INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU Dasar Hukum PERMENPAN No

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dasar Hukum (PERMENPAN No : PER /09/M. PAN/2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU HARUS MEMPERTIMBANGKAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH, RENSTRA UNIT, KEBIJAKAN UMUM DAN ATAU DOKUMEN STRATEGIS LAINNYA YANG RELEVAN; BIDANG KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA PERAN LAINNYA; KEBUTUHAN INFORMASI KINERJA UNTUK PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA; KEBUTUHAN DATA STATISTIK PEMERINTAH KELAZIMAN PADA BIDANG TERTENTU DAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA

IKU Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Tatanan IKU pada tingkat Pemerintah Daerah kurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II adalah indikator hasil (outcome) dan atau indikator keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi daripada indikator keluaran (output) unit dibawahnya. IKU pada unit organisasi setingkat eselon III sekurangnya adalah indikator pencitraan (output).

Contoh Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. IPM, INDEKS KESEHATAN, INDEKS PENDIDIKAN ----PEMDA Rata-rata lama hari dibutuhkan dalam kegiatan renovasi gedung kantor. Persentase peningkatan jumlah pengguna layanan yang mendapat kepuasan atas pelayanan perijinan. Rasio jumlah guru dibandingkan dengan jumlah siswa.

Ketentuan IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA Nama Dinas/Badan/SETDA Tugas. . . . . Fungsi. . . . . Indikator Kinerja Utama N Sasaran o Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Alasan Formula si Sumber KETER ANGAN Data Sumedang, . . 2015 � � KEPALA DINAS/BADAN/SEKDA � . .

TERIMA KASIH