IMPLEMENTASI KADASTER 2014 DI INDONESIA Disusun Oleh Muhammad

IMPLEMENTASI KADASTER 2014 DI INDONESIA Disusun Oleh Muhammad Kiki Zaenuri Arik Yumna Pratiwi Friska Margareta Tobing (03311540000073) (03311640000012) (03311640000025)

Latar belakang masih ada 23. 875. 008 bidang tanah terdaftar yang perlu pembenahan baik letak, bentuk dan informasi yuridisnya. masih ada lagi “pekerjaan rumah” untuk mendaftarkan bidang – bidang tanah yang belum terdaftar sebanyak ± 36 juta bidang tanah, dengan asumsi jumlah total bidang tanah secara nasional sebanyak ± 85 juta bidang. (Sumarto, 2014) keterbatasan infrastruktur pertanahan di Indonesia pada saat bidang tanah didaftarakan, seperti tidak ada / kurangnya Peta Dasar. SDM juru ukur masih sangat kurang, yaitu baru mencapai sekitar 1. 689 orang dari jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 20. 184 orang atau hanya 8%. Belum tersedianya titik-titik dasar teknik yang terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia.

KADASTER 2014 Kadaster 2014 adalah publikasi yang dihasilkan oleh Jurg Kaufmann dan Daniel Steudler, Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja 7. 1 dari Komisi 7 FIG. Publikasi ini menyajikan visi kadaster di masa depan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan (benchmark) di dunia dalam mengukur reformasi dan pengembangan sistem kadasternya. Indonesia sebagai salah satu anggota FIG juga sepatutnya menggunakan bencmark Kadaster 2014 dalam menilai posisi pengembangan sistem kadaster kita.

1. 2. 3. 4. VISI KADASTER 2014 5. 6. Kadaster 2014 menyajikan semua hak dan aspek hukum yang melekat diatas tanah secara lengkap termasuk hak publik dan batasan penggunaan tanah Pemisahan antara peta dan buku tanah akan berakhir Pemetaan Kadaster akan mati, Modelling akan bertahan Kadaster yang menggunakan sistem kertas dan pensil akan punah Kadaster 2014 akan lebih banyak di privatisisasi. Kerja sama sektor swasta dan pemerintah akan semakin erat Kadaster 2014 akan menjadi swadana

IMPLEMENTASI VISI KADASTER 2014 1 PERNYATAAN PERTAMA Kadaster 2014 menyajikan semua hak dan aspek hukum yang melekat diatas tanah secara lengkap termasuk hak publik dan batasan penggunaan tanah. Kondisi di Indonesia saat ini Penjelasan akan hak public pada lahan umum/fasilitas umum di Indonesia memang sudah ada namun belum diatur secara jelas. Selama ini pembatasan penggunaan lahan pada lahan public di Indonesia masih belum jelas bahkan belum di atur. Bila dibiarkan demikian seiring perkembangan jaman hal ini kan mengakibatkan konflik, misalnya : monopoli oleh suatu golongan, kerusakan karena pemanfaatan yang berlebihan Bila diterapkan di Indonesia Sangatlah baik apabila visi ini diterapkan di Indonesia, penjelasan hak atas suatu lahan yang lengkap baik secara hak privat dan hak umum akan membatasi pemanfaatan lahan public secara sepihak. Bila batas pemanfaatan lahan jelas maka konflik pemanfaatan lahan akan berkurang, eksploitasi berlebihan akan suatu lahan akan berkurang juga sehingga terhindar dari kerusakan ataupun kehancuran

IMPLEMENTASI VISI KADASTER 2014 2 PERNYATAAN KEDUA Pemisahan antara peta dan buku tanah akan berakhir Bila diterapkan di Indonesia Kondisi di Indonesia saat ini Di Indonesia kadaster yang menanganani peta dengan pendaftaran tanah yang mengadministrasikan buku tanah sampai saat ini masih dibedakan. Bagian pemetaan biasanya ditangani oleh surveyor, sedangkan notaris dan pengacara mengurus bagian pendaftaran tanah. Subdivisi ini sering mengakibatkan dua unit organisasi yang berbeda berurusan dengan hal yang sama. Hal ini sangat menyulitkan bagi pendaftar karena harus melalui 2 bagian yang berbeda sekaligus. Untuk hal ini Indonesia belum siap karena sumber daya manusia yang terbatas di kalangan BPN. Namun, apabila diterapkan di Indonesia maka akan mengurangi jumlah biaya pemulihan system karena mengurangi unit organisasi yang ada. Selain itu, apabila peta dan buku tanah menjadi satu akan mengurangi resiko inkonsistensi data.

IMPLEMENTASI VISI KADASTER 2014 3 PERNYATAAN KETIGA Pemetaan Kadaster akan mati, Modelling akan bertahan Kondisi di Indonesia saat ini Dalam kadaster Indonesia saat ini penyimpan informasi adalah peta. Modeling di Indonesia saat ini masih sangat minim, hanya terbatas pada bangunan-banguna tertentu misalnya apartemen Bila diterapkan di Indonesia dinilai kurang siap untuk menerapkan statement 3 ini, pengetahuan teknologi modelling masih minim di Indonesia. Selain itu, masih minimnya pengetahuan teknologi dimasyarakat Indonesia.

IMPLEMENTASI VISI KADASTER 2014 4 PERNYATAAN KEEMPAT Kadaster yang menggunakan sistem kertas dan pensil akan punah Bila diterapkan di Indonesia Kondisi di Indonesia saat ini Saat ini dalam penerbitan sertifikat tanah menggunakan kertas. Untuk pensil sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan tinta. Selain itu BPN juga menerapkan teknologi informasi dalam bidang pertanahan. Teknologi informasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem manual misalnya saja adanya sistem basis data pertanahan yang meliputi data spasial, data yuridis, dll. Jadi jika kadaster 2014 ini diterapkan maka BPN RI akan semakin muda dan siap dalam mengubah kadaster yang menggunakan system kertas dan pensil menjadi system basis data yang menggunakan teknologi informasi tetapi tidak semua data bisa di ubah, ada data yang harus menggunakan kertas misalnya saja pengelolaan dokumen hukum dan perundangan.

IMPLEMENTASI VISI KADASTER 2014 5 PERNYATAAN KELIMA Kadaster 2014 akan lebih banyak di privatisisasi. Kerja sama sektor swasta dan pemerintah akan semakin erat Kondisi di Indonesia saat ini Kebutuhan akan kadaster saat lah penting dalam menunjang aspek pembangunan perekonomian di Indonesia sehingga banyak sector swasta maupun BUMN mengbutuhkan informasih mengenai pertanahan. Saat ini BPN sudah menjalin kerjasama dengan sector swasta maupun BUMN misalnya BIG (Badan Informasi Geospasial) atau dari Kementerian Perumahan Rakyat R dll. Maupun dari swasta Keterbukaan system administrasi pertanahan juga sudah dijamin oleh undang jadi pemerintah tetap mengontrol dan mengendalikan system administrasi pertanahan misalnya no. sertifikat tanah yang unik dan bersifat rahasia. Hal itu juga menjamin kepatian hukum bagi setiap badan Negara/swasta maupun masyarakat umum. Bila diterapkan di Indonesia Privatisisasi tidak boleh melanggar hak dan kewajiban dari setiap masyarakat umum. Sehingga dibutuhkan Mo. U setiap kerjasama dari BPN dengan berbagai pihak. Hal ini agar ada kepastian hukum antar kedua belah pihak. Untuk pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan kadaster dapat melibatkan pihat swasta harus ada aturan – aturan atau batasan yang jelas sehingga Negara maupun swasta tidak ada yang dirugikan.

IMPLEMENTASI VISI KADASTER 2014 6 PERNYATAAN KEENAM Kadaster 2014 akan menjadi swadana Kondisi di Indonesia saat ini Sistem pembiayaan dalam pendaftaran tanah di BPN cukup baik mulai dari konversi, pengakuan dan penegasan hak dll. Bukan hanya pendaftaran tanah dan jual beli tanah tetapi biaya pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dll. Bila diterapkan di Indonesia Pemulihan biaya dalam pengurusan pertanahan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat jadi setiap masyarakat bisa menjangkaunya baik masyakat yang ekonomi lemah maupun ekonomi menengah. Selain itu harus ada ketentuan yang lebih jelas dalam hal pembiyaan sehingga tidak ada pengutan liar yang bisa menghambat proses pengurusan pertanahan. BPN akan menjadi lembaga yang lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan karena hasil pendapatan dari biaya – biaya pengurusan pertanahan bisa mengembalikan biaya pembangunan dan pemeliharaan kadaster itu sendiri.

P E N U T U P Cadastre 2014 adalah sebuah visi yang paling berpengaruh di dunia. Cadastre 2014 dipublikasikan pada tahun 1994 oleh Federasi Surveyor Internasional (FIG) berisi tentang bagaimana kadaster akan beroperasi 20 tahun mendatang sejak dipublikasikan. Berdasarkan Cadastre 2014, maka kadaster seharusnya menganut prinsip sebagai berikut: 1. Hak atas tanah baik milik perorangan maupun publik (negara) didaftar dengan pola yang sama, termasuk juga restriksi. 2. Tidak merubah sistem kepemilikan tanah (land tenure). 3. Title registration disarankan sebagai pengganti deed registration. 4. Mengikuti 4 prinsip pendaftaran tanah yaitu: pembukuan, penyerahan, spesialistis dan publisitas. 5. Mengikuti prinsip legal independence, yaitu setiap objek tanah yang diatur oleh aturan perundangan yang berbeda harus diorganisasi dalam layer terpisah. 6. Menggunakan batas tetap (fixed boundary) yang berarti bahwa setiap batas objek ditentukan dengan koordinat, bukan dengan diskripsi (general boundary). 7. Penggunaan sistem koordinat geografis sehingga kombinasi antar legal independence objek dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA • Rusmawar, Wenny. 2012. Kadaster Masa Lalu dan Masa Mendatang di Indonesia. Bandung : ITB, 2012. 978602 -9056 -22 -0. • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2013 • Jürg Kaufmann dan Daniel Steudler FIG commission 7, Cadastre 2014 - A vision for a future cadastral system • Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Buletin Tata Ruang dan Pertanahan.