INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL 1949 1959 a

INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959) a. Dalam bidang politik b. Dalam bidang ekonomi c. Dalam bidang sosial budaya

a. Dalam bidang Politik Sistem Pemerintahan Parlementer Menteri – menteri bertanggungjawab kepada Perdana Menteri Memiliki partai oposisi UUDS 1950

Kabinet Natsir Kabinet koalisi Prokernya : penanggulangan masalah keamanan, penyempurnaan susunan pemerintahan dan angkatan perang, penyelesaian masalah Irian Barat, memperkuat ekonomi Diganti krn gagal dlm perjuangan Irba, mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai PP No. 39

Kabinet Sukiman * nasionalisasi de javasche Bank * menjaga keamanan, kemakmuran rakyat, penyelenggaraan Pemilu secepatnya, politik bebas aktif, penyelesaian Irian Barat * pelepasan 950 tapol * penumpasan PKI dan faham komunis * diganti krn : - Penandatanganan MSA

Kabinet Wilopo Prokernya : politik luar negeri bebas aktif Diganti karena : Gerakan separatis Peristiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa Tanjung Morawa

Kabinet Ali Sastroamidjoyo I Kabinet Koalisi Pembentukan Panitia Pemilu Pusat Menetapkan tgl pelaksanaan pemilu Pelaksanaan KAA Pengangkatan menhan Iwa Kusumantri Pertentangan sipil dan militer

Kabinet Burhanuddin Harahap Pepenyelenggaraan pemilu I untuk DPR dan Konstituante Pengendalian inflasi Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah

Kabinet Ali Sastroamidjoyo II Perjuangan Irba Pembentukan daerah otonom Memperbaiki perekonomian negara Politik Bebas Aktif Pembatalan KMB Bubar karena gerakan separis didaerah, perbedaan pendapat antara TNI dgn Masyumi

Kabinet Djuanda Panca Karya/kerja Pembentukan dewan Nasional Normalisasi hub. dgn Malaysia Pembatalan KMB Pengembalian Irba Mempercepat pembangunan Bubar karena dikeluarkannya dekrit/konsepsi presiden

PERDANA MENTERI M. Natsir Ali Sastroamidjoyo

Perdana menteri Burhanuddin Harahap Djuanda Kartawidjaya

Perdana menteri Sukiman Wilopo

PEMILU 1955 Dilaksanakan 2 x Pemilu I memilih anggota DPR Pemilu II memilih anggota Konstituante Hasil : PNI, Masyumi, NU, PKI

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kegagalan konstituante menyusun UUD Isi : dibubarkan konstituante, berlaku kembali UUD ‘ 45, tidak berlaku UUDS, pembentukan DPAS dan MPRS Akibat : peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin

b. Bidang Ekonomi • • UU No. 19 tahun 1945 mengenai nilai tukar mata uang ORI 1 Oktober 1946 Uang kertas baru ORI Perpu No. 2 tahun 1946 Pendirian BNI sebagai bank sirkulasi Sistem ekonomi Gerakan Benteng/Soemitro Djoyohadikusumo Sistem ekonomi Ali Baba/Iskaq Cokrohadisuryo

Ekonom Indonesia dan programnya Plan Kasimo – Pemberian bantuan bagi para petani dan pemilik tanah. – Perbaikan dalam bidang pertanian I. J. Kasimo

EKONOM INDONESIA DAN PROGRAMNYA GUNTING SYAFRUDIN – Pemotongan nilai tukar rupiah, hingga nilai tukarnya ½ SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA

Ekonom Indonesia dan programnya Ekonomi Ali Baba – Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina

Ekonom Indonesia dan programnya Gerakan Benteng – Bantuan kredit/pinjaman bagi pengusaha – Masyarakat/golongan pengusaha/pedagang Soemitro Djoyohadikusumo

Sosial budaya pd masa Demokrasi liberal Masuknya budaya Eropa dan USA (musik, makanan dan busana) Kebebasan berpolitik dan berkreasi

KABINET NATSIR

KABINET SUKIMAN

KABINET WILOPO

KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I (ALI – WONGSO)

KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II

KABINET DJUANDA/KARYA/ZAKEN KABINET

DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI LIBERAL PROKER TDK DPT DIJALANKAN DGN BAIK MASUKNYA BUDAYA ASING BANYAKNYA PENGANGGURAN

Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967) Sentralisasi kekuasaan Keppres No. 2/1959, Tugas MPRS menyusun GBHN Pembentukan kabinet kerja Semboyan Nasakom untuk mempersatukan bangsa yang berbeda faham Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dibentuk Resopim

Ciri Dasar negara USDEK Penyatuan TNI & kepolisian dalam ABRI Parpol dominan => PKI Gelar presiden Paduka YM, Pemimpin besar revolusi Pembubaran beberapa parpol spt Masyumi, PSI, Murba, BPS Pembentukan Front Nasional

POLITIK Sistem pemerintahan presidensial Pembentukan kabinet kerja Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada dibawah presiden Partai terkuat : PKI Bergabung dalam NEFO Hubungan diplomatik 5 negara, poros Jakarta – Peking – Phnompenh – Hanoi Pyongyang (IND – RRC – Vietnam Utara – Kamboja – KORUT)

Politik Melaksanakan politik mercusuar /mendirikan bangunan/gedung yg berukuran besar/spektakuler Melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora) Politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri/timur (NEFO/New Emerging Force/persekutuan negara – negara yg berfaham sosialis komunis)

EKONOMI Ekonomi terpimpin, komando, terpusat Sanering = pemotongan nilai tukar mata uang kertas Pembekuan simpanan nasabah bank mulai Rp 25. 000 keatas Deklarasi ekonomi Membentuk DEPERNAS yang bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta dengan pola 8 tahun

DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI TERPIMPIN KRISIS EKONOMI STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN NEGARA TERGANGGU PERISTIWA G 30 S BUDAYA EROPA /USA DILARANG

DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI TERPIMPIN BUDAYA NASIONAL/DAERAH BERKEMBANG PESAT PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI CHINA DAN RUSIA BANYAK MASUK DI INDONESIA

Perdana Menteri ketika demokrasi terpimpin Ali Sastroamidjoyo Chaerul Saleh Burhanuddin Harahap

Perdana Menteri ketika demokrasi terpimpin Johannes Leimena Dr. Johannes Leimena

Perdana Menteri ketika demokrasi terpimpin Dr. Soebandrio