Implementasi Dalam konteks Studi Kebijakan Tahap implementasi kebijakan

Implementasi Dalam konteks Studi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan �Tahap dimana alternatif yang telah ditetapkan diujudkan dalam tindakan yang nyata �Dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya �Tanpa implementasi suatu kebijakan sia-sia �Merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan

Dalam kaitan dengan Implementasi, beberapa komponen Kebijakan publik � 1. Tujuan yang hendak dicapai � 2. Sasaran yang spesifik � 3. Cara mencapai sasaran

�Cara mencapai sasaran tsb disebut implementasi �Biasanya diterjemahkan dalam bentuk program aksi dan proyek �Ada kebijakan yang bersifat self executing ada yang non self executing

Apa itu implementasi ? �Jones (1987) ; those activities directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya) �Van Horn dan Van meter (1975) : those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy ( tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)

Mazmanian & Paul Sabatier � Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. � Ideally that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulatesthe objective(s) to be pursued and in a variety of ways, structures the implementation process ( idealnya TUS tersebut mengidentifikasikan masalah yg dihadapi, menyebut secara tegas tujuan yg hendak dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya)

�Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah : Kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yg mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

Kesimpulan umum �Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan �Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan �Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. �Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

Mengapa implementasi penting ? �Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan (Jones, 1987) �Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan (udoji, 1981)

�Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. �Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. �Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi �Selama implementasi sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya �Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional

�Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi �Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan �Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan

Bagaimana melakukan intervensi dalam implementasi? Mazmanian dan Sabatier (1983); memberikan langkah-langkah sbb : 1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi 2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai 3. Merancang struktur proses implementasi Dg demikian program harus disusun secara jelas dan harus

Lineberry (1984) menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi : 1. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana 2. penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (Standard operating procedures/SOP) 3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana 4. pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

Menurut Anderson 1979) ada 4 aspek dalam implementasi kebijakan : 1. Who is involved policy implementation ? 2. The nature of administrative process (hakekat dari proses administrasi) 3. Compliance with policy (kepatuhan pada kebijakan) 4. The effect of implementation (dampak dari pelaksanaan kebijakan)

Ripley & Franklin (1985) ; Ada dua fokus dalam melakukan implementasi : 1. Compliance (kepatuhan) : apakah implementor patuh pada aturan, juklak, jadwal dsb ? 2. What happening ? : mempertanyakan bagimana kinerja implementasi, apa yang dicapai dsb. Dalam hal ini beberapa hal yang penting : a. Banyaknya aktor yang terlibat b. Kejelasan tujuan c. Partsipasi semua unit pemerintahan d. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Kesimpulan umum aktivitas implementasi meliputi : 1. Siapa pelaksananya 2. Berapa besar dana dan darimana diperoleh ? 3. Siapa sasarannya 4. Bagaimanajemennya 5. Bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur

Studi implementasi ; �Mrpk studi untuk mengetahui proses implementasi �Tujuan utamanya adalah untuk memberi umpan balik pada pelaksana kebijakan �Untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standard yg ditetapkan �Untuk mengetahui hambatan dan problem yg muncul dalam proses implementasi

� Beberapa pakar beranggapan bahwa studi implementasi perlu melihat output kebijakan, shg sering disebut juga evaluasi implementasi � Dalam evaluasi implementasi dilihat dampak jangka pendek akibat proses implementasi tersebut � Biasanya bersifat deskriptif kualitatif � Metode pengumpulan data = metode penelitian sosial lainnya � Karena bertujuan untuk memberikan umpan balik maka biasanya digunakan metode yg lain spt, FGD, rapat, brainstorming dsb. Juga catatan harian pribadi dapat dijadikan sumber data yang akurat (Bryan & White, 1987)

Persoalan dalam implementasi 1. Interprestasi : Kebijakan lebih bersifat strategis, sehingga Birokrat perlu menginterprestasikan atau mengoperasionalkan kebijakan tersebut 2. Pendayagunaan resources 3. Manajemen program