Ilmu Budaya Dasar Materi 5 Manusia dan Peradaban

Pengertian Adab dan Peradaban �Adab: akhlak atau sopan dan halus budi pekerti �Manusia yang beradab adalah manusia yang berperilaku sopan, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. �Peradaban/Civilization adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, spiritual yang terlihat pada masyarakat.

Perubahan Sosial Budaya, Evolusi Kebudayaan dan Peradaban �Perubahan sosial: proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. �Perubahan kebudayaan: lebih mengarah pada perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada, yaitu sistem budaya, bahasa, kesenian dan cita rasa pada suatu masyarakat

Evolusi Kebudayaan dan Peradaban serta Tahapannya Evolusi kebudayaan berlangsung sesuai dengan perkembangan budi daya atau akal pikiran dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi dan spiritualitas yang tinggi. Evolusi kebudayaan terjadi dalam tiga gelombang: 1. Tahap peradaban pertanian: dimana dimulai kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam 2. Tahap peradaban industri: penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang. (revolusi industri) 3. Tahap peradaban informasi: Penemuan TI dan komunikasi dengan komputer atau alat komunikasi digital. 4. Industri 4. 0

Modernisasi dan Globalisasi �Modernisasi merupakan proses mengangkat kehidupan, suasana baru yang lebih baik dan maju daripada kehidupan sebelumnya yang serasi dengan kemajuan zaman. �Globalisasi adalah arus informasi dan komunikasi tanpa batas terhadap kehidupan masyarakat di dunia.

Nilai Moral sebagai Sumber Budaya dan Kebudayaan Ø NILAI SEBAGAI SUMBER BUDAYA DAN KEBUDAYAAN Kebudayaan pertama kali dikembangkan oleh para ahli Antropologi menjelang akhir abad kesembilan belas. Menurut Prof. Dr Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ø NILAI MORAL SEBAGAI RUJUKAN NILAI BUDAYA Moral berasal dari bahasa latin yaitu mos (yang arti jamaknya mores) yang berarti adat, kebiasaan. Istilah moral berarti nilai – nilai, norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Amoral berarti tidak berhubungan dengan konteks moral, diluar suasana etis atau non moral. Immoral berarti bertentangan dengan moralitas yang baik atau secara buruk tidak etis. Etika adalah kajian yang berhubungan dengan baik dan buruk, layak atau tidak layak, salah dan benar.

Nilai Moral sebagai Sumber Daya dan Kebudayaan Ø MANUSIA DAN MORAL Moral selalu mengacu ada baik buruknya manusia, bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari sudut kebaikannya sebagai manusia, sedangkan norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan benar atau salahnya sikap atau tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya. Ø NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA Berbicara tentang kebudyaan nasional, berarti berkait dengan masalah kepribadian, tujuan bersama untuk hidup sebagai bangsa dan juga tentang motivasi untuk membangun. Nilai-nilai luhur budaya bangsa secara konseptual merupakan salah satu wujud bagian dari kebudayaan, yaitu sistem budaya atau sitem budaya, nilai budaya juga harus dapat memberikan identitas kepada warga negaranya.

Hukum dalam Masyarakat dan Negara Ø PENGERTIAN HUKUM DALAM MASYARAKAT 1. Hukum adalah unsur yang mutlak bagi semua masyarakat manusia. 2. Fungsi pokok hukum : a. Hukum menegaskan hubungan antara para anggota masyarakat dengan menentukan perilaku yang layak dalam keadaan tertentu b. Hukum membagi-bagi wewenang untuk menggunakan paksaan dalam melaksanakan sanksi c. Hukum untuk menegaskan hubungan-hubungan social dan untuk menjamin adanya fleksibilitas

Hukum dalam Masyarakat dan Negara � MANUSIA DAN HUKUM Manusia sebagai makhluk social merupakan makhluk yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dari sesamanya. Hukum masyarakat adalah suatu tuntunan, dimana ada masyarakat disana akan ada hukum yang bertujuan menciptakan keadaan untuk menciptakan masyarakat. dan keteraturan di dalam

HUKUM DAN ADAT KEBIASAAN DALAM MASYARAKAT �Adat kebiasaan adalah aturan-aturan, yang sedikit banyak bersifat ketat dan sedikit banyak ditunjang oleh paksaan moral, etika atau malahan paksaan secara fisik serta meliputi cara-cara berperilaku yang harus ditaati oleh warga masyarakat atau kelompok untuk memungkinkan tercapai tujuan dan supaya masyarakat dapat dipertahankan

PROSES TERBENTUKNYA HUKUM DALAM MASYARAKAT �Hukum di dalam masyarakat terbentuk kerana ada korelasi antara sistem politik dengan sistem pengendalian social yang ada dalam suatu masyarakat. Sistem politik di masyarakt tidak lepas tentang mengenai otoritas dan kekuasaan, sistem control, dan sistem hukum. Jadi menurut AL Epstein (1968), setiap kelompok dalam masyarakat cenderung mengembangkan polanya sendiri yang khas atau kebiasaan –kebiasaannya dan sarana untuk memelihara tanpa harus kembali pada hukum pemerintah.

PERWUJUAN HUKUM DAN SANKSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT �Masyarakat akan menciptakan lembaga- lembaga untuk membuat orang agar mematuhi peraturandan menentukan tindakan yang layak , bila terajadi pelanggaran. Dengan adanya sanksi, masyrakat mengadakan pengendalian atas perilaku anggota-anggotanya

SANKSI HUKUM DALAM MASYARAKAT �Sanksi adalah sebagai apa yang diperoleh dari melanggar suatu aturan hukum yang berlaku. Fungsi dari sanksi yang terpenting, baik sanksi hukum maupun bukan, adalah membuat orang takut untuk melanggar norma sosial.

KEADILAN, KETERTIBAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT �Kesejahteraan sosial mengacu pada perlindungan yang diupayakan oleh individu, kelompok - kelompok kekerabatan, masyarakat dan lembaga - lembaga pemerintah untuk mengawasi kondisi sosial tertentu. Beckmann melihat bahwa ditingkat awal menunjukkan keragaman nilai atau idelogi dalam bentuk lebih konkret, seperti tujuan dari kebijakan, untuk tingkat selanjutnya mengacu pada lembaga penyelenggara. Kesejahteraan sosial tidak bersifat universal. Dan di tingkat pelaksaan kegiatan, kesejahteraan sosial diupayakan oleh individu dan kelompok untuk dapat mewarnai proses sosial yang beragam.