Implementasi Sistem Informasi Puskesmas Pusat Data dan Informasi

Implementasi Sistem Informasi Puskesmas Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan

Outline • • • Gambaran SIK Saat ini Tantangan dan Peluang Upaya Penguatan SIK Sistem Informasi Puskesmas SIKDA Generik Puskesmas sebagai SIP Elektronik Pengintegrasian SIK Elektronik

GAMBARAN SIK SAAT INI

Hasil Penilaian SIK Berdasarkan HMN, 2016 90% 84% 76% 80% 70% 60% 72% 69% 58% 56% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sumber Daya Indikator Sumber Data Manajemen data Kualitas Data Penggunaan

Hasil Penilaian SIK Berdasarkan HMN Tahun 2007, 2012, dan 2016 NO Komponen SIK 2007 (Kemkes) 2012 (24 kab/Kota) 2016 (Nasional) 1 Sumber Daya 47% 54, 1% 58% 2 Indikator 61% 67, 2% 76% 3 Sumber Data 51% 59, 9% 69% 4 Manajemen data 35% 32, 6% 5 Produk Informasi 55% 69, 8% 72% 6 Penggunaan 57% 74, 2% 84%

Rekomendasi Penilaian SIK, 2016 REKOMENDASI HMN COBIT § Penerapan regulasi yang mencakup semua aspek SIK V V § Penataan dan penguatan organisasi sistem informasi kesehatan, baik di tingkat pusat maupun di daerah terutama fasilitas pelayanan kesehatan. V V § Penentuan indikator kesehatan baru di level Nasional dan Sub level Nasional perlu melibatkan pemangku kepentingan § Indikator minimal yang ditentukan dan mencakup semua kategori (determinan kesehatan, sistem kesehatan, status kesehatan) § Memanfaatkan sumber data berbasis populasi untuk penghitungan indikator dan validasi sumber data rutin § Mengoptimalkan sumber data lintas sektor seperti data klaim asuransi kesehatan, data kependudukan dan catatan sipil, data survey berbasis populasi V - V - V V

Rekomendasi Penilaian SIK, 2016 REKOMENDASI HMN COBIT § Pengembangan data repository untuk menggabungkan berbagai macam sumber data § Menggabungkan (linkage) berbagai sumber data untuk kebutuhan analisis dan visualisasi data, terutama dengan pendekatan spasial § Meningkatkan kualitas data untuk indikator determinan penyakit dan program-program yang kurang mendapatkan prioritas § Memperluas sumber data baik itu data rutin dari fasilitas kesehatan swasta, data lintas sektor dan data berbasis populasi. § Pengukuran kinerja melalui kontribusi dan pemanfaatan data secara optimal. V V V V - - V § Penguatan infrastruktur TIK di Fasyankes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, dan Kementerian Kesehatan (data center dan DRC) serta penyediaan pendukung operasional dan pemeliharaan infrastruktur TIK - V

TANTANGAN DAN PELUANG

Tantangan SIK dalam Mendukung Program Indonesia Sehat SISTEM INFORMASI KESEHATAN TERINTEGRASI

Tantangan Mewujudkan Satu Data Satu. Data adalah sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Kebijakan Satu Data ini dilaksanakan dengan strategi melalui pengembangan satu standar data, satu metadata yang baku, dan satu portal

UPAYA PENGUATAN SIK DAN KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN

FOKUS PENGUATAN SIK KEMENTERIAN KESEHATAN LINTAS SEKTOR Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data BPJS KESEHATAN DINKES PROV RUMAH SAKIT (FKTR) DINKES KAB PUSKES MAS (FKTP) Penataan Data Transaksi JARINGAN PUSKES MAS JEJARING FASYANKES (FKTP) Masyarakat/Keluarga Peningkatan Pemanfaatan Data/Informasi

Fokus Penguatan SIK Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja pelayanan kesehatan 1 Penataan Data Transaksi di Fasyankes 3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi 2 Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data Aspek Dasar: Leadership, Governance, Regulasi, Kebijakan, Standarisasi, Sumber Daya, dll

Penguatan SIK Penataan data transaksi • Penataan dan integrasi Catpor Puskesmas • Implementasi SIKDA Generik Puskesmas (SIP-Elektronik) Optimalisasi aliran dan integrasi data Leadership, Governance, Regulasi, Kebijakan, Standarisasi, Sumber Daya • Penataan sistem pelaporan data terintegrasi • Implementasi DHIS 2 sebagai bank data Peningkatan pemanfaatan data/informasi • Penyajian data/informasi (dashboard melalui DHIS 2) • Peningkatan Kualitas Data (PMKDR)

Kebijakan Satu Data Kesehatan 1 Berbagi pakai data (data sharing) melalui INTEROPERABILITAS 2 Perbaikan proses pengumpulan data melalui STANDARISASI KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN 3 Pemanfaatan data yang mendorong pengambilan keputusan berdasar bukti AKUNTABILITAS

Integrasi Menuju Satu Data DITJEN SET JEN ITJEN Satu Standart Data Satu Metadata Baku Satu Portal Data SATU DATA KESEHATAN BADAN PUSDATIN DINKES PROV RS RS DINKES KAB PUSKESMAS fragmentasi MENUJU integrasi

Satu Standart Data Satu Metadata Baku Satu Portal Data SATU DATA KESEHATAN DJ. Kesmas DJ. P 2 P SEKTOR LAIN DJ. Yankes S P M Badan PPSDM Badan Litbang PUSDATIN S P M DATA PRIORITAS DJ. Farmalkes S P M Sekjen BAPPENAS BIG BPS BPJS PROFIL KESEHATAN S I P D Itjen PROP RS ONLINE KAB. / KOTA e-ATM e-Logistik SISTEM INFORMASI PUSKESMAS Elektronik KELUARGA SEHAT (e-KS) P - CARE PUSKESMAS DESA

Implementasi Sistem Elektronik dalam Integrasi SIK DINKES PROV KEMENTERIAN KESEHATAN SEKTOR LAIN BANK DATA Komdat Application DINKES KAB/KOTA FASYANKES SIKDA GENERIK Petugas Lapangan - Jaringan Puskesmas - Fasyankes lainnya

SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Sistem Informasi Puskesmas Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di Puskesmas (Pasal 1 PMK 75/2014) • Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem. Pengertian SIP (Pasal 1 PMK 75/2014) • Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya. 21

Sistem Informasi Puskesmas Kewajiban Penyelenggaraan Sistem Informasi di Puskesmas Pasal 43 PMK 75/2014 (1) Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas. (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara eletronik atau nonelektronik. Unsur Sistem Informasi Puskesmas Ayat (3) Pasal 43 PMK 75/2014 Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dan Jaringannya Survei Lapangan Sistem Informasi Puskesmas Laporan Lintas Sektor Terkait Laporan Jejaring Fasyankes di Wilayah Kerjanya SP 2 TP

Sistem Informasi Puskesmas SIP bagian dari SIKDA Kab/Kota Pasal 44 PMK 75/2014 (1) Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota. Kewajiban menyampaikan laporan Pasal 44 PMK 75/2014 (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. (3) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

Revisi SP 2 TP/SP 3/SIMPUS Berbagai upaya review kurang komprehensif SP 2 TP/SIMP US Kep Dirjen Binkesmas 590/1996 Pra SP 2 TP Kepmenkes 63/1981 SP 3 1994 Pusdatin (Jabar dan Banten) Revisi SP 2 TP menuju SIP (sesuai PMK 75/2014)

Pembenahan Sistem Informasi Puskesmas Orang Penyakit Menular, Tidak Menular, Penyakit Tropis Tanda dan Gejala JKN dan Integrasi Sistem Informasi Puskesmas Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang Penatalaksanaan Medis Gizi Pembenahan Sistem Informasi Puskesmas non. Elektronik telah selesai revisi SIMPUS (SP 2 TP/SP 3) dalam kerangka PMK 75/2014 • Kartu • Register • Laporan Penyusunan Standar METADATA (Health Data Dictionary) Ka. Ta-hat. I: idn-hdd. kemkes. go. id Penyusunan Standar DATASET Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas Dilakukan selama 2 tahun (2010 -2011) Inventarisasi Data bersumber dari Puskesmas Pusdatin sdh bekerja selama 2 tahun (2009 -2010) Standar Dataset dan Metadata/HDD yang disusun tidak hanya untuk Puskesmas tetapi juga untuk Fasyankes lainnya (RS, dll) Pengembangan Sistem Informasi Puskesmas Elektronik telah mengembangkan aplikasi SI Puskesmas elektronik (SIKDAGen modul Puskesmas) yang implementasi di sejumlah kab/kota

Mengapa direvisi? Perkembangan kesehatan dan sistem kesehatan Perubahan tatanan pemerintahan Perkembangan Kebutuhan Data dan Fragmentasi Data Pergeseran peran dan fungsi Puskesmas (PMK 75 tahun 2014) Tidak up to date REVISI SP 2 TP/SP 3/ SIMPUS Perkembangan IPTEK

Ringkasan Hasil Ratas dengan Ditjen P 2 P 1 Desember 2016 • Instrumen pencatatan kegiatan Program P 2 P dalam SIP berkurang dari 44 formulir menjadi 32 formulir setelah dilakukan pengurangan dan integrasi formulir dengan tetap memperhatikan kebutuhan program • SIP akan mendukung pelaksanaan program P 2 P, Pendekatan Keluarga, Germas, program Kemenkes lainnya. • Pencatatan di Puskesmas meliputi dalam gedung, luar gedung dan jaringan puskesmas untuk morbititas dan mortalitas baik rutin maupun KLB. • Diperlukan penguatan kapasitas setiap jenjang admistrasi kesehatan untuk implementasi SIP program P 2 P.

Ringkasan Hasil Ratas dgn Ditjen Kesmas 23 Desember 2016 • Jumlah Instrumen pencatatan kegiatan Program Kesmas dalam SIP berkurang dari 49 menjadi 9 formulir. • Instrumen pelaporan kegiatan Program Kesmas dalam SIP menjadi Formulir terintegrasi yang dikirimkan secara periodik (bulanan dan tahunan). • Tidak ada lagi permintaan data secara ad hoc. • Dibedakan antara pencatatan untuk kepentingan individu dan kepentingan jabatan fungsional. • Data yang terkumpul melalui (Bank Data Pusdatin) dapat dipergunakan oleh pengelola Program di masing-masing unit. Misalnya Ibu hamil dengan Hipertensi, Penyakit akibat Kerja dan lain-lain. • Pengumpulan data dilakukan melalui survei, riset, sensus.

Hasil Pertemuan Sesjen dengan Sesditjen Kesmas dan Sesditjen P 2 P 29 Desember 2016 • Perlu disederhanakan kembali ke arah data yang bermakna, dan dimanfaatkan, serta tidak membebani Puskesmas • SIP terdiri dari rekam medis dan program yang sangat diperlukan pencatatan dan pelaporan tak perlu terlalu rinci • Unit utama dapat segera berkoordinasi di internal sehingga informasi yang diharapkan memberi makna dalam peningkatan program. • Perlu adanya pendekatan keluarga pada pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi ini.

Tindak lanjut Pertemuan dengan Sesjen • Sebagai tindak lanjut staf Ditjen Kesmas telah melakukan pertemuan koordinasi dengan seluruh unit utama di lingkup Ditjen Kesmas dengan hasil sebagai berikut. – Penguatan kesepakatan antar unit utama tentang jumlah Instrumen pencatatan kegiatan Program Kesmas dalam SI Puskesmas berkurang dari 49 menjadi 9 formulir. – Penguatan kesepakatan tentang instrumen pelaporan kegiatan Program Kesmas dalam SIP menjadi Formulir terintegrasi yang dikirimkan secara periodik (bulanan dan tahunan)

Tindak lanjut Pertemuan dengan Sesjen • Pada tanggal 17 Januari 2017 telah dilakukan pembahasan tentang penyederhanaan sistem informasi di Puskesmas oleh staf Setditjen P 2 P dengan unit utama di lingkungan Ditjen P 2 P dengan hasil sebagai berikut. – Jumlah Instrumen pencatatan kegiatan Program P 2 P dalam SI Puskesmas berkurang dari 43 formulir menjadi 13 register dan 1 kartu. – Pencatatan kegiatan program HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Puskesmas terintegrasi ke dalam Register Pelayanan Laboratorium. – Pencatatan kegiatan Kesehatan Jiwa dan NAPZA terintegrasi ke dalam Register Penyuluhan Individu dan Register Penyuluhan Kelompok Program Promosi Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. – Pelaporan program P 2 P terintegrasi dengan unit lainnya, yakni menggunakan format Laporan Bulanan Kesakitan Umum (UKP), dan Laporan Bulanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esesnsial (UKME), serta Laporan Tahunan (LT)

Perkembangan Terakhir • Berdasarkan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan telah dilakukan upaya sebagai berikut : – Penyederhanaan kembali ke arah data yang bermakna, dan dimanfaatkan, serta tidak membebani Puskesmas – SIP terdiri dari rekam medis dan program yang sangat diperlukan pencatatan dan pelaporan tak terlalu rinci – Unit utama telah berkoordinasi di internal sehingga informasi yang diharapkan memberi makna dalam peningkatan program. – Pendekatan keluarga telah dimasukkan pada pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi ini – Kesepakatan (sementara) namanya SIKDA Generik V 2. 0

SIKDA GENERIK PUSKESMAS SEBAGAI SIP ELEKTRONIK

SIKDA GENERIK (1) • SIKDAGenerik adalah upaya dari Kementerian Kesehatan dalam menerapkan standardisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dengan mendayagunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. • Aplikasi ini diberikan secara gratis dan dikembangkan berdasar sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas • SIKDA Generik terbaru (SIKDA Generik 1. 4) : – sudah terintegrasi dengan aplikasi PCare (BPJS); – digunakan secara online /cloud (Server berada di Pusdatin Kemenkes); – dapat diakses melalui alamat : http: //e-sikda. kemkes. go. id

Topologi Sistem Informasi Kesehatan secara elektronik Kab/ Kota III Kab/ Kota II Kementerian Kesehatan BPJS

DATA YANG DIPERTUKARKAN

JUMLAH PUSKESMAS YG SUDAH DIBERIKAN HAK AKSES SIKDA GENERIK 1. 4 MELALUI GAVI HSS PER PROVINSI & KAB/KOTA No Provinsi No. Kab/Kota Jml Puskesmas 1 Sumatera Utara 1 Kab Labuhan Batu 4 3 DKI Jakarta 1 Kota Jakarta Barat 8 2 Kab Batubara 3 2 Kota Jakarta Utara 3 3 Kab Deli Serdang 19 3 Kota Jakarta Timur 10 4 Kab Labuhan Batu Utara 5 4 Jawa Barat 1 Kab Sukabumi 10 5 Kab Asahan 9 2 Kab Cirebon 10 6 Kab Nias Selatan 5 3 Kab Tasikmalaya 10 7 Kab Langkat 4 4 Kab Karawang 12 8 Kab Serdang Bedagai 8 5 Kab Bogor 10 9 Kab Tapanuli Selatan 8 6 Kab Bandung 11 10 Kota Medan 10 7 Kab Cianjur 10 2 Sumatera Selatan 1 Kab Muara Enim 5 8 Kab Majalengka 10 2 Kab OKI 3 9 Kab Garut 7 3 Kab OKU 5 10 Kab Indramayu 12 4 Kab Lahat 3 11 Kota Bogor 24

LANJUTAN. . . No Provinsi No. Kab/Kota Jml Puskesmas 5 Lampung 1 Kota Bandar Lampung 7 7 Banten 1 Kab Serang 6 2 Kab Lampung Tengah 7 2 Kab Pandeglang 5 3 Kab Lampung Selatan 8 3 Kab Lebak 3 4 Kab Lampung Timur 8 4 Kab Tangerang 5 5 Kab Lampung Barat 6 5 Kota Tangerang 32 6 Kab Tulang Bawang 9 8 Jawa Timur 1 Kota Surabaya 12 7 Kab Lampung Utara 8 2 Kab Jember 10 6 Jawa Tengah 1 Kab Tegal 12 3 Kab Kediri 9 2 Kab Pemalang 5 4 Kab Sidoarjo 9 3 Kab Cilacap 7 5 Kab Pasuruan 10 4 Kab Banyumas 10 6 Kab Malang 29 5 Kota Semarang 6 7 Kab Nganjuk 10 6 Kab Grobogan 4 8 Kab Tuban 3 7 Kab Banjarnegara 5 9 Kab Jombang 12 8 Kab Pekalongan 7 10 Kab. Bangkalan 22 9 Kab Pati 18 11 Kab. Pamekasan 20 10 Kab Brebes 10 12 Kab. Sampang 21 11 Kab Batang 6 13 Kab. Sumenep 30 12 Kab Kendal 2 14 Kab. Brebes 38

LANJUTAN. . . No Kab/Kota Jml Puskesmas No Sulawesi Selatan 1 Kab Gowa 8 11 2 Kab Luwu 13 3 Kab Jeneponto 5 4 Kab Toraja Utara 5 Provinsi No. Kab/Kota Jml Puskesmas Kalimantan Barat 1 Kab. Kayong Utara 8 2 Kab. Kapuas Hulu 23 3 Kab. Melawi 11 5 4 Kab. Bengkayang 17 Kab Wajo 8 5 Kota Singkawang 5 6 Kab Bulukumba 4 6 Kab. Kubu Raya 20 Sumatera Barat 1 Kab. Sijunjung 12 7 Kab. Sanggau 19 2 Kab. Pesisir Selatan 18 12 Aceh 1 Kab. Aceh Timur 26 3 Kab. Lima Puluh Kota 22 2 Kab. Bireun 18 4 Kab. Solok 18 3 Kab. Aceh Besar 28 5 Kota Padang 22 4 Kab. Aceh Selatan 23 5 Kab. Pidie 26 6 Kab. Aceh Utara 31 Ket : Jml. Prov: 12 provinsi No. 9 10 Provinsi Jml. Kab/Kota: 90 Kab/Kota Jml. Puskesmas: 1059 Puskesmas TOTAL 1059

DAFTAR KAB/KOTA YANG SUDAH DIBERIKAN HAK AKSES SIKDA GENERIK 1. 4 BERDASARKAN PERMINTAAN SENDIRI NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROVINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI LAMPUNG SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG KEP. RIAU JAWA BARAT JAWA TIMUR BANTEN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN UTARA SULAWESI TENGAH PAPUA 16 PROVINSI KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS 4 1 2 2 1 4 1 1 1 5 9 4 1 1 39 Kabupaten 74 39 22 40 18 36 2 8 17 105 209 94 15 7 2 5 693 Puskesmas Update 27 -02 -2017

Dashboard SIKDA 1. 4 Halaman Login Dashboard SIKDA http: //dashboardsikda. kemkes. go. id/

Migrasi SIKDA 1. 4 ke SIKDA 2. 0 Aplikasi SIKDA 1. 4 Aplikasi SIKDA 2. 0 Export/Dump Database SIKDA 1. 4 Import/Execute Data Mapping Database SIKDA 2. 0

Migrasi SIKDA 1. 4 ke SIKDA 2. 0 Export/Dump Database SIKDA 1. 4 Import/Execute Data Mapping Database SIKDA 2. 0 Aplikasi SIKDA 1. 4 Aplikasi SIKDA 2. 0 Area Fungsional Upaya Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat (Esensial dan Pengembangan)

PENGINTEGRASIAN SIK ELEKTRONIK

Integrasi dengan Konsep Interoperabilitas

SISMAL SI Progra m INTEGRASI SISTEM SIHA SITT Integrasi Data – Integrasi Sistem SI Puskesmas SIKDA GEN INTEGRASI DATA SIMPUS Purworejo SISFOMAS e. Puskesmas SIMPUS Jojok SIP Lainnya

Dashboards Manual/ Semi Manual Multiple e. Health DHIS 2 Population Datawarehouse Individual Data Other Data Fix Format Reporting Secondary Data Use Statistical Tools Information Outputs Data Sources (Aggregate and Individual) Integrasi melalui Implementasi DHIS 2

Implementasi DHIS 2 – Jangka Pendek

Implementasi DHIS 2 – Jangka Panjang PROGRAM LAIN

Model Integrasi SIK Bridging System – Pangka Pendek (2014 - 2016) • Masing-masing sistem informasi berdiri sendiri, kemudian dibuatkan mekanisme sharing data/output (services bus/service app) Modular System – Jangka Panjang (2014 - 2019) • Mengintegrasikan masing-masing sistem informasi program ke dalam SIKDA Generik

terima kasih