Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Adaptasi Materi To
Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Adaptasi Materi To. T KLHS-KLHK, Bogor dan Pelatihan KLHS, ITB
Mekanisme dan Tahapan Penyelenggaraan KLHS Tahap 1 Proses Tujuan PENGKAJIAN PENGARUH RTRW 1. 1 Perencanaan Proses KLHS : Memahami konteks penyusunan RTRW dan Peluang Integrasi KLHS Perencanaan awal agar KLHS menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RTRW 1. 2 Identifikasi dan Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya Peluang masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menyampaikan masukan tentang pembangunan berkelanjutan melalui dan kepercayaan publik 1. 3 Identifikasi Isu Strategis Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan Penetapan isu lingkungan hidup yang signifikan di wilayah perencanaan 1. 4 Identifikasi Muatan RTRW yang Relevan Identifikasi muatan dan substansi RTRW yang relevan dan signifikan terhadap isu strategis lingkungan hidup yang diidentifikasi dan membutuhkan pertimbangan dan perkuatan aspek pembangunan berkelanjutan 1. 5 Telaah Pengaruh RTRW terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Wilayah Perencanaan Prakirakan dampak dan risiko lingkungan hidup oleh RTRW yang menyebabkan kendala bagi pembangunan berkelanjutan 2 PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RTRW Perumusan alternatif penyempurnaan RTRWdan mitigasinya 3 REKOMENDASI PERBAIKAN RTRW DAN INTEGRASI HASIL KLHS Perumusan perbaikan dan mengintegrasikannya dalam RTRW berdasarkan hasil KLHS 4 DOKUMENTASI KLHS DAN AKSES PUBLIK Pendokumentasian proses-proses KLHS yang terbuka aksesnya untuk publik, agar masyarakat dan pemangku kepetingan lainnya dapat menilai dan menanggapinya
Kajian Lingkungan Hidup Strategis terintegrasi ke dalam proses Penyusunan/evaluasi KRP Kajian pengaruh Proses Alternatif Rekomendasi KRP terhadp penyempurna KRP penyusunan/evaluasi perbaikan kondisi an KRP lingkungan sesuai prosedur KRP hidup wilayah KRP yang mengintegrasi Produk: kan prinsip KRP pembangunan berkelanjutan 1. KLHS bukan untuk membuat produk baru 2. KLHS tidak keluar dari konteks KRP (KLHS kontekstual pda KRP) 3. KLHS tidak melemahkan KRP tetapi justru menguatkan (agar KRP lebih akuntabel, dan lebih dapat dipastikan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan)
Apa itu isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam KLHS ? Fokus Isu (problem hipotetik) yang menjadi acuan substansial kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah untuk menghasilkan alternatif penyempurnaan KRP sebagai bahan rekomendasi perbaikan KRP dalam upaya memastikan bahwa. . . dst (tujuan KLHS pada Pasal 15 ayat UU 32 Tahun 2009)
Isu strategis di atas berbagai kepentingan Berbagai pemangku kepentingan Berbagai kepentingan Sesuai dengan kondisi/ karakteristik lingkungan hidup wilayah Sesuai dengan kebutuhan masyarakat (dan makhluk hidup lainnya) Mengangkat prinsip pembangunan berkelanjutan Isu strategis Sesuai dengan lingkup pengaturan dalam KRP Isu strategis perlu diidentifikasi dan dirumuskan dengan tepat Potensi konflik kepentingan
Posisi identifikasi isu strategis dalam kerangka logis penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) Identifikasi isu strategis (menjaring masukan dan merumuskan isu yang strategis), untuk menjadi acuan dalam kajian pengaruh KRP Kajian atau telaahan pengaruh KRP untuk memberikan alternatif penyempurnaan KRP Merekomendasi kan perbaikan KRP Memperbaiki/ menyempurnaka n KRP
Kerangka logis identifikasi sampai dengan penetapan isu strategis pembangunan berkelanjutan Pengidentifikasian awal berdasarkan: data dan informasi kondisi lingkungan hidup wilayah dan masukan pemangku kepentingan Penelaahan/ pembahasan isu antara lain terkait: intensitas dan signifikansi isu atau perkiraan hubungan kausal dan penelaahan akar permasalahan Konfirmasi, verifikasi, dan/atau kajian pendalaman bila diperlukan Penentuan / penetapan isu strategis pembangunan berkelanjutan
Yang dimaksud dengan isu lingkungan hidup strategis dalam pembangunan berkelanjutan, adalah isu yang: • • • Memiliki relevansi tinggi terhadap kepentingan wilayah perencanaan Menyangkut hajat hidup orang banyak atau khalayak Menjadi fokus perhatian utama di wilayah perencanaan Dapat bersifat lintas sektor atau lintas wilayah Dapat merupakan isu bersama (yang diketahui atau dirasakan secara umum) ataupun isu spesifik (hanya sebagian pihak atau sebagian masyarakat yang mengetahui atau merasakannya) Dapat sedang berlangsung (empirik) atau dipercaya akan terjadi (fenomena) Berpotensi menimbulkan dampak negatif berjangka panjang, jika tidak ditangani Berpotensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda Berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Kontekstual terhadap karakteristik KRP, misalnya isu strategis dalam konteks perencanaan tata ruang memiliki dimensi keruangan (spasial)
Rujukan Isu Lingkungan Hidup (1) UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 16 § § § Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Dampak dan risiko linkungan hidup Kinerja layanan jasa ekosistem terkait fungsi penyedia, regulator, dan pengendali Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Rujukan Isu Lingkungan Hidup (2) UU No 32 Tahun 2009 Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Huruf b Dampak atau Risiko terhadap Lingkungan Hidup § Perubahan iklim : peningkatan GRK, kenaikan muka laut, intensitas § § § dan frekuensi extreme events, dan lainnya Kerusakan, kemerosotan, kepunahan, atau perubahan signifikan terhadap ekosistem penyangga keanekaragaman hayati Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan Penurunan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan kesejahteraan sekelompok masyarakat Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
Isu lingkungan hidup dapat diidentifikasi berdasarkan: • • Data dan informasi formal mengenai kondisi lingkungan hidup wilayah: • Pendekatan ilmiah melalui analisis kejadian, fenomena, dan persoalan lingkungan hidup secara kuantitatif atau kualitatif • Pendapat ahli atau pakar (expert judgement) atas kejadian, fenomena, dan persoalan lingkungan hidup secara apriori • Hasil penelitian, studi, kajian, atau pustaka • Pembandingan terhadap kriteria yang relevan • Evaluasi kinerja implementasi KRP periode sebelumnya yang belum terselesaikan atau tercapai Masukan masyarakat melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik, terutama tentang isu bersama yang diketahui umum Isu lingkungan hidup yang diidentifikasi, dinyatakan secara: • • Eksplisit Lengkap dengan atributnya seperti lokasi, besaran, luasan, durasi, intensitas, frekuensi dsb.
Tips identifikasi isu lingkungan hidup strategis • • • Fokus pada isu-isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian utama di wilayah perencanaan Memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dan hasil kajian, telaah, studi, atau penelitian yang dilakukan sebelumnya Mempertimbangkan pandangan dan pendapat ahli, pakar, tokoh, dan masyarakat Memanfaatkan alat bantu yang tersedia, seperti peta, data statistik, foto, video, diagram, dan lainnya untuk menunjukkan dimensi numerik, spasial atau visual, dan pengalaman tentang isu yang diidentifikasi Isu-isu lingkungan hidup yang telah diidentifikasi diklarifikasi, diverifikasi, dan diuji untuk diputuskan oleh pembuat KRP
Identifikasi isu berdasarkan penelaahan kondisi lingkungan hidup wilayah Tujuan: • Mendapatkan informasi (potret fakta) tentang kondisi lingkungan hidup wilayah bagi tujuan pelaksanaan telaahan atau kajian pengaruh di yang berdimensi waktu mendatang • Kondisi lingkungan hidup wilayah berfungsi sebagai baseline untuk memprakirakan perubahan atau kecenderungan perkembangan • Pengenalan kondisi lingkungan hidup wilayah menjamin obyektifitas penilaian suatu perubahan • Lebih menjelaskan fakta dibanding informasi asumtif
Rasionalitas kondisi lingkungan hidup wilayah • • Merupakan potret fakta paling mutakhir tentang obyek yang menjadi indikator kondisi wilayah atau fakta tentang kecenderungan perubahan yang telah terjadi Jika potret tidak mewakili fakta paling mutakhir, maka kondisi lingkungan hidup wilayah dapat diasumsikan secara rasional berdasarkan fakta terakhir dan kecenderungannya Kondisi lingkungan hidup wilayah mewakili unsur dan komponen lingkungan hidup yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan Kondisi lingkungan hidup wilayah dibangun berdasarkan data dan informasi dari sumber tertulis dan sumber tidak tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan (valid dan sahih) dan dapat dipercaya (akurat)
PERUMUSAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK RENCANA TATA RUANG Perumusan Isu pada Perencanaan Tata Ruang, dilakukan sejak tahapan: 1. Persiapan 2. Pengumpulan data dan informasi dan 3. Pengolahan dan Analisis Data
TAHAP PERUMUSAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 1. Identifikasi Pemangku Kepentingan. 2. Pembentukan POKJA KLHS. 3. Penyusunan KAK KLHS yang memuat proses-proses atau lingkup kajian KLHS. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan melalui telaah literatur dan curah pendapat Pokja KLHS. Hasil telaah dan curah pendapat tersebut didiskusikan dengan para pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Hasil konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara; isu pembangunan berkelanjutan yang telah dikumpulkan kemudian dipusatkan berdasarkan kesamaan substasi dan/atau menelaah sebab-akibat dengan memperhatikan isu lintas sektor, isu lintas wilayah, isu lintas pemangku kepentingan, dan isu lintas waktu. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil dari konsultasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan
TAHAP PERSIAPAN Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping) Stakeholder Peran Skala Pengaruh Kepentingan Peran (1 s/d 5) Kepentingan (+/ - 1 s/d 5) 1. 2. …dst Tingkat Pengaruh 1. Tim Pokja ditetapkan dengan SK Kepala Daerah. 2. Penyusunan KAK: - Latar belakang - Tujuan dan sasaran - Lingkup Kegiatan - Hasil yang diharapkan - Cara pembuatan dan pelaksanaan - Rencana Kerja (Jadwal Kerja) - Kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan - Pembiayaan Sumber: Mendelow, A. L, 1981, Environmental Scanning The Impact of the Stakeholder Concept Karakteristik Stakeholder berdasarkan Posisi Skala Pengaruh dan Kepentingan 5 Meet their needs: - 4 3 Key Player: Terlibat apabila terpaut kepentingan Berusaha meninggikan level kepentingan - Fokus terhadap proyek - Terlibat di dalam pemerintah/ grup decision making - Terilbat secara rutin Show consideration: Least Important: - Diinformasikan melalui komunikasi umum seperti koran, website, dll 2 - - 1 Memanfaatkan kepentingan melalui keterlibatan yang rendah resiko Tetap terinformasi Pendukung potensial 0 0 1 2 3 4 5 Tingkat Kepentingan
Tata Cara Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TAHAP PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Dilakukan dengan cara menelaah hasil isu pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016: 1. karakteristik wilayah yang ditelaah dalam bentuk spasial (misalnya dengan menggunakan peta Rupa Bumi, peta RTR, dan peta tutupan lahan); 2. tingkat pentingnya potensi dampak; 3. keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; 4. keterkaitan dengan materi muatan RTR; 5. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); dan/atau, 6. hasil KLHS dari RTR pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. Isu yang akan diambil menjadi isu pembangunan berkelanjutan strategis disepakati melalui konsultasi publik dengan mempertimbangkan hasil telaahan tersebut.
Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dilakukan dengan cara menelaah hasil isu pembangunan berkelanjutan strategis dengan mempertimbangkan unsur-unsur berikut yang tercantum pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016: 1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan (DDDT); 2. perkiraan dampak atau risiko lingkungan hidup (dampak lingkungan hidup); 3. kinerja layanan atau jasa ekosistem (jasa ekosistem); 4. intensitas dan cakupan wilayah bencana alam (cakupan wilayah); 5. status mutu dan ketersediaan sumber daya alam (mutu sumber daya alam); 6. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (potensi keaneragaman hayati); 7. kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (perubahan iklim); 8. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat (masyarakat miskin); 9. risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (kesehatan masyarakat); dan/atau, 10. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang Hasil isu pembangunan berkelanjutan strategis diuji dengan cara pembobotan. Nilai bobot dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat (kawasan adat). melalui konsultasi publik yang disepakati untuk isu yang akan diambil menjadi isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Minimal teridentifikasi 3 isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Skala bobot dapat berupa angka 1 – 5 dimana 1 tidak berpengaruh dan 5 sangat berpengaruh
CONTOH 1: PERUMUSAN ISU, ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS KEMENTERIAN LHK
Tingkat pelayanan jalan dst…
Catatan perhitungan DDDT untuk Kawasan perdesaan dan perkotaan berbeda teknik
CONTOH 2: PERUMUSAN ISU, ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS DKI JAKARTA Proses Pelaksanaan KLHS Pelibatan publik & stakeholder Pengkajian 1. Identifikasi & perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan 2. Identifikasi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup 3. Analisis pengaruh terhadap lingkungan hidup Analisis data Perumusan alternatif penyempurnaan KRP Perumusan rekomendasi perbaikan KRP Integrasi hasil rekomendasi KLHS dalam KRP Rekomendasi perbaikan KLHS PENJAMINAN KUALITAS KLHS VALIDASI KLHS
Pengkajian: Identifikasi Isu Strategis DKI Jakarta 1. Pengumpulan isu strategis dari studi / kajian yang sudah ada (6 dokumen: NA RTRW DKI Jakarta 2030, KLHS Teluk Jakarta, Matek RDTR-PZ DKI Jakarta 2030, NA Rekapitulasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH DKI Jakarta, Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah Jakarta, KLHS RTR Pantura ) 2. Pengumpulan isu strategis dari kegiatan Peninjauan Kembali RTRW melalui: Ø Ø Ø 3. FGD dengan SKPD terkait (9 – 11 Agustus 2017) Konsultasi publik hasil PK (25 Agustus 2017) Masukan tertulis (form masukan dan website) Analisis kondisi wilayah kajian untuk mengidentifikasi isu-isu strategis lainnya 4. Forum Pakar untuk menjaring isu strategis (28 November 2017) 5. Konsultasi publik untuk pengumpulan isu strategis (15 Desember 2017) 31 isu diidentifikasi
Pengkajian: Keterkaitan Antar Isu Strategis 4 Keterbatasan pendanaan pembangunan A Drainase tidak memadai 1 Banjir, genangan, rob Sedimentasi di sungai dan muara Kesiapan mitigasi bencana rendah Abrasi Penggunaan air tanah berlebih Land subsidence Intensitas guna lahan tinggi dan inefisiensi pemanfaatan lahan Keterbatasan RTH dan ruang publik Intrusi air laut Ketergantungan pada pasokan air baku luar wilayah Kapadatan penduduk B C Keterbatasan penyediaan air bersih Kemiskinan dan kawasan kumuh Keterbatasan sarana transportasi dan jaringan jalan D Keterbatasan pengelolaan air limbah Infrastruktur & utilitas tidak memadai E Keterbatasan pengelolaan sampah 3 Pencemaran lingkungan Degradasi ekosistem 5 2 Dampak Perubahan iklim Peningkatan kebutuhan energi Kesadaran rendah akan pentingnya efisiensi energi Kemacetan Keterbatasan pasokan listrik Ketimpangan sosial-ekonomi Peningkatan risiko kesehatan Kesadaran dan partisipasi masyarakat rendah Intensitas pemanfaatan ruang laut yang tinggi Sinergi dan koordinasi lembaga pemerintah yang lemah
Pengkajian: Isu Strategis Prioritas 1. Intensitas guna lahan tinggi dan inefisiensi pemanfaatan lahan 2. Dampak perubahan iklim 3. Pencemaran lingkungan 4. Infrastruktur & utilitas yang tidak memadai A. Drainase tidak memadai B. Keterbatasan sarana transportasi dan jaringan jalan C. Keterbatasan penyediaan air bersih D. Keterbatasan pengelolaan air limbah E. Keterbatasan pengelolaan sampah 5. Ketimpangan sosial-ekonomi
CONTOH 3: PERUMUSAN ISU, ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS RTRW KAB BELU
Contoh pengenalan isu lingkungan hidup strategis melalui penelaahan kondisi lingkungan hidup wilayah yang terkait dengan rencana tata ruang, antara lain: Apakah ada potensi atau kerap terjadi bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan kekeringan ? Apakah ada potensi atau sudah kerap terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan ? Apakah ada kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam yang tidak atau belum terpenuhi, seperti bahan pangan dan air bersih ? Apakah ada gangguan atau potensi gangguan terhadap ekosistem yang berfungsi lindung ? Apakah ada gangguan terhadap kehidupan makhluk hidup lain dan keseimbangannya dengan kehidupan manusia ? Terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja layanan /jasa ekosistem, potensi kenekaragaman hayati, penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam dll (Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15 UU 32/2009) Dimana, bagaimana intensitasnya, bagaimana dampaknya, apa penyebabnya, dll Apa keterkaitannya dengan KRP, misalnya perencanaan ruang ? Terkait dengan pola ruangkah ? Atau struktur ruangkah ?
Metode pengenalan kondisi lingkungan hidup wilayah § Berdasarkan fakta o Observasi lapangan Data terstruktur § Berdasarkan asumsi dan interpretasi o o Literature review o Metode skenario o Interpretasi citra inderaja Analogi § Berdasarkan informasi dari sumber perorangan atau kelompok orang: o o Metode wawancara Metode diskusi terstruktur § Berdasarkan analisis kecenderungan perubahan hingga saat ini: o o Metode analisis linier dan eksponensial
Contoh metode identifikasi isu lingkungan hidup strategis secara substansial yang terkait dengan rencana tata ruang, antara lain (bisa kombinasi): Melalui analisis kecenderungan (trend analysis) Melalui analisis spasial dengan sistem informasi geografis (GIS), sehingga diketahui area-area kritis dari aspek lingkungan hidup Melalui telaahan pemenuhan/ kesesuaian dengan kriteria
Instrumen analisis dalam perumusan isu strategis lingkungan hidup Analisis dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, seperti: matriks, pohon analisis, pemodelan dan simulasi, analisis multi-kriteria, analisis skenario dan kecenderungan, analisis berhirarkhi (analytical hierarchy process), analisis hubungan (kausalitas atau keterkaitan), atau model analisis Delphi
Contoh cara perumusan isu strategis antara lain (bisa kombinasi): Melalui telaahan hubungan kausal, pengaruh, keterkaitan, penyebab utama (driver) dan prioritas Apa yang menjadi akar masalah, masalah antara, fenomena dan performa
Contoh pohon masalah dalam perumusan isu strategis mengetahui akar masalah
Kebutuhan Data dan Informasi • • • Data dan informasi dibutuhkan untuk mendukung analisis tentang kejadian, fenomena, atau persoalan lingkungan hidup yang bersifat strategis Data sekunder bersumber dari dokumen KRP, laporan dokumen terpublikasi instansi/lembaga, pustaka, dokumen penelitian dan studi, artikel pada media massa dan internet, citra satelit, dan peta Data primer bersumber dari observasi lapangan dan menghimpun pandangan dan pendapat melalui wawancara, kuesioner, atau diskusi terarah Informasi yang diolah dari data yang tersedia dapat menjadi sumber bagi identifikasi isu strategis. Informasi terhimpun dalam dokumen penelitian, studi, atau kajian; laporan instansi atau lembaga; materi teknis atau naskah akademik KRP, dan artikel perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data dan informasi dapat dipertanggung jawabkan Verifikasi relevansi, validitas, akurasi, dan keabsahan (sahih) data dan informasi sebagai bentuk akuntabilitas
Contoh IDENTIFIKASI ISU LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BANJIR JAKARTA
Banjir dan Genangan di DKI Jakarta § § § § § Jakarta dilintasi 13 sungai yang berhulu di Provinsi Jawa Barat dan Banten dan bermuara di Teluk Jakarta Kawasan bercurah hujan tinggi di hulu semakin meluas ke wilayah hilir Peningkatan muka air laut oleh pemanasan global Gradien sungai-sungai yang mengalir di Jakarta relatif landai Penyempitan badan sungai oleh permukiman ilegal Erosi sepanjang DAS menurunkan kapasitas tampung sungai oleh sedimentasi Gejala land subsidence Misal, di tol Sediyatmo 75 -120 cm Perubahan menjadi lahan terbangun di DAS semakin intensif di DPS Ciliwung 31, 20% sawah berubah menjadi lahan terbangun Beban sampah dalam badan sungai meningkat dari hulu sekitar 350 m 3/hari dan di Jakarta sekitar 1. 400 m 3/hari → Kawasan yang terlanda banjir semakin luas dengan jumlah lokasi genangan semakin meningkat → Waktu genangan semakin panjang → Genangan semakin tinggi → Frekuensi kejadian banjir dan genangan semakin meningkat
Peta Lokasi Banjir dan Genangan di DKI Jakarta Tahun 2002 dan 2007 DKI Jakarta dilalui 13 sungai yang berhulu di Jawa Barat dan Banten dan bermuara di Teluk Jakarta
Faktor Banjir dan Genangan di DKIJakarta Kapasitas pengelolaan belum optimal Kondisi morfologi rendah 40 -50% di bawah muka laut Alih fungsi lahan di Kota Jakarta Alih fungsi lahan pada DAS menjadi lahan terbangun Banjir dan Genangan di DKI Jakarta Tanah lunak, penyedotan airtanah dan terjadinya amblesan Perubahan pola curah hujan tinggi juga meliputi wilayah hilir Nisbah badan air (waterbody ratio) terlampau rendah Beban sampah dalam sungai sepanjang DAS meningkat Okupasi bantaran sungai oleh permukiman Kapasitas 13 sungai sebagai jalur drainase menurun Kenaikan muka air laut Erosi sepanjang sungai
2000 m + MSL Konfigurasi Tata Air dan Tutupan Lahan Jabodetabekjur t 0 Evapotranspirasi Upstream (Puncak-Bogor) Wadu k/situ t 1 Middlestream t 2 (Bogor-Depok-Jaksel) Resapan air Perkebunan Hutan Tanaman keras Waduk, situ, embung, kolam Dam Badan sungai Bantaran sungai Sumur resapan Banjir kanal ü ü. ü. . Sistim polder Downstream (Jaksel-Jakut) Tanggul Waduk, situ Saluran drainase Bantaran sungai Evaporasi t 3 Pesisirt 4
Perkembangan Alih Fungsi Lahan menjadi Lahan Terbangun di DKI Jakarta 1993 1972 1983 2002 1998 1972 – 2002
Perkembangan Alih Fungsi Lahan menjadi Lahan Terbangun di Jabodetabekjur 2000 1972 1991 1983 1972 - 2005
Kecenderungan Amblesan Tanah di DKI Jakarta (Land Subsidence)
Kecenderungan Penurunan Muka Airtanah di DKI Jakarta Penurunan muka air tanah mencapai 40 m dalam kurun waktu 45 tahun (1950 -1995)
Prediksi Kenaikan Muka Air Laut Sea Level Rise Global warming mengakibatkan peningkatan muka laut Prediksi hingga tahun 2100 : § Kondisi optimis : 30 cm § Kondisi pesimis : 100 cm § Kondisi rata-rata : 58 cm
Presipitasi 1. 122 mm/tahun Evapotranspirasi Hutan kota 0, 2725% Taman kota 0, 2948% Cagar buah 0. 2259% Kecenderunga n meningkat Daur Hidrologis DKI Jakarta 2, 8 milyar m 3/tahun terbuang ke laut Air Limpasan (Runoff) Infiltrasi Hutan kota 26, 92% Taman kota 6, 25% Cagar buah 12, 43% Kecenderungan menurun Hutan kota 72, 80% Taman kota 93, 45% Cagar buah 87, 34% Kecenderungan meningkat DAS Besar Ciliwung
- Slides: 53