Indonesia Dalam Angka Sejarah Penerapan Syariah di Indonesia

Indonesia Dalam Angka & Sejarah Penerapan Syariah di Indonesia

Indonesia negeri kaya Potensi kandungan ikannya mencapai 6, 2 juta ton pertahun; setara dengan Rp 74 triliun pertahun Cadangan minyak negeri ini ditaksir masih 9. 7 miliar barel. Dengan produksi 1. 2 juta barel perhari seperti sekarang, cadangan itu baru akan habis 22 tahun lagi (Petroleum Report Indonesia 2002 -2003, US Embassy Jakarta) Menurut World Bank (1994), Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di Asia. Pasifik, yaitu kurang lebih 115 juta hektar

Indonesian Biodiversity � Luas Indonesia hampir 1. 3 persen dari wilayah bumi. Jumlah pulaunya tidak kurang dari 17. 000 buah. Areal hutannya termasuk yang paling luas di dunia; sebagian besar adalah hutan hujan tropis yang kaya dengan aneka flora dan fauna. Menurut World Bank (1994), Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di Asia-Pasifik, yaitu kurang lebih 115 juta hektar. Hutan Indonesia termasuk yang paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Hutan Indonesia dikenal sebagai hutan yang paling kaya akan spesies palm (447 spesies, 225 di antaranya tidak terdapat di bagian dunia yang lain), lebih dari 400 spesies dipterocarp (jenis kayu komersial yang paling berharga di Asia Tenggara), dan diperkirakan mengandung 25, 000 species tumbuhan berbunga. Indonesia juga sangat kaya akan kehidupan liar: terkaya di dunia untuk mamalia (515 spesies, 36% di antaranya endemik), terkaya akan kupu-kupu swalowtail (121 spesies, 44% di antaranya endemik), ketiga terkaya di dunia akan reptil (ada lebih dari 600 spesies), keempat terkaya akan burung (1519 spesies, 28% di antaranya endemik) kelima untuk amphibi (270 species), dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga.

Bidang Ekonomi � Laporan Bank Dunia terbaru menyebutkan, lebih dari 100 juta penduduk negeri ini berada di bawah garis kemiskinan � Laporan Bappenas tahun 2006 menyebutkan, beban utang negeri Indonesia adalah US$ 130 miliar; hampir sekitar Rp 1. 300 triliun; setengahnya adalah utang luar negeri � Dalam masalah pengangguran, misalnya, menurut data BPS, saat ini di Indonesia angka pengangguran naik menjadi 11. 6 juta (per Oktober 2005) dari sebelumnya 10, 9 juta orang � Sebagian besar penduduk negeri ini ternyata tidak memiliki rumah. Yang memiliki rumah hanya 32, 3%. Ini berarti, 68, 7%-nya tidak memiliki rumah

Pergaulan � Tahun 2005, kejahatan yang terjadi sekitar 209. 673 kasus, dan tahun sebelumnya 196. 931 kasus. (www. tempointeraktif. com) � Di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 5 sampai 6 perempuan diperkosa (Republika, 29/5/1994) � Kantor Berita Associated Press (AP) yang menyebutkan, Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi. (Republika, 17/07/2003) � Menurut hasil pertemuan pakar kesehatan reproduksi tahun 2001, terdapat 3, 5 juta kehamilan yang tidak diinginkan baik pasangan yang sudah menikah maupun belum. Dari jumlah itu, 60% digugurkan. (Pikiran Rakyat, 19/4/05) � Hingga akhir September 2005, negeri yang berpenduduk 220 juta jiwa ini sudah memiliki 8. 251 kasus HIV/AIDS, terdiri dari 4. 065 kasus HIV dan 4. 186 kasus AIDS. (Cybermed. cbn. com, 4/12/2005)

Pendidikan � Akibat krisis ekonomi, sekitar 4. 5 juta anak Indonesia harus putus sekolah � Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Februari 2004) menempatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia (IPM) berada di urutan 111 dari 177 negara � Alokasi belanja negara untuk pendidikan hanya berkisar dari 4 -9% dari penerimaan dalam negeri � Hasil survei di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat menunjukkan bahwa sekitar 92% anak usia di bawah 18 tahun menjadi pengguna narkoba. Bahkan mereka terlibat dalam pengedaran narkoba. (Media Indonesia, 23 Juni 2006)

Lingkungan Hidup �Dengan pengelolaan hutan model HPH selama puluhan tahun, dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar (55%), dari total 115 juta hektar �Mulai PT Freeport (1967–sekarang), limbah tailing Freeport dari 7. 275 ton/hari pada tahun 1973, saat ini meningkat menjadi 223. 100 ton/hari dan mengubah 35. 000 ha hutan menjadi hamparan ‘padang pasir’ tailing

Pemerintahan Menurut survei yang dilakukan oleh organisasi ratting Political and Economic Risk (PERC) Hongkong, pada tahun 2002 Indonesia menduduki peringkat 1 dalam hal korupsi di Asia dengan nilai 9. 92; disusul India (9. 17), Vietnam (8. 25) Filipina (8. 00), RRC (7. 00), Taiwan (5. 83), Korsel (5. 75), Malaysia (5. 71), Hongkong (3. 33), Jepang (3. 25), dan Singapura (0. 90) � Lembaga independen TII yang dikomandani Todung Mulya Lubis juga mempublikasikan lapaorannya yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negera terkorup di dunia. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa lembaga paling korup di Indonesia adalah Parlemen/DPR, disusul dengan Lembaga Peradilan (ANTV, 10/12/2006) � Sementara itu, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama kurun waktu 1999 hingga 2006, terdapat 133 hakim di berbagai daerah yang telah membebaskan 142 pelaku korupsi �

Hukum & Perundangan Sistem Hukum dan Perundang-undangan kita juga semakin tidak karuan, terutama lagi-lagi karena banyak diintervensi asing � Di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 5 sampai 6 perempuan diperkosa (Republika, 29/5/1994) Hasilnya, lahirlah UU Migas, UU Listrik (meski kemudian dibatalkan oleh MK), UU Sumber Daya Air (SDA), dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang sarat dengan kepentingan asing � Campur tangan asing dalam UU juga bahkan telah menyentuh aspek moral. Sebagaimana diberitakan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Anti. Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), Balkan Kaplale, pernah didatangi pihak yang mengatasnamakan perwakilan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Orangorang asing tersebut mengkhawatirkan bergulirnya RUU APP menjadi UU (Republika, 18/2/2006) �

Problem kemiskinan. Saat ini Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara miskin di dunia. Pendapatan perkapitanya hanya sedikit lebih tinggi dari Zimbabwe, negara miskin di Afrika. Laporan Bank Dunia terbaru menyebutkan, lebih dari 100 juta penduduk negeri ini berada di bawah garis kemiskinan. Ingat, fakta nyata ini bukan terjadi di sebuah negeri yang tandus, gersang dan miskin sumberdaya alamnya; tetapi di negeri yang subur dengan kekayaan alam yang melimpah-ruah. � Bagaimana mungkin di Papua yang sangat kaya dengan sumberdaya alam, misalnya, mayoritas penduduknya miskin, bahkan dengan jumlah yang paling besar dibandingkan dengan provinsi lain di negeri ini? Bagaimana bisa di wilayah dengan cadangan emas terbesar di dunia ini banyak penduduknya mengalami busung lapar? PT Freeport saja, yang menambang emas dan tembaga di Papua, mampu meraup total pendapatan US$ 2. 3 miliar pada tahun 2004. Dengan asumsi kurs US$1=Rp 9000, -, jumlah itu setara dengan Rp 20, 7 triliun. Hanya setahun berikutnya (2005), pendapatan ini meningkat hampir dua kali lipat menjadi US$ 4. 2 miliar (Rp 37. 8 triliun). � Papua tidak sendiri. Di Riau, menurut Harian Kompas (24/4/2005), Balitbang provinsi itu pada tahun 2004 mencatat, 22. 19 persen penduduknya tergolong miskin. Padahal Pemerintah Pusat memperoleh Rp 68 triliun dari hasil minyak dan gas dari provinsi �

Problem pengangguran. �Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, puluhan juta orang kini kehilangan pekerjaan. Angka pengangguran meningkat; dari tahun 1994 berjumlah 3. 738. 000 orang menjadi 9. 531. 000 orang pada tahun 2003 (Asian Development Bank-Key Indicators 2004 www. adb. org/statistics). Dalam masalah pengangguran, misalnya, menurut data BPS, saat ini di Indonesia angka pengangguran naik menjadi 11. 6 juta (per Oktober 2005) dari sebelumnya 10, 9 juta orang. Adapun yang setengah menganggur, menurut Mentransker, adalah sekitar 40, 3 juta orang. Jumlah tersebut dipastikan naik lagi setelah kebijakan Pemerintah menaikkan BBM bulan Oktober tahun 2005 lalu.

Problem gizi buruk dan kelaparan. � Akibat krisis pula, jutaan orang mengalami malnutrisi. Menurut hasil Susenas 2003, sekitar 27. 3% balita Indonesia kekurangan gizi. Artinya, dari jumlah 18 juta balita pada tahun 2003, 4. 9 juta mengalami masalah gizi buruk. Tahun 2005, sesuai proyeksi/prakiraan penduduk Indonesia oleh BPS, anak usia 1 -4 tahun adalah sebanyak 20. 87 juta. Jika angka 27. 3% digunakan, diperkirakan sebanyak 5. 7 juta anak balita mengalami masalah gizi buruk. Balita yang mengalami busung lapar atau kekurangan gizi sangat parah adalah sebanyak 8%, yaitu 1. 67 juta balita. Inilah potret kualitas hidup mayoritas rakyat negeri yang kaya-raya ini. Kasus busung lapar yang menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun (balita) sudah mencapai angka delapan persen. Sekitar 1. 67 juta jiwa anak balita menderita busung lapar (Kompas, 28 Mei 2006).

Problem buruknya pelayanan kesehatan. �Pelayanan kesehatan oleh negara juga semakin rendah. Hanya 68, 4% ibu-ibu yang melahirkan mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Angka kematian ibu sudah mencapai 307 orang dari setiap 1. 000 kelahiran. Dari setiap 1. 000 kelahiran, ada 35 bayi meninggal. Dari setiap 1. 000 balita itu pula, 46 meninggal karena buruknya pelayanan kesehatan.

Problem kepemilikan rumah. �Sebagian besar penduduk negeri ini ternyata tidak memiliki rumah. Yang memiliki rumah hanya 32, 3%. Ini berarti, 68, 7%-nya tidak memiliki rumah.

Problem kejahatan dan hilangnya rasa aman. Hidup kini semakin tidak mudah dijalani, sekalipun hanya untuk mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat. Harga-harga makin meningkat. Bagi mereka yang lemah iman, semua ini mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Berbagai bentuk kriminalitas mulai dilakukan. Pencopetan, pencurian dan perampokan tanpa atau dengan pembunuhan makin menjadi-jadi. Berbagai tindak asusila, yang terangkum dalam budaya pornografi dan pornoaksi, dengan dalih kebutuhan ekonomi makin mengiris hati. Sepanjang krisis, kriminalitas dilaporkan meningkat 1000%, angka perceraian meningkat 400%, sementara penghungi rumah sakit jiwa meningkat 300%. � Rasa aman bagi setiap warga juga mulai membuat ngeri. Kelemahan aparat menyebabkan rakyat main hakim sendiri. Angka kejahatan pun tinggi. Kejahatan KUHP (Pencurian, Pembunuhan, Penggelapan dan Pengorganisasian, dll) tahun 1995/96 ada 146. 008 kasus, tahun 1996/1997 ada 149. 038, dan tahun 1997/1998 ada 130. 452 kasus. (www. bappenas. or. id). Tahun 2005, kejahatan yang terjadi sekitar 209. 673 kasus, dan tahun sebelumnya 196. 931 kasus. (www. tempointeraktif. com). �

Problem perkosaan dan kekerasan seksual. � Di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 5 sampai 6 perempuan diperkosa (Republika, 29/5/1994). � Di sisi lain, Data Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak (PKT) RSCM Jakarta hingga Oktober 2002 mencatat 284 korban kekerasan berupa perkosaan terhadap anak perempuan di bawah 18 tahun. Sebelumnya, tahun 2001 terjadi 103 kasus. Berdasarkan catatan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), yang dilaporkan menonjol adalah kasus kekerasan seksual (sexual abuse). Dalam kurun waktu antara tahun 1992 -2002, yayasan ini mencatat kasus kekerasan seksual 2. 611 kasus (65, 8 persen) dari 3. 969 kasus kekerasan seksual dialami anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dari jumlah itu, 75 persen korbannya adalah anak perempuan. (Bali Post, 5/2/2003).

Problem pornografi-pornoaksi Kantor Berita Associated Press (AP) yang menyebutkan, Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi. (Republika, 17/07/2003). � Fakta di lapangan pun membenarkan hal itu. Di seluruh dunia, tak ada negara di mana VCD porno lebih mudah didapatkan selain di negeri ini. Demikian pula peredaran media cetak (majalah, tabloid), maupun media interaktif (internet) yang menjurus pada hal-hal yang berbau porno— sekalipun tidak memajang gambar bugil di sampul depan ala Playboy atau Hustler. Terakhir, Indonesia bahkan menjadi negara nomor 2 di Asia yang berani menerbitkan Majalah Playboy, ikon majalah porno dunia. Tayangan dan obrolan seks di radio dan televisi juga semakin “berani”. Pemberitaan tentang berbagai aktivitas seksual yang menyimpang dari syariat itu justru dibungkus dengan nada yang berkesan dirayakan. Sebuah buku yang berjudul Jakarta under Cover telah mengejutkan banyak kalangan, bahwa ternyata Jakarta sudah tidak jauh berbeda dengan Paris, Amsterdam, atau Moskow, dalam soal pornografi (menyangkut media-media porno) maupun pornoaksi (menyangkut aksi-aksi porno). �

Problem aborsi. �Kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) akibat praktik seks bebas melahirkan penyakit sosial bernama aborsi. Menurut hasil pertemuan pakar kesehatan reproduksi tahun 2001, terdapat 3, 5 juta kehamilan yang tidak diinginkan baik pasangan yang sudah menikah maupun belum. Dari jumlah itu, 60% digugurkan. (Pikiran Rakyat, 19/4/05).

Problem HIVAIDS. �Hingga akhir September 2005, negeri yang berpenduduk 220 juta jiwa ini sudah memiliki 8. 251 kasus HIV/AIDS, terdiri dari 4. 065 kasus HIV dan 4. 186 kasus AIDS. (Cybermed. cbn. com, 4/12/2005).

Problem narkoba. �Penelitian yang dilakukan Asian Harm Reduction Network (AHRN) terhadap remaja pengguna narkoba di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok menemukan mereka mengkonsumsi narkoba pada umur 9 tahun. (Tempointeraktif, 16/2/05).

Problem rendahnya kualitas pendidikan. � Kualitas pendidikan rakyat Indonesia juga makin rendah. Menurut UNESCO (2000) IPM Indonesia makin payah. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke 99 (1997), ke-105 (1998) dan ke-109 (1999). Menurut Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. � Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Februari 2004) menempatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia (IPM) berada di urutan 111 dari 177 negara. Laporan ini menunjukkan bahwa hanya 46, 8% saja dari anak-anak usia pendidikan dasar yang bisa menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar.

Problem mafia peradilan. Hukum sudah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Keadilan telah lama tergadaikan. Mafia peradilan semakin sulit dihindarkan. Kondisinya semakin mengiris-iris rasa keadilan. Mahkaman Agung (MA) bahkan membolehkan para hakim menerima hadiah dari pihak lain sepanjang tidak mempengaruhi tugasnya. Hal itu tercantum dalam Pedoman Perilaku Hakim yang disahkan pada tanggal 30 Mei 2006 oleh Ketua MA Bagir Manan. Pedoman aneh ini menjadi saksi betapa lemahnya hukum produk manusia. � Sementara itu, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama kurun waktu 1999 hingga 2006, terdapat 133 hakim di berbagai daerah yang telah membebaskan 142 pelaku korupsi. Di antara mereka, hakim di Pengadilan Negeri yang paling sering membebaskan terdakwa korupsi (67 kasus). Selanjutnya hakim di MA (7 kasus) dan hakim di Pengadilan Tinggi yang membebaskan 3 kasus korupsi. Dari jumlah itu, mereka adalah para hakim yang telah menangani 77 kasus dengan beragam aktor; mulai dari politisi (DPR dan DPRD), pengusaha, bankir, pegawai pemerintah, pejabat eksekutif, aparat penegak hukum, pejabat BUMN, dan lain sebagainya. (Indonesia Corruption Watch, 11 Mei 2006). �

Problem konflik horisontal. �Sekalipun pemerintahan telah berulang- ulang berganti, kestabilan politik belum juga terbukti. Gejolak politik di beberapa daerah malah terasa makin menjadi-jadi. Konflik horisontal terjadi di berbagai pelosok negeri; entah karena didorong oleh faktor ketidakadilan sosial, sentimen primordial, atau karena faktor politik seperti dalam sejumlah kasus Pilkada yang memicu kericuhan massal. �

Problem intervensi asing dalam pembuatan UUD/UU. � Sistem Hukum dan Perundang-undangan kita juga semakin tidak karuan, terutama lagi-lagi karena banyak diintervensi asing. Lahirnya UUD amandemen 2002 adalah kran awal dari intervensi asing dalam perundang-udangan. Kendati UUD amandemen ini cacat secara hukum, ia memiliki kekuatan politik, karena isinya sarat dengan berbagai kepentingan asing. Disinyalir, LSM asing yang terlibat aktif adalah NDI (National Democation Institute) yang dalam perjalanannya didukung oleh CETRO. Mereka mempunyai program Constitutional Reform. Ditengarai ada dana USD 4, 4 miliar dari AS untuk mendanai proyek di atas. Bahkan NDI dan CETRO mendapat fasilitas di Badan Pekerja (BP) MPR hingga dengan mudah mengikuti rapat -rapat di MPR.

�Hasilnya, lahirlah UU Migas, UU Listrik (meski kemudian dibatalkan oleh MK), UU Sumber Daya Air (SDA), dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang sarat dengan kepentingan asing. Dampak real dari UU tersebut sudah terasa. Melalui UU Migas, Pertamina, yang notabene perusahaan milik Pemerintah/rakyat, saat ini bukan pemain tunggal. Pertamina harus bersaing dengan perusahaan minyak asing seperti Shell, Exxon Mobil, Mobil Oil, dll. Dalam kasus pengelolaan ladang minyak Blok Cepu Jateng, Pertamina harus rela berbagi keuntungan sama rata (45: 45) dengan Exxon Mobil.

Sebagaimana kita ketahui, DPR dan Pemerintah juga telah mengesahkan UU Sumber Daya Air (UU SDA), yang sangat membuka peluang bagi terjadinya privatisasi sumberdaya air oleh perusahaan-perusahaan asing. Pengesahan UU itu merupakan salah satu syarat yang diajukan Bank Dunia untuk mencairkan pinjaman US$ 300 juta. Artinya, campur tangan asing (dalam hal ini Bank Dunia) juga tampak kuat mendorong lahirnya UU tersebut. Padahal privatisasi air jelas akan semakin menghancurkan kehidupan petani dan pedesaan setelah dihapuskannya subsidi pertanian. (www. walhi. or. id, 20/2/2004). � Campur tangan asing dalam UU juga bahkan telah menyentuh aspek moral. Sebagaimana diberitakan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Anti. Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), Balkan Kaplale, pernah didatangi pihak yang mengatasnamakan perwakilan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Orang-orang asing tersebut mengkhawatirkan bergulirnya RUU APP menjadi UU (Republika, 18/2/2006). �

PERTANYAANNYA… �Mengapa semua keterpurukan itu bisa terjadi di Indononesia; sebuah negeri dengan seluruh potensi luar biasa yang dimilikinya? Apa akar persoalannya? Di mana letak kesalahannya? Pada sistem yang digunakan dalam menata negara Indonesia ini? Pada orang-orangnya yang kurang cakap dan kurang amanah? Ataukah pada keduanya? Yang paling penting, apa yang harus kita lakukan? Solusi apa yang harus kita terapkan? Inilah yang harus dijawab oleh segenap komponen bangsa ini.

�Allah SWT berfirman: ﻯ ﺍﺍ ﺍ ﻳ ﻱ � �Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, baginya kehidupan yang sempit, dan di akhirat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. (QS Thaha [20]: 124). �Sebagaimana tersirat dalam ayat di atas, dalam pandangan Islam, berbagai krisis tersebut—yang merupakan kesempitan hidup—sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari keberpalingan manusia dari peringatan (hukum-hukum) Ilahi.

� Berbagai krisis di atas sekaligus juga merupakan fasad (kerusakan) yang ditimbulkan oleh tindakan manusia sendiri. Allah SWT berfirman: ﺍ ﺍﻟ ﻱ ﺍ ﺍ ﺍ ﻱ ﺍﺍ � � Telah nyata kerusakan di daratan di lautan oleh karena tangan-tangan manusia. (QS ar-Rum [30]: 41). � Muhammad Ali Ashabuni dalam kitab Shafwah at- Tafâsîr menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan bi mâ kasabat aydi an-nâs dalam ayat itu adalah: oleh karena kemaksiatan-kemaksiatan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Maksiat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah 'Azza wa Jalla. Setiap bentuk kemaksiatan pasti menimbulkan dosa. Setiap dosa pasti menimbulkan kerusakan (fasad) dan nestapa.

Penerapan Ideologi Kapitalisme-Sekular �Sejak awal kemerdekaan, negara ini selalu memisahkan Islam sebagai agama dengan Islam sebagai doktrin politik. Artinya, sekularisme menjadi basis ideologi negara. Pancasila hanyalah 'bungkus'-nya. Pancasila, yang kemudian disebut sebagai ideologi negara, lalu ditafsirkan dengan sudut pandang sekularisme ini. �Pada masa Orde Lama: �Pancasila ditafsirkan oleh Soekarno lebih "kekiri-kirian", yakni mengarah pada Sosialisme-Marhaenisme hingga bahkan melahirkan konsep "Nasakom" (Nasionalisme -Agama-Komunis).

Pada masa Orde Baru: �Pancasila dijadikan oleh Soeharto sebagai "ideologi pembangunan", yang lebih bercorak kapitalistik. Pada era Soeharto pula Pancasila mengalami "sakralisasi" lewat jargon "Asas Tunggal"-nya, yang pada kenyataannya lebih banyak dijadikan alat politik oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya sekaligus "memandulkan" musuh politiknya.

Pada masa "Orde Reformasi": �Meski seolah mengalami "desakralisasi" dibandingan dengan zaman Orba, Pancasila tetap menjadi "ideologi negara" hingga kini. Bedanya, liberalisme-neo-liberalisme kemudian menjadi "ruh"-nya, yang dapat dirasakan terutama dalam bidang politik (demokrasi liberal), ekonomi (ekonomi liberal), dan budaya (budaya permissif). �Walhasil, ideologi sekular ini, dalam wujud "sekularisasi" Pancasila, terus-menerus dipraktikkan sejak awal kemerdekaan (18 Agustus 1945), yakni sejak dicoretnya 7 kata (syariah Islam) dari UUD ’ 45), hingga hari ini. �

Sebuah Kekeliruan… �Ideologi adalah sebuah kebutuhan mendasar dalam mengatur negara. Tak ada satu pun negara eksis tanpa ideologi sebagai fondasinya. Negara yang tak berideologi dipastikan merupakan negara yang kacau-balau. Persoalannya, apa yang disebut dengan ideologi? �Ideologi (mabda') secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keyakinan rasional (yang bersifat mendasar, pen. ) yang melahirkan sistem atau seperangkat peraturan tentang kehidupan (An-Nabhani, 1953: 22).

� Pada kenyataannya, di dunia saat ini hanya ada tiga ideologi yang pernah dan sedang eksis: dua berasal dari kreasi akal manusia dan satu berasal dari Allah SWT, Pencipta manusia. Ketiganya adalah: (1) Sosialisme-komunis, yang lahir dari akidah materialisme. Pencetus uatamanya adalah Karl Marx. Ideologi ini pernah diterapkan secara praktis di Uni Sovyet sebelum bubar dan Cina. (2) Kapitalisme-sekular, yang lahir dari akidah sekularisme. Pencetus utamanya antara lain adalah: Adam Smith dan David Ricardo (yang banyak menyumbangkan gagasan-gagasannya untuk menciptakan sistem ekonomi kapitalis) serta Montesque dan John Lock (yang banyak menyumbangkan gagasan-gasananya untuk membentuk sistem politik demokrasi). Ideologi ini saat ini diterapkan secara praktis terutama di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. (3) Islam, yang lahir dari akidah Islam. Ideologi ini murni lahir dari wahyu Allah SWT yang diturun kepada Nabi Muhammad saw. Ideologi ini pernah dipraktikkan secara praktis sepanjang sejarah Daulah Islam zaman Nabi saw. dan Kekhilafahan Islam selama lebih dari 13 abad hingga Khilafah Islam yang terakhir runtuh di Turki tanggal 3 Maret 1924.

�Secara jujur harus diakui, ketiga ideologi inilah yang telah banyak mewarnai dan mengatur kehidupan umat manusia di dunia dalam beberapa abad terakhir. Mengapa? Karena hanya ketiga ideologi itulah yang memiliki konsep-konsep untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup manusia, yang mewujud dalam sistem kehidupan yang memiliki corak tersendiri, yang saling berbeda satu sama lain. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dua ideologi buatan manusia itu memiliki cacat bawaan dan sejumlah kelemahan, sebagai konsekuensi logis dari keserbatasan manusia sebagai pembuatnya.

Lalu bagaimana dengan Pancasila? Di mana posisinya di antara ketiga ideologi di atas? �Pengamat Politik LIPI, Dr. Mochtar Pabottinggi, mengatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi negara, melainkan hanya vision of state (visi negara), yang mendahului berdirinya Republik Indonesia (Republika, 1/06/2006). Dengan kata lain, Pancasila hanya kumpulan value (nilai) dan vision (visi) yang hendak diraih dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia ketika berikhtiar mendirikan

�Justru di sinilah akar persoalannya. Karena bukan ideologi negara, Pancasila mudah ditafsirkan oleh penguasa dengan ideologi yang dianutnya; masa Orla lebih bercorak sosialis-komunis dan masa Orba dan Orde Reformasi lebih bernuansa kapitalis-sekular.

Apa akibatnya? �Akibatnya adalah: negeri ini menjadi salah "salah urus"; tidak jelas mau dibawa kemana. Karena salah urus, negeri ini menjadi negeri yang kacaubalau dan tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalannya sendiri. Aturan yang dipakai untuk mengatur negeri ini pada faktanya hanya "meminjam" dari ideologi Kapitalismesekular maupun dari ideologi Sosialismekomunis yang terbukti memiliki cacat bawaan dan sejumlah kelemahan. Solusi yang digunakan pun pada akhirnya hanyalah solusi "trial and error".

Aspek Politik dan Pemerintahan . � Sejak menetapkan Kapitalisme-sekular sebagai pilihan ideologinya, Indonesia kemudian memilih demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahannya. � Pada masa Orla, "demokrasi terpimpin" dijadikan pilihan, yang pada faktanya menjelma menjadi "demokrasi otoriter", dengan kekuasaan besar di tangan Soekarno. Sejumlah konflik mewarnai perjalanan sistem "demokrasi terpimpin" ini. � Pada masa Orba, "Demokrasi Pancasila" kemudian ditahbiskan sebagai sistem politik ideal yang kompatibel dengan stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan. "Demokrasi Pancasila" selama 32 tahun memang menghasilkan stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan. Namun, kita tahu, seluruh kekuatan "oposisi" saat itu diberangus, khususnya kekuatan Islam, lewat jargon "Asas Tunggal" yang digagas Soeharto. Sementara itu, pembangunan pun pada akhirnya hanya menghasilkan kemakmuran semu dan sesaat hingga akhirnya tak berbekas sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1997 -1998. �

�Lalu pada masa "Orde Reformasi", demokrasi pada faktanya menjelma menjadi "demokrasi liberal". Kewenangan DPR yang seolah lebih besar dari Presiden, Pilkada yang hampir berlangsung setiap waktu secara bergilir di seluruh daerah, adanya otonomi daerah yang disinyalir cenderung mengarah pada federalisme dan pers yang terkesan lepas kontrol adalah di antara perwujudan "demokrasi liberal" ini.

Mengapa Terjadi? �Demokrasi adalah sistem politik/pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Mengapa? Karena suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Justru di sinilah persoalannya. Karena manusialah yang berdaulat, suara Tuhan "yang sebenarnya" sering dikalahkan. Wahyu Allah SWT dalam wujud hukum-hukum agama sering dipecundangi atas nama suara rakyat. Manusia pada akhirnya cenderung membuat aturan sendiri untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Sebaliknya, hukum-hukum agama sering diabaikan, bahkan disingkirkan.

� Lebih dari itu, dalam demokrasi modern, yakni demokrasi yang mengunakan sistem perwakilan, kedaulatan rakyat berubah menjadi "kedaulatan elit wakil rakyat", yakni elit partai dan golongan. Suara-suara mereka, keputusan-keputusan mereka, termasuk berbagai produk undang yang mereka hasilkan sering justru bertabrakan dengan suara-suara dan keinginan rakyat yang diwakilinya. Betapa sering, misalnya, DPR menyetujui begitu saja kebijakan Pemerintah untuk menaikan BBM, saat justru semua rakyat menolaknya? Betapa sering DPR mengesahkan begitu saja UU yang justru merugikan kepentingan rakyat banyak seperti UU Migas, UU SDA, dll yang malah menguntungkan segelintir pengusaha swasta dan pihak asing?

�DPR pun tak lebih menjadi lembaga yang para anggotanya lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan partainya ketimbang rakyat yang diwakilinya. Presiden pun, yang dipilih oleh para wakil rakyat, bahkan belakangan dipilih langsung oleh rakyat, lebih banyak berupaya memikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaan dan berjaya kembali lima tahun berikutnya dalam ajang Pemilu ketimbang serius memikirkan nasib rakyatnya.

Aspek ekonomi (kapitalistik/liberal). �Ekonomi yang bercorak kapitalistik, yang puluhan tahun menjadi mainstream sistem ekonomi yang diterapkan di negeri ini, pada faktanya memiliki karakter mendasar, yaitu digerakkan sekadar demi meraih perolehan materi tanpa memandang apakah kegiatan itu sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Aturan Islam yang sempurna justru dianggap menghambat. Ekonomi kapitalistik antara lain dicirikan oleh: (1) kebebasan dalam hal kepemilikan; (2) penekanan pada aspek produksi ketimbang distribusi; (3) distribusi kekayaan didasarkan pada faktor daya beli masyarakat, bukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Kebebasan kepemilikan melahirkan kebijakan swastanisasi dan privatisasi sektor-sektor milik publik. Bahkan kebijakan privatisasi ini semakin gila-gilaaan sejak masa Reformasi ini. Inilah yang telah dan sedang terjadi di Indonesia. Akibatnya, berbagai sumberdaya alam milik rakyat lebih banyak dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh pihak swasta, bahkan asing, daripada oleh rakyat sendiri. � Adapun penekanan ekonomi pada aspek produksi ketimbang distribusi telah menjadikan Pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan ekonomi. Hal ini sering mengakibatkan naiknya pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan aspek pemerataannya. Akibatnya, GDP/GNP mungkin tinggi, tetapi kekayaan sesungguhnya hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Menurut Revrisond Baswir (Al-Wa'ie, No. 78, I/2007), uang yang beredar di Indonesia, 80%-nya adalah beredar di Jakarta. Lalu di Bontang, misalnya, salah satu kabupaten terkaya di Kaltim, Produk Domestik Bruto (PDB) nilainya tinggi sekali. Padahal pada faktanya, kotanya miskin, sarananya juga miskin dan banyak pengangguran. Ternyata, PDB yang membengkak itu 87%-nya disumbang oleh 3 perusahaan besar saja. Walhasil, ekonomi Bontang yang real adalah hanya 13% saja �

�Ideologi sekular terbukti melahirkan tatanan kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik. Permissivisme (perilaku serba boleh) juga menjadi watak kehidupan sosial-budaya saat ini. Ideologi ini juga melahirkan budaya yang hedonistik, sebagai bentuk ekspresi pemuas nafsu jasmani. kemudian menjadi tren. Dalam hal ini, Barat telah menjadi kiblat ke arah mana “kemajuan” budaya harus diraih. Ke sanalah dalam musik, mode, makanan, film, bahkan gaya hidup ala Barat, orang mengacu

� Sistem pendidikan yang materialistik terbukti telah gagal melahirkan manusia salih yang sekaligus menguasai iptek. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan (iptek) adalah suatu hal yang berada di wilayah bebas nilai, sehingga sama sekali tak tersentuh oleh standar nilai agama. Kalaupun ada hanyalah etik (ethic) yang tidak bersandar pada nilai agama. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius. � Lebih dari itu, dalam kacamata Kapitalisme-sekular, peran negara harus diminalkan dalam mengatur urusan rakyat, termasuk dalam pendidikan. Akibatnya, rakyat sering harus bersusah-payah membiayai pendidikannya sendiri. Padahal, penyelenggaraan pendidikan hakikatnya kewajiban negara

ALASAN HISTORIS �Masa Kesultanan �Secara historis, Indonesia adalah bagian permukaan bumi Allah yang pernah menerapkan syariah Islam selama berabad. �Muslim Arab, Persia dan India berperan mendakwahkan Islam pertama kali ke masyarakat yang berdiam di gugusan pulau di Asia Tenggara yang dikenal dengan nama Nusantara. �Mereka adalah para pedagang. Interaksi dakwah Islam terjadi di kalangan para pedagang. Dari Muslim pedagang inilah penduduk di Nusantara mengenal Islam dan

�Dakwah Islam yang bermula di kalangan pedagang ini akhirnya sampai ke telinga para raja Hindu dan Budha yang tersebar di Nusantara. Pada tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dari Khilafah Bani Umayah untuk meminta dikirimkan dai yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. �Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam.

Kesultanan pertama di Nusantara. Islam akhirnya membuat perubahan yang luar biasa dengan berdirinya Kesultanan Peureulak. � Kesultanan Peureulak didirikan pada hari Rabu 1 Muharram tahun 225 H (839 M) dengan sultan pertamanya Sayid Maulana ‘Abdul ‘Aziz Shah. Kesultanan Peureulak beribukota di Bandar Peureulak yang berganti nama menjadi Bandar Khalifah. � Sejak saat itu syariah Islam diterapkan di salah bagian Indonesia yakni di Kesultanan Peureulak yang oleh Marcopolo disebut dengan nama The Law of Muhammad (Undang-undang Muhammad). � Tahun 1292 M Kesultanan Peureulak akhirnya menggabungkan diri dengan kesultanan tetangganya yang sedang tumbuh dan berkembang pesat, yakni Kesultanan Samudera-Pasai, yang berdiri pada tahun 659 H (1261 M). Meurah Silu menjadi sultan pertamanya dengan gelar Sultan Malikus Saleh. �

Menjadi bagian dari Khilafah Islam. �Kesultanan Samudera-Pasai adalah kesultanan pertama di Indonesia yang menjadi bagian dari Khilafah Islam. Pengukuhan Meurah Silu menjadi sultan atau penguasa di Kesultanan Samudera. Pasai dilakukan oleh Syaikh Ismail, seorang utusan khusus dari Makkah yang saat itu adalah wilayah setingkat provinsi dari Khilafah Abbasiyah. Oleh karena itu, Kesultanan Samudera-Pasai merupakan bagian dari Khilafah Islamiyah, di bawah kontrol Makkah.

Dakwah Islam menyebar ke seluruh Nusantara. � Dari Pasai dakwah Islam menyebar melalui dua jalur: Jalur Malaka dan Jalur Giri di Gresik. Dari Malaka dakwah Islam bergerak ke Johor, Kedah, Trengganu, Pattani, Kelantan, Aceh, Campa, Brunai, Sulu, Mindanao dan Manila. Dari Johor dakwah menyebar ke Riau dan Siak. Dari Giri dakwah Islam menyebar ke Ternate, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Tanjung Pura, Banjar dan Palembang. Dari Ternate menyebar ke Buton dan Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Selatan dakwah Islam menyebar ke Kutai di Kalimantan Timur dan Bima di Nusa Tenggara. � Misi dakwah Islam ini memiliki target politik yang jelas, yakni menyiapkan berdirinya kesultanan yang akan menerapkan syariah Islam.

Sejumlah kesultanan berikutnya muncul di seluruh Nusantara. �Pada abad ke-15 M berdiri Kesultanan Malaka, Kesultanan Brunai Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Ternate. �Pada abad ke-16 M berdiri Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Mindanao, Kesultanan Banten, Kesultanan Kutai, Kesultanan Buton, Kesultanan Palembang, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Goa-Tallo yang dikenal dengan Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar.

�Pada abad ke-17 berdiri Kesultanan Bima. �Pada abad ke-18 berdiri Kesultanan Johor-Riau, Kesultanan Siak Sri Indrapura, Kesultanan Pontianak. �Pada abad ke-19 berdiri Kesultanan Riau berdiri. Beberapa kesultanan lain juga muncul di beberapa wilayah seperti Kesultanan Alam Minangkabau, Kesultanan Tanjung Pura, Sambas, Gorontalo, Kesultanan Tidore, Kesultanan Sumenep, dll.

Syariah Islam pernah diterapkan di Indonesia selama lebih dari 10 abad �Sistem Pemerintahan �Sistem Kesultanan adalah sistem pemerintahan yang islami. Kata “sultan” diambil dari bahasa Arab yakni “sulthan” yang berarti penguasa. Sultan-sultan di nusantara adalah para penguasa di bawah Syarif Makkah, gubernur Khilafah untuk kawasan Hijaz. Sultan-sultan di Nusantara posisinya setingkat residen atau ‘amil yang membawahi kota-kota. �Para sultan di Indonesia mendapatkan pengesahan dari Syarif Makkah baik saat Khilafah Abbasiyah maupun Khilafah Turki Utsmani.

�Abdul Qadir dari Kesultanan Banten, misalnya, tahun 1048 H (1638 M) dianugerahi gelar Sultan Abulmafakir Mahmud Abdul Kadir oleh Syarif Zaid, Syarif Makkah saat itu. Demikian pula Pangeran Rangsang dari Kesultanan Mataram memperoleh gelar Sultan dari Syarif Makkah tahun 1051 H (1641 M ) dengan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami. Pengangkatan para ‘aamil oleh wali (gubernur) bisa dibenarkan syara’ jika Khalifah memberikan wewenang kepada Syarif Makkah untuk mengangkat para ‘amil dari Nusantara.

�Di Kesultanan Samudera Pasai, sultan dibantu para wazir (untuk urusan pemerintahan), al-Kuttab (beberapa sekretaris), Syaikhul Islam (untuk urusan peradilan), Senapati (untuk urusan keamanan), dan Tuha Peut (untuk dewan penasehat). Di Kesultanan Mataram, Sultan dibantu Patih (untuk urusan pemerintahan), Penghulu (urusan peradilan), dan Adipati (yang bertanggung jawab menjaga keamanan).

Di Kesultanan Malaka ada Undang-undang Malaka yang disusun sekitar tahun 854 H/ 1450 M. Undang-undang ini berisi pengaturan kesultanan pada hampir semua aspek kehidupan dengan syariah Islam mulai hak dan kewajiban sultan dan lembaga-lembaga negara, pernikahan, hukum pidana, hingga seperangkat hukum ekonomi Islam. � Ada Qadhi sebagai pejabat peradilan. � Di Kesultanan Aceh Darussalam ada lembaga qadhi yang dijabat oleh para ulama. Lembaga ini menyelenggarakan pengadilan hukum terhadap pelanggar hukum serta pembangkang kesultanan, terlibat dalam pemilihan sultan, dan sebagai penengah dalam konflik antara rakyat dengan sultan. Lembaga pengadilan ini dipimpin Maalikul Aadil yang bergelar Raja Indera Purba. Di Kesultanan Banten lembaga Kadi bergelar Pakih Najmuddin. Di Kesultanan Goa-Tallo disebut Daeng ta Kaliya, di Kesultanan Palembang disebut Pangeran Penghulu Nata Agama. Di Kesultanan Demak dan Kesultanan Mataram disebut Penghulu �

�Di Kesultanan Mataram, keputusan hukum Penghulu Keraton didasarkan pada sejumlah kitab fikih. �Kitab-kitab itu seperti Kitab Mukaror (al. Muharrar), Kitab Makali (al-Mahalli), Kitab Tufah (Tufahul Mukhtaj), Kitab Patakulmungin (Fathul Mu’in), Kitab Patakulwahab (Fathul Wahhab). Kitabkitab ini sampai sekarang dapat ditemui di pesantren-pesantren di Jawa. Pengadilan yang diselenggarakan Penghulu keraton ini dikenal dengan nama Pengadilan Serambi Masjid Agung.

�Ada juga lembaga Syaikhul Islam. �Syaikhul Islam ini berperan sebagai mufti atau pemberi fatwa hukum sekaligus penasehat sultan-sultan. Untuk seluruh Melayu Nusantara dipegang oleh para ulama terkemuka dari Kesultanan Aceh Darussalam, seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar-Raniri. Sedang Mufti untuk Tanah Jawa dipegang para Sunan Kesultanan Giri.

�Pada abad ke-16 dan 17 Kesultanan- kesultanan Islam menjadi kekuatan penting dalam perdagangan internasional. Anthony Reid, sejarawan Australia bahkan menyebutnya sebagai The Age of Commerce (Abad Perdagangan). �Dalam hal kepemilikan tanah, secara umum, dijumpai tiga jenis pemilikan tanah, yaitu: tanah milik kesultanan, tanah milik ulayat atau tanah desa (tanah komunal/ milik umum), dan tanah milik penduduk (milik individu).

Bahasa �Bahasa dan aksara Arab yang menjadi bahasa resmi Khilafah Islam ikut tersebar ke nusantara melalui jaringan komunikasi dan transportasi perdagangan maritim. �Tulisan Arab berbahasa Melayu dan berbahasa Arab juga dipergunakan dalam kitab-kitab kuning yang sampai sekarang bisa kita lihat di pesantren. Angka Arab yang lebih praktis dan efisien daripada angka Romawi bahkan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang. �

Strategi Pendidikan � Di Kesultanan Samudra-Pasai, Sultan Malik Zahir diadakan pengajaran hukum Islam di istana. Samudra-Pasai banyak dikunjungi para ulama dari seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka abad ke-14. � Terjadi pemberantasan buta huruf. � Di Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, menyelenggarakan Meunasah sebuah lembaga pendidikan bagi anak-anak untuk belajar membaca al-Quran yang berbahasa Arab. Saat itu bahasa Arab menjadi bahasa internasional terpenting. Tulisan Arab, baik dengan bahasa Arab maupun bahasa Melayu dan Jawa, sampai pertengahan abad ke-20 masih banyak dipakai kakek-nenek kita.

Pendidikan menengah dan tinggi diselenggarakan oleh kesultanan. �Kesultanan Aceh Darussalam menyelenggarakan lembaga Rangkang untuk tingkat pendidikan menengah dan Dayah untuk pendidikan keahlian, seperti dayah tafsir dan dayah fikih. Pada tahap awal tenaga pengajar didatangkan langsung dari Timur Tengah. Tahap berikutnya pengajaran dilakukan oleh para ulama Aceh sendiri yang bergelar Tengku. Model pendidikan ini selanjutnya menjadi dasar tumbuhnya lembaga pendidikan serupa di wilayah Melayu Nusantara lainnya.

Di Jawa berkembang lembaga pendidikan pesantren yang dipimpin oleh seorang ulama. �Sunan Ampel dengan Pesantren Ampel banyak menghasilkan para dai yang mengawal tegaknya syariah Islam di tanah Jawa. Pengajaran Islam dimodifikasi agar mudah diingat, seperti ajaran Moh limo (moh madon tidak mau berzina, moh maling tidak mau mencuri, moh madat tidak mau menghisap candu, moh main tidak mau berjudi, moh ngombe tidak mau

Kesenian � Dalam bentuk seni suara, para wali di tanah Jawa menyelipkan ajaran Islam dalam berbagai tembang: Asmaradana dan Pucung kreasi Sunan Giri mengkreasi permainan anak: Jamuran, Cublak-cublak Suweng, Jithungan dan Delikan. Sastra Suluk dan tembang Durma kreasi Sunan Bonang, Mijil dan Maskumambang kreasi Sunan Kudus. Sinom dan Kinanti kreasi Sunan Muria, Gending Pangkur kreasi Sunan Drajat, Dandang Gula Semarangan yag merupakan perpaduan melodi Arab dan Jawa adalah kreasi Sunan Kalijogo juga mengkreasi tembang Lir Ilir. � Dalam seni pertunjukkan, Sunan Kalijogo mengkreasi pertunjukkan wayang kulit berikut alat musik pengiringnya yaitu gamelan

Tembang yang Dikarang oleh Para Wali �Mijil �Maskumambang �Dandang Gula �Asmaradhana �Kinanti �Gambuh �Durma �Pangkur �Megatruh �Pucung

� Gamelan terdiri dari kenong, saron, kempul, kendang dan genjur. Gong Sekaten yang nama aslinya Gong Syahadatain juga kreasi Sunan Kalijogo. Begitu juga seni ukir bermotif dedaunan pada tempat menggantungkan gamelan adalah hasil kreasi beliau yang sebelumnya seni ukir Hindu dan Budha bermotifkan manusia atau binatang, bentuk seni ukir yang dilarang oleh Islam. Wayang sebelumnya berbentuk kertas bergambar manusia, diubah oleh Sunan Kalijogo dengan bentuk yang tidak mirip manusia, matanya satu dengan tubuhnya gepeng. Dalang, yang berasal dari kata dalla dalam bahasa arab berarti menunjukkan, berfungsi sebagai orang yang menunjukkan syariah yang benar.

�Seni tata ruang pusat kota dirancang oleh Sunan Kalijogo untuk selalu mengingatkan penguasa agar menerapkan syariah Islam. �Di pusat kota selalu ada: alun-alun, satu atau dua pohon beringin, dan pendopo bupati. Terkadang ada pengadilan dan rumah tahanan. Tata pusat kota ini masih bisa dilihat hingga sekarang di sekitar alun-alun setiap ibukota kabupaten atau keraton kesultanan di Jawa dan Madura. Di sekitar Masjid Agung biasanya ada kampung Kauman, tempat tinggal Penghulu Agung dan seluruh pegawai pengadilan hukum Islam.

�Arsitektur Masjid banyak terpengaruh arsitektur Turki yang menggunakan kubah. �Di atas kubah masjid ada lambang bulan bintang, sebuah lambang mencerminkan keterkaitan pembangun masjid tersebut dengan Khilafah Turki Utsmani yang benderanya berlambang bulan bintang

�Muslim melayu juga banyak menulis prosa berisi sejarah dalam bentuk hikayat. Contohnya adalah Hikayat Rajaraja Pasai, Sejarah Melayu atau Sulalah as-Salatin (Keturunan Para Sultan) oleh Tun Sri Lanang bendahara Kesultanan Johor, Hikayat Aceh atau Hikayat Iskandar Muda, Bustaanus Salaatiin (Taman Para Sultan) karya ulama besar Nuruddin ar-Raniri abad ke-17, Silsilah Melayu dan Bugis dan Segala Rajarajanya dan Tuhfah an-Naafis keduanya karya Raja Ali Haji, dan Hikayat Banjar.

Syariah Islam mempersatukan Nusantara. � Kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara menganggap diri mereka menyatu dan menjadi bagian dari Darul Islam (wilayah Islam). � Kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak Hindu dan Budha yang awalnya terpisah-pisah dan saling serang satu sama lain menjadi satu kesatuan di bawah kepemimpinan Khilafah Islam baik ketika masa Khilafah Abbasiyah maupun masa Khilafah Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul. Antar kesultanan terdapat hubungan dakwah, politik, ekonomi, militer, bahkan kekerabatan. � Terhadap wilayah Islam yang diduduki negara kafir, kesultanan-kesultanan di Nusantara bekerja sama untuk mengusir penganeksasi agar negeri Islam tetap dalam satu kesatuan

�Ketika Malaka diduduki Kafir Portugis, Kesultanan Demak membantu Kesultanan Aceh berjihad membebaskan Malaka. Bahkan pada tahun 1615 dan 1629 Kekhilafahan Utsmani membantu Kesultanan Aceh membebaskan Malaka dari Portugis.

Masa Pra-Kemerdekaan �Sejak penjajah Belanda selama 350 tahun berusaha menghapuskan jejak-jejak penerapan syariah Islam di bumi Nusantara, berbagai upaya dilakukan oleh sejumlah kalangan Islam untuk mengembalikan syariah Islam. Berdirilah SDI (Sarekat Dagang Islam) pada 16 Oktober 1905 yang dimotori H. Samanhudi. Setahun kemudian, SDI diubahnya menjadi Sarekat Islam (1906). �SI juga tidak bisa dipisahkan dari tokoh kharismatik, brilian, dan juga berasal dari kaum ningrat, yakni HOS Tjokroaminoto. Di tangan beliaulah SI sedemikian berkembang dan berani mengibarkan bendera Islam, bahkan berpolitik.

�Melengkapi perjuangan SI, KH Ahmad Dahlan, pada 18 November 1912, mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Upaya ini merupakan terobosan untuk membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia dari kebodohannya, melalui lembaga sosial dan pendidikan. �Pada tanggal 31 Januari 1926, gerakan NU (Nahdhatul Ulama) lahir. Sejatinya, ‘embrio’ NU ini adalah gerakan Taswirul Afkar, yaitu sebuah gerakan diskusi yang dibangun oleh Wahab Hasbullah (1914), lalu berganti nama menjadi Nahdhatul Wathon pada 1916. Pada awalnya, NU justru lahir sebagai organisasi politik pada zamannya.

�NU dengan Statuten (Anggaran Dasar) 1926, dalam praktik perjuangannya menampilkan diri sebagai jam'iyah (organisasi) yang sangat tanggap terhadap peristiwa politik nasional dan luar negeri. Pada saat pemerintah RI masih ragu-ragu menentukan sikapnya terhadap pendudukan kembali Sekutu dan Belanda, NU mengeluarkan Resolusi Jihad (22 Oktober 1945) di Surabaya. Resolusi Jihad ini mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan Muktamar Umat Islam di Yogyakarta pada 7 November 1945. Pengaruhnya secara fisik diperlihatkan dengan pembentukan sayap militer seperti Barisan Sabilillah, Hizbullah, dan Mujahiddin.

� Tanggal 3 Maret 1924, Musthofa Kemal, agen Inggris, berkomplot dengan kelompok nasionalis Turki sekular mengumumkan penghapusan Khilafah. Penghapusan Khilafah di Turki ini bagaimanapun sangat mengejutkan Dunia Islam, termasuk di Indonesia, karena selama ini Istambul merupakan lambang kekuatan politik bagi Dunia Islam. � Sejumlah kalangan di Dunia Islam seperti di Mesir dan Hijaz berusaha menegakkan kembali Khilafah. Mesir bermaksud mengadakan kongres tentang Khilafah. � Sebagai sambutan atas maksud ini suatu Komite Khilafah dibentuk di Surabaya tanggal 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirdjo (atau Wondoamiseno) dari Sarekat Islam dan wakil ketua K. H. Abdul Wahab Hasbullah tokoh pendiri Nahdhatul Ulama

�Tahun 1925 direncanakan lagi kongres Dunia Islam di Kairo membicarakan masalah khalifah. Pemberitahuan pun dikirimkan ke Indonesia. �Menyonsong kongres ini, tanggal 8 -11 Agustus 1924 di Surabaya diselenggarakan Kongres al-Islam ke-3 untuk memilih utusan, yang menghasilkan terpilihnya H. Fachruddin (Muhammadiyah), Suryopranoto (Central Sarekat Islam) dan KH. Abdul Wahab Hasbullah (Perkumpulan Agama di Surabaya mewakili kelompok tradisional).

� Kongres Dunia Islam di Kairo ini baru terlaksana pada tanggal 13 -19 Mei 1926. � Pada tanggal 1 Juni 1926 di Makkah diselenggarakan pula Kongres Khilafah atas prakarsa Raja Ibnu Saud. � Indonesia mengirimkan dua orang utusan, yaitu HOS Tjokroaminoto (Central Sarekat Islam) dan K. H. Mas Mansur (Muhammadiyah) hasil Kongres Al-Islalm ke-4 di Yogyakarta tanggal 21 -27 Agustus 1925 dan Kongres Al-Islam ke-5 di Bandung tanggal 6 Februari 1926. � Sayang, golongan tradisional tidak terwakili. Lalu KH Abdul Wahab kemudian berinisiatif mengumpulkan para ulama dari Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem dan Pati membentuk Komite Merembuk Hejaz, yang sejak tanggal 31 Januari 1926 menjelma menjadi Nahdhatul Ulama yang memutuskan untuk mengirim dua utusan menghadap Raja Ibnu Saud.

�Utusan NU, yaitu Abdul Wahab dan Ustadz Ahmad Ghanaim al-Amir, diterima oleh Raja Ibnu Saud tanggal 13 Juni 1928. �Demikianlah, walaupun Khilafah tidak berdiri kembali melalui kongres-kongres tersebut akibat konspirasi Inggris, sangat terlihat bahwa para pendiri dan tokoh awal ormas dan orpol di Indonesia itu adalah orang-orang yang memahami betul tentang wajibnya mendirikan Khilafah dan mengangkat seorang khalifah

Masa-masa Kemerdekaan (Piagam Jakarta) �Para pendiri Republik ini berhasil merumuskan satu gentlement agreement yang sangat luhur dan disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Sesungguhnya Piagam Jakarta inilah mukadimah UUD ’ 45 yang pertama. �Selanjutnya tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat dan bulan Ramadhan, Indonesia lahir sebagai negara dan bangsa yang merdeka. Hendaknya disadari oleh setiap Muslim bahwa Republik yang lahir itu adalah sebuah negara yang “berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. ”

� Namun, keesokan harinya tanggal 18 Agustus rangkaian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu dihapus, diganti dengan kalimat: yang maha esa. Inilah awal malapetaka. Inilah awal pengkhianatan terhadap Islam dan umat Islam. � Tanpa berkoordinasi dengan anggota-anggota BPUPKI yang telah bekerja mati-matian hingga rancangan UUD selesai, keesokan paginya sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta mengumpulkan beberapa tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, KH Wahid Hasyim, dan Mr. Teuku Hasan. Akhirnya, dicoretlah tujuh kata yang amat berarti bagi umat Islam Indonesia itu lewat sidang kecil yang berlangsung kurang dari limabelas menit

�Rapat kecil itu sendiri ternyata tidak mengundang para penandatangan Piagam Jakarta seperti H. Agus Salim, Abikusno, KH Abdul Kahar Muzakir, dan Mr. M. Yamin. Ketua BPUPKI, KH. Masykur pun tidak diundang. Dalam sidang PPKI, Bung Hatta mengumumkan pencoretan tujuh kata tersebut.

� Meskipun usianya hanya sehari, republik yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah Republik yang berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Syariah Islam melekat dalam konstitusinya walaupun hanya sehari! Hal ini tertanam di lubuk hati yang paling dalam bagi setiap aktivis dakwah. Masih terngiang ucapan Kasman Singodimejo dalam sebuah perbincangan bahwa beliau merasa turut bersalah karena dengan bahasa Jawa yang halus Beliau menyampaikan kepada Ki Bagus Hadikusumo tokoh Muhammadiyah yang teguh pendiriannya itu untuk sementara menerima usulan dihapusnya 7 kata itu. Kasman terpengaruh oleh janji Soekarno dalam ucapannya, “Bahwa ini adalah UUD sementara, UUD darurat, Undang-undang Kilat. Nanti 6 bulan lagi MPR terbentuk. Apa yang tuan-tuan dari golongan Islam inginkan, silakan perjuangkan disitu. ”

�Namun, enam bulan kemudian Soekarno tidak menepati janji. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak pernah terbentuk. Pemilu yang pertama baru dilaksanakan 10 tahun sesudah proklamasi (1955). Konstituante sebagai lembaga konstitusi baru bekerja pada 1957 -1959 (hingga Dekrit 5 Juli 1959). Sementara Ki Bagus Hadikusumo yang diminta oleh Kasman Singodimejo meninggal dalam penantian. �Tentang hilangnya tujuh kata ini Mr. Moh Roem mengutip ungkapan dalam bahasa Belanda, "Menangisi susu yang sudah

�M. Natsir juga menulis, "Tanggal 17 Agustus 1945 kita mengucapkan hamdalah; alhamdulillah menyambut lahirnya Republik sebagai anugerah Allah! Tanggal 18 Agustus kita istighfar, mengucapkan astaghfirullah (mohon ampun kepada Allah) karena hilangnya tujuh kata!”

�Walhasil, meski banyak digagalkan oleh kaum sekular, perjuangan untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya memiliki akar historis, bukan sesuatu yang ahistoris.