Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima OLEH: DRS. USMAN TARIGAN, MS Berastagi, 06 – 07 Agustus 2016 UNIVERSITAS MEDAN AREA – PROGRAM PASCASARJANA – MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Latar Belakang Terangkan terlebih dahulu tentang: § Sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal § Pertumbuhan penduduk di kabupaten Z § Perkembangan PKL Pertumbuhan PKL di Kabupaten Z sampai dengan tahun 2015 berdasarkan jenis dagangan dan persebarannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Jumlah Anggota PKL, Tahun 2003 No. Jenis Mata Dagangan KEC. Z 1 KEC. Z 2 KEC. Z 3 KEC. Z 4 Jumlah % 1 Makanan dan minuman 60 309 69 173 611 54, 50 2 3 4 5 6 7 Pakaian Kaset Bensin Tambal ban Lain-lain Asongan Jumlah 5 3 68 1 15 4 6 54 157 546 17 2 6 5 31 130 131 33 9 7 24 377 149 50 24 21 109 157 1121 13, 29 4, 46 2, 14 87 9, 72 14, 01 100 Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Latar Belakang Tabel 2. Data Tentang Jenis dan Jumlah Pelanggaran PKL No. 1 2 Jenis Pelanggaran Tidak menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan Mendirikan tempat usaha semi permanen/permanen Pasal yang Dilanggar Jumlah Pelanggar Ditindak Pasal 2 2 orang Pasal 9 18 orang 3 Meninggalkan sarana dagang dilokasi usahanya setelah selesai kegiatan usahanya Pasal 9 90 orang 4 Melakukan usaha yang tidak sesusi dengan lokasi yang diijinkan pemerintah Pasal 9 17 orang Pasal 3 65 orang Pasal 3, 7, 9 29 orang 5 6 Tidak memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas Pelanggaran lain JUMLAH 226 orang Sumber Data: . . . . 2015 Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini selanjutnya ingin mengevaluasi tentang: § Bagaimana implementasi peraturan Daerah Kota Z Nomor XXXXXXX tentang Penataan dan Penertiban Pedagang kaki lima di Kota Z § Mengapa dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Z Nomor XXXXX tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Z mengalami penyimpangan. Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Tujuan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) (Perda nomor XXXX) di Kota Z. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor atau aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan di bidang adminisrasi publik khususnya tentang evaluasi implementasi kebijakan publik dengan merujuk pada model implementasi yang dikemukkan oleh George Edward III. Mengidentifikasi faktor-faktor atau aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL). 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Z khususnya bagi lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima. Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Tinjauan Pustaka 1. Konsep Kebijakan Publik 2. Evaluasi Kebijakan 3. Implementasi Kebijakan Publik q Komunikasi q Sumberdaya q Sikap Pelaksana q Struktur Birokrasi Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Kerangka Pikir dalam Penelitian Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Tempat dan Waktu Penelitian Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Bentuk Penelitian Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Populasi dan Sampel Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Teknik Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan imforman dan hasil obsevasi. 2. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari dokumentasi, buku-buku atau literatur dan arsip-arsip lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Observasi Wawancara Dokumentasi Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Definisi Konsep dan Definisi Operasional No. 1 1. Fokus 2 Aspek 3 Tingkat kepatuhan aparat pelaksana terhadap peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2003 - Efektifitas implementasi kebijakan (Perda No. 4 tahun 2003) Out put kebijakan - Input kebijakan Operasional 4 Ketaatan aparat pelaksana terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perda Banyumas nomor 4 Tahun 2003. Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pelaksana Perda Banyumas Nomor 4 tahun 2003 Ketaatan para pedagang kaki lima terhadap perda Nomor 4 tahun 2003. Penyimpangan yang dilakukan aparat pelaksana terhadap juknis Perda Nomor 4 tahun 2003 Adanya persoalan dalam kegiatan penataan dan penertiban PKL Ketidak sesuaian antara Perda Nomor 4 tahun 2003 dengan kondisi lokasi PKL Ketegasan Pemda khususnya aparat pelaksana untuk memberikan teguran dan tindakan terhadap para anggota PKL yang melakukan pelanggaran di lapangan Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Definisi Konsep dan Definisi Operasional No. 1 Fokus 2 Aspek 3 Proses Komunikasi 2. Operasional 4 - Komunikasi Keberhasilan komunikasi - Media komunikasi Intensitas komunikasi Efektifitas komunikasi Faktor penghambat komunikasi Frekuensi komunikasi Menyerap informasi Kemampuan penerima pesan yang disampaikan Keserasian pemahaman antara para aparat pelaksana terhadap ketretapan (Perda Nomor 4 tahun 2003) Kemampuan dalam mengkomuni-kasikan kebijakan. Konsistensi Tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap pesan yang diterima Kesesuaian informasi dan tujuan kebijakan/prosedur kebijakan. Kejelasan Dipahaminya isi kebijakan secara benar Kejelasan petunjuk pelaksana Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Definisi Konsep dan Definisi Operasional No. 1 3. Fokus 2 Sumbersumber Aspek 3 Aparatur pelaksana - Informasi - Wewenang Anggaran dana yang memadai Sarana dan prasarana yang mendukung Tanggungjawab aparat pelaksana Komitmen aparat pelaksana terhadap tugas dan tanggungjawabnya - Proses penerapan ilmu pengetahuan yang dialami melalui panca indera yaitu, penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Struktur organisasi - Pesanan dan tugas berjalan secara sinergis sehingga dapat mendukung terhadap kelancaran proses pelaksanaan kebijakan (Perda Nomor 4 tahun 2003). Proses organisasi - Sistematika terhadap kegiatan dalam mempengaruhi, dan mengawasi kegiatan Tanggung Jawab 5. Sikap aparat pelaksana Presepsi Struktur birokrasi Informasi tentang proses pelaksanaan program Informasi tentang kepatuhan aparat pelaksana program dan masyarakat penerima program Wewenang lembaga bakesbangtiblinmas dan disperindakop untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan - Fasilitas 4. Operasional 4 Jumlah personil/pegawai atau aparat pelaksana cukup memadai Mutu aparatur atau pegawai yang berkualitas mengkoordinasikan, Workshop Metodologi Penelitian - Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima