Hukum Pidana Sahabu dd Fakulta in Shahab s

Hukum Pidana Sahabu dd Fakulta in Shahab s Huku m Univer sitas Ba tangha Tahun ri Jamb 2014 i

Defenisi HUKUM PIDANA “ Hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan, dan orang yang melanggar aturan tersebut dikenakan sanksi pidana” Jadi, Hukum Pidana berpokok pada 3 hal: Perbuatan pidana: dilarang/diharuskan (objek hukum) Orang yang melanggar (subjek hukum) Sanksi pidana SAHABUDDIN SHAHAB 2

PIDANA : “Hukuman atau sanksi berupa penderitaan tertentu yang dibebankan kepada pelaku yang bersalah telah melanggar hukum pidana” SAHABUDIN SHAHAB 3

Jenis-jenis Pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP �Pidana Pokok Pidana Mati Pidana Penjara Kurungan Denda Tutupan �Pidana Tambahan Pencabutan Hak-hak Tertentu Perampasan Barang-barang Tertentu Pengumuman Putusan Hakim SAHABUDIN SHAHAB 4

DEFINISI Prof. Mr. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO �PERATURAN HUKUM MENGENAI PIDANA �PIDANA : HAL YANG DIPIDANAKAN HAL YANG OLEH INSTANSI BERKUASA DILIMPAHKAN KEPADA SEORANG OKNUM YANG TIDAK ENAK DIRASAKANNYA DAN JUGA HAL YANG TIDAK SEHARI-HARI DILIMPAHKAN 5

Prof. Mr. MOELJATNO � HUKUM PIDANA MERUPAKAN BAGIAN DARI KESELURUHAN HUKUM YANG BERLAKU DI SUATU NEGARA YANG MENGADAKAN DASAR-DASAR DAN ATURAN-ATURAN HUKUM UNTUK MENENTUKAN PERBUATAN MANA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN/DILARANG DAN DAPAT DIKENAKAN ATAU DIJATUHI PIDANA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIANCAMKAN MENENTUKAN KAPAN DALAM HAL APA MEREKA YANG TELAH MELANGGAR LARANGAN-LARANGAN ITU DAPAT DIKENAKAN ATAU DIJATUHI PIDANA YANG TELAH DIANCAMKAN MENENTUKAN DENGAN CARA BAGAIMANA PENGENAAN PIDANA ITU DAPAT DILAKSANAKAN APABILA ADA OPRANG YANG TELAH DISANGKA MENANGGAR LARANGAN TERSEBUT 6

SAWER �TIGA (TRIAS) MASALAH POKOK DALAM HUKUM PIDANA : PERBUATAN YANG MEMENUHI SYARAT- SYARAT TERTENTU ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA 7

PERKINS �CRIMINAL LAW IS OFTEN USED TO INCLUDE ALL THAT IS INVOLVED IN THE ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE 8

Prof. D. SIMONS �KESELURUHAN LARANGAN ATAU PERINTAH YANG OLEH NEGARA DIANCAM DENGAN NESTAPA APABILA SUATU PIDANA APABILA TIDAK DITAATI �KESELURUHAN PERATURAN YANG MENETAPKAN SYARAT-SYARAT UNTUK MENJATUHKAN PIDANA, DAN �KESELURUHAN KETENTUAN YANG MEMBERIKAN DASAR UNTUK PENJATUHAN PENERAPAN PIDANA 9

Prof. POMPE �ATURAN HUKUM YANG MENENTUKAN TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN APA SEHARUSNYA DIJATUHI PIDANA DAN APAKAN MACAMNYA PIDANA ITU 10

DEFINISI VAN HAMMEL � KESELURUHAN DASAR DAN ATURAN YANG DIANUT OLEH NEGARA DALAM KEWAJIBANNYA UNTUK MENEGAKKAN HUKUM (IUS PUNIENDI) � YAKNI DENGAN MELARANG APA YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN MENEGAKKAN SUATU NESTAPA KEPADA YANG MELANGGAR ATURAN TERSEBUT � ATAU SEJUMLAH PERATURAN YANG MENGANDUNG LARANGAN-LARANGAN DAN KEHARUSAN-KEHARUSAN DIMANA TERDAPAT PELANGGARANNYA DIANCAM DENGAN HUKUMAN PIDANA (IUS POENALE) 11

IUS POENALE / HUKUM PIDANA DALAM ARTI OBYEKTIF DIBAGI : �HUKUM PIDANA MATERIIL / HUKUM PIDANA IN ABSTRACTO YANG TERDAPAT DI DALAM KUHP DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN �HUKUM PIDANA FORMIL / HUKUM PIDANA IN CONCRETO ATAU HUKUM ACARA PIDANA YANG TERDAPAT DI DALAM KUHAP 12

IUS PUNIENDI/ HUKUM PIDANA DALAM ARTI SUBYEKTIF DIBAGI : � DALAM ARTI LUAS YAITU HAK DARI NEGARA ATAU PERLENGKAPAN NEGARA UNTUK MENGENAKAN ATAU MENGANCAM PIDANA TERHADAP PERBUATAN TERTENTU � DALAM ARTI SEMPIT ADALAH HAK UNTUK MENUNTUT PERKARA-PERKARA PENJATUHAN DAN PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG – HAK INI DILAKUKAN OLEH BADAN PERADILAN � IUS PUNIENDI ADALAH HAK MENGENAKAN / MENJATUHKAN PIDANA IUS PUNIENDI HARUS BERDASARKAN IUS POENALE, YAITU HAK UTK MENGENAKAN PIDANA ITU BARU ADA SETELAH DI DALAM HK PIDANA OBYEKTIF DITENTUKAN SEJUMLAH PERBUATAN YANG DAPAT DIANCAM DENGAN PIDANA JADI HK PIDANA SUBYEKTIF DIBATASI HUKUM PIDANA OBYEKTIF 13

PERBEDAAN HUKUM PIDANA DENGAN CABANG HUKUM LAINNYA HUKUM PUBLIK HUKUM PRIVAT mengatur kepentingan publik n Kedudukan para pihak bersifat subordinair n yg berhak mempertahankan : alat perlengkapan negara nperorangan n n sejajar orang yg langsung berkepentingan n 14

PERBEDAAN HUKUM PIDANA DENGAN KRIMINOLOGI ILMU HUKUM PIDANA n Obyek : hk pidana positif yg berlaku pd suatu saat di suatu negara KRIMINOLOGI n Obyek : kejahatan sbg gejala masy, kejahatan yg scr konkrit terjadi dlm masy & orang yg melakukan kejahatan n Tujuan : para penegak n Tujuan : memahami hukum dpt menerapkan sebab terjadinya hk pidana scr adil & tepat kejahatan serta upaya penanggulangan 15

HK PIDANA itu. . . �Ultimum mremedium : baru digunakan bila upaya hukum lain tdk mampu / tdk mempan �Mengiris daging sendiri / pedang bermata dua : hk pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum, tapi dalam pelaksanaannya justru menyerang kepentingan hukum tersebut �Accessoir : bergantung pd bidang hukum lain, tdk menetapkan norma baru, hanya menguatkan norma yg diatur dlm UU ybs 16

SASARAN HUKUM PIDANA �WARGA MASYARAKAT DIHARAPKAN UNTUK BERTINDAK SEPERTI APA YANG DIPANDANG PATUT OLEH NORMA ITU ATAU SEBALIKNYA �ALAT PERLENGKAPAN MASYARAKAT/NEGARA NORMA HUKUM YANG BERBENTUK PERATURAN HUKUM MENJADI PEDOMAN ALAT PERLENGKAPAN NEGARA 17

FUNGSI HUKUM PIDANA � UMUM : MENGATUR HIDUP KEMASYARAKATAN / KETERTIBAN DLM MASYARAKAT � KHUSUS : MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN YANG MEMPERKOSANYA DENGAN SANKSI YG BERUPA PIDANA YG SIFATNYA LEBIH TAJAM BILA DIBANDING SANKSI LAINNYA � KEPENTINGAN HUKUM : NYAWA, KEHORMATAN, KEMERDEKAAN & HARTA BENDA 18

NORMA, NILAI, SANKSI, PERATURAN �NORMA : ANGGAPAN BAGAIMANA SESEORANG BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT �NORMATIF : APA YANG SEHARUSNYA �NORMA MENGANDUNG LARANGAN (VERBOD) & KEHARUSAN (GEBOD) �DI BELAKANG NORMA TERDAPAT NILAI �NILAI (VALUE) ADALAH DASAR DARI NORMA 19

�NILAI : UKURAN YANG DISADARI ATAU TIDAK DISADARI OLEH SUATU MASYARAKAT ATAU GOLONGAN UNTUK MENETAPKAN APA YANG BENAR, YANG BAIK DAN SEBAGAINYA �AGAR NORMA DIPATUHI MAKA MASYARAKAT MENGADAKAN SANKSI NORMA HUKUM : APABILA MASYARAKAT DENGAN ALAT PERLENGKAPANNYA DAPAT MEMAKSAKAN BERLAKUNYA. NORMA HUKUM MENJADI ATURAN HUKUM BILA BERBENTUK SUATU RUMUSAN TERTENTU. RUMUSAN INI PENTING AGAR ORANG MENGETAHUI BAGAIMANA HUKUMNYA 20

JENIS - JENIS PIDANA � HUKUM PIDANA MATERIIL & HUKUM PIDANA FORMIL � HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA KHUSUS � HUKUM PIDANA DIKOODIFIKASI & HUKUM PIDANA YANG TIDAK DIKODIFIKASI � BERDASARKAN TEMPAT BERLAKU HUKUM PIDANA UMUM (DIBENTUK OLEH PEMBENTUK UNDANG-UNDANG PUSAT) HUKUM PIDANA LOKAL(DIBENTUK OLEH PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DAERAH) � HUKUM PIDANA TERTULIS & HUKUM PIDANA TIDAK TERTULIS (HUKUM ADAT) � HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA NASIONAL 21

SEJARAH HUKUM PIDANA TERTULIS DI INDONESIA � CODE PENAL (PRANCIS)----ABAD IX NAPOLEON DI BELANDA � WVS (WETBOEK VAN STRAFRECHT)---BERLAKU 1 SEPTEMBER 1886 � WVSVNI (WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NEDERLANDSCH INDIE)--- BERLAKU 1 JANUARI 1918 � ATURAN PERALIHAN UUD RI 1945 � UU NO 1 TAHUN 1946 WVS DISEBUT KUHP 22

�KRIMINALISASI : PROSES PENETAPAN SUATU PERBUATAN YANG DAPAT DIPIDANA �DEKRIMINALISASI : PROSES DIMANA DIHILANGKAN SAMA SEKALI SIFAT DAPAT DIPIDANANYA SUATU PERBUATAN �DEPENALISASI : PERBUATAN YANG SEMULA DIANCAM PIDANA, ANCAMAN PIDANA INI DIHILANGKAN TETAPI MASIH DIMUNGKINKAN ADANYA PENUNTUTAN DENGAN CARA LAIN DENGAN MELALUI HUKUM ADMINISTRASI 23

SUMBER HUKUM PIDANA INDONESIA �HUKUM TERTULIS KUHP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KUHP �HUKUM PIDANA ADAT 24