Implementasi Kebijakan Remunerasi Universitas Negeri Malang Direktorat Pembinaan

Implementasi Kebijakan Remunerasi Universitas Negeri Malang Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

Agenda Pembahasan 1 2 3 4 Legal Aspek Kebijakan Remunerasi Implementasi Discuss Implementasi remunerasi BLU

1 Legal Aspek Implemetasi remunerasi

Legal Aspek 1. UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara 2. PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 3. PMK No. 10/PMK. 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU sebagaimana diubah dengan PMK No. 73/PMK. 05/2007 4. KMK Penetapan Remunerasi KMK 546/KMK. 05/2015 tanggal 18 November 2014 Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Pusat Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

- merupakan imbalan kerja diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme Pensiun Tunj tetap Gaji Remunerasi Pesangon Bonus Honorarium Insentif

Siapa yang dapat diberikan remunerasi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas Pegawai BLU > PNS dan non PNS

Subyek Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Pegawai Badan Layanan Umum; Berstatus PNS maupun non PNS Profesional (diangkat dengan SK pimpinan BLU); Tidak termasuk pegawai non PNS yang diangkat dengan SK KPA/outsourcing. 7

2 Kebijakan Remunerasi Sinergi Principal: Kementerian Keuangan – Kementerian Teknis

Tujuan Remunerasi Merupakan imbalan/kompensasi atas prestasi yang telah diberikan para pegawai Mencerminkan adanya keadilan yang mendasari perhitungan pembayaran imbalan utk setiap pekerjaan sesuai dengan perbedaan masing-masing kontribusinya pada satker BLU Merupakan alat managemen utk meningkatkan produktivitas Sebagai daya tarik bagi para pegawai yang diperlukan oleh satker BLU Mempertahankan para pegawai utk tetap bergabung dengan satker BLU

Remunerasi mempertimbangkan aspek proporsionalitas kesetaraan kepatutan kinerja operasional

ketentuan umum a. Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usulan dari Menteri/ Pimpinan lembaga b. Remunerasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah satker BLU memiliki tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c. Remunerasi mencerminkan keadilan (equal pay for jobs of equal value) dan memperhatikan kemampuan keuangan (PNBP) d. Remunerasi ditetapkan bagi pegawai BLU PNS dan non PNS Profesional, tidak termasuk pegawai honorer/kontrak e. Remunerasi bersifat single salary

ketentuan umum q Gaji pejabat keuangan/pejabat teknis 90% Gaji Pemimpin BLU q Honorarium Dewas: Ketua Dewas 40% Anggota Dewas 36% Sekretaris 15% Gaji Pemimpin BLU q Pejabat pengelola, Dewas dan Sekdewas dapat diberikan insentif sebesar persentase tertentu dari insentif pimpinan BLU dengan KPI=100%

Prinsip Pemberian Remunerasi ü Menggunakan metode tertentu ü Terdapat proses analisis dan evaluasi jabatan ü Taat pada asas evaluasi

Prinsip Pemberian Remunerasi Ø Ø Out proses analisa dan evaluasi jabatan adalah grading Grading merepresentasikan bobot dan harga jabatan Analisa Jabatan Grading Price Dokumentasi Jabatan yang Formal Grading Value Evaluasi Jabatan Jenjang Bobot Jabatan

Prinsip Pemberian Remunerasi ü Taat pada asas evaluasi Mengevaluasi jabatan bukan pejabatnya (orangnya) Yang dievaluasi adalah bobot akuntabilitas/tanggung jawab jabatannya bukan kapabilitas, kompetensi atau kinerja pemangku / pejabatnya Kinerja normal Asumsi yang dibuat para evaluator adalah bahwa semua akuntabilitas yang tertulis dalam uraian jabatan terlaksana dengan baik oleh sipemangku jabatan. As it is now Mengevaluasi jabatan seperti yang diharapkan dan yang dibutuhkan organisasi saat ini, bukan pekerjaan yang mungkin ada di masa datang atau jabatan yang dijadikan referensi di masa lalu. Batasan now harus disepakati, biasanya utk 1 -2 tahun saja Fokus pada BOBOT bukan beban pekerjaan Evaluasi jabatan akan fokus pada bobot dari pekerjaan tsb bukan loadnya. Walau kadangkala “load” yang berbeda secara significant bisa mempengaruhi bobot jabatan (aspek manajerial , kompleksitas atau magnitudenya

Prinsip Pemberian Remunerasi ü Taat pada asas evaluasi Bersifat “Judgement” Pada prinsipnya hasil Evaluasi Jabatan adalah hasil dari sebuah “judgement” oleh para evaluator dengan menggunakan kriteria yang sudah disepakati. Agar judgement ini objektif maka semua evaluator harus memahami dengan benar metodologi yang digunakan Pemahaman tentang jabatan Untuk dapat melakukan evaluasi jabatan dengan baik maka para evaluator haruslah memiliki pemahamn yang cukup memadai tentang : • Organisasi / Proses Bisnis • Akuntabilitas Jabatan • Ekspektasi dan peran jabatan yang dievaluasi terhadap organisasi Konsensus Proses “Judgement” dihasilkan dari proses diskusi para evaluator (bukan perorangan) untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Pertukaran argumentasi dan pandangan yang baik akan berguna untuk memastikan bahwa fakta-fakta penting mengenai sebuah jabatan dikemukakan dipertimbangkan dengan benar. Sangatlah penting untuk dipahami bahwa proses evaluasi adalah suatu penilaian yang logis dan bukan merupakan forum negosiasi.

Implementasi KMK Remunerasi 3

Implementasi KMK Remunerasi ü KMK Remunerasi sifatnya rahasia, hanya untuk kalangan terbatas ü Pimpinan BLU menyusun SOP remunerasi - tata cara pembayaran - sistem remunerasi - pedoman penilaian kinerja pegawai (reward & punishment) ü Pimpinan BLU menetapkan SK grading Penetapan SK mengacu pada: - dokumen usulan - re assesment jabatan ü Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem remunerasi ü Kementerian Keuangan dapat melakukan monev dan meninjau ulang remunerasi yang telah ditetapkan

Struktur Remunerasi Insentif (Pay for Performance); Gaji/Honorarium (Pay for Position); Asuransi non PNS, Tunjangan Hari tua non PNS, Gaji ke-13 (Pay for People). Remunerasi 19

Gaji/Honorarium (Pay for Position) Pejabat/Pegawai BLU PNS • Bersumber dari RM dan PNBP • Gaji RM sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan Pejabat/Pegawai BLU non PNS • Bersumber dari PNBP • Dapat disetarakan dengan gaji RM PNS dengan mempertimbangkan skala grading, golongan, tanggung jawab dan/atau masa kerja. Dewan Pengawas • Bersumber dari PNBP 20

Gaji/Honorarium (Pay for Position) Pejabat Pengelola/ Pegawai BLU Besaran Gaji adalah Penjumlahan dari Gaji RM dan Gaji PNBP Gaji RM sebesar take home pay yang dibayarkan dari RM sesuai peraturan perundang-undangan ditambah accres 20%; Gaji PNBP merupakan 30% dari hasil perkalian antara Nilai Jabatan dengan Indeks Rupiah; Besaran gaji yang tercantum di dalam lampiran merupakan batas tertinggi; Dalam hal terdapat lebih dari 1 pegawai dalam tiap kelompok jabatan, Pimpinan BLU dapat membayarkan gaji dibawah gaji 21

Gaji/Honorarium (Pay for Position) Dewan Pengawas Besaran Honorarium Dewas dihitung dari besaran Gaji PNBP Pemimpin BLU Ketua Dewan Pengawas adalah 40% dari Gaji PNBP Pemimpin BLU Anggota Dewan Pengawas adalah 36% dari Gaji PNBP Pemimpin BLU; Sekretaris Dewan Pengawas adalah 15% dari gaji PNBP Pemimpin BLU. 22

Insentif (Pay for Performance) Pejabat Pengelola/ Pegawai BLU Besaran insentif ditetapkan dengan range minimal sampai dengan maksimal; Insentif minimal apabila capaian IKU adalah 25% Insentif maksimal apabila capaian IKU adalah 150% (Khusus Dosen bisa 200%) Apabila ada pegawai/pejabat pengelola capaian kinerjanya melebihi IKU =100%, maka persetujuan pembayaran merupakan kewenangan Pemimpin BLU (Rektor); Khusus Pemimpin BLU (Rektor), apabila capaian kinerja melebihi IKU = 100%, pembayaran kelebihan atas 23

Insentif (Pay for Performance) Dewan Pengawas Kepada Ketua Dewan Pengawas, Anggota, dan Sekretaris Dewas dapat diberikan insentif kinerja; Besaran insentif kinerja Dewas adalah sebesar capaian kinerja Pemimpin BLU (Rektor); Capaian kinerja Pemimpin BLU (Rektor) sebagai dasar pembayaran insentif Dewas dibatasi maksimal IKI =100; Persentase besaran insentif Dewas terhadap insentif Pemimpin BLU (Rektor) sama dengan persentase besaran Gaji Dewas. 24

KOMPONEN REMUNERASI PTN BLU PAY FOR POSITION PAY FOR PERFORMANCE PAY FOR PEOPLE GAJI INSENTIF KINERJA Min s. d. Max JAMINAN KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN, UANG MAKAN Tergantung capaian IKI dan/atau IKU KPI BLU KPI PEMIMPIN BLU OPERATIONAL/ACADEMIC FINANCIAL CASCADE UNIT (IKU) INDIVIDU (IKI)

(Pay for People) Komponen P 3/Pay for People Asuransi non PNS • BLU wajib mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dalam jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Pensiun non PNS • BLU wajib mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dalam jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Uang Makan • Besaran uang makan bagi PNS sesuai peraturan perundang-undangan; • Bagi pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diberikan uang makan yang besarannya disetarakan dengan uang makan PNS. Remunerasi ke-13 • BLU dapat membayarkan Remunerasi ke-13 paling tinggi sebesar remunerasi 1 bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan. 26

T erima kasih!