HUKUM WAKAF INDONESIA 1 DR MUHAMMAD MAKSUM SH

HUKUM WAKAF INDONESIA 1 DR. MUHAMMAD MAKSUM, SH. , MA. , MDC. ANGGOTA BWI PERIODE 2014 -2017 ANGGOTA POKJA PERBANKAN SYARIAH DSN-MUI 2015 -2020 BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI BOGOR, 2 NOVEMBER 2017

Skema Pembelajaran Curah pendapat permasalahan perwakafan di Indonesia Pengantar hukum perwakafan Indonesia Bedah kasus perwakafan Pengantar perwakafan kontemporer Bedah kasus perwakafan kontemporer 2

Kasus-kasus Wakaf Pembatalan wakaf Ahli waris menggugat wakaf Nazhir tidak kompeten Wakaf tidak produktif Sengketa antar nazhir dan ahli waris wakif Sengketa antara nazhir lama dan nazhir baru Sengketa nazhir dengan masyarakat Wakaf dijual Wakaf ditukar dengan yang lebih buruk Status wakaf belum sertifikat wakaf Nazhir digugat keabsahannya Peruntukan wakaf berubah Dll… 3

Kasus Lainnya Sekelompok masyarakat di Cilegon menggugat pemerintah karena tanah wakaf yang ditukar oleh pemerintah karena program infrastruktur tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan nilai/harga tukar tidak sebanding dengan harga wakaf. Nadzhir dilaporkan ke pengadilan karena telah dianggap merugikan uang wakaf yang diinvestasikan ke sektor riil sehingga uang wakaf tersebut berkurang atau bahkan hilang. 4

STUDI KASUS TANAH WAKAF, MAN 5 Didemo Berita Wakaf Selasa, 03 Januari 2012 11: 40 Jombang - Kasus dugaan penggelapan tanah wakaf seluas 2806 meter persegi di Jombang terus berlanjut. Menurut salah seorang warga M. Nizar, semula tanah tersebut diwakafkan tahun 1987 untuk Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah dan musalla masyarakat desa Plandi kecamatan Jombang, kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lalu, tahun 2005 berubah fungsingnya untuk pendidikan Madrasyah Aliyah negeri (MAN 5) Jombang. "Masalahnya adalah perubahan peruntukan itu dilakukan sepihak tanpa melibatkan wakif dan juga izin dari KUA Jombang, " katanya. Sumber: http: //masayine. blogspot. co. id/2012/05/sengketa-wakaf-danpenyelesaiannya. html Pembebasan Ruas Jalan Tol di Jabar Terganjal Tanah Wakaf, Jum'at, 09 Oktober 2015 TEMPO. CO, Bandung- Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan pembebasan dua ruas jalan tol di Jawa Barat membutuhkan waktu lebih lama karena sejumlah kendala. Salah satunya adalah keberadaan sejumlah tanah wakaf di lahan yang akan dibebaskan. “Ketentuan pemindahan tanah wakaf harus dengan rekomendasi Pak Menteri (Agama), ” kata di Bandung, Jumat, 9 Oktober 2015. 5 Iwa mencontohkan, sejumlah bidang tanah wakaf tersebut berada di rute Jalan Tol Soreng Pasirkoja (Soroja) serta Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Kendati dua jalan tol itu sudah masuk tahap konstruksi, masih ada lahan tersisa yang belum dibebaskan. https: //m. tempo. co/read/news/2015/10/09/058708136/pembebasan-ruas-jalan-tol-di-jabar

BWI Banten Diminta Selesai Sengketa Wakaf REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Banten diminta menyelesaikan sengketa tanah wakaf di daerah itu, dengan 6 berbagai permasalahan seperti tidak memiliki catatan resmi. "Persoalan tanah wakaf ini banyak sekali, soalnya orang dulu kalo menyerahkan tanah wakaf cuma cukup lisan kemudian berjabat tangan. Sekarang tanah mahal, sehingga banyak warga yang mempersoalkannya bahkan sampai ke meja hijau, " kata Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Banten Agus Salim usai menghadiri pelantikan pengurus BWI Perwakilan Banten periode 2015 -2018 di Serang, Kamis Malam. Agus mengatakan, persoalan hukum atas tanah wakaf saat ini juga muncul dari para pengelola tanah wakaf (kenadziran) di Banten. Itu menjadi bukti bahwa tanah wakaf penting untuk dibuatkan surat keterangan resmi dari lembaga yang mengurusi wakaf seperti BWI. ………………. . "Sekarang ini kan maslahnya harga tanah melambung tinggi, sehingga mereka saling mengklaim tanah itu. Padahal tanah wakaf ini tidak boleh diapa-apakan, hanya boleh di produktifkan, " katanya. Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, keberadaan BWI di Banten sangat penting untuk menyelesaikan persoalan tanah wakaf serta menertibkan tanah wakaf karena banyaknya yang belum memiliki surat keterangan resmi. "Jumlahnya tadi hampir tiga juta meter persegi, berapa hektar itu? . Tapi yang baru tercatat itu baru sekitar 10 ribuanan hektaran, " kata Ranta. Sumber: http: //www. republika. co. id/berita/duniaislam/wakaf/16/02/04/o 21512313 -bwi-banten-diminta-selesai-sengketa-wakaf KASUS

TANAH WAKAF MASJID DIGUGAT SENGKETA HARTA WARIS PUTUSAN HAKIM DIBATALKAN KASUS POSISI: • Di kota Surabaya hidup sepasang suami pemeluk Agama Islam bernama : Mardjoeki Toyib dan Istrinya Ny. Moedjenah; • Mardjoeki Toyib mempunyai saudara sepupu : Ny. Malikah yang mempunyai anak lelaki : M. Yunus; • Ny. Moedjenah sewaktu menikah adalah janda yang sudah mempunyai anak : Herman; • Karena tidak mempunyai anak kandung, Mardjoeki Toyib dan Ny. Moedjenah mengasuh sampai dewasa M. Yunus; • Akta Kenal Lahir dan Raport sekolah M. Yunus tertulis anak dari Mardjoeki Toyib, dan merasa diakui senagai anak angkat dari Mardjoeki Toyib; • Tahun 1964 Mardjoeki Toyib membuat Surat Hibah Wasiat bahwa tanah dan rumah Jl. Peneleh Gang XI/No, 12 Surabaya (Harta Bersama) tersebut dihibahkan kepada M. Yunus; PENGADILAN AGAMA Pihak Tergugat melalui Penasehat Hukumnya menyangkal dalil dan tuntutan dari Penggugat dan mengajukan eksepsi serta jawaban atas Pokok Perkara diikuti dengan mengajukan “Gugatan Rekonpensi” terhadap M. Yusus (Penggugat) sebagai “Tergugat Rekonpensi”; Dalam konpensi: Menolak gugatan Penggugat Dalam rekonpensi: mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi; menyatakan bahwa wakaf atas rumah/tanah Jl. Peneleh Gang XI/12 Surabaya dengan batasnya : . . . dst. . . , luas 60 m 2 oleh Ny. Moedjenah kepada Pengurus Ta’mir Masjid Peneleh, KH. Wahab Turcham yang tertuang dalam ”Surat Pernyataan Wakaf“, tertanggal 5 Nopember 1991 adalah sah menurut hukum; menghukum Termohon kasasi. . . membayar biaya perkara. . . dst. 7

Kasus Lainnya Nazhir bersama developer membangun apartemen di atas tanah wakaf. kemudian apartemen tersebut disewa oleh perusahaan untuk hotel “ALEKSIS” yang akhirnya berujung pada sengketa karena perusahaan tersebut dianggap melanggar tujuan memproduktifkan tanah wakaf. Rumah toko wakaf di Jl. Ir. Sudirman menjadi objek sengketa antara nazhir dan PT. Sudimara Sejahtera karena biaya penyewaan ruko tersebut yang tidak kunjung disepakati tatkala terjadi perpanjangan. Emiten melakukan investasi wakaf saham di sektor bisnis yang dilarang agama. Akibatnya pemegang saham tersebut menuntut emiten untuk pembatalan bisnis. 8

Perjalanan Peraturan Perwakafan 9 1960 UU 5/1960 1977 PP 28/1977 1978 PMA 1/1978 1991 INPRES 1/1991 2009 PMA 4/2009 2008 PMA 2/2008 2006 PP 42/2006 2004 UU 41/2004 2011 UU 20/2011 2013 PMA 73/2013 PBWI 1/2007 2/2008 1/2009 1/2010 3/2010 1/2008 3/2008 2/2009 2/2010 4/2010

Daftar Peraturan Perundangan wakaf Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esamenteri Agama Republik Indonesia Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES 10

Lanjutan… 11 PBWI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia PBWI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf PBWI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia PBWI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah PBWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Lanjutan… 12 PBWI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia PBWI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia PBWI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang PBWI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia PBWI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

INOVASI TERKINI BIDANG WAKAF 13 Sukuk berbasis wakaf Tabungan Wakaf Rumah Susun di Atas Tanah Wakaf Manfaat Asuransi BAHAN DISKUSI

Konsep wakaf 14 Wakaf adalah pemberian yang benda pemberian tersebut ditahan (tahbisul ashli) seperti sediakalanya, dan manfaat dari benda tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. . Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Peruntukan wakaf; a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. (Penjelasan pasal 43)

KOMPONEN WAKAF MAUQUF ALAIH Ditentukan wakif Ditentukan nazir Dirubah dg persetujuan BWI KUA WAKIF Perseorangan, organisas, badan hukum HARTA WAKAF 15 Perseorangan (min 3), organisas, badan hukum NAZHIR (5 TH) Mengadministrasi, mengelola, melindungi, melaporkan Menerima hasil (10%), dibina menteri dan BWI, terdaftar di Kemenag dan BWI

Pihak-pihak dalam wakaf Wakif (ps. 7) dan Nazir (ps. 9) meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum. Mauquf Alaih. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. LKS-PWU. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Kantor Kementerian Agama/KUA. Nazhir mempunyai tugas : a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 16

Kenapa UU kita membenarkan wakaf untuk 17 jangka waktu tertentu, sementara dalam fikih wakaf untuk selamanya? PMA Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang 1. Tanah bersertifikat Hak Milik (WTT); 2. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara (WT); 3. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain (WT); 4. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, dan/atau makam (WTT). 5. Hak milik atas sarusun (WT). 6. Kapal dengan berat lebih 20 ton termasuk wakaf benda tidak bergerak. 7. Wakaf uang tertentu (5 th, 10 jt) (PBWI 1/2009) 8. Wakaf uang mauquf alaih muqayyad (1 M)

AIW 18 AIW dibuat di hadapan PPAIW, notaris atau LKS-PWU untuk wakaf uang. Notaris PPAIW ditetapkan menteri agama dengan syarat; islam, amanah, sertifikat kompetensi yang diterbitkan kemenag, mengajukan ke Menteri (pasal 27 PMA 73/2013) (Pasal 31 PP 42/2006&PMA 73/2013) Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah), 2 (dua) orang saksi, keterangan nazhir serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW dapat diajukan oleh masyarakat atau saksi yang tahu.

Harta benda wakaf Tidak bergerak Hak atas tanah 19 Bangunan Tanaman Hak milik sarusun Bergerak berupa uang rupiah atau konversi Sertifikat wakaf uang Melalui LKS Bergerak bukan uang Yang tidak habis dipakai, kecuali air dan BBM Kapal, kendaraan, logam mulia, mesin Surat berharga HAKI Hak atas benda bergerak (hak sewa, dll)

Jenis harta wakaf Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak; b. benda bergerak selain uang; c. benda bergerak berupa uang. Termasuk pada poin b adalah: a. logam mulia; b. surat berharga; c. kendaraan; d. hak atas kekayaan intelektual; e. hak sewa; dan f. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20

Prosedur wakaf uang 21 INVESTASI TDK LANGSUNG LWT LKS (60%) TDK LANGSUNG: ATM, PB, IB, MB WAKIF NAZHIR LANGSUNG KE LKS INVESTASI LANGSUNG LWT PRODUK LKS MUDHARABAH MUQAYYADAH PENYALURAN MANFAAT LANGSUNG OLEH NAZHIR PENYALURAN MANFAAT TDK LANGSUNG

Harta yang sudah diwakafkan sudah lepas kepemilikanya dari wakif. Nazir adalah pengelola (amanah) Larangan terhadap benda wakaf; 1. dijadikan jaminan; 2. disita; 3. dihibahkan; 4. dijual; 5. diwariskan; 6. ditukar; atau 7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pengecualian (pasal 41 UU Wakaf); untuk kepentingan umum yang diatur dengan UU, sesuai syariah perubahannya, izin tertulis Menteri Agama, persetujuan BWI, dan ditukar minimal dengan yang senilai. Nazir dilarang mengubah peruntukan wakaf kecuali atas izin BWI (44 UU Wakaf) karena tidak bisa digunakan sesuai tujuan wakaf. Penukaran harta benda wakaf atas izin dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI karena kepentingan umum sesuai RUTR yang tidak bertentangan dengan syariah, tidak dapat dipergunakan, untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak, penukarnya memiliki sertifikat dan nilainya minimal setara. (Pasal 49 PP 42 -2006) Bangunan dijadikan jaminan. 22 ISU KRITIS

Pengembangan wakaf 23 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, bersifat produktif, dan perlu penjamin syariah (LPS, asuransi syariah, dsb). Dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai syariah. Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia dan karena harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Untuk wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. Nazhir wajib melaporkan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan ke Kanwil Kemenag dan BWI enam bulan sekali (Pasal 28 PMA 73/2013)

Pengembangan wakaf-cont Investasi wakaf uang pada produk LKS. Wakaf terbatas hanya diinvestasikan di produk LKS dimaksud. LKS mengikutkan program LPS. Investasi di luar LKS harus diasuransikan syariah. 24

ISTIBDAL 25 NAZHIR KUA KANKEMENAG BWI KANWIL KEMENAG PEMKOT/PEMKA B (SK TIM, NJOP) MENTERI

ISTIBDAL-cont… 26 Penukaran benda wakaf dengan izin Menteri Agama atas pertimbangan BWI. Alasannya; kepentingan umum (RUTR), tidak berfungsi seperti tujuan wakaf, untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Penukar memiliki bukti kepemilikan sah, nilai dan manfaat sekurang-kurangnya sama. Pasal 50 PP Nilai dan manfaat dihitung berdasarkan; Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. (Pertimbangan ekonomis!!? )

Peran BWI (pasal 49) Pembinaan nazhir Pengelolaan nasional dan internasional Perizinan perubahan peruntukan Pemberhentian dan penggantian nazhir Persetujuan penukaran Pertimbangan pemerintah 27

Wakaf dan UU Rusun 28 Macam-macam rusun; rusun umum, rusun khusus, rusun negara, dan rusun komersial. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

cont 29 Bukti kepemilikan sarusun; hak milik dan SKBG. Sertifikat hak milik sarusun (SHM sarusun) adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun (SKBG sarusun) adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

Skema Sukuk Wakaf WAKI F NAZHIR PENERBIT SUKUK 30 SERTIFIKAT SUKUK PROYEK SUKUK PEMBELI SUKUK & PENYEWA MAUQUF ALAIH

Skema Rumah Susun di Atas Wakaf 31 atau WAKI F NAZHIR PENYEWA RUMAH SUSUN PEMEGANG SHMS&SKBG MAUQUF ALAIH

Skema Wakaf Manfaat Asuransi 32 Wakif Nazhir Perusahaan asuransi MAUQUF ALAIH

Penutup Kasus-kasus wakaf banyak ditemukan di masyarakat. Pengembangan model perwakafan modern dapat menambah deretan kasus baru wakaf. Pengadilan bersiap menghadapi kasus-kasus modern wakaf, selain kasus konvensional yang umum terjadi. MEA akan membuka peluang kasus yang lebih kompleks. Selamat berijtihad untuk memberikan keadilan bagi masyarakat!. 33

Beberapa Artikel Al-Wa’d as Muhallil of Multi Contract: Ambiguity of Applying al-Wa’d 34 in Modern Transaction, Jurnal Karsa Vol 24, No 2 (Desember 2016). (http: //ejournal. stainpamekasan. ac. id/index. php/karsa/article/view/1003) Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal Atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, Dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Maroko, Jurnal Istinbath, Vol 15, No 2 (2016) (http: //ejurnal. iainmataram. ac. id/index. php/istinbath/article/view/1206) Synergy Or Conflict Of Laws? (Comparison Between The Compilation Of Rules On Shari’ah Economy (KHES) And The National Shari’ah Board’s (DSN) Fatwas), Jurnal Al-‘Adalah, Desember 2015. http: //ejournal. iainradenintan. ac. id/index. php/adalah/article/view/681 Economics Ethics In The Fatwa Of Islamic Economics, Jurnal Al-Ulum Vol. 15 No. 1, Juni 2015. (http: //journal. iaingorontalo. ac. id/index. php/au/article/view/298) Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak pembiayaan Syariah, Jurnal Cita Hukum Vol. 3 No. 1, Juni 2015. (http: //journal. uinjkt. ac. id/index. php/citahukum/article/view/1837)

Cont… 35 Model-Model Kontrak dalam Produk Ekonomi Syariah, Jurnal Al‘Adalah, Juni 2014. (http: //ejournal. iainradenintan. ac. id/index. php/adalah/article/view/44 5/408) Politik Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia, Jurnal AL-Risalah , Desember 2013 ISSN: 1412 -436 X, email (https: //scholar. google. co. id/scholar? start=20&q=muhammad+maks um&hl=en&as_sdt=0, 5) Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia, Jurnal ALIQTISHAD, Volume 3, No. 1, Januari 2011. (http: //journal. uinjkt. ac. id/index. php/iqtishad/article/view/2495) Manajemen Investasi Wakaf Uang, Jurnal Muqtasid, Volume 1, Nomor 1, Juni 2010. (http: //muqtasid. iainsalatiga. ac. id/index. php/muqtasid/article/view/8) Mengembalikan Manajemen Pengelolaan Zakat ke Era Rasulullah, Jurnal al-Mizan, Volume II, Nomor 1, Juni 2010.