerah Fungsi Distribusi Pemerintah Pusat Fungsi Stabilisasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
DANA PERIMBANGAN • • • Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus. Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Hubungan Keuangan Pusat-Daerah APBN A. Pen Dlm Neg & Hibah - Pen Pajak - Pen Bukan Pajak/SDA B. Belanja Negara - Belanja Pusat - Belanja Daerah (Bagi Hasil, DAU, DAK) C. Keseimb Primer D. Surplus/Defisit E. Pembiayaan - Dlm Negeri - Luar Negeri APBD A. Penerimaan Daerah - PAD - Bagi Hasil Pajak & SDA - DAU - DAK B. Belanja Daerah - Rutin - Pembangunan C. Surplus/Defisit D. Pembiayaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
DANA BAGI HASIL Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
DANA BAGI HASIL “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
KONSEP DANA BAGI HASIL • • pajak : – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); – Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan – Pajak Penghasilan (PPh) sumber daya alam : – kehutanan; – pertambangan umum; – perikanan; – pertambangan minyak bumi; – pertambangan gas bumi; dan – pertambangan panas bumi. Note: Proporsi pembagian lihat UU No. 33 Tahun 2004 Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
DANA ALOKASI UMUM (DAU) Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
DANA ALOKASI UMUM (DAU): Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
KONSEP DAU • Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari APBN. • DAU dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar – Celah fiskal = kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah • Kebutuhan fiskal Daerah = kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. • Kapasitas fiskal Daerah = sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. – Alokasi dasar = jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Note: ketentuan teknis DAU lihat UU No. 33 Tahun 2004 Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Variabel DAU Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Parameter Tolak Ukur Perhitungan DAU Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Penetapan DAU dan Dana Penyesuaian untuk Daerah Pemekaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Sistematika Penyusunan DAU Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
PENERIMAAN DAU • Daerah yang memiliki nilai celah fiskal = 0 (kapasitas fiskal sama dengan kebutuhan fiskal) menerima DAU sebesar Alokasi Dasar • Daerah yang mempunyai nilai celah fiskal negatif dan nilai tersebut lebih kecil dari Alokasi Dasar, maka Daerah tersebut menerima DAU sebesar Alokasi Dasar setelah diperhitungkan dengan nilai celah fiskal • Daerah yang mempunyai nilai celah fiskal negatif dan nilainya sama atau lebih besar dari Alokasi Dasar, maka Daerah tersebut tidak menerima DAU Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
CONTOH PERHITUNGAN DAU • Kebutuhan Fiskal sama dengan Kapasitas Fiskal Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar Kapasitas Fiskal = Rp 100 miliar Alokasi Dasar = Rp 50 miliar Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal = Rp 100 miliar – Rp 100 miliar = 0 • DAU = Alokasi Dasar • Total DAU = Rp 50 miliar Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
CONTOH PERHITUNGAN DAU • Dalam hal celah fiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima Daerah adalah sebesar Alokasi Dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya. Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar Kapasitas Fiskal = Rp 125 miliar Alokasi Dasar = Rp 50 miliar Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal = Rp 100 miliar – Rp 125 miliar = Rp-25 miliar (-) • DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal • Total DAU = Rp 50 miliar + Rp-25 miliar = Rp 25 miliar Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
CONTOH PERHITUNGAN DAU • Contoh perhitungan : Celah Fiskal (negatif) melebihi Alokasi Dasar Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar Kapasitas Fiskal = Rp 175 miliar Alokasi Dasar = Rp 50 miliar Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal = Rp 100 miliar – Rp 175 miliar = Rp-75 miliar (-) • DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar • Total DAU = Rp-75 miliar + Rp 50 miliar = Rp-25 miliar atau disesuaikan menjadi Rp 0 (nol) Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Perkembangan DAU 1994/1995 - 2005 Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Dana Alokasi Khusus (DAK) • Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll. • Dasar penetapan (i) kriteria umum dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, (ii) kriteria khusus dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, serta (iii) kriteria teknis yang ditetapkan kementrian negara/departemen teknis. • Dibawah UU baru, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian setidaknya 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Walaupun demikian, wilayah dengan pengeluaran personil lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
KONSEP DAK • kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, umum kriteria khusus, khusus dan kriteria teknis. – Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. – Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. – Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis. Note: tidak semua daerah menerima DAK bertujuan untuk pemerataan Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
KRITERIA ALOKASI DAK Kriteria Umum Kriteria Khusus Kriteria Teknis Kemampuan Fiskal Daerah Indeks Fiskal Netto Peraturan yang Berlaku dan Karakteristik Kewilayahan Perlakuan Khusus dan Indeks Kewilayahan Ditetapkan oleh Menteri Teknis Terkait Indeks Teknis Per Bidang Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Kriteria Umum • Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk Daerah-Daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata. • Kemampuan Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud didasarkan pada selisih antara realisasi Penerimaan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah) tidak termasuk Sisa Anggaran Lebih (SAL) dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (fiskal netto) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. • Perhitungan Indeks Fiskal Netto suatu Daerah didasarkan pada pembagian antara kemampuan fiskal suatu Daerah dengan kemampuan fiskal seluruh Daerah, kemudian dikalikan dengan jumlah seluruh Daerah. • Daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal dibawah rata-rata adalah Daerah yang memiliki Indeks Fiskal Netto dibawah 1 (satu). Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
Kriteria Khusus Pengalokasian DAK memperhatikan Daerah tertentu yang memiliki dan/atau berada di wilayah: – – – Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan Daerah otonomi khusus; Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Daerah Pasca Konflik; Kawasan Timur Indonesia, Pesisir dan Kepulauan, Perbatasan Darat, Tertinggal/Terpencil, Penampung Program Transmigrasi, Rawan Banjir dan Longsor. Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
KESIMPULAN • Dana bagi hasil, DAU, DAK merupakan sumber 2 penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan (transfer) • Dana Bagi Hasil, DAU, DAK sumber penerimaan konvensional (masih melalui skema anggaran) Institut Teknologi Sepuluh Nopember www. its. ac. id
- Slides: 30