Hukum Tentang HAM Aspek HTN BUDAYA AGAMA FILSAFAT

Hukum Tentang HAM Aspek HTN

� BUDAYA, � AGAMA, � FILSAFAT AKAR HAM

�Alasan HAM menjadi kajian HTN � 3 generasi HAM; �Kewajiban Negara terhadap HAM; �Hak Perempuan sebagai HAM; �Beberapa Contoh Pengaturan HAM Nasional; �Mekanisme Kelembagaan Penegakan HAM. Lingkup Pembahasan

�Teori hak kodrati (natural rights theory) bermula dari teori hukum kodrati ( natural law theory) �dari Thomas Aquinas, Grotius memutus asal usulnya menjadi produk sekuler yang rasional �Pasca renaissance, John Locke: pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Melandasi revolusi Inggris, AS, dan Perancis, abad-17 dan 18. filosofis

�Locke: “The Second Treatise of Civil Government and Letter Concerning Toleration”: semua indovidu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. �Melalui kotrak sosial, hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Filosofis….

Jeremy Bentham: utilitirianism: �hak kodrati tdk dapat diverifikasi �Hak adalah anak kandung dari hukum yang tidak punya ayah Jhon Austin: positivism: satu-satunya hukum yang sahih: perintah dari yang berdaulat. Kelsen: pembedaan hak dasar dan hak hukum �Tantangan ini tidak membuat teori hak kodrati dilupakan orang; �Tampil lagi menjelang, selama PD II Tantangan teori hak-hak kodrati

1. Konstitusionalism; Pandangan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dan sekaligus melindungi hak-hak dasar individu � Hak kodrati/Hak asasi � Hak hukum � Hak konstitusional 2. Materi Muatan Konstitusi; Sri Soemantri � Jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara; � Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; � Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar. 3. Salah satu definisi HTN; Van der Pot; Peraturan-peraturan yang menentukan badan‑badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lainnya dalam hubungannya dengan individu‑individu. (dalam kegiatannya) Alasan HAM menjadi kajian HTN

Substansi Prosedural G 1: Sipol Right to good administration G 2: Right to complain, to be heard, to have corrective action Ekosob G 3: Solidaritas RUANG LINGKUP

�Traditional rights; �Absolute dan immediate; �Perlindungan dan penghormatan; �Act by commission; �Justiciable; �ICCPR, diratifikasi dengan UU No. 12/2005 Hak sipol

�Peran negara aktif; �Pemenuhan; �Act by ommission; �Justiciable (class action) �ICESCR, UU 11/2005. Hak ekosob

�To respect; �To protect; �To fulfill. Kewajiban Negara terhadap HAM;

Ketersediaan (avaibility); b. Keterjangkauan (accessibility); c. Penerimaan (acceptability); d. Kebersesuaian (Adaptability). a. Indikator

Meniadakan aturan yang sangat penting bagi pemenuhan hak ekosob; b. Adanya perlakuan diskriminatif; c. Mengeluarkan aturan/kebijakan yang menambah pelanggaran ham; d. Pemotongan relokasi anggaran yang berakibat tidak dinikmatinya hak-hak ekosob seperti peralihan biaya pendidikan dasar untuk pembelanjaan militer a. Panduan Maastrich: pelanggaran by commission (khususnya ekosob)

a. b. c. d. e. Kegagalan negara untuk melakukan langkah yang diperlukan; Kegagalan mengubah atau mencabut aturan yang sungguh 2 tidak konsisten dengan kewajiban negara; Kegagalan melaksanakan aturan/ memberlakukan kebijakan yang diperuntukkan bagi pemenuhan hak ekosob; Kegagalan mengatur pihak ketiga (termasuk modal) agar mencegah pelanggaran hak ekosob; Kegagalan negara memperhitungkan aspek hak ekosob dalam membuat perjanjian internasional. Negara sebagai penjamin pencegahan pelanggaran oleh pihak ketiga. Panduan Maastrich: pelanggaran by omission (khususnya ekosob)

a. � � � b. � Latar belakang: dikotomi wilayah privat dan publik; Interpretasi agama; Kebijakan negara yang tidak menguntungkan perempuan Langkah Affirmative action sebagai bentuk diskriminasi positif Hak Perempuan sebagai HAM;

Beberapa Contoh Pengaturan HAM Nasional;

Mekanisme Kelembagaan Penegakan HAM.