III Prosedur Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pusat

III. Prosedur Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pusat Penerangan JAMBI, 28 AGUSTUS 2019 Kementerian Dalam Negeri

Dasar Hukum : Ø Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ø Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Ø Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK MENURUT PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 : “BADAN PUBLIK WAJIB MENYEDIAKAN , MEMBERIKAN DAN/ATAU MENERBITKAN INFORMASI PUBLIK YANG BERADA DIBAWAH KEWENANGANNYA KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK, SELAIN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN”

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK MENURUT PP NO. 61 TAHUN 2010 PASAL 3 AYAT (1) : “ PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DITETAPKAN OLEH PPID DI SETIAP BADAN PUBLIK BERDASARKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI SECARA SAKSAMA DAN PENUH KETELITIAN SEBELUM MENYATAKAN INFORMASI PUBLIK TERTENTU DIKECUALIKAN UNTUK DIAKSES OLEH SETIAP ORANG”

Hak Badan Publik : Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 14/2008 pasal 6 ayat (1)) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 14/2008 Pasal 6 ayat (2)) “Dalam waktu 10 hari kerja, Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan penerimaan atau penolakan dengan menyertakan alasan “

Informasi yang Dikecualikan Adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sifat Dasar Informasi Publik Bersifat Ketat Bersifat Terbatas “Setiap Informasi Publik Bersifat Terbuka dan Dapat Diakses Oleh Setiap Pengguna Informasi Publik. Dan Informasi Publik yang Dikecualikan Bersifat Ketat dan Terbatas” • Informasi yang dikecualikan hanya berdasarkan Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya • Jangka Waktu Informasi yang Dikecualika Tidak Bersifat Permanen

KAPAN DAFTAR INFORMASI Informasi Publik Yang YANG DIKECUALIKAN Dikecualikan Bersifat RAHASIA DITETAPKAN ? Sesuai Dengan Undang-Undang, Sebelum Adanya Permohonan Informasi Pada Saat Adanya Permohonan Informasi Saat Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Kepatutan dan Kepentingan Umum Berdasarkan PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI Yang Timbul Apabila Suatu Informasi Diberikan Kepada Masyarakat, Setelah Dipertimbangkan Dengan Seksama Bahwa Menutup Informasi Publik Dapat Melindungi Kepentingan Yang Lebih Besar Dari Pada Membukanya Pasal 2 Ayat (4) UU KIP

TAHAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI PPID Berkoordinasi Pejabat pada Unit Kerja Yg Menguasai dan mengelola Informasi Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan Hasil pertimbangantertulis dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk disetujui

TEKNIK PENGUJIAN KONSEKUENSI Dalam melakukan uji konsekuensi, PPID wajib menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi, mencantumkan peraturan perundangan yang dijadikan dasar pengecualian, mencantumkan konsekuensi dan jangka waktu pengecualian LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR ……… TAHUN …………. . Pada hari ini, … tanggal … bulan … tahun. . . Bertempat di … Telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini: Informasi yang akan Dikecualikan Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/pertimbangannya) Dasar Hukum Pengecualian Dibuka Ditutup Jangka Waktu Pengecualian

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik Dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik terdapat materi Informasi Yang dikecualikan, PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan pada bagian yang dibutuhkan PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen Informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN NO 1 2 3 4 5 JENIS INFORMASI JANGKA WAKTU PENGECUALIAN Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses Paling lama 30 tahun kecuali penyidikan dan penyelidikan suatu tindak pidana (UU KIP dibuka dalam sidang terbuka (PP Pasal 17 huruf a angka 1) No. 61 Tahun 2010 Pasal 5) Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana (U KIP Pasal 17 huruf a angka 2) Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional (UU KIP Pasal 17 huruf a angka 3) Informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya (UU KIP Pasal 17 huruf a angka 4) Paling lama 30 tahun kecuali dibuka dalam sidang terbuka (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 5) Informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hokum (UU KIP Pasal 17 huruf a angka 5) Paling lama 30 tahun kecuali dibuka dalam sidang terbuka (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 5)

Lanjutan … NO 6 7 8 9 10 JENIS INFORMASI Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menggangu kepentingan perlindungan ha katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat (UU KIP Pasal 17 huruf b) Informasi tentang strategi, intelegen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan penilaian sitem pertahanan dan keamanan Negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri (UU KIP Pasal 17 huruf c angka 1) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, tekni dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi (UU KIP Pasal 17 huruf c angka 2) Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelengaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara serta rencana pengembangannya (UU KIP Pasal 17 huruf c angka 3) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer JANGKA WAKTU PENGECUALIAN Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 6) Selama waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan Negara (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1)

Lanjutan … NO 11 JENIS INFORMASI Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia (UU KIP Pasal 17 huruf c angka 5) Selama waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan Negara (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) Sistem Persandian Negara (UU KIP Pasal 17 huruf c angka 6) Selama waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan Negara (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) Sistem Intelejen Negara (UU KIP Pasal 17 huruf c angka 7 ) Selama waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan Negara (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) 12 13 14 15 JANGKA WAKTU PENGECUALIAN Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Selama waktu yang dibutuhkan untuk Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia perlindungan kekayaan alam Indonesia (UU KIP Pasal 17 huruf d) (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham, dan asset vital milik Negara Selama waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3)

Lanjutan … NO 16 17 18 JENIS INFORMASI Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan (UU KIP Pasal 17 huruf e angka 2) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintahan, perubahan pajak, tarif atau pendapatan Negara/daerah lainnya (UU KIP Pasal 17 huruf e angka 3) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property (UU KIP Pasal 17 huruf e angka 4) Rencana awal investasi asing (UU KIP Pasal 17 huruf e angka 5) 19 20 Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya (UU KIP Pasal 17 huruf e angka 6) JANGKA WAKTU PENGECUALIAN Selama waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3)

Lanjutan … NO 21 22 23 24 25 JANGKA WAKTU PENGECUALIAN Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang (UU KIP Pasal 17 Selama waktu yang dibutuhkan untuk huruf e angka 7) perlindungan ketahanan ekonomi nasional (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara Selama waktu yang dibutuhkan untuk dalam hubungannya dengan negosiasi internasional (UU KIP Pasal 17 huruf f perlindungan kepentingan Hubungan Luar angka 1) Negeri (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) Korespondensi diplomatik antar Negara (UU KIP Pasal 17 huruf f angka 2) Selama waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan Hubungan Luar Negeri (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) Dokumen berisi perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Selama waktu yang dibutuhkan untuk Indonesia di luar negeri (UU KIP Pasal 17 huruf f angka 4) perlindungan kepentingan Hubungan Luar Negeri (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) JENIS INFORMASI

Lanjutan … NO 26 27 28 29 30 JANGKA WAKTU PENGECUALIAN Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik Ditetapkan berdasarkan peraturan yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang (UU perundang-undangan yang berlaku (PP No. KIP Pasal 17 huruf g) 61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) Informasi berisi riwayat dan kondisi anggota keluarga (UU KIP Pasal 17 huruf Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk h angka 1) perlindungan rahasia pribadi seseorang (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2) Informasi berisi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk dan psikis seseorang (UU KIP Pasal 17 huruf h angka 2) perlindungan rahasia pribadi seseorang (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2) Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang (UU KIP Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk Pasal 17 huruf h angka 3) perlindungan rahasia pribadi seseorang (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk rekomendasi kemampuan seseorang perlindungan rahasia pribadi seseorang (PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2) JENIS INFORMASI

Lanjutan … NO 31 32 33 34 JANGKA WAKTU PENGECUALIAN Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal (UU KIP Pasal 17 perlindungan rahasia pribadi seseorang (PP huruf h angka 5) No. 61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi perlindungan rahasia pribadi seseorang (PP atau pengadilan (UU KIP Pasal 17 huruf I) No. 61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2)) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan (UU KIP Pasal 6 ayat (3) Selama jangka waktu yang dibutuhkan huruf d) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan (UU Selama jangka waktu yang dibutuhkan KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e) JENIS INFORMASI

Contoh Uji Konsekuensi oleh PPID Daerah Lampiran I : Penetapan Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487. 22/344/2018 Tanggal : 9 April 2018 LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 487. 22/343 TAHUN 2018 Pada Hari ini Senin tanggal sembilan bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini : No 1 Informasi Identitas pelapor dan isi laporan penyalahgunaan kewenangan Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik Jangka waktu Dibuka Ditutup Mengurangi Menjadikan Sampai dengan partisipasi masyarakat telah dinyatakan masyarakat dalam berpartisipasi terbuka dalam pengawasan dalam persidangan penyelenggaraa yang dibuka n Nomor 14 Tahun 2008 Tentang pemerintahan untuk umum Keterbukaan Informasi Publik Dasar Hukum Pengecualian Informasi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 huruf a Undang-Undang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

Sumber : ppid. diskominfo. jatengprov. go. id No Informasi Dasar Hukum Pengecualian informasi Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik Jangka waktu Dibuka 2. Identitas Pengadu Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Mengurangi partisipasi masyarakat dalam Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraa n pemerintahan Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. Membuka rahasia Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 perusahaan yang Tahun 2008 Tentang Keterbukaan dijamin oleh Informasi Publik Undang-Undang Pasal 3 dan pasal 4 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Melindungi hak atas rahasia 5 Tahun Pasal 17 huruf c angka 6 Undang- Masyarakat Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi mengetahui kinerja aparat negara dalam Publik proses pengamanan persandian daerah Mencegah persepsi negatif masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 3. Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa 4. Informasi penyelenggaraan operasional pengamanan persandian daerah Ditutup dagang bagi penyedia barang/jasa yang berimplikasi pengamanan negatif pada keamanan persandian dan stabilitas nasional daerah 5 Tahun